Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Naskah ini adalah laporan hasil penelitian tentang hukum dagang mengenai surat berharga dan perkembangan hukum (bilyet giro) melalui jalur formal dan jalur sosiologis yang bertujuan untuk menjawab satu pertanyaan akademis, yaitu sampai sejauh manakah Surat Keputusan Bank Indonesia yang mengatur tentang Bilyet Giro adalah efektif?Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan emperis, metode yang dipakai adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Data yang didapat dari responden baik secara lisan maupun tertulis akan dipelajari secara utuh dan disusun dalam bentuk tabulasi.Penelitian pertama-tama dilakukan pada data sekunder, yaitu literatur-literatur yang ditulis para penulis Indonesia maupun asing mengenai hukum dagang tentang surat berharga, kitab undang-undang hukum dagang, Kitab undang-undang hukum perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian empenis dilakukah terhadap data primer di lapangan, yaitu data kliring masuk dengan mengambil percontohan di sepuluh Cabang Bank BNI di Jakarta dan data perputaran dan penggunaan bilyet giro dari Bank Indonesia. Penelitian di lapangan juga dilengkapi dengan mewawancarai petugas dan pejabat bank serta nasabah-nasabah bank yang bersangkutan.Kerangka teoritis dalam penelitian hukum sosiologis ini bertolak dart teori beslissingenleer (ajaran tentang keputusan) dari Tex Haar yang mencakup dua hal pokok sebagai berikut:1. Apabila para warga masyarakat berperilaku yang ternyata didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat menghendakinya dan dapat memaksakan hal itu apabila dilalaikan, hal itu dapat dinamakan pernyataan hukum dari warga-warga masyarakat.2. Tidak ada suatu alasan untuk menyebut hal lain sebagai hukum, kecuali apabila pernyataan-pernyataan yang mengandung hukum berasal dari pejabat-pejabat hukum yang telah diangkat.Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah definisi-definisi sebagaimana tercantum dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.Penulis berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 cukup efektif, tetapi perlu penyempurnaan sesuai kebutuhan masyarakat. Perkembangan hukum tidak saja melalui jalur formal, tetapi juga dapat mencari jalan keluar melalui jalur sosiologis. Pengalihan bilyet giro kepada pemegang kedua dan berikutnya serta pembatalan bilyet giro hilang dapat diterima dari sudut teori dan sosiologis. Bilyet giro mempunyai fungsi, yang sama dengan surat berharga lainnya seperti halnya cek dan wesel, yaitu sebagai alat pembayaran (betaalmiddel).Penarik bilyet giro hendaknya mengisi bilyet giro secara lengkap, benar den jelas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sebaiknya secara berkala memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi pemegang yang jujur kiranya Bank Indonesia dapat meninjau kembali ketentuan mengenai bilyet giro, khususnya mengenai :1. Klausul "endosemen/penyerahan tidak diakui" dipunggung bilyet giro kiranya dapat dihapuskan karena landasan hukumnya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.2. Mengenai pembatalan bilyet giro hilang agar diatur secara tegas dalam SK DIR BI."

"Kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah di Indonesia dapat diperoleh melalui diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tanah tersebut dapat diperoleh melalui proses pendaftaran tanah. Namun masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah, dan menguasai suatu bidang tanah tanpa ada haknya. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dalam Putusan MA No. 435PK/Pdt/2020, dan surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak sebagai alas hak kepemilikan atas tanah hak usaha. Untuk menjawab isu tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitiannya adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dapat diperoleh melalui pendaftaran tanah pertama kali, yaitu dengan mengajukan permohonan hak milik, karena tanah hak usaha ini merupakan tanah negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997. Surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak merupakan alat bukti penunjang berupa bukti pengalihan penguasaan fisik tanah, yang digunakan untuk melengkapi keterangan tanah hak usaha dalam proses permohonan hak milik atas tanah negara sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf a PMNA No.19 Tahun 1999.......Legal ownership of a land in Indonesia can be obtained through the issuance of a certificate of land rights. The land certificate can be obtained through the land registration process. However, there are still people who have not registered land, and utilize land without any rights. The legal issues discussed in this study are the legality of ownership “Tanah Hak Usaha” in the Supreme Court Decision No. 435PK/Pdt/2020, and Deed of Release of Right and Deed of Transfer of Rights as the basis for ownership rights over “Tanah Hak Usaha”. To answer this issue, a normative juridical research method with an explanatory type of research is used. The result of the research is that the legality of ownership of “Tanah Hak Usaha” can be achieved through the application of right of land ownership, which followed by land registration for the first time, considering that the status of this land is state’s land based on Article 1 paragraph (3) PP No. 24 of 1997. Then the Deed of Release of Right and Deed of Transfer Right are used as an evidence that strengthens information regarding the basis for control over “Tanah Hak Usaha” which is needed for the purpose of applying for ownership rights on state land based on Article 9 paragraph (2) letter a PMNA No.19 of 1999."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan mengenai SBKRI dan praktik yang dilakukan oleh para aparatur penyelenggara negara terhadap kelompok etnis Tionghoa, pasca diberlakukannya UU No.12 Tahun 2006, dimana didalamnya menyebutkan bahwa persyaratan SBKRI telah ditiadakan. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan perilaku yang bersifat diskriminatif, dengan memberlakukan persyaratan SBKRI dalam mengurus surat kependudukan bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah serta wawancara. Pada penelitian ini terlihat bahwa, masih terdapat kasus-kasus pemberlakuan SBKRI sebagai syarat dalam mengurus surat kependudukan terhadap Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang membuktikan bahwa masih terdapat perilaku diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang dilakukan oleh sejumlah aparatur negara. Meskipun di era 2019 s/d sekarang SBKRI sudah tidak dijadikan prasyarat utama, namun masih dijadikan alat pembuktian kewarganegaraan bagi kelompok etnis Tionghoa.......This research discusses policies regarding SBKRI and practices carried out by state administration apparatus against Indonesian citizens of the Chinese ethnic group, after the enactment of Law No.12 of 2006, which stipulated the elimination of the SBKRI requirement. The purpose of this study is to explain the discriminatory behavior by implementing the SBKRI requirement for processing citizenship documents for Indonesian citizens of Chinese ethnic. The research adopts a qualitative method with historical study and interviews as the approach. It is evident from this study that there are still cases where SBKRI is imposed as a condition for processing citizenship documents for Indonesian citizens of Chinese ethnic, demonstrating the existence of discriminatory practices carried out by certain state officials. Although since 2019, SBKRI is no longer the main prerequisite, it is still used as a means of proof for Chinese ethnic Indonesian citizens."