Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah. Namun, walaupun pendaftaran tanah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan, sertipikat sebagai produk pendaftaran tanah yang diperoleh pemegang hak atas tanah masih dapat dibatalkan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah, perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat yang pencatatan peralihan haknya dibatalkan, dan tanggung jawab kantor pertanahan dan PPAT atas dibatalkannya sertipikat hak atas tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian problem identification. Hasil analisis adalah kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah sebagai alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, apabila terdapat bukti sebaliknya maka sertipikat dapat dibatalkan. Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat yang pencatatan peralihan haknya dibatalkan belum didapatkan oleh pemegang sertipikat hak atas tanah, karena berdasarkan sistem publikasi negatif bertendensi positif yang dianut Indonesia sertipikat dapat dibatalkan tanpa tanggung jawab dari pemerintah. Selanjutnya kantor pertanahan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemegang sertipikat hak atas tanah apabila pencatatan peralihan hak atas tanahnya dibatalkan. Pejabat dalam kantor pertanahan hanya dapat diberikan sanksi administratif apabila saat menjalankan jabatannya terbukti melakukan tindakan maladministrasi dan apabila ada gugatan dari pihak ketiga, maka tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi pejabat sebagai individu. Sedangkan PPAT apabila dalam pelaksanaan jabatanya telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, namun apabila syarat ini tidak dipenuhi PPAT dapat dikenakan sanksi administratif. ......Land registration aims to provide legal certainty and legal protection to land rights certificate owners. However, even though land registration has been carried out in accordance with the provisions in the regulations, the certificate as a product of land registration obtained by the owner of land rights can still be cancelled. The issues raised in this study are about the legal force of land rights certificates, legal protection for certificate owners whose registration of transfer of rights is cancelled, and the responsibility of the land office and PPAT for the cancellation of land rights certificates. To answer these problems, a normative juridical research method with research type of problem identification is used. The result of the analysis is that the legal force of a certificate of land rights in the land registration system in Indonesia is strong evidence as long as it cannot be proven otherwise, if there is evidence to the contrary, the certificate can be cancelled. Legal protection for certificate owners whose registration of transfer of rights has been cancelled has not yet been obtained by land rights certificate owners, because based on the negative publication system with positive tendencies adopted by Indonesia, certificates can be cancelled without any responsibility from the government. Furthermore, the land office is not responsible for the losses suffered by the land rights certificate owner if the registration of the transfer of land rights is cancelled. Officials in the land office can only be given administrative sanctions if while carrying out their positions it is proven that they have committed acts of maladministration and if there is a lawsuit from a third party, then the responsibility is borne by the official as an individual. Meanwhile, if the PPAT fulfills the material and formal requirements, it cannot be held accountable, but if these conditions are not met, the PPAT may be subject to administrative sanctions.

Abstrak :
Pemanfaatan sistem elektronik yang semakin meluas, meningkatkan kebutuhan pengaturan perlindungan privacy dan data pribadi yang lebih lengkap dan menyeluruh, khususnya mengenai tanggung jawab penyelenggara jasa sistem elektronik atas pemanfaatan data pribadi. Pengkajian yang dilaksanakan mencakup praktek pengaturan perlindungan yang dilaksanakan di USA, Uni Eropa, APEC, serta di Indonesia. Penelitian menyimpulkan adanya urgensi penyusunan suatu UU perlindungan privacy dan data pribadi yang menyeluruh, yang mensinergikan pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan peran dari institusi profesional yang independen, dengan berdasarkan kepada Konstitusi.Disarankan agar selama UU mengenai Perlindungan Privacy dan Data Pribadi belum tersedia, pengaturan dalam PP No.82 tahun 2012 digunakan secara lebih optimal. ......Utilization of electronic systems increasingly widespread, increasing the need for a privacy protection and personal data regulation which is more complete and thorough, especially regarding responsibility of service provider of electronic systems for the utilization of personal data. The scope of analysis include the protection regulation practices conducted in the USA, EU, APEC, as well as in Indonesia. The study concludes that there is urgency of drafting a complete law on protection of privacy and personal data, which synergize subjective approach, objective approach and the role of independent professional institutions, based on constitution. Highly recommended to use the article on Government Regulation (PP) No.82 Year 2012 optimally while the Law on the Protection of Privacy and Personal Data are not yet available.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap kesalahan nominal harga yang ditawarkan pada konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan keseluruhannya dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penilitian ini menunjukan bahwa dengan adanya pembatasan tanggung jawab tidak membatasi penyedia Platform untuk bertanggung jawab terhadap pengawasannya, dimana penyedia Platform memiliki kewajiban untuk memonitori dan melakukan pengawasan pada sistem perdagangan yang dipegangnya, hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah, penyelenggara, pelaku usaha, dan konsumen harus secara bersama-sama menciptakan perdagangan secara elektronik dengan aman yang dapat digunakan oleh siapapun.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the responsibility of Electronic System Organizers to nominal price errors that offered to the consumers. The type of research that be used is juridical normative with qualitative research method. This research shows that, with the ldquo existence rdquo of providers to be responsible for its supervision, in which the Platform provider has a liability to monitor and supervise in trading system, and the result of this research suggests the government, organizers, businessmen, and consumers should jointly create secure electronic commerce that anyone can use.