Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penghindaran pajak dengan skema hybrid mismatch arrangements yang dilakukan di Indonesia, dan menganalisis hambatan-hambatan yang akan dihadapi apabila Indonesia mengadopsi rekomendasi BEPS Action Plan 2. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur, dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan para praktisi, akademisi, dan otoritas pajak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan menggunakan instrumen keuangan debt/equity hybrid dengan Wajib Pajak Indonesia sebagai pihak pembayar. Meskipun masih jarang digunakan dan ditemukan, skema dengan hybrid transfers dan imported mismatch juga digunakan di Indonesia. Skema substitute payments dan pembayaran kepada reverse hybrid belum ditemukan atau digunakan di Indonesia, namun dengan sistem perpajakan di Indonesia sekarang ini, skema tersebut mungkin untuk digunakan. Sementara itu, hambatan yang akan dihadapi apabila Indonesia mengadopsi rekomendasi BEPS Action Plan 2 adalah kompleksitas dalam perumusan dan implementasinya, implementasi sangat bergantung pada Exchange of Information EOI , tingginya biaya administrasi dan kepatuhan, adanya potensi kehilangan daya tarik investasi, dan ruang lingkup structured arrangements yang belum ada sebelumnya di Indonesia.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to find out the practice of tax avoidance using hybrid mismatch arrangement schemes that are used in Indonesia. This study is conducted with a qualitative approach, with data collection through library and field study. The field study is conducted through in depth interviews with some key informants that represent practitioners, academics, and tax authorities in Indonesia. The results of this study show that the practice of tax avoidance using hybrid mismatch arrangements in Indonesia generally used debt equity hybrid financial instrument by involving Indonesian corporations as the payer. Moreover, imported mismatch and hybrid transfer schemes are also used in Indonesia. Substitute payment and payment made to reverse hybrid schemes have not been found, nonetheless these schemes are likely to be used in Indonesia under current regulations and taxation system. Meanwhile, the obstacles if Indonesia adopts BEPS Action Plan 2 recommendations are complexity in formulating and implementing recommended rules, implementation of the rules depends on the Exchange of Information EOI , higher administrative and compliance costs, potential loss of investment attractiveness, and the scope of structured arrangements that have not existed before."

"Dalam tesis ini, penulis melakukan analisis penggunaan instrument keuangan dan transaksi hybrid sebagai bagian dari strategi pembiayaan lintas negara dan perlakuan perpajakan yang mempengaruhinya. Dengan semakin meningkatnya globalisasi arus modal perkembangan produk-produk keuangan dan pilihan lokasi sebagai sumber pembiayaan, perusahaan dapat melakukan serangkaian transaksi dan penerbitan instrument hybrid lintas negara yang menimbulkan perlakuan perpajakan yang berbeda antar negara tetkait karakter, saat dan sumber penghasilan yang pada akhimya memunculkan timbulnya pengenaan pajak berganda dan tidak adanya pemajakan di kedua negara. Kondisi tersebut juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan cross-border tax arbitrage sebagai bentuk perencanaan pajak intenasional untuk memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan antara negara. Kami menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya General Anti Avoidance Rules (GAAR) dan fukus puda Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) di Indonesia, Wajib Pajak dapat menyusun struktur instrumen keuangan dan transaksi hybrid dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa ataupun tidak untuk tujuan semata-mata meminimalkan pembayaran pajak di lndonesia. Thin capitalization rule dan Controlled Foreign Corporation Rule tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan terlcait dengan fleksibilitas transaksi dan instrumen keuangan hybrid. Akhirnya, kami menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mernmusbn definisi hutang dan ekuitas untuk tujuan pajak dan menerapkan GAAR baik secam eksplisit dalam rumusan undang-undang perpajakan domestik maupun dikembangkan olen pengadilan pajak dengan pendekatan perposlve interpretation dan tidak hanya mendasarkan pada SAAR untuk mencegah abusive tax planning.......In this study, we analyze the use of hybrid financial instrument and hybrid transaction as part of cross border financing strategy and the taxation treatment which influences on such instruments or transactions. With regard to the increasing globalization the capitaJ flow. the development or financing products and the choice of location as the financing center, companies can conduct series of transaction and issue financial instruments that pose different tax treatment among countries due to the type or character, time and source of income. The differences can create double taxation and double non taxation fur hybrid cross border financing and transaction. Such conditions also enable the tax payers to have opportunity in conducting cross-border tax arbitrage as international tax planning to take the advantage of differences in income tax rules between countries. We conclude that the absence of General Anti Avoidance Rules (GAAR) and focus on Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) in Indonesia, taxpayers can structure their transactions whether with related parties or not solely to minimize tax liability through hybrid cross border financing. Thin capitalization rule and Controlled Foreign Corporation Rule may not achieve their intended objectives due to flexibility of hybrid financial instrument and hybrid transactions. To counter tax planning that leads to unacceptable loss of tax revenue or abusive tax planning through cross border hybrid financing, we propose to Government of Indonesia to develop the debt and equity provision and to implement GAAR whether in statutory rule under Income Tax Acts or Tax Court to implement Judicial Anti Avoidance Doctrine with purposive interpretation and not only rely on SAAR to prevent the abusive tax planning."