Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan unit bisnis baru yang fokus pada pengembangan produk aplikasi pada pemerintahan Kabupaten Kota yang dilakukan oleh PT Nata Solusi Pratama NSP mengakibatkan kebutuhan terhadap layanan teknologi informasi TI menjadi meningkat Layanan TI yang dimiliki NSP untuk mendukung kebutuhan bisnis tersebut masih memiliki banyak permasalahan yang diakibatkan kurang maksimalnya tata kelola terhadap TI di lingkungan kerja perusahaan Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kapabilitas proses terkait tata kelola TI yang diterapkan NSP berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melaksanakan proses tersebut Metode evaluasi yang digunakan dalam mengukur kapabilitas proses ini mengacu pada panduan COBIT 5 Process Assessment Model Evaluasi dilakukan dengan memilih delapan belas dari 37 proses COBIT 5 yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaan Hasil pengukuran terhadap penerapan proses COBIT 5 yang relevan menunjukkan terdapat sepuluh proses berada pada tingkat kapabilitas level 0 dan delapan proses berada pada level 1 Tingkat kapabilitas yang dicapai perusahaan memiliki nilai kesenjangan terhadap target tingkat kapabilitas yang diharapkan perusahaan sehingga perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi nilai kesenjangan Tindakan perbaikan yang direkomendasikan mengacu pada base practices dan generic practices yang disediakan COBIT 5 Enabling Processes.

---

The new business unit that was created by PT Nata Solusi Pratama NSP which focus on development of application product for district government effects the use of information technology IT services is increase There are problems relate to IT services faced by NSP for support business need that is caused by shortage of NSP rsquo s IT governance implementation The objective of this research is to evaluate capability level of processes relate to IT governance that implemented in NSP based on COBIT 5 framework Evaluation methode was used to assess the processes capability level refer to COBIT 5 Process Assessment Model guide Evaluation is performed by selecting eighteen from thirty seven COBIT 5 processes which relevan to company rsquo s problems The measurement result ten processes in level 0 and eight processes in level 1 There are gaps between levels achievement and targets were expected so that NSP need to performe improvement action to solve the gaps The improvement action recommendation refer to base practices and generic practices in COBIT 5 Enabling Processes."

"Keterlibatan teknologi pada industri perbankan saat ini sangat erat, hampir seluruh kegiatan dan produk perbankan saat ini memiliki ketergantungan terhadap TI. Dari hasil survey yang dilakukan PwC (PricewaterhouseCoopers) pada tahun 2018 terhadap 65 responden dari 51 bank di Indonesia mengenai rencana transformasi bisnis bank pada 3- 5 tahun kedepan, diketahui bahwa persentasi hasil survey tertinggi adalah 43%, yang isinya adalah rencana untuk berinvestasi pada teknologi untuk transformasi bisnis. PT. Bank BBS merupakan salah satu dari bank yang memasukan strategi digital kedalam rencana strategis perusahaan, yang bertujuan untuk digitalisasi proses bisnis menuju service Excellence. Pada RSTI (Rencana Strategis Teknologi Informasi) tahun 2020- 2022, disebutkan kesesuaian terhadap regulasi, best practices, dan standar TI merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi RSTI. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yaitu mengukur tingkat kemampuan tata kelola pada layanan IT untuk mengetahui apakah apakah yang menjadi kekurangan pada layanan IT saat ini dan apa rekomendasi yang bisa diberikan berdasarkan best practices untuk meningkatkan layanan IT. Kerangka kerja (framework) yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi adalah COBIT yang merupakan kerangka kerja yang paling banyak digunakan dan cocok diterapkan pada organisasi yang berorientasi pada layanan.

---

vities and products currently depend on IT. A survey conducted by PwC (PricewaterhouseCoopers) in 2018 on 65 respondents from 51 banks in Indonesia regarding the bank business transformation plan in the next 3-5 years, shown that the highest percentage of survey results is 43%, which includes plans to invest in technology for business transformation. PT. BBS Bank is one of the banks that includes a digital strategy into the company's strategic plan, which aims to digitize business processes towards service excellence. RSTI (Rencana Strategis Teknologi Informasi) 2020-2022 stated that compliance with IT regulations, best practices and standards are the key to success in implementing RSTI. This research was conducted to meet the needs of the company, namely to measure the level of governance capability in IT services to determine what are the shortcomings of current IT services and what recommendations can be given based on best practices to improve IT services. The framework that will be used for evaluation is COBIT, which is the most widely used framework and is suitable for service-oriented organizations."

"Lembaga Administrasi Negara (LPN) menggunakan acuan kriteria minimal penerapan tata kelola TI berdasarkan kebijakan Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) Pemerintah. Hasil supervisi dan evaluasi SPBE di LPN tahun 2022 memperoleh predikat sangat baik dengan indeks 3,57. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara ranah kebijakan SPBE yang memperoleh skor 4,70 dengan ranah penerapan tata kelola SPBE yang memperoleh skor jauh lebih rendah yaitu 2,90. Belum optimalnya penerapan tata kelola TI di LPN disebabkan oleh minimnya dukungan dana dan komitmen dari pimpinan, serta belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM TI. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dari Departemen Pusat Data dan Sistem Informasi LPN, menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman pimpinan dan unit kerja lainnya mengenai TI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman tata kelola TI di kalangan pimpinan dan pegawai LPN sebagai dasar rekomendasi perbaikan penerapan tata kelola TI di LPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan menggabungkan survei, telaah pustaka, dan wawancara untuk keperluan validasi. Pengukuran kesadaran tata kelola TI dilakukan berdasarkan praktik terbaik dan kebijakan SPBE, dengan bobot prioritas dihitung melalui analisis Fuzzy AHP. Model penilaian kesadaran yang digunakan terdiri dari tiga dimensi kesadaran: pengetahuan, sikap, dan perilaku, dan dua belas area tata kelola TI: manajemen risiko, sumber daya, anggaran, keterlibatan pemangku kepentingan, kebijakan, strategi organisasi, organisasi, komitmen, kompetensi, komunikasi, layanan, dan keamanan informasi. Pembobotan dengan Fuzzy AHP menunjukkan bahwa keamanan informasi dan pengetahuan merupakan area dan dimensi kesadaran yang paling kritis. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kesadaran tata kelola TI pegawai NIPA secara keseluruhan berada pada kategori baik dengan skor 81,34, namun tiga area tata kelola TI masuk dalam kategori sedang: anggaran, sumber daya, dan manajemen risiko. Analisis berdasarkan level jabatan dan area kerja menunjukkan bahwa terdapat tiga area lain yang memerlukan perhatian: komitmen, komunikasi, dan kompetensi. Rekomendasi perbaikan difokuskan pada peningkatan pengetahuan manajemen puncak dan administrator/penyelia terkait enam area dalam kategori sedang.

---

The National Institute of Public Administration (NIPA) uses a reference for the minimum criteria of IT governance implementation based on the Government's Electronic Government System (SPBE) policy. The results of the supervision and evaluation of SPBE at NIPA in 2022 achieved an excellent rating with an index of 3.57. However, there was still a gap between the policy domain of SPBE, which scored 4.70, and the implementation domain of SPBE governance, which scored significantly lower at 2.90. The suboptimal implementation of IT governance at NIPA is attributed to the lack of funding support and commitment from top management, as well as the inadequate quantity and quality of IT human resources. Interviews with management from the Data Center and Information Systems Department at NIPA indicate a need for improved understanding among top management and other work units regarding IT. Therefore, this study aims to measure the level of IT governance awareness among high-level management and employees of NIPA a basis for recommending improvements in IT governance implementation at NIPA. This study employs a triangulation approach by combining surveys, literature reviews, and interviews for validation purposes. The measurement of IT governance awareness is conducted based on best practices and the SPBE policy, with priority weights calculated through Fuzzy AHP analysis. The awareness assessment model used consists of three dimensions of awareness: knowledge, attitude, and behavior, and twelve areas of IT governance: risk management, resources, budget, stakeholder engagement, policy, organizational strategy, organization, commitment, competence, communication, services, and information security. Weighting with Fuzzy AHP indicates that information security and knowledge are the most critical areas and dimensions of awareness. The measurement results show that the overall IT governance awareness level of NIPA employees is in the good category with a score of 81.34, but three IT governance areas fall into the moderate category: budget, resources, and risk management. Analysis based on job levels and work areas indicates that there are three other areas require attention: commitment, communication, and competence. Recommendations for improvement focus on enhancing the knowledge of top management and administrators/supervisors regarding the six areas in the moderate category."

"Teknologi informasi sebagai salah satu lini kekuatan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berperan strategis dalam pengelolaan dan penyediaan informasi yang digunakan sebagai data dukung diplomasi secara cepat agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Informasi yang digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan diplomasi Kemenlu merupakan aset yang strategis yang apabila informasi tersebut jatuh ke tangan pihak lain (pihak yang tidak berhak) dapat berdampak sangat besar serta dapat mengancam kegiatan diplomasi Indonesia di luar negeri dan di forum–forum internasional.Untuk menjamin terjaganya aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability) dari informasi diplomatik di Kemenlu dan Perwakilan RI, Puskom sebagai penanggung jawab keamanan informasi melakukan kegiatan audit keamanan informasi yang tujuannya untuk menemukan kerawanan–kerawanan keamanan informasi yang ada di Kemenlu dan Perwakilan RI. Untuk itu diperlukan sebuah perangkat untuk melakukan audit keamanan informasi yang telah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan keamanan informasi di Kemenlu.Penelitian ini menghasilkan sebuah perangkat audit keamanan informasi yang dapat digunakan untuk menilai aspek keamanan informasi yang berhubungan dengan tata kelola keamanan informasi dan kontrol teknis keamanan informasi.

---

The information technology as one of the pillar in Ministry of foreign affair play a strategic role in managing and providing an information that used for diplomacy data and to be used as basis consideration for decision making The information that used in diplomacy activity of Ministry of foreign affair can be considered as a strategic asset so if the information falls into those who are not allowed to know the information it can be very dangerous and could threaten Indonesian diplomacy activities in the international forum To ensure the preservation of the confidentiality integrity and availability of information in the Ministry of foreign affair and diplomatic representatives of Indonesia Puskom as a part of ministry of foreign affair that reponsible for information security did an information security audit activity whose aim is to find information security vulnerabilities in Ministry of Foreign Affairs and diplomatic representatives of Indonesia To do an information security audit activity it required tools for information security audits that have been adapted to the needs of information security in the Ministry of Foreign Affairs This research produced an information security audit tools that can be used to assess information security aspects related to information security governance and information security technical controls "

"Teknologi digital telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan banyak inovasi baru dalam berbagai sektor, termasuk di bidang pendidikan. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) merupakan institusi pendidikan yang setingkat dengan perguruan tinggi di bawah naungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). STMKG merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 yaitu mewujudkan perguruan tinggi otonom dan juga mampu bersaing sebagai perguruan tinggi berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perbaikan tata kelola di STMKG yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola STMKG. Maka dari itu perbaikan tata kelola STMKG khususnya bidang Teknologi Informasi (TI) di tengah era disrupsi teknologi menjadi tantangan bagi STMKG untuk mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia, sehingga diperlukan pengukuran tingkat kapabilitas Tata Kelola TI di STMKG. Untuk mengetahui pencapaian tingkat kapabilitias Tata Kelola TI di STMKG, peneliti akan mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Penelitian ini dilakukan menggunakan Mixed Methods dengan metode wawancara dan kuesioner. Data primer penelitian bersumber dari 9 responden terpilih di STMKG. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 7 process area dari total 10 process area terpilih telah mencapai target stakeholder yaitu tingkat kapabilitas TI level 3 (Established) artinya tata kelola TI yang dijalankan sudah optimal. Sedangkan 3 process area lainnya perlu perbaikan yaitu APO02 managed strategy di level 2 (Managed) serta APO09 managed service agreements dan BAI06 managed IT changes di level 1 (Performed). Manfaat penelitian ini adalah rekomendasi perbaikan mengacu pada best practice yang dirumuskan oleh COBIT 2019 sehingga tata kelola TI STMKG menjadi optimal.

---

Digital technology has developed rapidly in recent years, enabling many new innovations in various sectors, including education. The State College of Meteorology, Climatology, and Geophysics (STMKG) is an educational institution equivalent to a higher education institution under The Indonesian Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics (BMKG). STMKG has formulated the 2020-2024 Strategic Plan (RENSTRA) to become an autonomous university and also to be able to compete as a world-class university. To achieve this, improvements in governance at STMKG are needed to increase the efficiency and effectiveness of STMKG's governance. Therefore, improving STMKG's governance, particularly in the field of Information Technology (IT), in the midst of the technological disruption era, becomes a challenge for STMKG to realize a world-class university. Thus, it is necessary to measure the capability level of IT Governance at STMKG. To determine the achievement of IT Governance capability levels at STMKG, researchers will measure the capability level of IT Governance using the COBIT 2019 framework. This research is conducted using Mixed Methods with interview and questionnaire methods. The primary research data comes from 9 selected respondents at STMKG. The research results show that 7 process areas out of a total of 10 selected process areas have reached stakeholder targets, which is IT capability level 3 (Established), meaning that the IT governance being implemented is already optimal. Meanwhile, the other 3 process areas need improvement, namely APO02 managed strategy at level 2 (Managed) and APO09 managed service agreements and BAI06 managed IT changes at level 1 (Performed). The benefit of this research is the improvement recommendations referring to best practices formulated by COBIT 2019, so that STMKG's IT governance becomes optimal. "

"Kemajuan TI merupakan solusi bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi aspek transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan layanan publik berbasis TI perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada Instansi Pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat akurat dan aman Badan Kepegawaian Negara BKN merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang telah menerapkan TI dalam memberikan pelayanan kepada publik Untuk menghadirkan layanan TI yang mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pemanfaatan TI yang tepat sehingga keberadaan TI menjadi faktor penentu keberhasilan BKN dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada publikTujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI pada Badan Kepegawaian Negara Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode Process Assesment Model PAM pada COBIT 5 Pendekatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat dari wawancara serta data sekunder melalui observasi lapangan dan dokumenDari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat kapabilitas proses proses tata kelola TI di BKN masih berada pada kapabilitas level 0 incompleteRekomendasi terhadap perbaikan proses proses tersebut dibuat dengan mengacu terhadap best practise yang disarankan oleh COBIT 5 Rekomendasi utama meliputi pembuatan kebijakan terkait TI pembuatan Standar Operating Procedure SOP untuk aktivitas operasional TI melakukan monitoring dan pelaporan berkala serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait TI ke dalam bentuk dokumen tertulis

---

IT progress is a solution for public service providers in meeting the aspects of transparency accountability and community participation Implementation of IT based public services need to be developed especially in the provision of services thus enabling the availability of data and information on Government Agencies which can be analyzed and used quickly accurately and safely Badan Kepegawaian Negara BKN is a government organization that has been implementing IT in providing services to the public To deliver IT services that support the objectives required the use of IT governance right so where IT becomes a critical success factor BKN in providing services to the public employment

The purpose of this research is to evaluate the management of information technology within BKN Measurements were made by using the Process Assessment Model PAM on COBIT 5 Approach to data collection in this research using primary data obtained from interviews and secondary data through observation documents and field observation From the measurement results it can be seen that most of the processes capability levels of IT governance in BKN still at the capability level 0 incomplete

Recommendations for the improvement of these processes was made with reference to the best practices recommended by COBIT 5 The main recommendations include making plans for all IT activities creation of Standard Operating Procedure SOP for IT operational activities making performance measurement monitoring periodically reporting and documenting all activities related to IT in the form of a written document."

"[ABSTRAKTeknologi Informasi TI adalah aset penting sehingga harus dikelola secara optimal Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional PUTKTIKN adalah kerangka tata kelola TI yang diperuntukkan bagi seluruh instansi pemerintah Namun belum ada instrumen pengukuran proses tata kelola TI berbasis PUTKTIKN Pada penelitian ini dilakukan penyusunan instrumen pengukuran proses tata kelola TI berbasis PUTKTIKN dengan metode studi literatur Subproses PUTKTIKN dipetakan pada COBIT 5 untuk menghasilkan instrumen pengukuran yang berdasar outcomes best practices dan work products Berdasarkan hasil penelitian dari 96 subproses PUTKTIKN 72 subproses dapat langsung dipetakan pada COBIT 5 dan 24 subproses dapat dipetakan pada COBIT 5 melalui COBIT 4 1 Hasil pemetaan tersebut menghasilkan instrumen pengukuran proses tata kelola TI berbasis PUTKTIKN Berdasarkan penelitian instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur proses tata kelola TI di Lembaga Sandi Negara.

---

ABSTRACTInformation Technology IT is an important asset that must be managed optimally Panduan Umum Tata Kelola teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional PUTKTIKN is an IT governance framework that is addressed for all government agencies However there is no instrument to measure IT governance process based on the PUTKTIKN This research is to design the instrument of IT governance process measurment based on the PUTKTIKN with a literature study method Subprocess PUTKTIKN was mapped to the COBIT 5 to produce outcomes best practices and work products Based on the research there are 72 subprocesses can be directly mapped to the COBIT 5 and 24 subprocesses can be mapped to the COBIT 5 through COBIT 4 1 The results of the mapping produces measurement instruments based IT governance process PUTKTIKN Based on research the instrument can be used to measure the IT governance process in the Lembaga Sandi Negara., Information Technology IT is an important asset that must be managed optimally Panduan Umum Tata Kelola teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional PUTKTIKN is an IT governance framework that is addressed for all government agencies However there is no instrument to measure IT governance process based on the PUTKTIKN This research is to design the instrument of IT governance process measurment based on the PUTKTIKN with a literature study method Subprocess PUTKTIKN was mapped to the COBIT 5 to produce outcomes best practices and work products Based on the research there are 72 subprocesses can be directly mapped to the COBIT 5 and 24 subprocesses can be mapped to the COBIT 5 through COBIT 4 1 The results of the mapping produces measurement instruments based IT governance process PUTKTIKN Based on research the instrument can be used to measure the IT governance process in the Lembaga Sandi Negara ]"

"Teknologi informasi TI memiliki peran penting dalam mendukung operasional tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kemenkumham RI untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik. Grand design TI Kemenkumham RI mengidentifikasi manajemen pengelolaan TI sebagai salah satu kendala implementasi pemerintahan berbasis elektronik. Karya akhir ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI Kemenkumham RI saat ini dan menyusun rekomendasi untuk memperbaiki tingkat kapabilitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Process Assesment Model PAM dimana hasil pengukuran tingkat kapabilitas Kemenkumham RI saat ini adalah tingkat 1 Performed Process, yang berarti telah ada proses-proses COBIT 5 yang diterapkan untuk mencapai tujuan proses tersebut. Terdapat tujuh proses COBIT 5 yang menjadi prioritas perbaikan yang ditentukan dengan memetakan permasalahan pain point dan proses COBIT 5 dengan rencana pengembangan TI Kemenkumham RI tahun 2018.

---

Information technology IT has an important role in supporting the operational tasks and functions of The Indonesian Ministry of Law and Human Rights Kemenkumham RI to implement e-government. IT grand design of Kemenkumham RI identified IT governance as one of the obstacles to implement e-government. This research uses COBIT 5 framework to measure the current capability level of IT Governance in Kemenkumham RI and develop recommendations to improve the capability level. Measurement is done by using Process Assessment Model PAM where the result of Kemenkumham RI capability level assessment is level 1 Performed Process , which means there have been COBIT 5 processes implemented to achieve the objectives of the process. There are seven COBIT 5 processes which are the priority of improvement determined by mapping points pain points and COBIT 5 process with IT development plan of Kemenkumham RI in 2018."

"Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan bagian yang harus dikelola secara baik dikarenakan sangat penting untuk organisasi dalam mencapai tujuan dan strateginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara dengan kerangka kerja COBIT 2019. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi ketercapaian tingkat kapabilitas pada proses Tata Kelola di tempat studi kasus.Penelitian ini mengumpulkan data secara kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan semi-terbuka bersama tiga responden yaitu Ketua Bidang Layanan E-Governance dan LPSE, Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Kasubbag Keuangan, data ini merupakan data primer. Kemudian melakukan analisis dokumen untuk data sekundernya. Penelitian ini melakukan Pengolahan data dengan secara kuantitatif menggunakan kuesioner yang dibagikan dan dibuat berdasarkan aktivitas pada proses panduan kerangka kerja COBIT 2019 dan dilakukan validasi terhadap hasil tingkat kapabilitas dengan kodefikasi hasil wawancara maupun analisis dokumen organisasi. Dalam menganalisa adopsi teknologi COBIT 2019 dilakukan untuk menilai tingkat kapabilitas saat ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil dari penelitian ini adalah menginformasikan bahwa tingkat kapabilitas berada pada level 1 yaitu Performed. Sehingga rekomendasi terhadap penelitian ini adalah perancangan aktivitas yang disarankan dari panduan kerangka kerja COBIT 2019. Perlu adanya budaya transparansi, dokumentasi, dan prioritas dalam pengelolaan layanan TIK dan E-Governance sehingga dapat digunakan sebagai komunikasi ke pihak pemangku kepentingan dalam meninjau terselenggarakannya harapan sesuai dengan tujuan orgnisasi.

---

Information Technology Governance is a part that must be managed properly because it is very important for the organization in achieving its goals and strategies. This study aims to measure the level of capability of Information Technology Governance at the Communication and Information Office of North Padang Lawas Regency with the COBIT 2019 framework. This is done to find out information on the achievement of the capability level in the Governance process in the case study site. This study collects qualitative data. Namely conducting semi-open interviews with three respondents, namely the Head of the E-Governance and LPSE Services Division, the Head of the Information and Communication Technology Division, and the Head of the Finance Subdivision, this data is primary data. Then do document analysis for secondary data. This study carried out data processing quantitatively using questionnaires that were distributed and made based on activities in the COBIT 2019 framework guide process and validated the results of the capability level with the codification of interview results and analysis of organizational documents. In analyzing the adoption of COBIT 2019 technology, it was carried out to assess the current level of capability at the Communication and Information Office of North Padang Lawas Regency. The result of this research is to inform that the capability level is at level 1, namely Performed. So the recommendation for this research is the design of activities suggested from the COBIT 2019 framework guidelines. There needs to be a culture of transparency, documentation, and priorities in the management of ICT and E-Governance services so that they can be used as communication to stakeholders in reviewing the implementation of expectations in accordance with the objectives organization."

"Tata kelola teknologi informasi merupakan perwujudan dari struktur dan peran, proses, serta mekanisme hubungan yang menjamin teknologi informasi selaras dengan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, diperlukan tata kelola teknologi informasi yang baik untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bank ABC setelah melakukan merger. Penelitian ini mengevaluasi tata kelola teknologi informasi Bank ABC berdasarkan kerangka COBIT 5. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait terutama di tingkat eksekutif perusahaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang menekankan pada sumber data dan fakta yang diperoleh dari pihak terkait dilapangan. Hasil yang diperoleh dari evaluasi tata kelola teknologi informasi yang dijalankan Bank ABC, masih berada pada level 1: performed process, yaitu proses yang diimplementasikan mencapai tujuan proses. Karena nilai hasil pengukuran tersebut belum mencapai Fully Achieved, maka untuk pengukuran ke level selanjutnya belum dapat dilaksanakan.

---

IT governance is the embodiment of the structure and roles, processes, and relationship mechanisms that ensure that information technology is aligned with the organization to achieve organizational goals. For this reason, good information technology governance is needed to support the achievement of Bank ABC's vision and mission after the merger. This study evaluates Bank ABC's IT governance based on the COBIT 5 framework. Data collection methods in this study used questionnaires and interviews with related parties, especially at the company executive level. Meanwhile, the data analysis technique uses descriptive qualitative which emphasizes the data sources and facts obtained from related parties in the field. The result obtained from the evaluation of IT governance carried out by Bank ABC, is still at level 1: performed process, namely the process implemented to achieve the process objectives. Because the value of the measurement results has not yet reached Fully Achieved, then the measurement to the next level cannot be carried out.

"