Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tax Holiday merupakan salah satu fasilitas insentif pengurang Pajak Penghasilan Badan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia sekaligus mendorong adanya aliran Foreign Direct Investment ke negara ini. Aturan pelaksana terkait dengan pemberian insentif telah diatur pertama kali pada tahun 2011 melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.011/2011 yang kemudian beberapa kali diubah terakhir melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.010/2020. Perubahan peraturan yang terkahir kali diubah tentunya disebabkan karena Pemerintah Indonesia menginginkan adanya penyesuaian dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sejak kuartal kedua tahun 2020 hingga saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Tax Holiday pada masa pandemi yang diukut dengan realisasi investasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Efisiensi yang dikur dari belanja perpajakan pada masa pandemi untuk jenis insentif ini lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kecukupan implementasi insentif ini dilihat dari adanya revisi peraturan yang menedepankan paradigm simplicity and certainty dan trust and verify. Perataan terkait pemberian insentif Tax Holiday dapat dilihat dari adanya skema pengajuan insentif untuk jenis-jenis industri yang diatur dalam regulasi terkait. Responsivitas dalam pemberian insentif Tax Holiday dilihat dari pertimbangan yang dibuat oleh investor dalam menentukan tempat untuk berinvestasi serta koordinasi yang dilakukan antar lembaga. Sedangkan ketepatan pemberian insentif ini masih memliki hambatan dan kendala terutama terkait dengan kepastian hukum. ......Tax Holiday is one of the corporate income tax reduction incentives provided by the government to attract investors to invest in Indonesia as well as to encourage the flow of Foreign Direct Investment to this country. Implementing rules related to the provision of incentives have been regulated for the first time in 2011 through the issuance of PMK Number 130/PMK.011/2011 which was later amended several times, most recently through the issuance of PMK Number 130/PMK.010/2020. The changes to the regulations that were last amended are of course because the Indonesian government wants an adjustment to the Covid-19 pandemic situation that has been going on since the second quarter of 2020 until now. This research was conducted with a post-positivist approach with a descriptive research type and using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of Tax Holiday during the pandemic as measured by investment realization is much smaller than in the period before the pandemic. The measured efficiency of tax spending during the pandemic for this type of incentive is lower than in previous years. The adequacy of the implementation of this incentive can be seen from the revision of regulations that emphasize simplicity and certainty and trust and verify paradigms. Equalization related to the provision of Tax Holiday incentives can be seen in the existence of a scheme for submitting incentives for types of industries regulated in the relevant regulations. Responsiveness in providing Tax Holiday incentives is seen from the considerations made by investors in determining where to invest and the coordination between institutions. Meanwhile, the accuracy of the provision of these incentives still has obstacles, especially those related to legal certainty.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan insentif fiskal terhadap aliran foreign direct investment FDI pada sektor industri di Indonesia. Insentif fiskal yang diteliti dalam penelitian ini antara lain insentif pembebasan bea masuk impor, tax allowance dan tax holiday. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang menjadi stakeholders kebijakan insentif fiskal pada sektor industri di Indonesia. Kedua, pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengestimasi dampak kebijakan insentif fiskal dan variabel kontrol lainnya terhadap aliran FDI pada sektor industri di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui 1 insentif pembebasan bea masuk impor memiliki dampak yang positif terhadap aliran FDI, 2 insentif tax allowance tidak memiliki dampak terhadap aliran FDI, namun perluasan cakupan bidang industri penerima insentif tax allowance memiliki pengaruh yang positif terhadap aliran FDI, serta 3 insentif tax holiday tidak memiliki dampak bagi peningkatan aliran FDI, dimana insentif ini belum pernah diterbitkan selama periode pengamatan.

---

ABSTRACT
This study analyzes the impact of fiscal incentive policy on foreign direct investment FDI flow in industrial sector of Indonesia. Fiscal incentives that examined in this study include exemption incentives import duties, tax allowance and tax holiday. In conducting the analysis, the researchers used two approaches. First, a qualitative approach is conducted by interviewing informants who are stakeholders of fiscal incentive policies in the industrial sector of Indonesia. Second, a quantitative approach with regression analysis to estimate the impact of fiscal incentive policies and other control variables on FDI flows in the industrial sector of Indonesia. This study finds 1 the incentive for import duty exemption has a positive effect 2 tax allowance incentives have no impact on FDI flows, but the expansion of the coverage area of the recipient industries of tax allowance incentives has a positive effect on FDI flows, and 3 tax holiday incentives have no impact on increasing FDI flows, where these incentives have not been published during the observation period.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday di Indonesia dan melihat bagaimana dampaknya terhadap kegiatan penanaman modal terutama setelah Pemerintah melakukan relaksasi terkait kedua kebijakan tersebut, serta mengetahui perbandingan kedua kebijakan tersebut di Indonesia dengan ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Pemerintah telah melakukan relaksasi, peminat kedua insentif tersebut masih relatif sedikit. Banyak investor yang tetap menanamkan modalnya di Indonesia meskipun tidak memanfaatkan insentif karena mereka mempertimbangkan faktor lain selain insentif pajak. Namun, insentif ini tetap diberlakukan karena Indonesia masih memiliki kekurangan terutama di bidang infrastruktur. Insentif pajak dalam hal ini menjadi kompensasi atas kekurangan yang ada. Penerapan insentif ini di ASEAN berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan kebutuhan masing-masing negara. Untuk tax holiday, negara yang paling memberikan kemudahan adalah Singapura. Sedangkan untuk tax allowance, negara yang paling menguntungkan adalah Vietnam. Untuk memperbaiki kebijakan insentif pajak di Indonesia, Indonesia dapat mencontoh negara-negara lain di ASEAN. ......This research aims to analyze the implementation of tax allowance and tax holiday in Indonesia and to see the implication of the tax incentives on investment activities, especially after the government relaxes the policy, also to understand the comparison between tax incentives in Indonesia and in ASEAN member countries. This research approach is descriptive qualitative. The result of this research concludes that although the government has relaxed the policy, the amount of investors who took those incentives is relatively small. There are many investors who still invested in Indonesia even though they did not get the incentives because they considered other factors besides tax incentives. But, tax incentives are still needed to compensate the lack of infrastructure. The implementation of tax incentives in ASEAN are different depends on the policies and the needs of each country. For tax holiday, the country which provides the most convenience policy in terms of tax holiday is Singapore. For tax allowance, the most profitable country in terms of paying taxes is Vietnam. Indonesia can take advantages from other countries in ASEAN and use them as an example to improve tax incentive policies.

Abstrak :
Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut.  ......Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique. The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. 

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi terhadap alasan pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap kebijakan tax holiday. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji biaya-biaya potensial yang timbul sebagai akibat dari diberikannya insentif dalam bentuk tax holiday. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menemukan alasan pemerintah merubah kebijakan tersebut adalah penyempurnaan legal dan tidak banyak yang memanfaatkan fasilitas ini. Selain itu, biaya-biaya yang timbul akibat dari kebijakan tax holiday berupa biaya langsung dan tidak langsung, dan dapat dikelompokan sesuai konsep biaya insentif yang disampaikan Zee, Stotsky dan Ley menjadi biaya penerimaan, biaya alokasi sumber-sumber, biaya penerapan dan kepatuhan, biaya yang berkaitan dengan korupsi dan transparensi.

---

ABSTRACT
This research is analyzing government rationales regarding policy changes in tax holiday regulation. Furthermore, this research also studies about potential costs of tax incentive that incurred as a consequence incentives giving in the form of tax holiday. This research uses qualitative approach and based on its purpose is categorized as descriptive research. Data collection techniques used are literatures study and depth interview. The result shows that government rationales changing the tax holiday policy are legal improvement and narrow use of the policy. Other than that, the costs arise as a result of giving tax holiday are direct and indirect cost. Based on Zee?s, Stotsky?s, and Ley?s concept regarding cost of incentive, those cost can be categorized to revenue cost, resource allocation cost, enforcement and compliance cost, and cost related with corruption and transparency.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas evaluasi proses penyusunan dokumen pengajuan tax holiday PT KIN oleh KAP BEL. PT KIN merupakan perusahaan produsen kokas yang akan berinvestasi jangka panjang di Indonesia dan berupaya memanfaatkan fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak dari pemerintah atas rencana investasinya. Pemerintah telah mengatur tata cara perolehan tax holiday tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130.010 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PMK 130). KAP BEL memberikan jasa penyusunan dokumen pengajuan tax holiday PT KIN agar memenuhi syarat pengajuan dan skor indikatif yang ditetapkan dalam PMK 130 sehingga PT KIN dapat memperoleh persetujuan pembebasan pajak. Tim KAP BEL telah melakukan sintesis dan validasi data dari PT KIN dalam menyusun dokumen berupa analisis kuantitatif dan kualitatif, serta perhitungan skor indikatif sesuai dengan PMK 130. Secara umum proses penyusunan dokumen pengajuan tax holiday PT KIN yang dilakukan oleh KAP BEL telah sesuai dengan regulasi PMK 130 dan Prosedur Operasional Standar (POS) KAP BEL. Namun demikian terdapat hambatan dalam perhitungan skor indikator untuk kriteria tentang penggunaan teknologi baru dan ramah lingkungan, serta ketidaklengkapan dalam visualisasi perhitungan net impacts. Oleh sebab itu, KAP BEL direkomendasikan untuk menyempurnakan proses validasi data dan visualiasi analisis kuantitatif. ......This internship report discusses the evaluation of the PT KIN tax holiday submission process by KAP BEL. PT KIN is a coke producing company that will invest long-term in Indonesia and seeks to take advantage of the tax holiday facility or tax exemption from the government for its investment plans. The government has regulated the procedure for obtaining the tax holiday in the Minister of Finance Regulation Number 130,010 of 2020 concerning Procedures for Providing Corporate Income Tax Reduction Facilities (PMK 130). KAP BEL provides services for compiling PT KIN's tax holiday submission documents in order to meet the submission requirements and indicative scores set out in PMK 130, therefore PT KIN can obtain tax exemption approval. KAP BEL team has synthesized and validated data from PT KIN in compiling documents in the form of quantitative and qualitative analysis, as well as calculating indicative scores in accordance with PMK 130. In general, the process of preparing PT KIN tax holiday submission documents carried out by KAP BEL is in accordance with PMK regulations 130 and Standard Operating Procedures (POS) KAP BEL. However, there are obstacles in calculating indicator scores for criteria regarding the use of new and environmentally friendly technologies, as well as incompleteness in visualizing the calculation of net impacts. Therefore, KAP BEL is recommended to improve the process of data validation and visualization of quantitative analysis.

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu kerumitan yang terjadi dalam prosedur pengajuan pemanfaatan fasilitas tax holiday oleh Wajib Pajak pemohon dan analisisnya jika dilihat dari asas ease of administration ( certainty, simplicity, dan efficiency). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan asas ease of administration dalam prosedur pengajuan fasilitas tax holiday oleh investor asing dan juga kendala yang dihadapi oleh investor asing saat dalam masa prosedur. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap informan terkait berdasarkan pedoman wawancara yang disusun, dan juga menggunakan data-data pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas certainty belum sepenuhnya diterapkan asas simplicity sudah sepenuhnya diterapkan, sedangkan asas efficiency belum sepenuhnya diterapkan. Wajib Pajak pemohon juga menghadapi beberapa kendala selama mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas tax holiday seperti tidak adanya kriteria pasti penentuan durasi pembebasan Pajak Penghasilan Badan, terlalu lamanya menunggu hasil keputusan dari komunikasi antara Presiden dengan Kementerian pengusul, dan terlalu lamanya proses verifikasi dokumen oleh Tim Verifikasi. ...... This issue of underthesis are the difficulties which happened during the procedure in proposing tax holiday facility by applicant and its analysis from ease of administration principle (certainty, simplicity, and efficiency). The purposes of this research are to analysis the implementation of ease of administration principle in the procedure of proposing tax holiday facility and the obstacle which are faced by company during procedure period. The research approach is quantitative to the type of desciptive research. The research was conducted by asking informants regarding several questions in survey benchmark and used additional data. The result showed that certainty principle is not fully fulfiled, simplicity principle is fully fulfiled, while efficiency principle is not fully fulfiled. The applicant also face several obstacle during the procedure period such as un certain criteria in determining corporate tax free duration and too long duration in waiting decision’s communication between President and related Ministry and also verification process from Verification Team.

Abstrak :
ABSTRAK
Tax holiday merupakan salah satu insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam menarik investor asing. Meskipun bukan merupakan faktor utama yang mendorong investasi, tax holiday masih menjadi pilihan utama. Namun hal ini memicu timbulnya isu harmful tax competition di suatu kawasan regional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implemetasi kebijakan di Indonesia dan Malaysia serta menganalisis potensi harmful tax practices di kedua negara bersangkutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan kedua negara memiliki potensi harmful tax practices meskipun tidak berpotensi pada tax evasion yang serius. Kedua negara tetap memiliki kedaulatan atas kebijakan pajak dengan melakukan koordinasi pajak bersama negara-negara satu kawasan regional.

 

---

ABSTRACT

Tax holiday is one of the tax incentives provided by the government in attracting foreign investors. Although it is not the main factor that drives investment, the tax holiday is still the main choice. However, this creates a harmful tax competition issue in a regional. The purpose of this study was to determine policy implementation in Indonesia and Malaysia and to analyze the harmful tax practices in the both countries concerned. The study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that both countries have the potential for harmful tax practices but have no potential for serious tax evasion. Both of countries still have sovereignty over tax policy by carrying out tax coordination with others countries in the same region.