Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasukBea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistempemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatusistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapatmenimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Diijen Pajak, dalam hal iniWajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju keproses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khususbermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UUPengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuanyang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untukmewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat

---

ABSTRACTTax is all types of contribution levied by Central Government, including ImportDuties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax CollectionSystem followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection systemauthorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payabletax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government*in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this caseTaxpayers may act as Plaintiff / Appellant To Proceed in Tax Court, may also berepresented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power ofAttorney. Requirement for acting as Attorney at Law in accordance to Article 34of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in thefield of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore,concluded that all people may act as an Attorney at Law to represent Taxpayer inTax Court, including an Advocate."

"Pajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasuk Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistem pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak, dalam ha! ini Wajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju ke proses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khusus bermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UU Pengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuan yang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untuk mewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat.

---

Tax is all types of contribution levied by Central Government, including Impori. Duties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax Collection System followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection system authorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payable tax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government, in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this case Taxpayers may act as Plaintiff / Appellant. To Proceed in Tax Court, may also be represented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power of Attorney. Requirement for acting as Attomey at Law in accordance to Article 34 of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in the field of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore, concluded that all people may act as an Attomey at Law to represent Taxpayer in Tax Court, including an Advocate."

"Seorang Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya, namun dalam praktek ditemukan akta yang mencantumkan seorang notaris diberikan kuasa oleh penghadap untuk melakukan pencabutan gugatan perdata di pengadilan. Hal ini telah melampaui wewenang notaris dalam melaksanakan jabatannya karena yang berwenang untuk melakukan proses beracara di dalam pengadilan adalah Advokat serta bentuk surat kuasanya harus dalam bentuk surat kuasa khusus. Sanksi yang dikenakan kepada notaris berkenaan dengan pelanggaran yang dibuatnya adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas dari Ikatan Notaris Indonesia.

---

A notary is a public official who is authorized to draft authentic deed and is not the party with interests towards the deed they drafted but in practice some deeds are found to outline that the notary is commissioned by the supplicant to repeal civil claims in court. This has exceeded the authority of their office as a notary in performing their functions because the one who is authorized to conduct proceedings in the court is a lawyer and the form of proxy letter should be a special one. Sanctions imposed on notaries regarding this breach are oral reprimand, written reprimand, temporary suspension, honorable dismissal or dishonorable dismissal by the Board of Supervisors of the Indonesian Notary Association."

"ABSTRAKNama:Dyah Kusuma WihastutiProgram Studi:Magister KenotariatanJudul:Legalitas Surat Kuasa Khusus Dengan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Gugatan Perkara Di Pengadilan Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 220/G/2011/PHI-Sby Dalam praktek hukum di Indonesia, para praktisi hukum kadangkala tidak mengetahui syarat sahnya cap jempol sebagai pengganti tanda tangan yang dibubuhkan dalam surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam gugatan perkara di pengadilan, sehingga masih ada putusan dari lembaga peradilan tersebut yang mempermasalahkan keabsahan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis, dan kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif analitis . Notaris berperan dalam melegalisasi surat kuasa bagi seseorang yang ingin mewakilkan kepentingannya dihadapan pengadilan kepada seorang pengacara. Bentuk kuasa yang diberikan dalam gugatan perkara di pengadilan haruslah berupa kuasa khusus. Agar surat kuasa khusus yang digunakan untuk beracara di pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, maka surat kuasa khusus tersebut harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dimana disebutkan bahwa surat kuasa harus bersifat khusus, yaitu hanya digunakan untuk keperluan tertentu saja, dan harus mencakup pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi . Jadi selain harus dipenuhinya legalitas cap jempol sebagai pengganti tanda tangan yang dibubuhkan dalam surat kuasa khusus tersebut, harus dipenuhi pula legalitas surat kuasa. Cap jempol memperoleh legalitasnya apabila pembubuhannya dilakukan dihadapan Notaris. Penulis menyarankan agar lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia sebelum melaksanakan fungsinya untuk megadili, terlebih dahulu harus meneliti dengan cermat syarat-syarat sahnya dokumen-dokumen pendukung yang akan dipergunakan dalam beracara, sehingga tidak terbuang waktu, tenaga dan biaya dalam melaksanakan proses peradilan. Kata kunci: cap jempol, pengganti tandatangan, surat kuasa khusus

---

ABSTRACTName Dyah Kusuma WihastutiProgram Magister KenotariatanTitle The Legality of Special Power of Attorney Concerning Thumbprint As a Surrogate of Signature In Lawsuit of the Court A Study on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 220 G 2011 PHI Sby In Indonesian law practices, legal practitioners sometimes do not know the condition of validity of thumbprint as a surrogate of signature affixed in a special power of attorney that is used in a lawsuit of the court. So, there is a verdict of the judiciary which are contesting the legality of thumbprint as a surrogate of signature. This study uses the juridical normative research that focuses on the usage of secondary data in the form of a written legal norms which are then compiled and put in the form of narrative descriptive . The Notary has an important role in legalizing the power of attorney for someone who wants to represent his her interests before the courts to a lawyer. Form of proxy granted in the lawsuit of the court should be the special power of attorney. In order a special power of attorney that used to act before the court, that special power of attorney shall have the power of perfect proofing as an authentic deed, which must comply with the provisions contained in Article 1874 of the Kitab Undang Undang Hukum Perdata and the provisions contained in the Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 6 Tahun 1994, which stated that the special power of attorney must be specific, which is used for special purposes only, and should include examination of the appellate and cassation. So, in addition to the fulfillment of legality thumbprint as a surrogate of signature affixed in the special power of attorney, the legality of the special power of attorney also must be met. Thumbprint gained its legality if it is done in front of the Notary. Writer suggesting that the legal institutions which is exist in Indonesia before carrying out their functions to judging, must first scrutinize the terms of the validity of the supporting documents to be used in the proceedings, in order to save time, effort and cost in implementing the judicial process. Keywords thumbprint, surrogate of signature, special power of attorney"