Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT XY terdapat satu klausula yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dalam suatu perjanjian untuk menuntut pembatalan perjanjian. Pengesampingan suatu ketentuan hukum dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah apakah Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat mengesampingkan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya apakah klausula pengesampingan tersebut memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apakah PT XY dapat membatalkan perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengingat telah adanya klausula mengesampingkan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut diadakan penelitian hukum dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, dan teori mengenai asas kebebasan berkontrak. Hasilnya, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat untuk mengesampingkan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekaligus menjawab bahwa klausula yang mengatur pengenyampingan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan PT XY dapat membatalkan perjanjian dengan dasar Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 

---

In the PT XY Shareholder Loan Agreement, there is one clause that waives the provisions of Article 1331 of the Indonesian Civil Code, which is a provision that gives rights to an inept party to an agreement to demand a cancellation of the agreement. Waiver of a legal provision can be based on the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code. Based on this, the problem raised in this thesis is whether Article 1338 of the Indonesian Civil Code can waives Article 1331 of the Indonesian Civil Code, furthermore whether the waiving clause fulfills the validity terms of an agreement under Article 1320 paragraph (4) of the Indonesian Civil Code, and whether PT XY can cancel the agreement based on Article 1320 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code, given the existence of the clause that waives Article 1331 of the Indonesian Civil Code. To answering these problems, legal research is carried out using the normative juridical research method, and the theory of the principle of freedom of contract. The results are that Article 1338 of the Indonesian Civil Code cannot waives Article 1331 of the Indonesian Civil Code, and at the same time responds that the clause governing the waives of Article 1331 of the Indonesian Civil Code does not meet the validity terms of an agreement under Article 1320 paragraph (4) of Indonesian Civil Code, and PT XY can cancel the agreement on the basis of Article 1320 paragraph (2) of Indonesian Civil Code.

 

Abstrak :
Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban antara lain amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya (UUJN). Notaris harus memperhatikan subjek hukum dan meneliti para penghadap sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 UUJN. Tesis ini mengangkat dua permasalahan utama yaitu adalah peran Notaris terhadap kekurangan pihak yang dapat berdampak pada tidak sahnya suatu akta perjanjian (pembatalan akta autentik) berdasarkan Undang-undang jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan analisis  pertimbangan hukum atas putusan: (i) Pengadilan Negeri Selong No. 87/Pdt.G/2019/PNSel tertanggal 16 September 2019; (ii) Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/PDT/2020/PT.MTR tertanggal 27 Juli 2020; dan (iii) Putusan Mahkamah Agung No. 1263 K/Pdt/2021, tentang kasus kekurangan pihak dalam akta perjanjian tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis-normatif melalui studi kasus serta menelaah teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut. Data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Kesimpulannya, berdasarkan analisis didasari oleh metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif dan objektif serta hasil perbandingan dari ke-3 putusan tersebut, penelitian ini mengkritisi Putusan PT dan MA  dan setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 87/Pdt.G/2019/PNSel berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan akta perjanjian. ......A Notary in carrying out his/her position has the obligations of among others, being trustworthy, honest, thorough, independent, and impartial in protecting the interests of the parties involved in the legal matters as regulated under Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary and its amendments (Notary Position Law). Notaries must pay attention to the legal subjects and examine the appearers in accordance with what is stipulated in Article 39 of the Notary Position Law. This thesis raises two main issues, namely the role of the Notary in the lack of parties that can have an impact on the invalidity of a deed of agreement (cancellation of an authentic deed) based on the Notary Position Law and the Indonesian Civil Code and the analysis of legal considerations on the following decisions: i) Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL dated 16 September 2019; (ii) Mataram High Court Decision Number 76/PDT/2020/PT.MTR dated 27 July 2020; and (iii) SC Decision, regarding the case of the lack of parties in the deed of agreement. The research method used is juridical-normative through case studies and tthe examinations of theories, legal principles and laws and regulations and judges' considerations in such decisions. The data used to analyze the problem is in the form of secondary data obtained from literature studies and interviews with resource persons. In conclusion, according to the analysis based on this research method, it can be concluded that the deed of agreement does not meet the subjective and objective requirements, and the results of the comparison of the three decisions, this research criticizes the High Court and Supreme Court decisions and agrees with the Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL basing on the considerations of the panel of judges on cancelling such deed of agreement.

Abstrak :
Baik dalam dunia usaha atau pun kehidupan sehari-hari, perjanjian merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari baik di dalam ataupun diluar wilayah Indonesia. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang mengakibatkan pihak tersebut untuk terikat dan tunduk secara hukum kepada ketentuan-ketentuannya. Dalam pembentukannya, kesepakatan merupakan suatu unsur essensial, sehingga, dengan adanya kesepakatan, lahirlah suatu perjanjian. Akan tetapi, bentuk dari kesepakatan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga, kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu bentuk kesepakatan yang tidak banyak diketahui masyarakat adalah persetujuan secara diam-diam. Persetujuan secara diam-diam dapat mengakibatkan suatu pihak untuk terikat pada suatu perjanjian, meskipun pihak tersebut telah berdiam diri. Untuk memperluas pengetahuan masyarakat terkait hukum perjanjian, dengan menggunakan metode penilitian yuridis normatif, penulis akan mengkaji mengenai hukum perjanjian secara umum serta penerapan dan implikasi dari persetujuan secara diam-diam terhadap keabsahan suatu perjanjian dalam hukum Indonesia dan hukum Inggris. ......Both in the business world and in everyday life, a contract is something that cannot be avoided both inside Indonesia and Internationally. A contract is an agreement between two or more parties which results in these parties being legally bound and subject to its terms. In its formation, agreement is an essential element, so that, with an agreement, a contract is born. However, the form of the agreement is not explicitly regulated in laws and regulations, in effect agreements can be made in various ways. One form of agreement that is not widely known by the public is acceptance by silence. According to the principle of acceptance by silence, in certain circumstances, a party can be legally bound by a contract, even though the said party had remained silent. To broaden public knowledge regarding contract law, using normative juridical research methods, the author will examine the contract law in general and the application and implications of acceptance by silence to the validity of an agreement in accordance with Indonesian law and English law.

Abstrak :
Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Disahkannya perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian perkawinan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetap berlaku bagi para pihak (suami-istri) yang membuatnya. Tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan tidak dapat dijadikan alasan sebagai perbuatan tidak terpenuhinya syarat perjanjian perkawinan yang mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya merupakan tindakan Pencatatan/Pendaftaran saja guna memenuhi asas publisitas. Pendapat Mahkamah Agung mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris bukan syarat formil merupakan pendapat yang keliru. Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris merupakan syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diperlukan peraturan pelaksana untuk mengatur perjanjian perkawinan itu sendiri, agar jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. ...... A Prenuptial Agreement not registered at Civil Registry or religious Affairs Office may be the reason of a person to file a cancellation of the Prenuptial Agreement. The passing of the Prenuptial Agreement by the Marriage Officer may be interpreted as one of the conditions for the validity of the Prenuptial Agreement. The research method is normative juridical with qualitative approach is descriptive analytical. The Prenuptial Agreement not registered by the Marriage Officer shall apply to the parties (the spouses) who make it. The non-registration of the Prenuptial Agreement shall not be the reason for the non-fulfillment of the terms of the Prenuptial Agreement which resulted in the Prenuptial Agreement being void. The ratification of the Prenuptial Agreement by the marriage registrar as stipulated in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, is only a Registration / Registration activity only to fulfill the publicity principle. The Supreme Court's opinion on the Prenuptial Agreement made by Notary is not a formal requirement is a false opinion. The Prenuptial Agreement made by notary is a requirement for the validity of a Prenuptial Agreement as described in the Civil Code. An implementing regulation is required to govern the Prenuptial agreement itself, in order to be clear and not to create multiple interpretations.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kewenangannya membuat akta otentik, adapun salah satu akta yang dibuat adalah Akta Jual Beli. Jual beli bersifat obligatoir, yang termasuk perjanjian bernama (nominat) yang diatur dalam buku III KUHPerdata, termasuk salah satunya adalah jual beli tanah yang merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan Akta Jual Beli (AJB) sebagai bentuk accesoir dari perjanjian kerjasama yang menjadi bentuk perjanjian antara para pihak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode yuridis normatif, dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui perjanjian jual beli itu baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hal milik atas barang yang dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang disetujui, tetapi dalam hal ini Pembeli tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu tidak melakukan pembayaran terhadap objek Akta Jual Beli, yang akibatnya Akta Jual Beli dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi unsur terang dan tunai. Berkaitan dengan beralihnya kebendaan yang termasuk perjanjian kebendaan merupakan suatu perjanjian bernama dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

---

ABSTRACT
This study discusses the land Deed office in its authority to create an authentic deed, as for one of the deeds made is the deed of sale and purchase. The buying and selling is Obligatoir, which includes a treaty of Nominat set out in the book III Civil Code, including one of which is a land-buying and selling action that is a legal act of transferring rights with cash payments. The problem raised in this research is about the validity of the Buy and sell Act (AJB) as an accesoir form of a cooperation agreement that is a form of agreement between the parties. This research is descriptive analytical by using the normative juridical method, and is qualitative analysis. From the results of this research is known buy and sell agreement it lays the rights and obligations of reciprocal between the two parties ie put to the seller the obligation to submit the possession of the goods sold as well as give him the right to claim the payment of the approved price, but in this case buyer does not qualify the agreement that is not to make payment to the object of sale and purchase, which consequently the buy and sell act is cancelled by the court for not fulfilling the light and cash elements. With respect to the material that includes the material agreement constitutes an agreement by which a person submits the right to an object to another party, which imposes the party's obligation to surrender the item to another party.

Abstrak :
Asas pacta sunt servanda dan syarat sah perjanjian merupakan aspek yang penting guna menentukan keabsahan suatu perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dalam memutuskan terkait pembatalan perjanjian. Namun kenyataannya, Majelis Hakim dalam membatalkan suatu perjanjian menggunakan asas terang dan tunai serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt.G/1989 sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, penelitian ini terfokus pada penggunaan asas terang dan tunai oleh Majelis Hakim serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli. Guna menjawab fokus utama permasalahan pada penelitian ini tersusun menjadi 2 (dua) rumusan masalah yaitu perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata serta pertimbangan hakim mengenai asas terang dan tunai maupun ketidakcermatan pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian hukum doktrinal ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data ini kemudian dilakukan kesesuaian antara satu dengan lainnya agar menghasilkan simpulan yang sistematis, logis, dan efektif guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam PPJB 63 Tahun 2011 harus melihat dahulu syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian. PPJB 11a Tahun 2011 berlakunya asas pacta sunt servanda dimana perjanjian ini menjadi undang-undang bagi para pihak. PPJB 63 Tahun 2011 melanggar syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal. Disamping itu, calon penjual wanprestasi atas kesepakatan yang terjalin dalam PPJB 11a Tahun 2011 karena menjual kembali objek tanahnya kepada pihak lain. Selanjutnya calon pembeli yang mendapatkan perlindungan hukum serta melanjutkan perikatan sampai peralihan hak atas tanah yaitu calon pembeli PPJB 11a Tahun 2011, sedangkan calon pembeli PPJB 63 Tahun 2011 tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan menggunakan asas terang dan tunai serta yurisprudensi dalam membatalkan PPJB 63 Tahun 2011. Seharusnya Majelis Hakim mengedepankan syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian. ......The principle of pacta sunt servanda and the legal requirements of an agreement are important aspects to determine the validity of a land sale and purchase binding agreement on land in deciding whether to cancel the agreement. However, in practice, the Judges Panel in canceling an agreement uses the principle of real and cash and Supreme Court Jurisprudence Number 1816 K/Pdt.G/1989 as a legal basis. Therefore, this research focuses on the use of the principles of real and cash by the Judges Panel as well as legal protection for the parties in canceling the binding agreement of sale and purchase. In order to answer the main focus of the problem in this research, it is organized into 2 (two) problem formulations, namely legal protection for prospective buyers in a sale and purchase binding agreement if it is related to Article 1320 of the Civil Code and the judge's consideration of the principle of real and cash and the imprudence of the parties in the sale and purchase binding agreement. This doctrinal legal research is used to collect legal materials with literature studies. This data collection is then carried out in accordance with one another in order to produce a systematic, logical, and effective conclusion to answer the problems raised in this study. The results of the analysis show that the provision of legal protection for prospective buyers in PPJB 63 of 2011 must first look at the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement. In PPJB 11a of 2011, the principle of pacta sunt servanda service applies, where this agreement applies as law to the parties. PPJB 63 of 2011 violates the legal requirements of the agreement regarding a lawful cause. Besides that, the prospetive seller defaulted on the agreement in PPJB 11a Tahun 2011 because resold that land object to another party. Furthermore, prospective buyers who get legal protection and continue the engagement to the stage of transferring land rights are prospective buyers of PPJB 11a of 2011, while prospective buyers of PPJB 63 of 2011 do not get legal protection. The consideration of the Judges Panel in the decision used the principles of real and cash and jurisprudence in canceling the PPJB 63 of 2011. The Judges Panel should have prioritized the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis mengenai akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (“UU 24/2009”) ditinjau dari hukum perjanjian. Baik UU 24/2009 maupun peraturan turunannya tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 ini. Oleh karena itu, akibat hukumnya adalah tergantung putusan hakim dalam perkara di pengadilan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam analisisnya, analisis akibat hukum terhadap perjanjian dilakukan berdasarkan hukum perjanjian yang mencakup sifat hukum perjanjian, bentuk perjanjian, syarat sebab yang halal dari syarat sah perjanjian, konsep batal demi hukum, dan asas itikad baik serta penyalahgunaan keadaan. Hasil penelitiannya yaitu, terdapat perbedaan penafsiran antara pendapat ahli hukum dan putusan pengadilan tahun 2015 sampai tahun 2021. Karena terdapat perbedaan penafsiran tersebut, maka ditemukan tiga jenis putusan terkait perkara ini, yaitu putusan yang menyatakan perjanjian batal demi hukum, putusan yang menyatakan perjanjian berlaku sah dan mengikat, dan putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang. ......This paper analyzes the legal consequences of violating the obligation to use the Indonesian language in agreements involving Indonesian parties, based on Article 31 paragraph (1) of Law Number 24 of 2009 ("Law 24/2009") in the context of contract law. Both the Language Law and its implementing regulations do not specify the legal consequences of violating Article 31 paragraph (1) of this law. Therefore, the legal consequences depend on the judge's decision in court cases. This research is normative juridical and utilizes a qualitative approach. In the analysis, the legal consequences of the agreement are examined based on contract law, covering the nature of the contract, forms of the contract, valid conditions of the contract, the concept of voidable contracts, the principle of good faith, and the misuse of circumstances. The research findings indicate differences in interpretation between legal experts and court decisions from 2015 to 2021. Due to these differences in interpretation, three types of decisions related to this case are identified: decisions declaring the agreement void, decisions stating the agreement is valid and binding, and decisions asserting that the court lacks jurisdiction.

Abstrak :
Bahwa syarat-syarat sah perjanjian di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata belumlah cukup memberikan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, muncul ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai “batasan” baru dalam memberikan keadilan bagi para pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, khususnya bagi pihak yang lebih lemah. Meskipun dalam praktiknya ajaran ini telah digunakan oleh hakim-hakim di Indonesia, akan tetapi sebenarnya ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia belum diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan di negara Belanda dan Jerman yang dimana ajaran penyalahgunaan keadaannya telah diatur dalam suatu ketentuan tertulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pendekatan hakim di Indonesia dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan di pengadilan dan kemudian mengaitkannya dengan pendekatan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan di negara Belanda dan Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, termasuk sumber hukum primer dan sekunder. Bahwa dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan yaitu ternyata terdapat perbedaan diantara hakim-hakim di Indonesia dalam menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Beberapa diantaranya ada yang menggunakan pendekatan yang digunakan di Belanda, namun ada juga yang menggunakan pendekatan yang digunakan di Jerman. Oleh karena itu, ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia seharusnya diatur dalam suatu pengaturan sehingga penilaian hakim-hakim di Indonesia dalam memutus perkara penyalahgunaan menjadi seragam. ......The conditions for agreement to be valid in Indonesia as state in Indonesia code civil are not enough to give fairness for the parties who make a contract. Therefore, undue influence doctrine has been emerged as a new “barrier” to give fairness for the parties who make a contract, especially for the weaker parties. Although in practice, this doctrine has been used by judges in Indonesia, however undue influence in Indonesia has not put on any regulation yet. It is different with Netherland and Germany which undue influence doctrine has been put on their written provisions already. The purpose of this research is to see how the Indonesian judge’s approach in deciding undue influence cases in court and then relating with the judge’s approach when deciding undue influence cases in Netherland and Germany. This research is a normative juridical research where only library materials or secondary data are researched. From this research, it can be concluded that there are differences among Indonesia’s judges in assessing whether there is or isn’t undue influence when deciding a case in court. Some of them are using the approach that used in Netherland, but some are using the approach that is used in Germany. Therefore, undue influence doctrine in Indonesia should be regulated in a regulation so that judge’s judgment in Indonesia when deciding undue influence cases become uniform.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bagaimana pengaturan kontrak berbahasa asing dengan salah satu pihak Indonesia, putusan Hakim Mahkamah Agung yang memutus Loan Agreement antara Nine AM Ltd. dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 601 K/PDT/2015 tentang pembatalan perjanjian Loan Agreement. Penelitian ini menggunakan tipe penilitian normatif normative legal research dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang statute approach, pendekatan kasus case approach dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan library research. Adapun hasil penelitian ini yaitu 1 Pengaturan kontrak berbahasa asing dengan salah satu pihak Indonesia tersebut dari sejarah, pembentukan serta penarapan dan akibat hukum nya 2 Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena Loan Agreement telah melanggar ketentuan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal dan bertentang dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa. 3 Implikasi Yuridis dari putusan tersebut adalah setiap perjanjian yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa akan dinyatakan batal demi hukum/perjanjian dianggap tidak pernah ada dan para pihak dikembalikan dalam keadaan semula. Begitupun dengan setiap ikutan accesoir akan dinyatakan pula batal demi hukum, meskipun perjanjian tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

---

ABSTRACT
This research is conducted to understand on the foreign language contract regulation between on the Indonesian parties, the supreme court verdict on who stipulated the loan agreement between Nine AM Ltd. And PT Bangun karya Pratama Lestari were invalidated due to laws and regulations corresponding to juridical implications for the supreme court verdict on the case number 601 K PDT 2015 about the cancellation of the Loan Agreement. The judge rsquo s valuation on the annulment were based on the remain facts on the Loan Agreement. The normative legal research using statue approach, case approach, and library research. As for the results of this study, researchers have found that 1 Foreign language contract regulation based on the history, formation, application and the consequence of the law. 2 Supreme court decision is in accordance with the laws that the agreements is invalidated for the law. As the result of the loan agreement that has violating the provisions of the civil code article number 1320, the non fulfillment of the legitimate element contradict with article 31 related to language regulation and civil code number 1339 related to lawfulness, habits, and regulations. 3 The juridical implication from that verdict is that agreement not made by the provision article number 31 related to language regulation will be void declared by the law agreement will be considered never exist and returned to the originally. As well every accesoir will be void declared by the law, despite that agreement made in front of officials.Key Words The Legal Termes of Agreement, Loan Agreement, Civil Code, The National Language, Flag, Coat of Arms, and Anthem Act 2009.