Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan iklim merupakan respons terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca sebagai akibat dari aktivitas manusia. Pada tahun 2015, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) termasuk Indonesia menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Salah satu kerangka kerja yang disediakan dalam Perjanjian Paris adalah terkait dengan dukungan keuangan/pembiayaan. Green bond didefinisikan sebagai instrumen keuangan pendapatan tetap untuk meningkatkan modal guna membiayai atau membiayai kembali (re-financing) proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat. Kecenderungan green bond adalah menciptakan peluang untuk berinvestasi pada lingkungan dengan memberikan nilai terhadap lingkungan dan perekonomian sebuah negara. Namun, representasi green bond dalam pasar obligasi secara global ternyata tidak lebih dari 2%. Meskipun pasar green bond berkembang pesat di Indonesia, namun masih dalam tahap awal. Masalah dalam riset ini adalah fakta bahwa jumlah penerbitan green bond di Indonesia terutama oleh pihak korporasi masih rendah. Padahal kebijakan terkait sustainable finance di telah diberlakukan sejak 2014 dan pengaturan terkait kerangka green bond dan penerbitan green bond juga telah tersedia sejak 2017. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan riset ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan green bond dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (mix method) menggunakan quantitative content analysis, analisis statistik deskriptif, analisis finansial dan wawancara mendalam. Hasil riset menunjukkan bahwa green bond di Indonesia memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembangan pasar green bond di Indonesia antara lain adalah tidak adanya perbedaan keuntungan secara finansial bagi penerbit maupun investor yang berinvestasi pada green bond dan belum optimalnya insentif yang didapatkan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond di Indonesia. Kesimpulan dari riset ini adalah diperlukan upaya tambahan dari yang telah dilakukan saat ini, seperti adanya bentuk insentif tambahan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond, adanya penguatan regulasi/kebijakan yang dapat mendorong peningkatan dan pengembangan pasar green bond di Indonesia, dan kolaborasi antar pemerintah untuk mendukung pengembangan pasar green bond di Indonesia agar pembangunan berklenajutan dapat terwujud.

---

Climate change is a response to the increasing concentration of greenhouse gases resulting from human activities. In 2015, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), including Indonesia, signed the Paris Agreement. One of the frameworks provided in the Paris Agreement is related to financial support. Green bonds are defined as fixed-income financial instruments used to raise or refinance capital for eligible green projects. The trend of green bonds aims to create opportunities for investing in the environment, adding value to both the environment and the economy of a country. However, the global representation of green bonds in the bond market is still less than 2%. Although the green bond market in Indonesia is growing rapidly, it is still in its early stages. The issue addressed in this research is the fact that the issuance of green bonds in Indonesia, primarily by corporate entities, remains low. This is despite the implementation of sustainable finance policies since 2014 and the availability of regulations and frameworks for green bond issuance since 2017. Based on this issue, the research aims to evaluate green bond policies and provide policy recommendations to support sustainable development efforts in Indonesia. The research methodology combines quantitative and qualitative methods (mixed method), utilizing quantitative content analysis, descriptive statistical analysis, financial analysis, and in-depth interviews. The research findings indicate that green bonds in Indonesia have the potential to be utilized as a financing alternative that supports sustainable development efforts. Constraints in the development of the green bond market in Indonesia include the lack of financial benefits for issuers and investors in green bonds and the suboptimal incentives provided to parties investing in green bonds in Indonesia. The conclusion of this research highlights the need for additional efforts beyond the current initiatives, such as providing additional incentives for parties investing in green bonds, strengthening regulations/policies to encourage growth and development of the green bond market in Indonesia, and fostering collaboration among governments to support the development of the green bond market in Indonesia to achieve sustainable development goals."

"Sustainability-linked loan (SLL) muncul sebagai instrumen keuangan untuk mendorong praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengaitkan persyaratan pinjaman pada pencapaian target keberlanjutan yang ditetapkan debitur. Namun, belum cukup banyak penelitian yang membuat kajian akan kendala yang dihadapi bank dalam menyalurkan dan memantau SLL dari perspektif pemberi pinjaman/kreditur. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan/kendala Bank X dalam mengelola SLL yang berdampak pada kurang optimalnya penyaluran dan pemantauan SLL. Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus kualitatif dan dianalisis dengan kerangka konseptual institutional logics. Data yang digunakan untuk menganalisis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data wawancara dan didukung dengan hasil audit ESG tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan adanya kendala dalam proses penyaluran dan pemantauan SLL antara lain belum dijumpai adanya target peningkatan portofolio SLL, pegawai yang mengelola SLL belum mendapatkan pelatihan yang memadai, proses pemantauan dokumen debitur SLL yang kurang tertib, keterlambatan pembuatan kebijakan SLL, dan belum dijumpai flagging SLL pada aplikasi yang digunakan Bank X. Berdasarkan hasil analisis tersebut, management Bank X sebaiknya memperbaiki metodologi, SDM, dan Information Technology (IT) terkait SLL, sehinga ke depannya proses penyaluran dan pemantauan SLL lebih optimal.

---

Sustainability-linked loans (SLLs) represent an innovative financial instrument aimed at fostering sustainable practices by linking loan terms to the achievement of specific sustainability targets set by borrowers. Despite their potential, there remains a paucity of research examining the challenges faced by financial institutions in the disbursement and monitoring of SLLs from the perspective of lenders. This study seeks to identify the key obstacles encountered by Bank X in managing SLLs, which have impeded the optimal implementation of these facilities. By using a qualitative case study approach underpinned by the institutional logic framework, the analysis draws on interview data and the findings of the 2023 ESG audit. The findings reveal several critical challenges, including the absence of established portfolio growth targets for SLLs, inadequate training for personnel tasked with managing SLLs, inefficiencies in the documentation monitoring processes for SLL borrowers, delays in the formulation of relevant policies, and the lack of appropriate flagging mechanisms for SLLs within the bank's systems. To address these issues, it is imperative for Bank X's management to refine its operational methodologies, enhance the competencies of its human resources, and upgrade its information technology infrastructure to ensure the effective disbursement and monitoring of SLLs moving forward."

"Indonesia menyepakati The Paris Agreement dengan berkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung komitmen Indonesia dengan mengeluarkan POJK51 tentang keuangan berkelanjutan dan mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) mengenai taksonomi hijau. Dalam praktiknya, implementasi keuangan berkelanjutan masih belum efektif dan implementasi taksonomi hijau masih sulit untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keuangan berkelanjutan dan taksonomi hijau Bank ABC. Bank ABC, yang dijadikan sebagai objek penelitian, merupakan bank KBMI 2 dan bank yang sudah masuk Bursa Saham Indonesia (BEI). Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan metode wawancara semi-struktur serta data sekunder berupa laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan portal berita online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank ABC telah mengimplementasi keuangan berkelanjutan berdasarkan POJK51. Sedangkan implementasi taksonomi hijau di Bank ABC masih belum berjalan. Bank ABC tidak memiliki hambatan/kesulitan dalam mengimplementansi keuangan berkelanjutan. Hambatan/kesulitan yang dihadapi oleh Bank ABC dalam mengimplementasi taksonomi hiijau adalah sedikitnya perusahaan yang menerapkan kegiatan operasional yang ramah lingkungan.

---

Indonesia has agreed to the Paris Agreement by committing to reduce Greenhouse Gases (GHG). The Financial Services Authority (Indonesian: Otoritas Jasa Keuangan; OJK) supports Indonesia's commitment by issuing POJK51 on Sustainable Finance (SF) and the Indonesian Green Taxonomy (IGT). In practice, the implementation of SF is still ineffective, and the implementation of green taxonomy is still difficult. This study aims to analyze the implementation of SF and green taxonomy at Bank ABC. The approach used in this study is a case-study approach. This study uses primary and secondary data collected through interviews and documentation. The results of the study indicate that Bank ABC has implemented SF based on POJK51. While the implementation of green taxonomy at Bank ABC has not yet been implemented, Bank ABC has no obstacles/difficulties in implementing SF. The obstacles/difficulties faced by Bank ABC in implementing green taxonomy are comprised of the small number of companies that implement environmentally friendly operational activities."

"Tinjauan literatur ini membahas konsep dan praktik keuangan berkelanjutan dalam studi Hubungan Internasional. Keuangan berkelanjutan merupakan sebuah konsep untuk memahami aktivitas keuangan yang berinteraksi dengan dimensi sosial dan lingkungan. Tinjauan literatur ini disusun untuk memetakan dan menganalisis 33 literatur mengenai keuangan berkelanjutan dalam studi Hubungan Internasional. Penulis memetakan literatur tersebut dengan metode taksonomi dengan mengategorisasikan ke dalam tiga tema bahasan, yakni (1) konseptualisasi, (2) ragam keterlibatan aktor, (3) dan praktik keuangan berkelanjutan. Berdasarkan penelaahan literatur, penulis menemukan bahwa (1) gagasan mengenai keuangan berkelanjutan muncul karena luputnya nilai sosial dan lingkungan dalam aktivitas perekonomian neoklasik, (2) praktik keuangan berkelanjutan masih aktif hanya diselenggarakan oleh aktor negara dan institusi regional semata, (3) dan perbedaan penerapan praktik keuangan berkelanjutan di kawasan Asia dan Eropa disebabkan oleh kapabilitas masing-masing negara. Penulis menemukan celah penelitian yang masih secara intensif berfokus pada peran negara sebagai pihak penyedia dan pendukung dalam praktik keuangan berkelanjutan. Penelitian di masa datang dapat menelaah secara lebih khusus peran dan relasi di antara aktor-aktor dan implikasi nyata praktik keuangan berkelanjutan terhadap keberhasilan pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2030.

---

This literature review discusses the concepts and practices of sustainable finance in the study of International Relations. Sustainable finance is a financial activity that interacts with social and environmental dimensions. This literature review was organized to map and analyze 33 sustainable finance literatures in International Relations studies. The author maps the literature using the taxonomic method by categorizing it into three discussion themes, namely (1) conceptualization, (2) the variety of actor involvement, (3) and sustainable finance practices. Based on a review of the literature, the authors found that (1) the emergence of the idea of sustainable finance was due to the omission of social and environmental values in neoclassical economic activities, (2) sustainable financial practices were still active only organized by state and regional institutions alone, (3) and differences in the application of these practices Sustainable finance in Asia and Europe is caused by the capabilities of each country. The author found a research gap that is still intensively focused on the state as a provider and supporter of sustainable finance practices. Future research can examine more deeply the roles and relationships among actors and the real implications of sustainable finance practices for the successful fulfillment of the Sustainable Development Goals by 2030."

"Perhatian perseroan atau badan usaha kini kian meningkat terhadap dampak lingkungan yang turut mendorong bank untuk semakin memperhatikan AMDAL dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah mengimbau bank untuk menekankan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada AMDAL untuk menjaga kelestarian lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengeluarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan partisipasi bank di Indonesia untuk memperhatikan sustainable banking. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan analisis mengenai pengaturan pelaksanaan green banking di Indonesia dan penerapannya oleh Bank X. Analisis tersebut dapat digunakan sebagai pemahaman terkait inisiatif bank di Indonesia terkait dengan pelaksanaan green banking yang kini mulai dijalankan berdasarkan dorongan dari regulator sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional guna mengingatkan daya saing perbankan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan data pendukung berupa wawancara. Mengambil sampel dari Bank X, kini perbankan semakin berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan mengacu kepada POJK 51/POJK.03/2017 dalam menerapkan green banking melalui penerapan prinsip envinronmental, social, dan governance (ESG). Kegiatan operasional perbankan terutama pada aspek perkreditan kini didasari oleh berbagai kebijakan internal perusahaan seperti loan portfolio guidelines, negative list, dan sectoral loan policy agar nantinya nasabah debiturnya semakin memperhatikan aspek dalam keuangan berkelanjutan yang pencapaian dan kepatuhannya dapat dipresentasikan pada Annual Report dan Sustainability Report yang dijadikan kewajiban oleh OJK untuk dilaporkan setiap tahunnya oleh bank. Saran yang diberikan oleh penulis dalam hal ini agar bank-bank lain dapat meningkatkan kepatuhan terhadap POJK tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan perusahaan sebagaimana telah dilaksanakan oleh Bank X dalam penelitian ini.

---

The attention of companies or business entities is now increasing on environmental impacts, which also encourages banks to pay more attention to AMDAL and its effects on the environment. Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) has called on banks to emphasize the precautionary principle based on AMDAL to preserve the environment. The Financial Services Authority (OJK) also issued a regulation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies to increase bank participation in Indonesia to pay attention to sustainable banking. Therefore, this study will analyze the regulation of green banking implementation in Indonesia and its application by Bank X. The analysis can be used to understand bank initiatives in Indonesia related to the performance of green banking, which is now starting to be carried out based on encouragement from regulators as a form of compliance with national and international regulations to remind banking competitiveness. This study used the doctrinal method with supporting data in the form of interviews. Taking samples from Bank X, banks are increasingly adhering to the precautionary principles stipulated in the Banking Law and referring to POJK 51/POJK.03/2017 in implementing green banking through applying environmental, social, and governance (ESG) principles. Banking operational activities, especially in the credit aspect, are now based on various internal company policies such as loan portfolio guidelines, negative lists, and sectoral loan policies so that later debtor customers will pay more attention to aspects of sustainable finance whose achievements and compliance can be presented in the Annual Report and Sustainability Report which are mandatory by OJK to be reported annually by the bank. In this case, the author advises that other banks can improve compliance with the POJK by issuing various company policies as implemented by Bank X in this study."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan environmental, social, dan governance (ESG) terhadap performa perusahaan. Penelitian ini mengambil 39 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2020. Pengujian hipotesis pengaruh pengungkapan ESG terhadap performa perusahaan dilakukan masing-masing menggunakan observasi data panel dengan metode regresi fixed effect model dan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap performa perusahaan, sedangkan secara individu setiap komponen memiliki hasil yang berbeda. Pengungkapan environmental dan social berpengaruh tidak signifikan terhadap keseluruhan performa perusahaan, sedangkan pengungkapan governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap performa operasional dan pasar saham, dan tidak signifikan terhadap performa keuangan serta performa pasar perusahaan.

---

This study aims to empirically prove the effect of environmental, social, and governance (ESG) disclosure on firm performance. This study takes 39 firms listed in Indonesia Stock Exchange during 2016-2020. The hypothesis testing regarding the effect of ESG disclosure on company performance are carried out using panel data observation with the fixed effect model and random effect model regression methods, in each specific case. The empirical results demonstrate that the overall ESG disclosure had no significant effect on the firm’s performance, while each component individually had mix results. Environmental and social disclosures have no significant effect on the firm’s overall performance, while governance disclosures have a negative and significant effect on operational and stock market performance, and not significant on the firm's financial performance and market performance."

"Bank di Indonesia telah menginisiasi kebijakan pembiayaan berkelanjutan sejak tahun 2016 yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Salah satu fokus utama dari penerapan kebijakan itu pada Bank di Indonesia adalah pada industri kelapa sawit. Kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia membuat Bank harus lebih memperhatikan risiko lingkungan dalam kegiatan pembiayaan. Penerbitan Laporan Keberlanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tiap tahun juga menjadi kewajiban baru bagi Bank di Indonesia di bawah kebijakan ini. Fokus riset ini adalah untuk menganalisa kebijakan pembiayaan berkelanjutan pada industri kelapa sawit di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan skema pembiayaan berkelanjutan bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa skema terkait keberlanjutan dapat diterapkan sebagai skema pembiayaan berkelanjutan bagi Industri kelapa sawit di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah target keberlanjutan yang harus diterapkan pada skema terkait keberlanjutan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

---

Banks in Indonesia have initiated sustainable financing policies since 2016 which were initiated by the Financial Services Authority in Indonesia. One of the main focuses of implementing this policy at Banks in Indonesia is the palm oil industry. Sustainable finance policies in Indonesia require Banks to pay more attention to environmental risks in financing activities. The annual issuance of a Sustainability Report and Action Plan for Sustainable Finance is also a new obligation for Banks in Indonesia under this policy. The focus of this research is to analyze sustainable financing policies in the palm oil industry in Indonesia. The aim of this research is to produce a sustainable financing scheme for the palm oil industry in Indonesia. This study uses a qualitative approach with mixed methods in data collection. The results of this study indicate that the sustainable linked loan can be applied as a sustainable financing scheme for the palm oil industry in Indonesia. The conclusion of this research is that sustainability targets must be applied to sustainabile linked loan covering economic, social, and environmental aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap solvabilitas perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019–2023. Menggunakan ESG combined score dan indikator solvabilitas jangka pendek (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Flow Ratio) serta jangka panjang (Gearing Ratio without Current Liabilities, Net Gearing), penelitian ini menerapkan regresi panel data untuk menguji hubungan antara ESG dan ketahanan perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menguji keberadaan efek waktu (lagged effect) dari pengaruh kinerja ESG terhadap solvabilitas perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa kinerja ESG berpengaruh signifikan terhadap Quick Ratio. dalam tahun berjalan. Selain itu efek waktu dalam pengaruh kinerja ESG terhadap solvabilitas adalah tidak tertunda pada solvabilitas jangka pendek. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat ESG terhadap solvabilitas lebih bersifat kontemporer dan hanya pada solvabilitas jangka pendek. Pengaruh kinerja ESG terhadap solvabilitas jangka panjang perusahaan belum dapat diobservasi dengan kurangnya signifikansi dalam hasil pengujian. Penelitian ini memberikan implikasi bagi perusahaan, investor, dan pemerintah untuk lebih memahami keberadaan dinamika ESG dalam mendukung ketahanan finansial jangka panjang dan pendek perusahaan.

---

This study aims to analyze the effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) performance on the solvency of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2019-2023 period. Using ESG combined score and short-term (Current Ratio, Quick Ratio, Cah Flow Ratio) and long-term (Gearing Ratio without Current Liabilities, Net Gearing) solvency indicators, this study applies panel data regression to test the relationship between ESG and corporate resilience. In addition, this study also examines the existence of lagged effects of the effect of ESG performance on corporate solvency. The results show that ESG performance has a significant effect on the Quick Ratio in the current year. In addition, the time effect in the effect of ESG performance on solvency is not delayed on short-term solvency. This indicates that the benefits of ESG on solvency are more contemporaneous and only on short-term solvency. The effect of ESG performance on long-term solvency of the company cannot be observed with the lack of significance in the test results. This study provides implications for companies, investors, and government to better understand the existence of ESG dynamics in supporting the long and short term financial resilience of companies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 dan mulai diimplementasikan secara teknis melalui Pedoman Teknis bagi Bank pada tahun 2019 terhadap kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan publik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah difference-in-differences (DID) dengan sampel sebanyak 36 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 hingga 2023. Dalam penelitian ini, treatment group terdiri dari perusahaan yang terkena kebijakan, sedangkan control group mencakup perusahaan yang tidak terdampak oleh kebijakan. Pada dimensi ESG, hasil menunjukkan bahwa koefisien DID tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa kebijakan keuangan berkelanjutan belum memberikan dampak berarti terhadap skor ESG. Pada dimensi lingkungan, koefisien DID signifikan negatif, menandakan bahwa control group menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan treatment group. Di sisi lain, pada dimensi tata kelola, koefisien DID signifikan positif, namun hasil ini tidak konsisten pada analisis lanjutan, sehingga tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa kebijakan berdampak terhadap peningkatan skor tata kelola. Sementara itu, pada dimensi sosial, koefisien DID kembali menunjukkan hasil yang tidak signifikan, menandakan tidak adanya pengaruh kebijakan terhadap skor sosial. Kesimpulannya adalah kebijakan keuangan berkelanjutan belum terbukti mempengaruhi performa ESG perusahaan non Keuangan di Indonesia

---

This study aims to evaluate the effectiveness of the Sustainable Finance policy regulated under POJK No. 51/POJK.03/2017, which began its technical implementation through the issuance of Technical Guidelines for Banks in 2019, on the Environmental, Social, and Governance (ESG) performance of publicly listed companies in Indonesia. The method employed is difference-in-differences (DID), using a sample of 36 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2016 to 2023. In this study, the treatment group consists of companies affected by the policy, while the control group comprises companies not affected by the policy. In terms of overall ESG performance, the results show that the DID coefficient is not statistically significant, indicating that the sustainable finance policy has not had a meaningful impact on ESG scores. In the environmental dimension, the DID coefficient is significantly negative, suggesting that the control group performed better than the treatment group. Conversely, in the governance dimension, the DID coefficient is significantly positive; however, this result is not consistent in subsequent analyses, indicating insufficient evidence that the policy contributed to improvements in governance scores. Meanwhile, in the social dimension, the DID coefficient remains statistically insignificant, implying that the policy did not have a significant effect on social scores. In conclusion, the sustainable finance policy has not been proven to influence the ESG performance of non-financial companies in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan environmental, social, governance (ESG) terhadap akses pembiayaan dan biaya utang. Penelitian ini mengambil 107 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di masing-masing bursa efek di negara-negara ASEAN selama tahun 2014-2018. Pengujian hipotesis pengaruh pengungkapan ESG terhadap akses pembiayaan dan biaya utang dilakukan masing-masing menggunakan metode regresi data panel fixed effect dan common effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi skor pengungkapan ESG gabungan dan skor pengungkapan aspek tata kelola (governance), maka perusahaan memiliki akses pembiayaan yang lebih baik dari pemberi pinjaman (lenders) dan hasil ini signifikan secara statistik, sedangkan pengungkan aspek lingkungan (environmental) dan sosial (social) tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dan masing-masing komponennya tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

---

This study aims to prove empirically whether or not ESG disclosures (i.e. aggregate as well as its three sub-indicators) provide better access to debt financing and reduce cost of debt. The research takes 107 non-financial firms listed on six stock exchanges of ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Philipines, Thailand, and Vietnam) from 2014 to 2018. The hypothesis testings regarding the effect of ESG disclosure on access to debt financing and cost of debt are carried out using the fixed-effect and common-effect panel data regression method, respectively. The empirical results demonstrate that overall CSR disclosure score as a combination of ESG disclosure and governance disclosure are positively related to better access to finance. While environmental dan social disclosure are found to have insignificant association. The results also indicate that both combined and separated components of ESG disclosures have insignificant association with the cost of debt."