Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Moss, Morris H.
New York: McGraw-Hill, 1980
657.46 MOS s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gunadi
Jakarta: Grasindo, 2005
657.46 GUN a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Siallagan, Benny Parlaungan
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
657.46 SIA p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gunadi
Jakarta: Grasindo, 1998
657.46 GUN a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Waluyo
Jakarta : Salemba Empat, 2014
657.46 WAL a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Diana Malemita
"Kegiatan ekonomi suatu negara selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat ke arah positif (maju) atau ke arah negatif (mundur). Dalam perekonomian negara yang mengalami penurunan atau kemunduran, salah satu cara yang dilakukan pengusaha untuk tetap bertahan maupun bertumbuh adalah dengan melakukan kombinasi bisnis (business combination). Oleh karena kombinasi bisnis banyak dijalankan oleh para pengusaha dewasa ini dan kegiatannya beraneka, kombinasi bisnis perlu dikaji lebih mendalam khususnya dilihat dari aspek perpajakan dan aspek akuntansi.
Beberapa pokok permasalahan dalam kombinasi bisnis menyangkut pengertian dan pengklasifikasian berbagai kegiatan kombinasi bisnis dilihat dari bisnis baik dari aspek akuntansi maupun perpajakan (Pajak Penghasilan), serta kaitan antara aspek akuntansi dan aspek perpajakan dalam rangka kegiatan kombinasi bisnis ini.
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan di atas.
Teknik penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu menguraikan berbagai pengertian dan konsep tentang hakekat kombinasi bisnis dari aspek akuntansi. Deskriptif analitis juga dilakukan dalam rangka menguraikan berbagai aturan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan kombinasi bisnis.
Temuan analisis adalah belum adanya ketentuan pajak yang mengatur apabila suatu badan usaha yang mempunyai kerugian besar menerima pengalihan aktiva dan kewajiban badan usaha lain yang tidak mempunyai sisa kerugian yang belum dikompensasikan dalam rangka penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku. Hal ini berakibat badan usaha yang menerima pengalihan tetap dapat mengkompensasikan kerugiannya disamping juga melakukan penggabungan usaha yang menggunakan nilai buku.
Dan hasil analisis, disarankan kiranya dibuat petunjuk bagi Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangan hasil kombinasi bisnis, perlu adanya aturan pajak yang mengatur pemegang saham badan usaha yang dialihkan yang ternyata tidak menerima saham, melainkan dengan uang kas; atau selain menerima saham juga menerima uang kas."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T2023
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Waluyo
Jakarta: Salemba Empat, 2008
657.46 WAL a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Waluyo
Jakarta : Salemba Empat, 2019
657.46 WAL a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nico Sjafridal
"Akuntansi merupakan suatu ilmu yang luas maknanya, khususnya akuntansi kamersial yang menjadi panutan akuntansi lainnya termasuk akuntansi pajak. Perpajakan dan akuntansi kamersial mempunyai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme artinya satu sama lainnya memiliki hubungan yang saling mendukung dan sangat erat kaitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku akuntansi komersial merupakan alat pembuktian jika administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan pajak (tax audit) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat berbeda dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak.
Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap (permanent d?erences) dan perbedaan waktu (timing differences), Perbedaan tetap dapat dibagi menjadi beda tetap penghasilan dan beda tetap biaya. Perbedaan tetap penghasilan terjadi karena penerimaan yang menurut SAK merupakan penghasilan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) tidak merupakan penghasilan, penghasilan yang dikenakan PPh Final dan
penerimaan yang menurut SAK tidak merupakan penghasilan, tetapi menurut UU PPh merupakan penghasilan. Sedangkan beda tetap biaya terjadi, karena pengeluaranpengeluaran yang menurut SAK merupakan biaya tetapi menurut UU PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (pasal 9 UUPPh).
Sementara itu perbedaan sementara terjadi karena perbedaan pembebanan biaya tiap periode akuntansi karena perbedaaan metode yang digunakan tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama, contoh perbedaan sementara : penyusutan, Sewa Guna Usaha (SGU) dengan hak opsi, penyisihan atau cadangan kerugian piutang, penyisihan potongan penjualan, metode penilaian persediaan yang memilih fifo atau average, penggabungan, peleburan, pemekaran dengan nilai buku dan harga pasar serta investasi saham dengan harga perolehan (cost) dan metode ekuitas (equity method).
Masalah dalam penulisan karya akhir adalah untuk mengenal perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan akuntansi komersial dalam rangka memperjelas pemahaman pendekatan akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan, dan seberapa besar perbedaan antara ketentuan pajak dengan SAK dapat dijembatani atau minimal dapat dikurangi atau diperkecil serta upaya pendekatannya.
Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan karya akhir ini adalah tipe deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan yang diperoleh penulis melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian yang sejenis, informasi ilmiah yang relevan, peraturan dan media ilmiah lainnya serta melalur' wawancara (interview) dart anggota Ikatan Akuntan Indonesia, akuntan publik pejabat pajak dan pemeriksa pajak di Jakarta dan Bandung.
Dari penelitian ternyata bahwa secara umum hal-hal yang berbeda antara ketentuan perpajakan dengan akuntansi komersial antara lain adalah : (1) Perbedaan dasar penyusunan dan tujuan pelaporan laporan keuangan serta akibat penyimpangan dare ketentuan perpajakan dan akuntansi komersial (2) Prinsip Historical Cost; (3) Prinsip Konservatism; (4) Prinsip Konsisten; (5) Penghasitan; (6) Biaya, dan (7) Akttva Tetap.
Untuk itu disarankan agar seharusnya wajib pajak hanya membuat satu pembukuan saja yang sesuai dengan kepentingan akuntansi komersial dan nanti dalam rangka mengisi SPT Tahunan PPh melakukan penyesuaian menurut ketentuan perpajakan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17491
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Venantius Chrisnawan Moertiwibroto
"The economic development may result in physical development growth that has to be done by construction service provider. This service may be provided locally or in other country area. While doing this construction service, the provider often faces a big safety risk and extra ordinary investment together with efficiency challenges. That is why the construction companies are always found to provide the big job in a joint operation form in order to share risks and benefits one another in a same level of quality.
There are some key problems: (1) how to apply a good accounting process in a joint operation form (2) tax consequences of establishing a false form of joint operation (3) tax consequences of establishing a true form of joint operation in tax accounting view. In order to answer those key problems, the research was taken on Truba - Daewoo Joint Operation case. The focus of this research would be a study of literatures related to construction services in a Joint Operation form.
As a result of data analysis and discussion, the conclusion of this process is (1) Truba - Daewoo Joint Operation was not established in a good Joint Operation form. There was no accounting process so you would not know the performance of this establishment immediately. There was also no tax return made as requested. Actually, based on this research, this Joint Operation should have accounting process because this form is really the same as Partnership, especially for tax purpose (2) there are some risks that could be happened. These risks are tax fines and penalties because of no accounting process. This condition could make tax auditors confuse because they would find no financial report so they could not determine tax payable amount (3) there are no clear tax rules as a guide for Joint Operation.
The recommendations for these problems are (1) there is a need of having a clear tax rule for Joint Operation so there would be no disputes and no confusion of being a good taxpayer for Joint Operation. Government should pay attention on this matter (2) Construction Service Providers should have awareness on the terms that have same meaning with Joint Operation, such as consortium, joint operation, joint venture. This awareness is needed in order to avoid any unlimited disputes (3) Construction Companies should understand what client needs and wants related to commercial aspect (4) Construction Companies from the very beginning of construction service (from contract preparations) should be well prepared in order to understand the contract in detail."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14148
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>