Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tahun 2009, Kementerian Kehutanan mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan nama Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu SVLK . Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah memastikan para pemangku kepentingan yang berkecimpung di bidang kehutanan dan juga industri kehutanan, menggunakan kayu legal sehingga dapat meningkatkan daya saing produk ekspor kehutanan Indonesia. Tesis ini meneliti pengaruh peraturan tersebut pada pasar ekspor kayu lapis, bukan hanya pada banyaknya jumlah kayu lapis yang diekspor tetapi juga penerimaan negara yang diterima dari ekspor produk ini. Dengan menggunakan data mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 dan melibatkan 58 negara sebagai mitra perdagangan ekspor kayu lapis Indonesia, pengaruh perturan tersebut akan dihitung menggunakan model gravity yang telah digunakan oleh Rose 2004 dalam penelitian sebelumnya. Dari beberapa pendekatan yang dilakukan untuk menghitung pengaruh peraturan tersebut, tesis ini membuktikan terdapat indikasi bahwa jumlah kayu lapis yang dieskpor maupun penerimaan negara dari ekspor kayu lapis menurun setelah diterapkannya SVLK.

---

ABSTRACTIn 2009, Ministry of Forestry issued new regulation which is known as Timber Legality Verification System SVLK . One of the regulation rsquo s objectives is to ensure the forestry stakeholders and industries use only legal wood and therefore increases the competitiveness of Indonesian forest products. In this thesis, I will estimate how this regulation affects the plywood export market, not only on the quantity exported but also on the revenue earned from this product. Using panel data of this market from 2000 to 2014, involving 58 countries as trading partner, I adapt gravity model which has been used by Rose 2004 . Employing several approaches, this study finds an indication that quantity exported and revenue earned after the implementation of the regulation is less than before. "

"ABSTRAKSistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK adalah instrumen yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun legitimasi terhadap kebijakan tata kelola kehutanan Indonesia melalui pendekatan pasar. Tolok ukur keberhasilan SVLK bergantung dari sejauh mana SVLK mampu menciptakan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Permasalahannya adalah sejak diberlakukannya SVLK pada tahun 2009, belum ada evaluasi kebijakan SVLK guna mewujudkan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan SVLK dalam perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk mengetahui manfaatnya terhadap peningkatan kinerja industri kayu. Metode analisis yang digunakan pada tujuan satu adalah metode analisis normatif deskriptif dengan narasumber yang berasal dari 4 kelompok pemangku kepentingan, sedangkan untuk tujuan dua sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling yang berasal dari industri kertas, industri kayu panel, industri kayu pertukangan, dan industri mebel. Hasil penelitian, SVLK saat ini cukup berhasil mendukung perbaikan tata kelola kehutanan, namun belum bermanfaat dalam peningkatan kinerja industri kayu sehingga disimpulkan kebijakan SVLK belum berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, telah dirancang strategi kebijakan SVLK yang mengharmonisasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan.

---

ABSTRACTThe Timber Legality Verification System SVLK is an instrument established by the Government of Indonesia as an effort to build legitimacy on Indonesia 39 s forest governance policy through a market or economic approach. The performance benchmark of SVLK depends on the extent to which SVLK is able to create sustainable forest governance. However, since the introduction of SVLK in 2009, there has been no evaluation of the success of SVLK 39 s policy in creating sustainable forest governance. This study aims to assess the effectiveness of SVLK policy in improving forestry governance, and to explore the benefits of SVLK in enhancing the wood industry performance. The analytical method used in the first objective is descriptive normative analysis with 13 resource persons from 4 stakeholder groups. For the second objective, purposive sampling was used to determine the respondents who came from paper, wood panel, woodworking, and furniture industries. The result of the study found that SVLK policy is quite successful to support the improvement of forestry governance, but not yet beneficial to the improvement of timber industry performance. Based on the results, the SVLK policy strategies that harmonize economic, social, and environmental aspects have been developed to achieve sustainability.Keywords SVLK, sustainable, forestry governance, wood industry"

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi regulasi mengenai SVLK berdampak terhadap ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Kami menggunakan data panel ekspor produk industri kehutanan Indonesia ke-37 negara pengimpor selama 12 tahun terakhir (2005-2016). Hasil regresi menunjukkan bahwa regulasi/ketentuan legalitas kayu yang hanya diimplementasikan di Indonesia (SVLK) atau negara pengimpor tidak berpengaruh terhadap kuantitas (volume) ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Sementara itu, regulasi/ketentuan legalitas kayu yang sama-sama sudah diimplementasikan di kedua negara akan dapat meningkatkan kuantitas (volume) ekspor produk industri kehutanan Indonesia sebesar 0,38. Hal ini dapat terjadi karena regulasi SVLK yang diimplementasikan oleh Indonesia mulai diakui dan diterima oleh negara pengimpor.

---

This study aims to analyze whether the implementation of Indonesia`s Timber Legality Assurance System (SVLK) scheme affects Indonesia`s local forest products exports statistics. We use a panel data of Indonesia`s forest export commodities to 37 importing countries during 2005-2016. A regression indicates that the implemented regulation on Timber Legality Assurance System in either sides (Indonesia alone or importing countries alone) has no significant impact on the quantity (volume) of local forest products exports. Meanwhile, the timber legality verification regulation that has been implemented in both sides (Indonesia and importing countries) will increase the quantity (volume) of local forest goods exports 0.38 times. It happened because SVLK was began to be recognized and accepted by importing countries.

"

"ABSTRAKHarga premium merupakan indikator efektifitas pasar skema sertifikasi. Namun keberadaanya bergantung pada eco-consumer di negara tujuan ekspor. Penerapan sertifikasi idealnya sejalan dengan benefit yang diperoleh dari pasar. Riset ini bertujuan menganalisis apakah skema sertifikasi SVLK mampu memunculkan harga premium atas ekspor produk kayu olahan Indonesia. Analisis menggunakan data transaksional ekspor kayu olahan tahun 2006 - 2017 dengan menggunakan pendekatan hedonic model. Hasil regresi menunjukkan harga produk bersertifikat SVLK 7% lebih mahal dibanding produk sejenis non-sertifikat. Selain itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas tujuan ekspor ke wilayah EU maupun Non- EU terhadap harga ekspor kayu olahan Indonesia.

---

ABSTRACTPremium price is indicator of certification market effectiveness. But its existence depends on the eco-consumers in the markets. Ideally, certification is in line with benefits obtained from the market. This research aims to analyze whether the SVLK certification is capable to generate premium price of Indonesian mouldings exports. The analysis base on transactional exports data from 2006 to 2017 using the hedonic model approach. The regression results show that the price of SVLK certified products is 7% more expensive than non-certificate products. In addition, there is no significant influence of the export destination to EU or Non-EU to the prices."