Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Athalia Aghani
"PT Enseval Putera Megatrading Tbk mengembangkan sistem surat pesanan elektronik yang selanjutnya disebut sebagai e-SP. e-SP merupakan sistem baru yang akan digunakan pada komputer, maka perlu dilakukan validasi terlebih dahulu. Validasi sistem komputer merupakan hal yang penting dikarenakan perangkat lunak merupakan komponen kritis dari sistem komputerisasi sehingga pengguna harus memastikan bahwa perangkat tersebut disiapkan sesuai dengan sistem pemastian mutu. Metode validasi sistem komputer dilakukan dengan menyusun protokol kualifikasi instalasi dan operasional untuk digunakan sebagai instruksi kerja pada kegiatan validasi sistem komputer. Protokol kualifikasi instalasi meliputi verifikasi dokumen instalasi, spesifikasi perangkat lunak, spesifikasi perangkat keras dan infrastruktur, koneksi sistem, sistem keamanan, format tanggal, dan audit trail. Protokol kualifikasi operasional mencakup 26 pengujian untuk memastikan sistem dapat berfungsi sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Validasi sistem komputer untuk surat pesanan elektronik (e-SP) bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang baru dikembangkan dan akan digunakan selanjutnya memenuhi persyaratan yang tertera pada CDOB dan CPOB, serta memastikan juga terkait efektivitas dari kerja sistem e-SP.

PT Enseval Putera Megatrading Tbk has developed an electronic order letter system, hereinafter referred to as e-SP. e-SP is a new system that will be used on a computer, it needs to be validated first. Computer system validation is important because software is a critical component of a computerized system so users must ensure that the device is prepared according to a quality assurance system. The computer system validation method is carried out by compiling an installation and operational qualification protocol to be used as work instructions for computer system validation activities. The installation qualification protocol includes verification of installation documents, software specifications, hardware and infrastructure specifications, system connections, security systems, date formats, and audit trails. The operational qualification protocol includes 26 tests to ensure the system can function according to predetermined specifications. Computer system validation for electronic order (e-SP) aims to ensure that the system that has just been developed and will be used subsequently meets the requirements stated in the CDOB and CPOB, as well as ensuring the effectiveness of the work of the e-SP system."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas ndonesia, 2022
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Afriliani Raihannah
"Obat memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan. Maka dari itu, ketersediaan obat merupakan salah satu hal yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Obat yang tersedia di pelayanan kesehatan didapatkan dari distributor atau dengan kata lain pedagang besar farmasi (PBF). Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PT SamMarie Tramedifa merupakan salah satu subdistributor obat dan alat kesehatan yang sudah tersertifikasi CDOB oleh BPOM sehingga terjamin mutu pelayanannya. Kegiatan operasional PT SamMarie Tramedifa mengacu pada prosedur tertulis yaitu Prosedur Operasional Baku (POB) yang dirancang sesuai dengan CDOB yang berlaku sehingga operasional PBF berjalan dengan efektif dan efisien. Prosedur Operasional Baku selain disesuaikan dengan CDOB juga harus disesuaikan dengan praktik di lapangan sehingga perlu dilakukan pembaharuan rutin setiap tahun. Pada praktiknya, pembuatan surat pesanan sudah beralih menggunakan software dengan tujuan agar lebih memudahkan proses dokumentasi. Tujuan pelaksanaan tugas khusus ini adalah untuk memberikan usulan rancangan pembuatan POB baru yaitu Prosedur Operasioal Baku (POB) Pembuatan Surat Pesanan menggunakan software MyPOSInvent agar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Prosedur Operasional Baku (POB) dirancang berdasarkan hasil observasi kondisi nyata di lapangan dan studi literatur Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Sediaan Farmasi, CDOB, dan Peraturan Menteri Kesehatan.

Medicine has an important role in health services. Therefore, the availability of drugs is one of the things that must be managed properly. Drugs available in health services are obtained from distributors or in other words pharmaceutical distributor. Pharmaceutical Distributor is a company in the form of a legal entity that has permission to procure, store, distribute drugs and/or drug ingredients in large quantities in accordance with the provisions of laws and regulations. PT SamMarie Tramedifa is one of the sub distributors of drugs and medical devices that has been certified CDOB by BPOM so that the quality of service is guaranteed. PT SamMarie Tramedifa's operational activities refer to written procedures, namely Standard Operating Procedures (POB) which are designed in accordance with the applicable CDOB so that PBF operations run effectively and efficiently. In addition to being adjusted to CDOB, Standard Operating Procedures must also be adjusted to field practices so that routine updates need to be carried out every year. In practice, making order letters has switched to using software with the aim of facilitating the documentation process. The purpose of carrying out this special task is to provide a proposal for a new POB draft, namely the Standard Operating Procedure (SOP) for Making Order Letters using MyPOSInvent software to match the reality in the field. Standard Operating Procedures (SOP) are designed based on observations of real conditions in the field and literature studies of Standard Operating Procedures (SOP) for Procurement of Pharmaceutical Preparations, CDOB, and Minister of Health Regulations."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas ndonesia, 2023
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Wita Jesiska
" ABSTRAK
Semakin maraknya pemasaran rumah susun yang masih belum dibangun atau masih dalam tahap pembangunan terutama yang belum mencapai keterbangunan minimal 20 menjadikan terhambatnya proses pemasaran jual beli satuan rumah susun antara pelaku pembangunan dengan konsumen melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB . Pemasaran satuan rumah susun tersebut dapat dilakukan berdasarkan pemesanan terlebih dahulu yaitu melalui Surat Pesanan Satuan Rumah Susun yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB . Skripsi ini membahas mengenai konsep Surat Pesanan Satuan Rumah Susun sebagai alternatif pelaksananan penjualan satuan rumah susun oleh perusahaan pengembang. Pembahasan pertama adalah mengenai kekuatan mengikat surat pesanan terhadap pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun. Kedua membahas mengenai status pemilikan satuan rumah susun dalam proses jual beli berdasarkan Surat Pesanan dan PPJB. Ketiga membahas mengenai kekuatan mengikat Surat Pesanan yang dilakukan antara Sdr. Ike Farida dan PT. Elite Prima Hutama terkait dengan ada tidaknya wanprestasi oleh PT. Elite Prima Hutama yang menjadi inti permasalahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 51/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL. Dengan dilakukannya analisis berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, Surat Pesanan Satuan Rumah Susun merupakan suatu bentuk perjanjian innominaat yang sifatnya baku dimana kewajiban yang lahir dari Surat Pesanan tersebut adalah pelaksanaan PPJB. Proses pelaksanaan jual beli satuan rumah susun melalui Surat Pesanan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum mengalihkan hak atas kepemilikan Satuan Rumah Susun dari perusahaan pengembang kepada pembeli. Surat Pesanan yang dilakukan antara Sdr. Ike Farida dan PT. Elite Prima Hutama dapat dikatakan sah dan mengikat sehingga PT. Elite Prima Hutama telah wanprestasi dalam melaksanakan PPJB.
ABSTRACT Proliferative marketing of the un built or under construction condominium which has not reached at least 20 of construction delays the implementation of making the Preliminary Sale and Purchase Agreement. The under construction condominiums were marketed by booking through Purchase Order Letter. This Purchase Order Letter is followed by the Preliminary Sale and Purchase Agreement in order to implement the Sale and Purchase Agreement of condominium unit. This thesis discusses about the concept of Purchasing Ordering Letter as an alternative sale of under construction condominium by the developer. First discussion describes the binding power of the Condominium Purchase Order Letter towards the implementation of Sale and Purchase Agreement. Second discussion describes the ownership right of condominium by buying and selling through Purchase Order Letter and Preliminary Sale and Purchase. Third discussion describes whether there is a breach of Purchase Order Letter which is made by Ike Farida and PT. Elite Prima Hutama based on South Jakarta State Court No. 51 PDT.G 2015 PN.JKT.SEL. By using normative legal research, this thesis also concludes that Purchase Order Letter is a form of innominate and standardized agreement. As an agreement, Purchase Order Letter creates legally binding obligation between two parties to implement the Preliminary Sale and Purchase Agreement of Condominium. The implementation process of buying and selling of Condominium unit through Purchase Order Letter and Preliminary Sale and Purchase Agreement have not transferred the Condominium Unit ownership rights of the developer to the buyer. The Purchase Order Letter between Ike Farida and PT. Elite Prima Hutama is valid and binding, so PT. Elite Prima Hutama has been in default or breach of contract by not implementing the Preliminary Sale and Purchase Agreement as agreed in the Purchase Order Letter."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S65765
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabila Hanarita
"Skripsi ini membahas mengenai klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan pembelian rumah dan satuan rumah susun yang potensial menimbulkan kerugian bagi konsumen dan analisis terhadap penilaian hakim dalam memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Citra Buana mengenai keabsahan surat konfirmasi unit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat KEMENPERA. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan dari beberapa developer yang melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA. Pada faktanya, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Cipta Buana secara tidak langsung mengakui keabsahan klausula baku dalam surat konfirmasi unit yang sebenarnya melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA serta tidak menggali apa yang menjadi akar permasalahan dari kedua belah pihak tersebut. Hal ini menunjukan bahwa sebagian hakim Mahkamah Agung belum memiliki visi perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi berbagai perilaku menyimpang developer yang belum dapat dijangkau oleh penegak hukum maka perlu dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya mengenai klausula baku sebagaimana yang telah direkomendasikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

This undergraduate thesis discusses standard clauses in letter of confirmation unit that has potential to cause a losses for consumer and analysis of Supreme Court Decision on dispute between Buyung Iza as a consumer and PT. Binakarya Citra Buana as a developer about the letter of confirmation rsquo s validity as examined from the Law Number 8 of 1999 on consumer regulation UUPK and other regulations decision of State and Public Housing Minister. The method used is normative juridical with the result of research indicate the existence of clauses in letter of confirmation unit from some developer is considered to violate the legal regulation as defined by UUPK and decision of State and Public Housing Minister KEMENPERA. In fact, the Supreme Court is indirectly recognize the validity of standard clauses in letter of confirmation unit which actually violates the provisions of UUPK and KEMENERA. This shows that some Supreme Court have no vision to protect the consumer. To anticipate developer deviant behavior that can not be reached by law enforcement then Government must revise the the Law Number 8 of 1999 especially about standard clause as recommended by BPKN. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Dewi Lestari
"Dokumentasi di Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan salah satu bagian penting dari sistem manajemen mutu yang diatur dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Kegiatan dokumentasi bertujuan untuk menjamin pelaksanaan distribusi berjalan sesuai dengan panduan mutu serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) merupakan anak perusahaan dari PT Kimia Farma Tbk. yang bergerak di bidang pelayanan distribusi dan perdagangan produk-produk farmasi, Cold Chain Product (CCPs), alat kesehatan, hingga kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian surat pesanan dan faktur sebagai bentuk dokumentasi kegiatan yang berjalan di Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 2 berdasarkan CDOB. Kelengkapan yang dinilai mencakup aspek identitas penanggung jawab sarana pemesan, identitas dan legalitas sarana pemesan, identitas PBF, identitas surat pesanan dan faktur, serta identitas produk pesanan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 20 surat pesanan yang dievaluasi belum ada yang memenuhi syarat kelengkapan secara sempurna, sementara untuk evaluasi faktur terdapat 14 faktur yang memenuhi kelengkapan dari 20 faktur yang dievaluasi.

Documentation at Pharmaceutical Wholesalers is an important part of the quality management system regulated in Good Distribution Practice (GDP). Documentation activities aim to ensure that the implementation of the distribution goes according to the quality guidelines and applicable laws and regulations. PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) is a subsidiary of PT Kimia Farma Tbk. which is engaged in the distribution and trading services of pharmaceutical products, Cold Chain Products (CCPs), medical devices, and cosmetics. This study aims to assess the suitability of orders and invoices as a form of reporting on ongoing activities at Kimia Farma Trading and Distribution Branch Jakarta 2 based on GDP. Completeness assessed includes aspects of the identity of the person in charge of the health facility, identity and legality of the health facility, Pharmaceutical Wholesaler identity, identity of order letters and invoices, and identity of ordered products. Based on the research results, it is known that of the 20 evaluated order letters, none of them fulfilled the completeness requirements perfectly, while for invoice evaluation, there were 14 invoices that fulfilled the completeness of the 20 evaluated invoices."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2022
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library