Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstrak
Anak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian semua pihak. Adanya hal tersebut penelitian ini mengangkat permasalahan, yaitu: Pertama, Bagaimanakah wujud dan kualifikasi pelanggaran HAM anak bidang pendidikan, Kedua, Bagaimanakah upaya dan perlindungan hak Asasi Anak jalanan dalam bidang pendidikan. Metode Kajian yaitu Metode yuridis-normatif dengan cara mengkaji perundang-undangan nasional dan konvensi Internasional yang berhubungan dengan hak asasi anak dalam bidang pendidikan. Hasil Penelitian menunjukkan wujud pelanggaran hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah dan termasuk kategori violence by omission yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis kepada pemerintah sebagai pertanggungjawaban dalam bidang hukum.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas bagaimana revolusi teknologi dan informasi (TI) dan reformasi keuangan negara telah mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah dari yang sistem yang manual menjadi sistem elektronik. E-procurement pemerintah berkembang dari tahapan konvensional menjadi semi e-procurement, dan berkembang ke arah penerapan e-procurement secara utuh. Tesis ini menggambarkan perbedaan tiap tahapan dari implementasi e-procurement instansi pemerintah di Indonesia. E-procurement dianggap sebagai salah satu isu penting pada pembahasan badan-badan perdagangan internasional dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pemberlakuan prinsip-prinsip umum (general principles) telah mempengaruhi penyusunan kebijakan pengadaan pada beberapa negara di dunia. Indonesia belum secara implisit mengatur pokok-pokok kebijakan eprocurement pemerintah. Pengembangan e-procurement saat ini masih bersifat parsial dan belum didukung kebijakan yang berlaku secara nasional sesuai dengan standardisasi yang diharapkan. Penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan (e-procurement) pemerintah sendiri berimplikasi pada adanya tanggung jawab hukum penyelenggara, baik dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik maupun kedudukannya saat memasuki area hukum privat dalam hubungan kontraktualisasi transaksi elektronik. Tanggung jawab penyelenggara dalam lingkup hukum publik berkorelasi dengan kewajiban penyelenggara untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada area publik seperti undang-undang keuangan negara, undang-undang pelayanan publik, maupun undang-undang kearsipan. Sedangkan dalam lingkup privat, pemerintah harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Abstrak :
Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah dalam menunjuk Bank Persepsi yang menghimpun harta repatriasi wajib pajak dengan menganalisis kewenangan Pemerintah dalam administrasi negara serta menganalisis kewenangan Pemerintah dalam perpajakan menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga akan membahas mengenai pertanggungjawaban Pemerintah dan juga Bank Persepsi terhadap menyusutnya keuntungan harta wajib pajak yang direpatriasi melalui tax amnesty. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengolah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk Bank Persepsi serta Pemerintah juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam prosesnya ditemukan maladministrasi dan/atau perbuatan melawan hukum. ......This reseacrh discusses the authority of the Government in appointing a Perception Bank that collects taxpayer assets by analyzing the Government's authority in state administration and analyzing the Government's authority in taxation according to laws and regulations. This research will also discuss the responsibility of the Government and the Perception Bank for the shrinking of the taxpayer's assets that are repatriated through tax amnesty. This research is a normative juridical research by processing qualitative data. Based on the results of the research, the Government has the authority to appoint Perception Bank and the Government can also be held accountable for maladministration and/or illegal actions.