Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai efektivitas akta jaminan berdasarkan perjanjian kredit sindikasi dengan struktur parallel debt. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pemilihan hukum asing (yang menganut sistem common law) untuk menentukan isi dari hak dan kewajiban para pihak, termasuk persoalan keabsahan dan penafsiran perjanjian adalah dimungkinkan. Namun demikian, pemilihan hukum asing untuk mengatur pemberian jaminan atas benda yang berada dalam wilayah Republik Indonesia tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, khususnya terhadap aset yang berada di Indonesia (yang menganut sistem civil law), maka suatu solusi dalam bentuk struktur parallel debt diciptakan dan dikembangkan serta diperkenalkan. Berkenaan dengan hal tersebut tulisan ini akan memberikan gambaran berkenaan dengan hubungan hukum antara agen sekuritas dan para kreditur peserta kredit sindikasi dengan struktur parallel debt, dan ketentuan tertentu dalam perjanjian kredit sindikasi dengan struktur parallel debt yang bertentangan atau bersinggungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip atau asas hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya berkaitan dengan akta jaminan atas kebendaan yang berada di Indonesia yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, serta peran, tugas dan tanggung jawab notaris dalam rangka persiapan dan penandatanganan akta jaminan tersebut, termasuk didalamnya pendaftaran jaminan, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the effectiveness of security deeds pursuant to a syndication loan agreement with a parallel debt structure. The research is normative juridical research, with emphasis on the usage of documentary data and/or written legal norms by using a descriptive analysis type of research in order to provide a precise and thorough explanation on the above-mentioned subject matter. Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, it is possible to apply the choice of a foreign law (which adopt a common law system) to determine rights and obligations of the parties, including the validity and interpretation of the agreement. However, the choice of a foreign law cannot be taken in order to regulate security over assets which are located within the territory of the Republic of Indonesia. In order to solve the problems, particularly against assets located within Indonesia (which adopts a civil law system), a solution in the form of a parallel debt structure is created, developed and introduced. In this regards, this paper will provide an overview of the legal relationship between the security agent and creditors of a syndication loan with a parallel debt structure, and certain provisions of the syndicated loan agreement with the parallel debt structure that intersect with the prevailing laws and regulations as well as the principle or principles of laws in Indonesia, particularly those that are related to the provisions as provided in security deeds created under the laws of the Republic of Indonesia, and the roles, duties and responsibilities of a notary in the preparation and execution of such security deeds, including the registration thereof as required under the prevailing laws and regulations on the matter."

"Pelaksanaan pembangunan jalan tol menggunakan pembiayaan sindikasi antara bank syariah bersama bank konvensional di Indonesia diperbolehkan tetapi modalnya tidak bisa dimasukkan kedalam satu rekening saja. Berdasarkan hal tersebut penulis membahas Pokok Permasalahan terdiri dari sisi proses pembiayaan sindikasi dari kasus dan peraturan perbankan yang berlaku, terutama mengenai pengaturan Bank Syariah sebagai Participant, kesesuaian hak dan kewajiban bank syariah sebagai participant, dan upaya bank syariah sebagai participant mengatasi kendala yang timbul. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pengaturan bank syariah sebagai bank anggota sebenarnya tidak diatur, bank syariah dapat saja bergabung asal pembiayaan tersebut tidak melewati Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan dari POJK serta kerjasama dengan bank konvensional diatur dalam Fatwa DSN MUI No.91/DSN/MUI/IV/2014, pelaksanaan hak dan kewajiban pembiayaan sindikasi antara beberapa bank syariah dan bank konvensional telah sesuai berdasarkan praktek dalam pembiayaan sindikasi, dan dalam kendala-kendala yang timbul dapat diatasi dengan memaksimalkan komunikasi dengan sesama bank peserta, melaksanakan rapat antara bank-bank peserta, penyediaan uang oleh nasabah debitur, pembuatan Security Safe Agreement, dan apabila ada sengketa diselesaikan dengan Pengadilan Negeri. Saran dari skripsi ini adalah sebaiknya financial clause dalam perjanjian sudah diatur terlebih dahulu dan diperjanjikan sebelum penandatanganan perjanjian sindikasi.

---

The implementation of toll road construction using syndicated financing between Islamic banks and conventional banks in Indonesia is permitted but the capital cannot be included in one account. Based on this matter, the author discusses the Principal Issues consisting of the syndicated financing process from the applicable banking cases and regulations, especially regarding the regulation of Islamic Banks as Participants, conformity of the rights and obligations of Islamic banks as participants, and the efforts of Islamic banks as participants to overcome the obstacles. The author uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, it was explained that the regulation of Islamic banks as member banks was actually not regulated, Islamic banks could join as long as the financing did not exceed the Financing Provision of POJK and cooperation with conventional banks is more clearly regulated in Fatwa DSN MUI No.91/DSN/MUI/IV/2014, the implementation of syndicated financing rights and obligations between several Islamic banks and conventional banks is appropriate based on practices in syndicated financing, and in the obstacles that arise can be overcome by maximizing communication with fellow participating banks, conducting meetings between participating banks, providing money by debtor customers, making a Security Safe Agreement, and if there is a dispute resolved with the District Court. The suggestion of this thesis is that the financial clause in the agreement should have been arranged in advance and agreed before the signing of the syndication agreement."

"ABSTRACTThis thesis discusses about the applicable laws and regulations surrounding syndicated ship financing according to musyarakah scheme covering principles of a valid agreement, BI and OJK regulations and other stipulations. This undergraduate thesis has 2 research questions namely; 1. What are the laws andregulations regarding syndicated ship financing in Musyarakah Scheme and 2. How are the coherency between the above mentioned laws and regulations in Indonesia and the Information Memorandum by Bank Syariah Mandiri. The research methodology used will be juridical-normative where laws and regulations and the conduct of an interview will be used to assess the rightful application under the case at hand. The aforesaid laws will then be put into practice through the assessment of conformity of the Information Memorandum between PT. XXX as debtor and PT. Bank Mandiri Syariah as the mandated lead arranger regarding financing the recondition of vessel FPSO Brotojoyo. Aside from the assessing the validity of the agreement, the rights and obligations of the parties would also be evaluated in accordance to musyarakah scheme under Fiqh Muamalah and other provisions. In the end, the writer would come to several conclusion as well as recommend practical solutions for a better functioning syndication loan suited with Indonesias economic and legal climate which is through the conduct of vocational trainings to prevent customers not to become susceptible to arbitrary actions.

---

ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang hukum dan peraturan yang berlaku seputar pembiayaan kapal sindikasi sesuai dengan skema musyarakah yang mencakup prinsip-prinsip perjanjian yang sah, peraturan BI dan OJK dan ketentuan lainnya. Skripsi ini memiliki 2 pertanyaan penelitian yaitu; 1. Apa saja hukum dan peraturan tentang pembiayaan kapal sindikasi dalam Skema Musyarakah? dan 2. Bagaimana keselarasan antara undang-undang dan peraturan di atas dengan Prospektus oleh Bank Syariah Mandiri? Metodologi penelitian yang digunakan akan bersifat yuridis normatif di mana undang-undang dan peraturan dan pelaksanaan wawancara akan digunakan untuk menilai aplikasi yang sah dalam kasus yang dihadapi. Undang-undang tersebut kemudian akan dipraktikkan melalui penilaian kesesuaian Prospektus antara PT. XXX sebagai debitur dan PT. Bank Mandiri Syariah sebagai lead arrangeryang diamanatkan mengenai pembiayaan rekondisi kapal FPSO Brotojoyo. Selain menilai perjanjian yang sah, hak dan kewajiban para pihak juga akan dievaluasi sesuai dengan skema musyarakah di bawah Fiqh Muamalah dan ketentuan lainnya. Pada akhirnya, penulis akan mencapai beberapa kesimpulan serta merekomendasikan solusi praktis untuk pinjaman sindikasi yang berfungsi lebih baik sesuai dengan iklim ekonomi dan hukum Indonesia yang melalui pelatihan kejuruan untuk mencegah pelanggan agar tidak menjadi rentan terhadap tindakan sewenang-wenang."