Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsumsi rokok yang terus meningkat dan eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari konsumsi rokok belum dapat diminimalisasi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu kebijakan kenaikan tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan hasil tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 dengan dikeluarkannya PMK No. 207/PMK.010/2016 belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut diformulasikan, yaitu untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok.

---

The increasing cigarette consumption and the negative externalities caused by cigarette consumption can not be minimized by the government policy which is the increase Value Added Tax VAT effective rate policy on rendering tobacco product. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 . This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study in the form of in depth interview. The results show that the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 with the issuance of PMK No. 207 PMK.010 2016 has not been implemented in accordance with the policy objectives are formulated, which is to minimize the negative externalities of cigarette consumption."

"Perkembangan pemotongan dan pemungutan PPh 21 melalui kebijakan Tarif Efektif Rata Rata (TER) dilakukan dalam rangka untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21. Akan tetapi dalam penerapannya, kebijakan ini menimbulkan adanya beban kepatuhan baru bagi pemotong pajak. Permasalahan ini merupakan bentuk konsekuensi dari implementasi withholding tax system, dimana sistem ini menggeser biaya pengumpulan pajak kepada pemotong pajak. Mengingat pemotong pajak telah membantu memudahkan tugas pemerintah, ketiadaan kompensasi bagi pemotong pajak menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeskplorasi kebijakan withholding tax secara global, khususnya dalam hal kompensasi bagi tax withholder serta menganalisis implikasi compliance cost yang dihadapi pemotong pajak atas diterapkannya kebijakan TER PPh 21. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi literatur menggunakan Systematic Literature Review (SLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa withholding tax menjadi instrumen kunci yang secara luas diandalkan oleh banyak negara untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, menyederhanakan proses pemungutan pajak, serta mengurangi potensi penghindaran pajak. Namun demikian, sistem ini menimbulkan pertanyaan etis dan kebijakan publik mengenai keadilan dalam pelaksanaan withholding tax, terlebih jika tidak disertai dengan bentuk kompensasi atau imbalan yang layak. Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sejumlah negara telah menerapkan kebijakan pemberian kompensasi pajak kepada pemotong pajak dengan bentuk kompensasi yang paling umum dijumpai adalah tax credit. Namun, literatur yang secara khusus membahas kebijakan ini masih terbatas, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Selanjutnya, penerapan kebijakan TER PPh 21 memiliki implikasi langsung terhadap meningkatnya compliance cost yang harus ditanggung oleh pemotong pajak. Potensi LB yang signifikan dan faktor lainnya menambah compliance cost dari sisi direct money cost, time cost, dan psychological cost.

---

The development of withholding and collection of Income Tax Article 21 through the Average Effective Rate (TER) policy aims to simplify the calculation of Article 21. However, in practice, this policy has introduced new compliance burdens for tax withholder. This issue is a consequence of implementing the withholding tax system, which shifts the tax collection costs to the tax withholder. Considering that tax withholders assist the government in facilitating tax administration, the absence of adequate compensation for them is a concern that needs to be addressed. This study aims to explore withholding tax policies globally, particularly regarding compensation for tax withholder, and to analyze the compliance cost implications faced by tax withholders due to the implementation of the TER policy. The research employs a qualitative approach with data collection techniques consisting of field studies and a literature review using a Systematic Literature Review (SLR) method. The results indicate that withholding tax is a key instrument widely relied upon by many countries to improve tax compliance and revenue collection, simplify tax collection processes, and reduce tax avoidance potential. Nevertheless, this system raises ethical and public policy questions about fairness in withholding tax implementation, especially when not accompanied by appropriate compensation or incentives. Based on the results of the literature review, it was found that several countries have implemented tax compensation policies for tax withholder, with tax credit being the most commonly adopted form. However, literature that specifically discusses this policy remains limited, particularly in the context of developing countries such as Indonesia. The implementation of the TER policy directly increases the compliance costs borne by tax withholder. Significant potential of overpaid and other factors add to the compliance costs in terms of direct monetary costs, time costs, and psychological costs."

"Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan penerimaan negara, dikarenakan memiliki daya saing tinggi dalam sektor strategis domestik, dan menghasilkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah menerapkan PMK Nomor 63/PMK.03/2022, dalam peraturan tersebut, tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau berubah menjadi 9,9%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau ditinjau dari asas revenue productivity dan menganalisis bagaimana strategi perusahaan rokok dalam menghadapi dampak atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau telah memenuhi asas revenue productivity, karena atas perubahan tersebut memenuhi the principle of adequacy, the principle of adaptability, dan collection cost yang dijadikan sebagai alat ukur dalam pemenuhan asas revenue productivity. Kemudian, perubahan pada tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau tidak menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perusahaan rokok, dikarenakan perusahaan rokok menerapkan strategi regulatory affair dan financial review, sehingga dampak tersebut dapat dikelola dengan baik. Untuk kedepannya, pemerintah diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada perekonomian, serta memberikan kejelasan hukum lebih lanjut mengenai kebijakan yang akan diterapkan kedepannya. Kemudian, perusahaan rokok perlu mempertimbangkan untuk menambahkan strategi dalam menghadapi segala force majeure, agar dapat lebih siap untuk menghadapi keadaan tersebut.

---

The Tobacco Industry (IHT) has a high potential to enhance state revenue due to its strong competitiveness in the domestic strategic sector and significant contribution to Indonesia's economy. In 2022, the government implemented Regulation PMK No. 63/PMK.03/2022, which changed the effective Value Added Tax (VAT) rate on tobacco product deliveries to 9.9%. The objective of this research is to analyze the impact of the changes in VAT policy on tobacco product deliveries from the perspective of revenue productivity principle, and to analyze the strategies employed by tobacco companies in facing the effects of the changes in the VAT rate on tobacco product deliveries. This research adopts a post-positivist research approach with a descriptive research objective. The research findings indicate that the changes in VAT policy on tobacco product deliveries have fulfilled the revenue productivity principle, as they comply with the principles of adequacy, adaptability, and collection cost, which serve as measures for fulfilling the revenue productivity principle. Moreover, the changes in the effective VAT rate on tobacco product deliveries have not significantly impacted tobacco companies, as they have implemented regulatory affairs and financial review strategies, effectively managing the associated effects. Looking ahead, it is necessary for the government to consider the prevailing economic conditions and provide further legal clarity regarding future policies. Additionally, tobacco companies need to consider adding strategies to address any force majeure events, ensuring preparedness to face such circumstances."

"Kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023 diharapkan dapat menciptakan administrasi perpajakan yang lebih mudah. Namun, kebijakan TER dan kebijakan lainnya justru berpotensi tidak sepenuhnya menciptakan kondisi yang memudahkan bagi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan TER dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditinjau dari asas ease of administration, dengan analisis terkait latar belakang, urgensi, dan faktor pendukung maupun penghambat dari kebijakan ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak melalui regulasi yang sederhana, pengawasan oleh DJP, dan pengawasan bagi karyawan. Namun, dilihat dari asas ease of administration, kebijakan TER masih belum sepenuhnya memenuhi asas yang ada. Kebijakan ini telah menunjukkan kejelasan subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, waktu pemberlakuan, dan mekanisme kompensasi atas Lebih Bayar, namun aspek prosedur teknis perhitungan, mekanisme pengembalian Lebih Bayar dari pemberi kerja ke karyawan, dan mekanisme pemeriksaan PPh Pasal 21 masih perlu diperhatikan. Kebijakan TER menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 di Masa Pajak Januari-November, namun menimbulkan kesulitan di akhir tahun. Sistem pelaporan e-Bupot 21/26 yang digunakan juga belum sepenuhnya mendukung penerapan TER, terutama di masa transisi. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi sistem pelaporan terbaru dan strategi komunikasi yang efektif. Faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, gejolak internal antara pemberi kerja dan karyawan, serta ketidaksiapan sarana penunjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan TER dalam pemotongan PPh Pasal 21 memerlukan penyempurnaan agar lebih konsisten dengan asas ease of administration. Rekomendasi yang diberikan meliputi evaluasi dan penyesuaian sistem secara masif, pengenalan mekanisme restitusi atau pemindahbukuan untuk Lebih Bayar PPh Pasal 21, dan pengembangan strategi manajemen keuangan oleh pemberi kerja.

---

The Average Effective Rate (TER) policy for withholding Income Tax (PPh) Article 21 as per PP 58/2023 and PMK 168/2023 is expected to simplify tax administration. However, the TER policy and other regulations may not entirely create favorable conditions for taxpayers. This study aims to analyze the TER policy in the context of withholding Income Tax Article 21, focusing on the ease of administration principle, including an analysis of the background, urgency, and supporting and inhibiting factors of this policy. The research employs a post-positivist approach, utilizing field studies and literature review techniques. The findings indicate that the TER policy aims to enhance tax compliance through simple regulations, supervision by the Directorate General of Taxes (DJP), and supervision for employees. However, from the perspective of ease of administration, the TER policy does not fully meet the existing principles. While the policy provides clarity on tax subjects, tax objects, tax bases, tax rates, implementation timing, and compensation for overpayments, aspects such as technical calculation procedures, mechanisms for returning overpayments from employers to employees, and the Income Tax Article 21 audit mechanism require further attention. The TER policy simplifies the calculation process for Income Tax Article 21 from January to November but creates difficulties at the year-end. The e-Bupot 21/26 reporting system also does not fully support the implementation of TER, especially during the transition period. Supporting factors for this policy include the latest reporting system and effective communication strategies. Inhibiting factors include the limited implementation time, internal conflicts between employers and employees, and unprepared supporting facilities. This study concludes that the TER policy for withholding Income Tax Article 21 needs refinement to align better with the ease of administration principle. Recommendations include massive evaluation and adjustment of the system, introduction of a restitution mechanism for overpayment of Income Tax Article 21, and the development of financial management strategies by employers."