Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris/PPAT terhadap dokumen yang telah diterimanya, Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi bahwa banyak notaris/PPAT yang tersangkut didalam kasus pidana, yaitu pemalsuan dokumen yang diterimanya, yang biasanya dapat berupa sertipikat hak atas tanah. Dimana pada saat dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan setempat ternyata diberi cap bahwa sertipikat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh kantor pertanahan, tetapi didalam tanda terima yang diberikan kepada klien ternyata dibubuhkan kata-kata asli. Hal tersebut yang biasa ditulis oleh pegawai notaris/PPAT dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa apa yang telah diterimanya bukan merupakan fotokopi.Berdasarkan hasil penelitian, Notaris/PPAT tidak bertanggung jawab terhadap keaslian terhadap dokumen yang diterimanya, karena tugas seorang notaris adalah menkonstantir apa yang diinginkan oleh kliennya, ditambah lagi bukan kewenangan seorang notaris/PPAT untuk menentukan keaslian dokumen yang diterimanya.

---

This thesis will discuss to what extent the responsibility of Notary/Land Deed Official (PPAT) on the authenticity of the received documents. The research for this thesis used a normative juridical method with qualitative approach. The background of the research is that there are many Notaries/PPAT committed in criminal cases such as the falsification of the received documents, in which the documents are usually in the form of land certificate. At the time of verifying the certificate to the Land Administration Office, it is marked as a never-issued document by the Office. However, there is a word "Authentic" written on the receipt which is later given to the client. It is aimed to inform that the certificate is not a copy.

Based on the results of the research, Notary/PPAT is not responsible to the authenticity of the received documents since a notary is a person who confirms what is needed by his/her client, in addition, it is not the authority of a notary/PPAT to determine the authenticity of the received documents."

"ABSTRAKKepemilikan suatu subjek hukum terhadap hak atas tanah, tidak bisa mengesampingkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun bila terjadi transaksi jual-beli hak atas tanah yang tidak sesuai tetapi kemudian tetap dapat terjadi proses pengalihan hak atas tanah, maka hal itu bisa menjadi pengecualian tersendiri yang patut disertai dengan landasan yang memiliki nilai justifikasi yang pantas. Suatu Putusan Pengadilan dapat dimohonkan sebagai solusi dari proses pengalihan hak tersebut, apabila kondisi para pihak yang terkait memang berada dalam keadaan terpaksa dan tidak memiliki jalan keluar lainnya.

---

ABSTRACTOwnership of the subject on land rights law, cannot rule out the role of PPAT (official empowered to draw up land deeds) as what is specified by the UUPA (basic agrarian law). However, in the case of transaction processes of land rights that do not fit but then still be a subject of transfer of land rights, is an exception that should be accompanied with a foundation which contains a value of appropriate justification. Therefore, a court decision can be applied as a solution concerning land rights ownership transisition if the condition of the related parties meets no other alternative."