Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."

"Auditor is not only as an institution whose function is to conduct audit activities. The auditor has more important role than merely investigate, document checking and make a report of financial situation. One of the aspects of auditor as an institution is auditor quality. We assume that auditor's quality play more strategic role than produce best financial analysis and report. Our data and hypothesis test show that auditor's quality can enhance information disclosure as well as its contribution to improve the quality of good-corporate-governance (GCG) policy and its implementation. Finally, GCG boost the shareholder's right to access financial information. This study suggest that in order to access reliable information, government body or shareholders should request company to auditor who has good reputation and image to realize audit activities."

"Implikasi dari UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 adalah secara langsung mempengaruhi gerakan perubahan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengambil keputusan khusunya pembangunan desa melalui aktivitas Musrengbangdes selama ini."

"Tesis ini membahas tentang pentingnya Tata Kelola Teknologi Informasi, karena peningkatan peran Teknologi Informasi nantinya harus berbanding lurus dengan investasi yang dikeluarkan yang biasanya mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Hal ini akan membutuhkan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan investasi Teknologi Informasi nantinya. Untuk itulah diperlukan adanya tata kelola Teknologi Informasi yang baik pada suatu perusahaan dimulai dari perencanaan sampai dengan implementasi, agar perusahaan tersebut dapat berjalan secara optimal. COBIT framework menyediakan ukuran, indikator, proses dan kumpulan praktik terbaik untuk membantu perusahaan optimal dari pengelolan Teknologi Informasi dan mengembangkan kontrol terhadap manajemen Teknologi Informasi yang pantas untuk suatu organisasi. Dengan demikian perusahaan akan merasa bahwa investasi Teknologi Informasi mereka membawa keuntungan maksimal bagi proses bisnis mereka. Penelitian ini mengangkat kasus pada PT. Indonesia Power, dimana pada saat ini PT, Indonesia Power sedang adalah tahap untuk menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi. Pada PT Indonesia Power terdeteksi terdapat 30 proses dan 182 detailed control objective. Dan PT. Indonesia Power memiliki dua proses teknologi informasi yang berada pada level managed, dua puluh enam proses yang berada pada level define dan dua proses yang berada pada level repeatable.

---

This thesis discusses the importance of Information Technology Governance, due to an increasing role Information Technology will be directly proportional to the investments incurred by a usually spend large sums of money. This would require careful planning in the implementation of future information technology investments. For that reason it is necessary that the Information Technology governance both at a company starting from planning to implementation, so the company can run optimally. COBIT framework provides a measure, indicators, processes and collection of best practices to help companies optimize the management of Information Technology and develop control over the management of Information Technology are fit to an organization. Thus, companies will feel that their information technology investments to bring in maximum profits for their business processes. This study raised the case at PT. Indonesia Power, which at the moment PT, Indonesia Power is stage to implement the Information Technology Governance. PT Indonesia Power have 30 processes and 182 detailed control objectives. And PT. Indonesia Power has two processes of information technology at the level of managed, twenty-six processes that are at levels that define and two processes at the level of repeatable."

"Krisis keuangan global telah membuat makin banyak orang berpikir untuk mencari solusi sistem ekonomi yang aman untuk jangka panjang. Perbankan Syariah dinilai telah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998, di saat banyak Bank Konvensional yang ambruk atau mendapatkan pertolongan dan bantuan likuiditas dari pemerintah. Perkembangan Perbankan Syariah yang sangat pesat dan semakin rumit serta semakin berkembangnya usaha bank mengakibatkan peningkatan risiko dan juga tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat kedudukan Bank Syariah di Indonesia dan meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan operasional Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan bukan hanya sekedar Bank Konvensional yang berganti baju saja. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perbankan Syariah, dimana sebelumnya Bank Syariah masih mengikuti PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

---

Global financial crisis has made many people looking for better economic System Solutions for long term condition. Islamic banking has been considered to be able to survive in the economic crisis that occurred in the years 1997-1998, when many Public Banks collapse and then asked liquidity assistance from the government. Islamic Banking development increasing rapidly, more complex and then the growth of their business lead Islamic Bank facing higher risk and also greater challenges. Law Number 21 year 2008 About Islamic Banking strengthen the position of the Islamic Bank in Indonesia and convince the public that the Islamic Bank's operational activities is accordance with the Islamic Sharia principles, and different from the Public Bank’s operational. The regulation also set a specific Corporate Governance articles for Islamic Banking. Before Islamic Banking have their own regulation, Islamic Bank depends on the PBI Number 8/4/PBI/2006, as amended with PBI Number 8/14/PBI/2006 About Implementation of Good Corporate Governance for Public Banks."

"Pemanfaatan teknologi digital telah membuat hampir seluruh sektor industri melakukan transformasi digital. Transformasi ini memberikan tantangan baru untuk dunia bisnis baik secara internal dan eskternal. Dengan kemajuan teknologi setiap organisasi mengalami peningkatan volume data dan variasi data serta kebutuhan untuk selalu melakukan ekplorasi terhadap data untuk kebutuhan komptetitif organisasi. PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan publik yang didirikan tahun 1975 dan bergerak di bidang teknologi informasi yang berfokus pada ruang lingkup bisnis Digital Services dan Document solution. Berdasarkan hasil wawancara, tinjauan dokumen dan observasi, ditemukan permasalahan manajemen pengelolaan data perusahaan di PT XYZ. Salah satu akar penyebab permasalahan adalah belum adanya manajemen tata kelola data yang diterapkan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang tata kelola data yang sesuai dengan kondisi organisasi. Pada penelitian ini dilakukan data governance maturity assessment untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola data dengan hasil pengukuran ada pada level 1 (Performed). Dari hasil wawancara, observasi, studi dokumen dan pengukuran tingkat kematangan, selanjutnya dilakukan pemetaan peran dan aktivitas, struktur data governance, strategi data governance, kebijakan data governance, data governance roadmap dan strategi implementasi data governance. Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat depalan usulan inisiatif strategi data governance yang dapat diterapkan organisasi. Rancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan penerapan data governance guna mengatasi permasalahan data organisasi.

---

The use of digital technology has enabled almost all industrial sectors to undergo digital transformation. This transformation provides new challenges for the business world both internally and externally. With advances in technology, every organization experiences an increase in data volume and data variety as well as the need to always explore data for the organization's competitive needs. PT. XYZ is a public company founded in 1975 and operates in the information technology sector which focuses on the Digital Services and Document Solution business scope. Based on the results of interviews, document reviews and observations, management problems were found in managing company data at PT XYZ. One of the root causes of the problem is that there is no data governance management in place. For this reason, this research was conducted to design data governance that is appropriate to organizational conditions. In this research, a data governance maturity assessment was carried out to measure the level of data governance maturity with the measurement results at level 1 (Performed). From the results of interviews, observations, document studies and maturity level measurements, then mapping of roles and activities, data governance structure, data governance strategy, data governance policy, data governance roadmap and data governance implementation strategy is carried out. From the results of the analysis carried out, there are eight proposed data governance strategy initiatives that organizations can implement. Data governance design can be a solution for preparing the implementation of data governance to overcome organizational data problems."

"Penelitian ini melakukan analisis pemetaan pemangku kepentingan pada sebuah organisasi nirlaba yang berbentuk yayasan, yaitu Yayasan Titian Masa Depan. Yayasan ini bergerak di bidang sosial-pendidikan yang memiliki kantor pusat di Jakarta. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan pemangku kepentingan utama, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan yayasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan metode kualitatif, cara pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara dan kuesioner kepada narasumber. Hasil analisis yang dilakukan selama penelitian menunjukkan bahwa Titian memiliki empat pemangku kepentingan utama, yaitu: manajemen, dewan pembina (board), donor dan penerima manfaat. Pengelolaan yang tepat kepada pemangku kepentingan utama dapat menambah efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki yayasan serta menjamin keberlanjutan usaha yayasan. Keterbatasan penelitian ini adalah belum adanya instrumen untuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan yang khusus untuk organisasi nirlaba, sehingga penelitian ini masih mengacu pada instrumen untuk organisasi yang berorientasi laba. Selain itu, penelitian ini juga belum menggunakan focus group discussion untuk melengkapi data yang dikumpulkan. Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan persepsi dari narasumber yang hasilnya sangat bergantung pada pandangan narasumber.

---

This research analyses the implementation of stakeholder mapping within a non-profit organization operating in the social-education sector, named the Titian Foundation. The main objective of this research is to determine the key stakeholders of Titian Foundation, who must be considered during decision-making processes. This research is a case study using qualitative methods; data for this research was obtained through literature study, interviews and questionnaires. This research identifies four key stakeholders of Titian Foundation: management, board member, donors and beneficiaries. Proper stakeholder management approaches help organizations use their resources effectively and efficiently, and also ensure their going concerns. The limitations of this research are related to the analysis instruments used and the data collection method that could be completed with focus group discussions. This research relies on the managements perceptions that are limited to managements perspective."

"ABSTRAKKementerian Luar Negeri (Kemlu) merupakan Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satu Data Indonesia (SDI) no. 39 tahun 2019 pada bulan Juni 2019, Kemlu harus bersiap diri dan menaati peraturan tersebut dengan membuat peraturan menteri tentang manajemen data. Dampak yang ditimbulkan apabila belum ada peraturan tentang manajemen data adalah dapat memengaruhi kinerja Kemlu, terjadi pemborosan karena banyaknya aplikasi yang silo dan duplikasi data, serta belum dapat mendukung interoperability antar sistem yang berbeda dan tidak mendukung berbagi pakai antar Kementerian atau Lembaga di Indonesia. Untuk membangun keseluruhan proses di dalam manajemen data memerlukan waktu yang lama, sehingga penelitian ini difokuskan untuk membuat perencanaan tata kelola data terlebih dahulu, karena tata kelola merupakan pondasi dasar yang harus disiapkan untuk dapat menerapkan manajemen data. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat dijadikan masukan oleh Kemlu dalam membuat strategi dan roadmap tata kelola data, menentukan walidata, menentukan tugas dan tanggung jawab terhadap data, dapat mendukung terlaksananya program SDI, mendukung terlaksananya integrasi data sehingga dapat menghilangkan aplikasi yang silo dan duplikasi sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini merujuk kepada kerangka kerja dari Dama International (DMBOK, 2017).

---

ABSTRACT

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (Kemlu) is a state ministry that has the task of managing foreign affairs within the government to assist the President in organizing the government of the country. The background of this research is concerning of the Presidential Regulation (Perpres) Satu Data Indonesia (SDI) no. 39 of 2019 that has been established in June 2019, therefore Kemlu must prepare and obey the regulation by establishing data management regulation. The impact if there is no data management regulation, it can affect the performance of Kemlu, the occurrence of budget waste due to the many applications that silos and data duplication, and can not support interoperability between different systems and sharing of use between Ministries or Institutions in Indonesia. To build the whole process in data management requires a long time, so this research is focused on making data governance planning because governance is the basic foundation that must be prepared to be able to implement data management. The purpose of this research is to be used as an input by Kemlu in making data governance

strategies and roadmap, determining data stewardship, determining tasks and responsibilities for data, support the implementation of the SDI program, and support data integration to eliminate the silos applications and data duplication to reduce budget wasted. The methodology used in this study refers to the framework of Dama International (DMBOK, 2017)."