Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diundangkannya Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta, dituntut untuk meningkatkan kemampuan keuangannya guna membiayai sarana, prasarana perkotaan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dalam kondisi krisis, jelas makin mempersulit posisi Pemerintah DKI Jakarta untuk memenuhi kekurangan kebutuhannya, belum lagi tajamnya persaingan di era liberalisasi. Oleh karena itu,. Pemerintah DKI Jakarta dituntut berpikir dan berwawasan global dalam pemberdayaan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan lokal dan lebih mengkonsolidasikan peningkatan kinerja Pemerintah DKI Jakarta, sehingga mampu meningkatkan competitive advantages, comparative advantages, akuntabilitas serta tranparansi sebagai prasyarat untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk 1). Melihat laju pertumbuhan dan realisasi penerimaan pajak reklame sebagai indikator kinerja pemungutannya, 2) Mengetahui potensi dan upaya pemungutan pajak reklame dengan pendekatan analisis tingkat kepekaan (elastisitas) pajak reklame terhadap perubahan kegiatan ekonomi atau usaha perdagangan dan 3) Merumuskan kebijakan peningkatan pajak reklame melalui Ad-valorem tax. Sebagai hasil penelitian ini diperoleh beberapa temuan, yaitu: 1. Laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak reklame selama tahun anggaran 1991/1992 - 1997/1998 rata-rata 86.83 %, pertumbuhan terbesar terjadi pada 1992/1993 sebesar 356.61 %, sedangkan laju pertumbuhan rata-rata bila dihitung dari 1992/1993 - 1997/1998 sebesar 32.87 %. Terjadi penurunan pada 1998/1999 sebesar - 28.07 % karena adanya krisis ekonomi. Efektifitas penerimaannya menunjukkan hasil melampaui target, yaitu rata-rata 24.75 % dan terjadi penurunan padas 1997/1998 sebesar -11.9 %. Kontribusi pajak reklame pada PAD juga meningkat pada 1991/1992-1996/1997, yaitu mencapai 12 %, sedangkan 1998/1999 terjadi penurunan menjadi 5.29 %. Terhadap APBD juga meningkat kontribusinya dari 1991/1992-1998/1999 mencapai 3.6 %. Elastisitasnya rata-rata terhadap pertubuhan ekonomi pada 1993-1997 sebesar 2.65. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada 1997/1998 sebesar 79.88 %, sedangkan kontribusi reklame terhadap pajak daerah meningkat yaitu mencapai 6.03 %. 2. Pengelolaan pajak reklame di DKI Jakarta terbesar di tingkat propinsi (Balai Dinas) yaitu sebesar 66.32 % dengan nilai total potensi Rp.71.941.218.503,-, pada total luasan 267.272,85 m2, sedangkan 5 Kotamadya (Suku Dinas) hanya 19.33 % dengan luas 70.475,79 m" sedangkan 42 Kecamatan (PDK) hanya 14.35 % dengan luas 63.334,82 m2 . Dengan terbitnya UU No.3411999, pengelolaan reklame nantinya dilimpahkan ke Kotamadya/Kabupaten. 3. Perubahan pengenaan tarif pajak reklame dari Perda DKI Jakarta No.1011989 dengan "Unit Tax" menjadi Perda DKI Jakarta No.811998 dengan "Ad-Valorem lux", sampai saat ini belum dilaksanakan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pendekatan baru sangat elastis terhadap perubahan ekonomi makro dan lebih mudah melakukan penyesuaian tarif yang ditetapkan berdasarkan persen (25 %) dari Nilai Sewa Reklame. Cara lama pengenaan tarifnya didasarkan pada pengenaan lokasi, luas, jenis, ketinggian, dan waktu penyelenggaraan (rupiah per meter persegi). Dari hasil simulasi di Jakarta Selatan diperoleh peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 68.81 % dengan cara baru (Ad-valorem Tax). 4. Upaya penting yang dilakukan untuk peningkatan pajak reklame adalah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIM-R) sebagai upaya pengalihan dari pihak swasta yaitu PT. Bina Citra Sentra Makmur (BCSM). Namun demikian dari hasil analisis ternyata masih diperlukan adanya upaya-upaya untuk membangun atau meningkatkan kinerja organisasi dengan berpedoman pada Inpres Nomor 711999 tentang Akuntabililas Kinerja Instansi Pemerintah, karena hingga saat ini organisasi belum memiliki prosedur dan operasi baku untuk pelayanan pajak reklame."

"Perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan Pemerintah dalam hal pajak merupakan suatu hal yang wajar di sisi Wajib Pajak membayar pajak artinya mengurangi kemampuan ekonomis mereka tetapi dilain pihak pajak merupakan sumber dana bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Wajib Pajak berusaha melakukan cara untuk dapat mengefisienkan pajak mereka. Salah satu caranya adalah dengan manajemen pajak, salah satu bagian dalam manajemen pajak adalah kepatuhan pajak dan PT X merupakan kasus yang menarik untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.Tinjauan terhadap kepatuhan kewajiban pajak ini dibagi dalam tiga bagian yaitu tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan Wajib Pajak, tinjauan terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 dan tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tinjauan ini dibatasi hanya pada tahun pajak 2004.Tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban PPh badan Wajib Pajak menunjukan bahwa PT X cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban materiilnya sebagai Wajib Pajak namun terhadap kewajiban pelaporan dan pembayaran SPT masih kurang patuh.Tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban PPh Pasal 21 perusahaan, menunjukkan bahwa PT X kurang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.Tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban PPN menunjukkan bahwa berkaitan dengan kewajiban materiil PT X sudah patuh namun untuk kewajiban pelaporan dan pembayaran SPT masih kurang patuh. Wajib Pajak harus lebih meningkatkan pengetahuannya tentang ketentuan perpajakan dan harus lebih patuh dalam mernbayar dan melaporkan pajaknya."

"Sistem Self Assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta seringkalinya peraturan perpajakan tersebut mengalami perubahan, sehingga membuat Wajib Pajak menjadi bingung dan lebih memilih menggunakan bantuan pihak ketiga yang mengerti akan peraturan perpajakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yaitu pihak konsultan pajak. Persaingan bisnis konsultan pajak yang pesat, membuat konsultan pajak tersebut perlu menjaga pengguna jasanya agak tidak pindah ke konsultan pajak lain. Diantaranya dengan cara menjalankan kewajiban perpajakan kliennya dengan menggunakan perencanaan pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak X dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan klien dalam rangka penghindaran sanksi pajak, apakah sudah memenuhi peraturan perundangundangan perpajakan, dapat meminimalkan sanksi atau tidak, serta apakah ada resiko yang muncul dari dijalankannya perencanaan pajak tersebut.Berdasarkan penelitian didapatkan hasil penelitian bahwa perencanaan pajak dari Kantor Konsultan Pajak X tidak semuanya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak. Namun ada juga perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dinilai tidak efektif dan menimbulkan resiko jika perencanaan pajak tersebut dilakukan.The Self Assesment system demanded the Taxpayers to calculate, remit and lodge his individual tax obligation. However, the lack of knowledge in regards of tax regulation as well as excessively tax regulation altered , has made confused the Taxpayers who finally chose to asked the third party who understood comprehensively in regards of tax regulation to help carrying out his tax obligation idest Tax Consultant. The vast competition within the Tax Consultant business, has made the Tax Consultant needs to persuade its clients so that they will not move to the other Tax Consultant. One of the persuasion is by performing tax planning in working the clients tax obligation to avoid tax penalty. This research utilized the qualitative research descriptive with the aim to know whether the tax planning that was done by the Tax Consultant X in working the clients tax obligation to avoid the tax penalty has fulfilled the tax regulation, could minimise sanctions or not, also for knowing whether the tax planning taken had any risk might emerged.

Based on the research, the results obtained that not all the tax planning done by the Tax Consultant X are in accordance with the Tax regulation provisions and effective in minimizing or avoiding tax sanctions. However there are also tax planning done by the Tax Consultant X which are not in accordance with the Tax regulation provisions applied in Indonesia which considered ineffective and may caused the risk if the tax planning carried out."