Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Air sebagaimana kita tahu , adalah kebutuhan semua orang dan semua sektor pembangunan , seringkali disebut bahwa "Water is everybody business." Air adalah sumber kehidupan dan sumber penghidupan....

Abstrak :
Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implikasi pembatalan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap hapusnya privatisasi air dan perizinan pengusahaan sumber daya air oleh swasta. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan menggunakan teori penguasaan negara atas sumber daya air, teori hak asasi manusia, dan teori perizinan. Implikasi dibatalkannya UU Sumber Daya Air adalah tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan. Sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pembatalan UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi adalah langkah tepat untuk mengembalikan hak rakyat atas air dan menghapuskan privatisasi air. Bahwa UU SDA telah memberikan ruang bagi swasta untuk melakukan penguasaan air atau sumber air yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga air dipandang sebagai benda ekonomi dimana perolehannya membutuhkan pengorbanan materi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 121 dan 122 Tahun 2015 telah mengembalikan prioritas hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air kepada negara melalui BUMN dan BUMD. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut. ......This thesis is written with the aim to determine the implications of the invalidation of Law No. 7 of 2004 on Water Resources to the abolishment of the privatization of water and permitting exploitation of water resources by the private sector. This research uses Normative Juridical research methods, with the approach on the theory of state control over water resources, human rights theory, and the theory of licensing. The invalidation of Water Resources Act is causing implementing regulations of the law has been replaced with the previous Water Resources Act. As the implementing rules of The Water Resources Act, The Government has issued a Circular Letter of The Minister of Public Works and Housing, a Circular Letter of The Minister of Energy and Mineral and also established Government Regulation Number 121 of 2015 on Exploitation of Water Resources and Government Regulation Number 122 of 2015 on Water Supply System. Based on the results obtained that the invalidation of the law by the constitutional court is the right step to restore people’s right to water and eliminating water privatization. The law had provided opportunities for the private sector to control water or water resources that vital to the life of many, so the water is seen as an economic goods where materialistic sacrifice is needed to have access for it. The adoption of Government Regulation Number 121 and 122 of 2015 have returned the priority right to control and exploit the water resources to the state-owned or localowned enterprises. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan metode perhitungan daya dukung sumber daya air untuk kasus daerah perkotaan padat penduduk dan daerah pedesaan. Metode daya dukung sumber daya air yang digunakan adalah metode rasional dan metode kesetimbangan air. Status daya dukung sumber daya air ditentukkan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air. Hasil penelitian menunjukan bahwa status daya dukung sumber daya air berdasarkan kedua metode tersebut menunjukan status defisit pada daerah perkotaan, namun surplus pada daerah perdesaan. Dalam skala yang lebih kecil status ini bervariasi secara spasial. Verivikasi di lapangan menunjukan status daya dukung sumber daya air bertolak belakang dengan hasil perhitungan dengan kedua metode. Daerah perdesaan yang surplus ternyata di lapangan mengalami defisit, dan juga sebaliknya pada daerah perkotaan.

---

The purpose of this research is to apply the method of calculation capacity of water resources for cases urban areas high populated and rural areas. This research used rational method and water balance method. Status of capacity of water resources determained by comparing the availability and commodity of water resoources. The results of the study showed that status of capacity of water resources base on both method showed status the deficit in the urban areas, but there was a surplus for rural areas. On a smaller scale this status varying in spatial. Field verification shown status capacity water resources in contrast with the calculation on with both method. Rural areas that surplus it appeared in the field suffered a deficit, and also in urban areas.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai timbulan dan komposisi sampah yang ada pada DAS Ciliwung segmen 5 dengan mengambil 2 titik sampling yang berada di titik awal dan akhir dari segmen ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar timbulan limbah padat dan komposisinya dan merancang rekomendasi sistem teknis operasional pengelolaan limbah padat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif yang mengikuti dari SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem teknis operasional meliputi pemindahan dan pengangkutan. Volume rata - rata dari pintu air Manggarai adalah sebesar 5,581 m3/ hari, sedangkan perangkap sampah Rawajati adalah sebesar 1,107 m3/hari. Berat rata-rata timbulan sampah yang ada di pintu air Manggarai adalah 3204 kg/hari dan yang bisa diangkat oleh perangkap sampah yang berada di Rawajati adalah sebesar 551 kg/hari. Rata-rata berat jenis sampah dari pintu air Manggarai adalah 479,17 kg/m3, sedangkan berat jenis sampah di perangkap sampah Rawajati adalah 429,17 kg/m3. Komposisi limbah padat yang berasal dari pintu air Manggarai adalah organik 56,96 ; plastik 18,77 ; kertas 11,51 ; logam 6,75 ; sterofoam 3,37 ; kaca 1,89 ; dan sampah lain 0,75 . Untuk komposisi limbah padat yang berasal dari perangkap sampah Rawajati adalah organik 47,55 ; plastik 25,65 ; kertas 12,27 ; logam 6,17 ; kaca 4,19 ; sterofoam 3,24 ; sampah lain 0,98 ; dan tekstil 0,68.

---

This study discusses the generation and composition of solid waste generation and composition in Ciliwung River Segment 5, which take 2 point at the start and the end of this segment. This study aims to determine the major solid waste generation and composition and design the reccomendation of technical system operational in solid waste management. The method being used in this study is quantitative method, which following from SNI 19 3964 1994 about Sample Collection and Measurement of the Composition and Urban Waste. The result of the study is technical operational systems ranging from collection and transportation. The average of solid waste volume from Manggarai sluice gate is 5,581 m3 day, then for Rawajati trash trap is 1,107 m3 day. The average weight of solid waste in Manggarai sluice gate is 3204 kg day and for trash trap, the average weight is only 551 kg day. The average density of solid waste from Manggarai sluice gate is 479,17 kg m3, while the density of solid waste in trash trap Rawajati is 429,17 kg m3. The composition of solid waste originating from Manggarai sluice gate is 56,96 organic plastic 18,77 Paper 11,51 metal 6,75 sterofoam 3,37 glass 1,89 and other rubbish 0,75 . For the composition of solid waste from trash trap Rawajati is 47,55 plastic 25,65 Paper 12,27 metal 6,17 glass 4,19 sterofoam 3,24 Another garbage 0,98 and textiles 0,68.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan kegiatan survei hidrogeologi dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik geologi airtanah daerah Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, tentang pola aliran airtanah maupun kualitas air di daerah tersebut. Daerah penelitian bagian utara termasuk dalam wilayah non CAT Kubah Kubah Progo, sedangkan bagian selatan termasuk dalam CAT Wates. Metode penelitian berupa survei hidrogeologi lapangan, untuk memperoleh data geologi maupun airtanah. Analisis pola aliran dan kualitas airtanah dilakukan berdasarkan data muka airtanah dan nilai pH, TDS serta EC. Airtanah dapat diperoleh dari mataair maupun sumur gali, dengan muka airtanah yang relatif dangkal. Pola aliran airtanah pada umumnya ke selatan, dengan batas cekungan bertipe H4/H5. Kualitas airtanah cukup baik, dengan nilai pH 6,2 -7; TDS 191 – 558 ppm, dan EC berkisar 279-783 µS/cm.

Abstrak :
Sungai Konaweha merupakan salah satu sungai besar yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai Daerah Aliran Sungai terbesar di Sulawesi Tenggara dengan luas Daerah Aliran Sungai sebesar ± 697.841 ha, DAS Konaweha mempunyai fungsi strategis dan secara administrasi meliputi empat daerah otonom yakni Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Kota Kendari. Perubahan iklim secara global mengakibatkan perubahan pola dan distribusi hujan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini menyebabkan intensitas debit banjir meningkat setiap tahunnya yang menjadi permasalahan utama di Daerah Aliran Sungai Konaweha, tetapi sebaliknya pada musim kemarau beberapa daerah dilanda kekeringan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait penyebab banjir yang terjadi pada Daerah Aliran Sungai Konaweha dan memberikan rekomendasi teknis dan non-teknis berdasarkan hasil Assessment Daerah Aliran Sungai untuk mengurangi dampak genangan di DAS Konaweha. Pada penelitian ini juga dilakukan pengecekan debit banjir menggunakan bantuan aplikasi Arc-GIS sebagai aplikasi analisis spasial dan aplikasi HEC-HMS sebagai aplikasi analisis hidrologi. Dalam skripsi ini juga memberikan rekomendasi teknis dan non-teknis dengan bantuan 8 Tools of Watershed Protection. Kesimpulan dari penelitian ini adalah limpasan permukaan yang ada di DAS Konaweha disebabkan oleh kondisi topografi DAS yang sebagian besar memiliki slope yang curam dengan kisaran 20-45% dan zona trasisi yang pendek, mengakibatkan sedimentasi di hilir Sungai Konaweha serta untuk mengurangi dampak genangan dari air hujan yang terjadi di DAS Konaweha dilakukan dengan cara mengaplikasikan Green Infrastructure cistern, green roof, dan vegetated filter strip di DAS Konaweha. ......Konaweha River is one of the major rivers in Southeast Sulawesi Province. As the largest watershed in Southeast Sulawesi with a watershed area of ​​± 697,841 ha, the Konaweha watershed has a strategic function and administratively covers four autonomous regions, namely Konawe Regency, South Konawe, Kolaka, and Kendari City. Global climate change causes changes in rain patterns and distribution in various regions, including in Southeast Sulawesi Province, this causes the intensity of flood discharge to increase every year which is a major problem in the Konaweha River Basin, but on the contrary in the dry season some areas are hit by drought. This study aims to analyze the causes of flooding that occurred in the Konaweha Watershed and provide technical and non-technical recommendations based on the results of the Watershed Assessment to reduce the impact of inundation in the Konaweha Watershed. In this study, flood discharge was also checked using the Arc-GIS application as a spatial analysis application and the HEC-HMS application as a hydrological analysis application. This research also provides technical and non-technical recommendations with the help of 8 Tools of Watershed Protection. The conclusion of this study is that runoff in the Konaweha watershed is caused by the topography of the watershed which mostly has a steep slope with a range of 20-45% and a short transition zone, resulting in sedimentation downstream. Konaweha river. To reduce the impact of inundation from rainwater that occurs in the Konaweha watershed, it is carried out by implementing the Green Infrastructure cistern, green roof, and vegetated filter strip in the Konaweha watershed.

Abstrak :
Studi ini dimaksudkan untuk menemukan faktor-faktor pcnyebab dan akibat dari kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumberdaya air sekaligus memperkenalkan program korporatisasi pengelolaan sumber daya air pada lingkungan instansi pemerintah, yaitu pendekatan baru di bidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan secara professional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat di sekitarnya. Sebagai upaya awal dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran dana pemerintah. Selama bertahun-tahun pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh instansi tersebut sepenuhnya memperoleh biaya dari pemerintah, baik yang berasal dana rupiah murni maupun pinjaman luar negeri. Melalui Undang-Undang No. 22 tahun |999 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya air termasuk penggalian dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya diserahkan pada daerah. Penyerahan wewenang tersebut memerlukan Waktu dan persiapan dalam banyak hal, terutama persiapan mengenai sumber daya manusia di daerah, yang secara kualitatif` relatif masih rendah. Studi ini merupakan studi kasus pada Balai PSDA Ciujung -Ciliman,yaitu Salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air yang mendapat bantuan pinjaman dana dari Bank Dunia. Bantuan pinjaman tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya, sehingga menimbulkan sikap kurang bahkan tidak mampu untuk menggali dana dari sumber lain, kecuali dari sumber pinjaman tersebut. Ketergantungan ini merupakan kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumber daya air,yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pernguasaan air sebagai salah satu sumber daya alam menganduug makna sebagai suatu kewenangan nsgara untuk mengelola. yaitu mengatur, membina dan mengendalikan pemanfaatannya. Kewenangan tersebut harus berada dalam kerangka upaya menciptakan kesejahteraan semua lapisan masyarakat atas dasar prinsip keadilan. Ini berarti, bahwa pengelolaan Sumber daya air harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dan keuangau secara profesional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat disekitarnya. Pengelolaan demikian dimaksudkan sebagai upaya menggali potensi dan dana dari masyarakat, swasta dan dunia usaha. Upaya tersebut pada dasarnya merupakan upaya pebelajaran dalam rangka memperdayakan organisasi dan masyarakat di sekilarnya. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupn kuisioner yang dibagikan kepada semua pegawai Balai PSDA melalui skala-skala sikap terhadap korporatisasi pengelolaan sumber daya air. Studi ini menemukan hasil~hasil sebagai berikut;(l). Sikap terhadap pengelolaan sumber daya air, terutama pada pegawai tingkat pelaksana. yang umumnya berpendidikan relatif rendah menyatakan, bahwa pengelolaan sumber daya air adalah hanya merupaikan tugas pemerintah. (2 ) Sikap terhadap penyediaan dana untuk pengelolaan sumbcr daya dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah. (3) Kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumber daya air. kemungkinan besar disebabkan oleh faktor pendidikan dan pelatihan yang kurang merata pada semua tingkatan pegawai dan kebiasaan mereka selama bertahun-tahun selalu tergantung pada angggaran pemerintah. lni terbukti. bahwa umumnya pegawai pada lapisan bawah menyatakan, bahwa penyediaan dana untuk pengelolaan sumber daya air merupakan merupakan tanggung jawab pemerintah.(4)Kecuali pada level pimpinan Balai PSDA, ternyata konsep mengenai korporatisasi pengelolaan sumber daya air, belum banyak dikenal. Saran-saran yang, dapat diajukan adalah ; (1) Perubahan sikap mengcnai pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan lebih merata pada semua tingkatan pegawai, antara lain melalui pelatihan. (2) Korporatisasi pengelolaan snmber daya air sebagai salah satu alternatif pendekalan baru dibidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan secara professional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat di sekitarnya, perlu disosialisasikan kepada semua jajaran pegawai Balai PSDA melalui berbagai bentuk dan metoda pelatihan.(3).Pelatihan mengenai korporatisasi pengelolaan sumber daya air, perlu didukung oleh perubahan dan atau penyesuaian organisasi Balai PSDA yang dapat mengakomodasi kewenangan untuk mengatur upaya-upaya menghimpun dana dari pemakai air dan sumber daya air. (4) Program pelatihan tersebut harus dikaitkau dengan sistem pengembangan pegawai termasuk sistem penilaian untuk kerja dan imbal jasa yang adil.