Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sengketa Pajak yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini terkait dengan sengketa pajak atas dividen terselubung dalam koreksi DPP PPh Pasal 26. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi pembelian mesin kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (pemegang saham) sehingga pemeriksa mengkoreksi bahwa atas transaksi tersebut terdapat pemberian dividen terselubung karena transaksi tidak wajar dan lazim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian koreksi dividen terselubung terhadap konsep dan regulasi yang ada, serta menganalisis kepastian hukum atas dividen terselubung tersebut. Hasil penelitian didapatkan bahwa secara konseptual koreksi atas dividen terselubung tidak sesuai. Hal tersebut terjadi karena memang tidak dapat dibuktikan kebenaran atas dividen terselubung itu sendiri dimana nilainya tidak terbukti tidak wajar dan lazim dalam putusan pengadilan. Penggunaan dasar hukum yang digunakan sudah sesuai, dimana regulasi undang-undang perpajakn di Indonesia mengatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh dan Pasal 18 ayat 3 UU PPh . Selain itu, dividen terselubung tersebut belum memenuhi asas kepastian hukum dikarenakan secara materi/objek dividen terselubung tidak diatur secara jelas dalam regulasi dan pendefinisian dividen terselubung yang masih terlalu luas sehingga menimbulkan banyak interpretasi. ......The tax dispute that is used as a case study in this research is related to a tax dispute over disguised dividend in the correction of DPP PPh Article 26. The transaction is a machine purchase transaction to a party who has a special relationship (shareholders) so that the examiner corrects that in this transaction there is a dividend payment. disguised because transactions are not fair and common. This study aims to analyze the suitability of the disguised dividend correction to existing concepts and regulations, as well as to analyze the legal certainty of the disguised dividend The results showed that conceptually the correction of disguised dividends was not appropriate. This happened because it was not possible to prove the truth about the hidden dividend itself, where the value was not proven to be unreasonable and common in court decisions. The use of the legal basis used is appropriate, where the regulation of the tax law in Indonesia regulates Article 4 paragraph 1 letter (g) of the Income Tax Law and Article 18 paragraph 3 of the Income Tax Law. Besides that, the disguised dividend do not meet the principle of legal certainty because the material/object of hidden dividends is not clearly regulated in the regulations and the definition of disguised dividends is still too broad, giving rise to many interpretations.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada analisis sengketa transfer pricing yang dialami oleh PT. ABX pada Tahun Pajak 2016. Sengketa transfer pricing yang dialami oleh PT. ABX adalah tidak diakuinya penyesuaian yang dilakukan PT. ABX oleh Pemeriksa Pajak (DJP) dalam hal meningkatkan tingkat kesebandingan dengan Perusahaan Pembanding pada analisis transfer pricing. Hal tersebut biasa disebut dengan Comparability Adjustments. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap comparability adjustments yang dilakukan oleh PT. ABX, interpretasi DJP terhadap penyesuaian atas perbedaan kondisi yang sebanding yang dilakukan oleh PT ABX serta mengetahui pembuktian atas analisis Comparability Adjustments PT. ABX dan interpretasi DJP.

---

This study focuses on the transfer pricing disputes analysis of PT. ABX in Fiscal Year 2016. The transfer pricing dispute of PT. ABX is on adjustments made by PT. ABX that is not recognized by the Tax Examiner (DGT) in terms of increasing the level of comparability with the Comparable Company in the transfer pricing analysis. Therefore, the purpose of this study is to find out how the analysis of comparability adjustments conducted by PT. ABX, DGT's interpretation of adjustments for comparable condition differences carried out by PT. ABX and proof of PT ABXs Comparability Adjustments analysis and DGT interpretation.

Abstrak :
Biaya penyelenggaraan pensiun diduga merupakan objek pajak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penyebab timbulnya sengketa pajak terkait biaya penyelenggaraan pensiun dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Taspen (Persero) Tahun Pajak 2012. Penelitian ini merupakan Penelitian Doktrinal dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mengenai sengketa pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola hasil investasi akumulasi iuran pensiun yang menjadi biaya penyelenggaraan pensiun, Taspen berpedoman kepada peraturan yang berlaku dimana Taspen melakukan investasi menjadi beberapa bentuk yakni deposito, saham, obligasi, penyertaan langsung, reksa dana, investasi infrastruktur, dan medium term notes. Berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut terkait pengenaan pajak atas hasil investasi pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun tersebut tidak dikenakan pajak karena dana tersebut digunakan sebagai modal awal lembaga pengelola dana pensiun dalam menyelenggarakan pembayaran pensiun dengan tidak membebani APBN (fully funded. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun, Majelis Hakim pada tingkat Banding dan Peninjauan kembali mempertimbangkan kronologis perkara, seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berupa historis regulasi terkait penyelenggaraan pensiun, dan sikap dari Kementrian Keuangan yang memberikan batasan penentuan objek pajak selama terdapat “nilai ekonomis” atas penggantian biaya penyelenggaraan pensiun yang diperoleh PT Taspen (Persero). Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya membuat regulasi terkait perlakuan pajak terhadap hasil investasi biaya penyelenggaraan pensiun secara terinci dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat dasar aturan dalam menerapkan perlakuan pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun. ......Pension operating cost is allegedly a tax object. This study aims to identify and analyze the causes of tax dispute related to pension operating costs in the calculation of PT Taspen (Persero) Corporate Income Tax for Tax Year 2012. This research is Doctrinal Research with a qualitative approach to gain an understanding of tax disputes pension operating costs. The results showed that in managing investment results accumulated pension contributions which become pension costs, Taspen is guided by applicable regulations where Taspen invests into several forms, namely deposits, stocks, bonds, direct participation, mutual funds, infrastructure investment, and medium term notes. Based on the regulation of the minister of finance related to the imposition of taxes on investment results, the management of the accumulated pension contribution fund is not taxed because the funds are used as the initial capital of pension fund management institutions in organizing pension payments without burdening the state budget (fully funded). The judge's consideration in deciding tax disputes against pension operating costs, the Panel of Judges at the Appeal and Review level considers the chronology of the case, all evidence submitted by the parties in the form of historical regulations related to pension administration, and the attitude of the Ministry of Finance which provides limits on determining tax objects as long as there is "economic value" for reimbursement of pension costs obtained PT Taspen (Persero). The suggestion that can be given is to make regulations related to tax treatment of investment results for pension implementation costs in detail in the form of laws and regulations, so there is a regulatory basis in applying tax treatment to pension operating costs.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan penyebab utama sengketa pengakuan biaya dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan batubara. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk menghindari terjadinya sengketa yang sama di masa yang akan datang. Penelitian ini berfokus kepada perusahaan batubara yang telah menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan pemerintah Indonesia. PKP2B adalah satu-satunya mekanisme agar perusahaan mendapatkan ijin melakukan pertambangan batubara di wilayah Indonesia. Sengketa perusahaan PKP2B dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berlangsung bertahun-tahun. Penelitian ini menggunakan The Theory of Legal Interpretation dan Konsep Interpretasi Hukum dalam menganalisis masalah sengketa dan menawarkan solusi atas masalah tersebut. Berdasarkan wawancara dan analisis dokumen, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama sengketa biaya adalah perbedaan interpretasi atas Undang-Undang PPh dan klausul perpajakan dalam dokumen PKP2B. Berdasarkan Konsep Interpretasi Hukum, untuk memahami peraturan dengan jelas dan menghindari sengketa, perusahan batubara dan DJP perlu melihat Undang-Undang PPh dan kontrak PKP2B secara sistematikal dan historikal. Penelitian ini juga merekomendasikan perusahaan batubara untuk patuh terhadap peraturan administrasi perpajakan dan mengajukan surat penegasan ke DJP jika masih terdapat klausul perpajakan yang tidak jelas. ......This study aims to identify the types and the main causes of disputes in the expense recognition for Indonesia coal mining companies. This study provide recommendation on how to avoid the same disputes in the future as well. We focus on coal mining companies which had Coal Contract of Work (CCOW/PKP2B) with the government of Indonesia. CCOW is the only way for a company to get coal mining permits in Indonesia. This study uses The Theory of Legal Interpretation and The Law Interpretation Concept in analyzing the problems and offering solutions. Based on interviews and analysis of legal documents, our result shows that the main cause of the expenses dispute problem is a different interpretation of Income Tax Law and tax clause in CCOW. Referring to the law interpretation concept, to clearly understand the rules and prevent disputes, coal mining companies and DGT need to see the tax law and CCOW systematically and historically. This study also recommends that coal mining companies can avoid expense recognition disputes by complying with the tax administration guidance and ask for a private ruling if there are questionable clauses.

Abstrak :
Risiko pemeriksaan atas transfer pricing masih menjadi salah satu isu yang menjadi kekhawatiran di kalangan eksekutif perpajakan dan keuangan masuk ke dalam posisi teratas dalam survei Ernest & Young tahun 2023. Selain itu, isu ini masih menjadi pembahasan antara OECD dan negara yang tergabung dalam G20 Inclusive Framework on BEPS yang mana mereka mulai mengembangkan pendekatan Pillar One & Pillar Two untuk salah satunya untuk mengatasi sengketa pajak transfer pricing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik wajib pajak sebagai indikator penting untuk menentukan pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, penelitian ini menganalisis penyebab sengketa pajak pada seluruh jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing sehingga memperoleh hasil analisis yang lebih luas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing memiliki karakteristik wajib pajak dengan kondisi industri dan kondisi transaksi afiliasi yang berbeda-beda. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi memiliki penyebab sengketa pajak transfer pricing berbeda tergantung pada indikator-indikator prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang paling dominan menimbulkan sengketa pajak. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan informasi bagi pemeriksa pajak untuk melakukan evaluasi atas proses pemeriksaan ketika dalam menentukan koreksi sengketa pajak transfer pricing, serta mendorong wajib pajak untuk membuat dokumentasi transfer pricing yang benar, jelas, dan komprehensif. ......The risk of transfer pricing’s audit is still the main issues and concerns among and finance executives according to the 2023 survey by Ernest & Young. Furthermore, this issue is still hot topic for discussion between the OECD and the members of the G20 that join in Inclusive Framework on BEPS (IF). One of the topics of discussion is related to dispute resolution with the Pillar One & Pillar Two approach developed by OECD to resolve transfer pricing tax disputes. Therefore, this study aims to analysis the characteristics of taxpayers as important indicator in the application of arm’s length principle. Furthermore, this study aims to analyzes the causes of tax disputes according to all types of affiliate transactions that experience transfer pricing tax disputes to obtain extensive analysis. The results of this study show that each type of affiliates transactions that experiences a transfer pricing tax dispute have the different characteristics of taxpayers with different industry conditions and affiliate transactions. The results of this study also show that each type of affiliates transaction has different causes of tax disputes according to the indicators of arm’s length principles. Hereinafter, this study should be become an information reference for tax auditors to evaluate the audit process when determining corrections to transfer pricing tax disputes, as well as encourage taxpayers to prepare correctly, clear, and comprehensive transfer pricing documentation.

Abstrak :
Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh fiskus pada dasarnya merupakan produk dari pejabat tata usaha negara.  Apabila wajib pajak tidak setuju atas SKP tersebut, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diajukan upaya hukum. Untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana alur penyelesaian sengketa pajak yang berlaku selama ini, yaitu mengenai proses keberatan dan banding, serta kedudukan dari pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Eksistensi pengadilan pajak di Indonesia sebagai salah satu lembaga pengadilan yang bersifat khusus diharapkan dapat berperan secara independen dalam penyelesaian sengketa perpajakan bagi pencari keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan tipe deskriptif-analitik. Hasil dari penelitian ini mendapatkan simpulan bahwa alur penyelesaian sengketa dalam sistem perpajakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tidak terdapat upaya hukum kasasi sebagaimana pada peradilan umum lainnya, namun dikenal dengan Peninjauan Kembali yang diajukan pada Mahkamah Agung.

---

Tax Assessment Letter (SKP) issued by the tax authorities is basically a product of the state administration official. If the taxpayer does not agree to the SKP, according to the statutory regulations, legal remedies can be submitted. To analyze and find out the extent of the tax dispute settlement path that applies so far, namely regarding the objection and appeal process, as well as the position of the tax court in the justice system in Indonesia. The existence of a tax court in Indonesia as one of the specialized judicial institutions is expected to play an independent role in the resolution of tax disputes for justice seekers. The method used in this study uses a juridical-normative approach with descriptive-analytic type. The results of this study conclude that the flow of dispute resolution in the taxation system in Indonesia has been regulated in Act Number 14 of 2002 concerning Tax Courts and Act Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures. There is no appeal against cassation as in other general courts, but it is known as a Review submitted to the Supreme Court.

Abstrak :
Laporan Magang ini berfokus terhadap kasus sengketa pajak yang ditampilkan di judul laporan yang dihadapi PT.ABC mengenai koreksi DJP Direktorat Jenderal Pajak terhadap jumlah pajak masukan yang diperhitungkan oleh PT.ABC di tahun 2013. Kasus ini telah dibawa ke Pengadilan Pajak dan hingga sekarang, belum mendapatkan hasil keputusan atau resolusi. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk menganalisa alasan-alasan dibelakang koreksi penghitungan pajak masukan oleh DJP dan mengusulkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi untuk penyelesaiannnya. ...... This Internship Report centers on the titular tax dispute case faced by PT. ABC concerning the DGT rsquo s Directorate General of Taxation correction of the amount of Input VAT it recorded in Year 2013. The case has been brought to the Tax Court and as of now, no resolutions have been achieved. The prime objective of this report will be to analyze the reason s behind the corrections and suggest an appropriate recommendation for how the case should be resolved.

Abstrak :
Peraturan Perpajakan sangat banyak, kompleks dan ambigu. Pemahaman petugas administrasi pajak dan Wajib Pajak sering berbeda, dalam arti perkatanya, pengaplikasiannya dan bukti transaksi yang dibutuhkan. Perbedaan pemahaman tersebut menimbulkan sengketa perpajakan. Pada akhirnya menimbulkan biaya yang tidak sedikit, dari sisi Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak. Penelitian ini mengenai penegasan peraturan perpajakan dimuka advance tax ruling sebagai alternatif pencegahan sengketa yang diharapkan dapat meringankan biaya kepatuhan pajak dan meningkatkan kepastian hukum. Saat ini penegasan peraturan telah ada, namun tidak mengikat. Belanda menggunakan Surat Perjanjian antara otoritas pajaknya dengan Tax Payer. Keunggulannya adalah mengikat kedua pihak dan juga pengadilan. ...... Tax regulation are abundant, complex and multi interpretations. Tax Officials and Taxpayers sometimes interpret the regulations differently, concerning the precise meaning of statutory language, the application of the law to specific factual situation, and the type of evidence sufficient to establish necessary fact. These conditions are likely create tax disputes. It is costly, on both side, Directorate General of Taxes and also Taxpayers. The study aims Advance Tax Ruling ATR to avoid tax disputes that hopely reduce cost of compliance and also created more certainty. Today, ATR exist but not binding. The Netherland has used contractual letter between Tax Official and Taxpayer. The advantages are binding not only to the parties but also the court.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik trademark berdasarkan standar internasional dan ketentuan dalam negeri. Selain itu penelitian juga mengevaluasi apakah perusahaan distributor seharusnya membayar royalti atas trademark dan melakukan evaluasi atas putusan sengketa pajak PT. X. Analisis dilakukan terhadap kriteria dan identifikasi trademark, penentuan karakteristik usaha Wajib Pajak serta evaluasi secara keseluruhan mengenai kasus sengketa pajak atas trademark yang terjadi antara PT X dengan fiskus. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis dokumentasi dan wawancara dengan pihak regulator di Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Seksi Keberatan dan Banding, Pemeriksa Pajak serta Konsultan Pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan trademark dapat dibuktikan berdasarkan regulasi domestik dan internasional, pihak yang berhak untuk mendapatkan remunerasi harus sesuai dengan kontribusi pembentukan trademark, karakterisasi usaha sudah tidak relevan dalam menentukan pembebanan royalti, serta pembebanan royalti seharusnya dilakukan dengan analisis fungsional dengan membandingkan perjanjian kontraktual dengan kondisi aktual ......This study aims to evaluate the characteristics of trademarks based on international standards and domestic regulations. In addition, the study also considers whether the distributor company should pay royalties on trademarks. This study also assesses the tax dispute decision of PT X. Analysis was conducted on the criteria and identification of brands, determination of the characteristics of the taxpayer's business, and evaluation of the case of tax disputes over trademarks between PT X and the tax authorities. The method in this study uses a qualitative approach by analyzing documentation and interviews with regulators at the Directorate General of Taxes, Head of Objections and Appeals Section, Tax Auditors, and Tax Consultants. The results show that the existence of a trademark can be proven based on domestic and international regulations,, the party entitled to remuneration must be by the contribution of the trademark formation, and business characterization is no longer relevant in determining the imposition of royalties. Another result is the royalty charge must resolve through a functional analysis by comparing the contractual agreement with the actual conditions.

Abstrak :
Advance Pricing Agreement (APA) merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa Transfer Pricing dengan bentuk perjanjian yang mengatur ketentuan harga wajar sesuai dengan Arm's Length Principles untuk transaksi pada tahun yang disepakati. Adapun alternatif lain yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa Transfer Pricing yaitu dengan Mutual Agreement Procedure (MAP) atau penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang KUP Pajak seperti upaya keberatan dan banding (dispute settlement). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan APA sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa Transfer Pricing berdasarkan analisis biaya dan manfaat dengan menggunakan studi kasus pada PT X. PT X merupakan anak perusahaan dari induk perusahaannya yang berada di Jepang. PT X dalam prakteknya menjalankan fungsi pabrikasi atau sebagai contract manufacturer. Berdasarkan skema bisnis yang dijalankan ini, maka permasalahan Transfer Pricing menjadi suatu permasalahan yang selalu dihadapi PT X pada setiap pemerikaan pajak. Analisis biaya dan manfaat dilakukan dengan membandingkan komponen biaya dan manfaat dalam bentuk berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible) dari setiap alternatif. Rekomendasi penelitian ini adalah menjelaskan mengapa APA merupakan alternatif yang terbaik bagi PT X diantara alternatif lainnya dalam menghadapi sengketa Transfer Pricing ......Advance Pricing Agreement (APA) is an alternative for Transfer Pricing disputes through an agreement that regulates fair price provisions in accordance with the Arm's Length Principles for transactions in the agreed year. Other alternatives can be reached by taxpayers in the settlement of Transfer Pricing disputes, such as the Mutual Agreement Procedure (MAP) or dispute settlement in accordance with the KUP Tax Law such as objection and appeal. This study aims to analyze the use of APA as an alternative to transfer pricing dispute based on cost and benefit analysis using a case study at PT X. PT X is a subsidiary of its parent company in Japan. In practice, PT X performs the function a contract manufacturer. Based on this business scheme, the Transfer Pricing problem is a problem that is always found in every tax examination. The cost and benefit analysis is conducted by comparing the components of costs and benefits in tangible and intangible forms of each alternative. The recommendation of this research is to explain why APA is the best alternative for PT X among other alternatives in dealing with Transfer Pricing disputes