Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang konsumsi dan kebijakan terkait minuman beralkohol di Indonesia masih minim. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi konsumsi alkohol dan penerimaan negara, khususnya cukai. Pertama, makalah ini membahas pengaruh dari pajak dan menemukan bahwa kenaikan cukai menyebabkan lebih banyak konsumsi alkohol. Implikasinya, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah tanpa khawatir terhadap penurunan konsumsi. Namun, pemerintah perlu mengumpulkan data penjualan alkohol yang lebih komprehensif untuk memahami elastisitas harga dan tingkat kelonggaran pajak. Selanjutnya, makalah ini membahas dampak dari perubahan kebijakan alkohol dan menunjukkan bahwa perubahan pajak memberikan pengurangan jangka pendek pada konsumsi alkohol; jadi, pemerintah dapat sering melakukan perubahan untuk mengurangi konsumsi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa larangan terhadap minuman beralkohol berdampak negatif terhadap konsumsi; namun, pengurangan tersebut hanya mempengaruhi alkohol yang recorded, yaitu alcohol yang dikenai pajak dan berada dalam kendali pemerintah.

---

Research on alcoholic beverage consumption and related policies in Indonesia is minimal. Therefore, this study examines how policies affect alcohol consumption and government revenue, specifically excise tax revenue. First, this paper discusses the effect of alcohol tax policies and finds that an increase in the excise tax leads to more alcohol consumption. The implication is that the government may increase tax rates without reducing consumption to increase government revenue. However, the government needs to collect more comprehensive alcohol sales data to understand price elasticity and the degree of tax pass-through. Subsequently, this paper discusses the effects of alcohol policy change and shows that tax changes lend short-term reductions on alcohol consumption; so, the government may perform frequent changes to reduce consumption. It also shows that a total ban negatively affects consumption; however, the reduction only affects the recorded alcohol supply, which is taxed and inside government control."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi kebijakan Pusat Logistik Berikat studi pada KPPBC TMP B Balikpapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pusat Logistik Berikat pada tiga PLB dibawah pelayanan dan pengawasan KPPBC TMP B Balikpapan telah berjalan dan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Pusat Logistik Berikat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal, disposisi dan komunikasi sehingga impikasi dari pelaksanaan kebijakan PLB di Balikpapan dapat menurunkan masa dwelling time dan menambah revenue negara. Dalam implementasi kebijakan Pusat Logistik Berikat juga berdampak dari sisi presfektif Supply Tax Policies dan Asas Ease of Administration.

---

ABSTRACTThis study is aimed to analyze implementation of Bonded Logistics Center Study at KPPBC TMP B Balikpapan. This research uses postpositivis approach with descriptive research type. The result of this research concludes that the implementation of Bonded Logistics Center policy on three Bonded Logistics Center under the service and supervision of KPPBC TMP B Balikpapan has been run and implemented. In the implementation of the policy of Bonded Logistics Center is influenced by several factors that are the standard and target of policy, resources, characteristic of implementing agent, external environment, disposition and communication so that implication from implementation of Bonded Logistics Center policy in Balikpapan can decrease dwelling time and increase state revenue. Implementation of Bonded Logistics Center Policy policy also impacts from the perspective of Supply Tax Policies and Ease of Administration Principles."

"Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai faktor dan kondisi yang mempengaruhi perhitungan cost of Capital dan untuk menghitung cost of Capital pada beberapa kegiatan FDI (foreign direct investment) dalam kondisi serta resiko FDI yang berbeda-beda yang telah dilakukan PT. XYZ Tbk. yang menjadi studi kasus. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh antara lain melalui wawancara dan diskusi dengan perusahaan, studi literatur, dan data sekunder dari beberapa institusi atau lembaga domestik dan internasional yang berkaitan. Studi ini menunjukkan bahwa political risk menjadi variabel yang signifikan yang mempengaruhi perhitungan cost of Capital sehingga disarankan bagi perusahaan agar menyesuaikan perhitungan tersebut dengan political risk premium.

---

The focus of the study is to provide and describe, in detail, the important factors and conditions that influence the cost of Capital calculations; and to calculate the cost of Capital of any FDI (foreign direct investment) in different conditions and risks of the FDI activities implemented by PT. XYZ Tbk. as a case study. This thesis is a descriptive study with quantitative and qualitative approach. The various data were collected by means of the deep interview and discussion, literary study, and secondary data that have come from domestic and international organizations and institutions. The result of the study shows that political risk is a significant variable in the cost of Capital calculations; therefore, there is a recommendation to adjust the calculations by adding the political risk premium."

"ABSTRAKDengan menggunakan data mikro yang disediakan oleh ORBIS, tesis ini mencoba mengukur tingkat efektivitas peraturan anti penghindaran pajak di ASEAN dalam mencegah pergeseran laba keluar negeri. Dengan menggunakan metode efek tetap data panel yang mencakup periode 2009-2018, thesis ini menemukan bahwa tingkat elastisitas atas outbound profit shifting terhadap perbedaan tarif pajak positif adalah 1,56%, dimana efek aturan penghindaran pajak dapat mencegah pergeseran profit sebesar 1,06%, yang menghasilkan dampak bersih pergeseran laba keluar negeri yang tidak bisa dicegah sebesar sebesar 0,5%.Selain itu, thesis ini juga menyimpulkan bahwa peraturan anti penghindaran pajak yang terlalu ketat akan menurunkan efektivitas peraturan anti penghindaran pajak.

---

ABSTRACTUsing ORBIS company micro-level data, this thesis discussed the effectiveness of anti- avoidance regulation in tackling outbound profit shifting in ASEAN. Using fixed effect panel data for the period from 2009-2018, the thesis found that the elasticity of outbound profit shifting to positive tax rate differential is roughly 1.56%, where anti-avoidance effect brings back profit by 1.06%, which resulted in net impact of 0.5% of outbound profit shifting. While negative tax rate differential brings inbound profit shifting by 0.75%. Also, this paper conclude too strict anti-avoidance regulation will result in the decreasing effect."

"Salah satu fungsi utama bank umum adalah sebagai intermediasi. Nasabah penyimpan memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan dana sedangkan debitur memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan dana pinjaman. Transaksi simpan-pinjam di perbankan (bank konvensional) termasuk transaksi yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai padahal kebijakan pengecualian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam sektor keuangan ini dapat menyebabkan distorsi dalam perekonomian. Beberapa metode pendekatan untuk mengenakan PPN pada sektor perbankan pernah dikemukakan, salah satunya adalah metode reverse charging yang dikemukakan Howell H. Zee.Tujuan penelitian adalah untuk meiakukan evaluasi atas kemungkinan diterapkannya teori 'reverse charging' dalam transaksi simpan-pinjam di perbankan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif yaitu melakukan penelitian alas transaksi simpan-pinjam yang dilakukan di bank konvensional. Dari beberapa literatur, ada beberapa hal yang mendasari dilakukannya exemption atau pengecualian atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada sektor jasa keuangan salah satunya adalah masalah kompleksitas administrasi. Untuk mengetahui ada tidaknya nilai tambah pada aktivitas simpan-pinjam di perbankan nasional, dilakukan pengkajian mengenai definisi 'Nilai Tambah' dalam transaksi simpan-pinjam di bank konvensional dikaitkan dengan Legal Character dari PPN.Metode pendekatan untuk pengenaan PPN pada transaksi simpan-pinjam dimulai dari dasar pemikiran penggunaan metode cash flow. Inti dari metode Cash Flow ini adalah memperlakukan anus kas yang terjadi pada transaksi keuangan sama seperti transaksi non-keuangang (arus kas masuk adalah penjualan, arus kas keluar adalah pembelian). Pemikiran dan usulan metode untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada sektor perbankan mengalami perkembangan. Dimulai dari metode Arus Kas , metode reverse Charging dan yang terakhir metode Modified Reverse Charging. Konsep metode reverse charging adalah mengalihkan tanggungjawab untuk memungut PPN dari nasabah penyimpan ke bank. Pada umumnya usulan metode pengenaan PPN masih mengkaitkan antara nasabah penyimpan dengan debitur padahal faktor tersebut yang menjadi penyebab kompleksitas administrasi pengenaan PPN.Besarnya prosentase PPN dari sektor perbankan (untuk transaksi simpan-pinjam) sama seperti prosentase PPN pada transaksi lainnya (saat ini 10%). Alas PPN 10% tersebut kemudian dibebankan kepada nasabah penyimpan dan debitur dengan porsi tertentu. Porsi yang dibebankan kepada debitur lebih besar dibandingkan porsi yang dibebankan ke nasabah penyimpan karena jasa yang diberikan bank kepada debitur lebih besar daripada yang diberikan kepada nasabah penyimpan.

---

Main function of a banking sector is an intermediary. The bank-funding customer will need bank to deposit their money while the debtor will borrow the money from the bank. Bank transactions is exemption from Value Added Tax (VAT) charging, whereas the exemption policy of VAT on this financial sector shall cause distortion in economic. Some approaches method to charge VAT on banking sector has ever been presented, one of the methods is ?reverse charging?, which presented by Howell H. Zee.

The aim of the thesis is to evaluate probability of implementing the theory of reverse charging in banking sector. Therefore the research method was conducted through Qualitative Descriptive Method and the object of the research are loan and saving transaction in commercial bank. From some literatures, there are several reason stipulated due to the exemption on VAT in Financing Service including banking sector. Value added in bank transaction was discussed many times. Is there any value added in banking sector? To answer the question we have to understand the meaning of terminology 'value added' and 'value added' in banking sector. Approaching method to charge VAT on banking sector especially on Loan and Saving activity is begun from the logical basic of using cash flow method.

The essence of 'cash flow' method is treating the flow of cash same as transaction in non-banking sector (cash in-flow treated as Sales and cash out-flow treated as purchases). Method and theory to charge VAT on banking sector has developed. Starting from cash flow method with Tax Calculation Account' (TCA). Using truncating then developed this TCA method. Zee (2005) proposed a new approach for charging VAT in banking sector using "Reverse Charging" Method before modified it by "Modified Reverse Charging" method.

The major idea of 'reverse charging is to shifting the obligation to collect the VAT from bank customer (funding customer) to the bank. Background of the idea was because there is many number of the bank-funding customer and a lot of them is a non tax- register. VAT rate from banking sector shall be same as the VAT rate in other industry (10%). And shall be charge to both side of bank customer (funding customer and debtor)."

"Berdasarkan PP No 41/2013, setiap penyerahan atau impor angkutan umum yang dikenakan PPnBM berhak memperoleh pembebasan, contohnya bus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi serta mengevaluasi implementasi pembebasan PPnBM melalui SKB atau pengembalian evaluasi implementasi dilakukan berdasarkan konsep prinsip kebijakan pajak yang baik menggunakan tiga kriteria yaitu certainty, simplicity, dan neutrality. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan skema pembebasan PPnBM melalui SKB dan PPnBM memiliki pengadministrasian yang berbeda. Peraturan pengadministrasian SKB atau pengembalian telah terpapar secara jelas. Berdasarkan peraturan tersebut, SKB lebih mudah dibandingkan dengan pengembalian. Sedangkan dilihat dari netralitasnya, SKB atau pengembalian bersifat diskriminatif.

---

According to PP No 41/2013, exemption can be given to every sharing and import over public transport that is subjected to Luxury Tax, such as bus. The implementation of exemption over public transport in the terms of bus with small capacity can be given through two schemes, which is exemption letter or restitution. This thesis will analyze the implementation and the evaluationof implementation luxurry tax exemption over bus with three criteria in Principle of Good Tax Policies which is certainty, simplicity, and neutrality. The type of this research is qualitative- descriptive by using in-dept interview and literature study as data collection techniques.

The results showed that the implementation of exemption through exemption letter or restitution have different administration. The law describing exemption letter or restitution is clearly stated. Based on that law, exemption letter is easier to administer than restitution. Lastly, based on neutrality, both exemption letter or restitution are discriminatory."