Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pajak menggunakan withholding system sebagai salah satu cara yang efektif untuk memungut pajak, sebab system ini memastikan realisasi penerimaan pajak lebih. Withholding system juga dapat meminimalisir kebocoran pajak yang dilakukan melalui praktek tax avoidance dan tax evasion. Tetapi sistem ini memberikan beban yang cukup berat bagi Wajib Pajak yang dipotong dan pihak pemotong pajak karena mengganggu likuiditasnya dan menimbulkan beban administrasi. Langkah Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ./2007 Tanggal 9 April 2007 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang merupakan perubahan dari PER-178/PJ/2007 dan KEP-170/PJ./2002 yang menurunkan beberapa tarif efektif pemotongan PPh Pasal 23 yang merupakan salah satu jenis withholding tax merupakan jawaban Direktorat Jenderal Pajak atas berbagai kritik yang diterima berkaitan dengan tingginya tarif dan jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini pertama, bagaimana implementasi penurunan pemotongan tarif PPh Pasal 23 khususnya atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak yang mempunyai usaha dibidang tersebut di KPP PMA Lima? Kedua, faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan kebijakan pemerintah menurunkan tarif PPh Pasal 23 khususnya atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi Ketiga, Apakah besaran penurunan tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi sudah tepat untuk memacu perkembangan usaha Wajib Pajak Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang, pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetorkan dan melaporkannya kepada fiskus. Sistem withholding tax ini dirancang untuk menghasilkan penerimaan pajak dengan jumlah yang besar secara lebih efisien dan tidak memerlukan biaya yang besar, sangat efektif untuk memungut pajak penghasilan. Kelemahan dari pemotongan pajak ini dapat menimbulkan kesulitan yang cukup besar pada Wajib Pajak tertentu sebagai akibat dari kelebihan potong serta munculnya biaya administrasi untuk memotong pajak bagi pihak yang membayarkan penghasilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisa penelitian didasarkan pada data kinerja keuangan dan laporan SPT Tahunan PPh Badan Wajib Pajak sampel serta hasil wawancara mendalam dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima, konsultan pajak dan pakar masalah withholding tax serta Account Representative yang mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.Hasil penelitian terhadap data kinerja keuangan Wajib Pajak sampel menunjukkan bahwa semua Wajib Pajak sampel mengalami peningkatan kinerja keuangan setelah diterapkannya kebijakan penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Kenaikan kinerja keuangan Wajib Pajak karena peningkatan omzet penjualan dan efisiensi biaya operasional sehingga Wajib Pajak memperoleh laba yang jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Analisia terhadap hasil wawancara mendalam memberi gambaran bahwa faktor-faktor utama yang menentukan kenaikan omzet penjualan Wajib Pajak adalah adanya ekspansi usaha, dan meningkatnya order dan perolehan order baru. Penurunan tarif PPh Pasal 23 hanya faktor pendukung yang kontribusinya tidak signifikan. Wajib Pajak menyambut biasa saja penurunan tarif PPh Pasal 23 ini dan lebih mempertanyakan tentang kepastian hukum mengenai jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak. Dapat diberikan beberapa saran, pertama, sebelum menentukan tarif pemotongan pemerintah seharusnya Direktorat Jenderal Pajak mengadakan kajian terlebih dahulu untuk mengetahui berapa laba rata-rata per industri supaya didapatkan tarif yang tepat yang tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menyebabkan kelebihan potong dengan melibatkan semua pihak terkait. Kedua, perlu dilakukan penelitian secara kuantitatif dengan jumlah populasi dan sampel yang lebih besar untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak agar bisa diambil kesimpulan secara umum. Ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan turunnya prosentase biaya operasional Wajib Pajak. Keempat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana hubungan antara faktor kepercayaan Wajib Pajak kepada Account Representative dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangannya.

---

The Directorate General of Taxes (DGT) using withholding system as one of the effective ways to collect taxes because this system makes tax collected earlier. Although in the other side, this system gives taxpayer and withholder load administratively. Inappropriate tax rate can disturb taxpayer liquidity and company operational. Based on these condition, DGT released the regulation number : PER-70/PJ./2007 about other services and net income estimation that decreased some effective rate of withholding income tax article 23 (PPh Pasal 23). The research aim to analyze, first, how does the decreasing in income tax article 23 for technical, management and consultant services implementation and the effect to tax payer financial performance in Foreign Investment Five Tax Office (KPP PMA Lima). Second, what does the success factor that determine policy implementation. Third, how the effectiveness of decreasing rate can stimulate tax payer business growth? The theory which support research is withholding at source is method of collecting income tax whereby the party paying income to a taxpayer (e.g., an employer) is required to deduct the tax due from the taxpayer's paycheck. Countries that levy relatively successful income taxes collect most of the tax through withholding or 'third party' techniques that in effect charge a third party with the tasks of deducting the tax form some payment being made to the taxpayer and then remitting the proceeds to the government. Unfortunately this system can make difficulties to the taxpayer as effect of over withheld and arising administrative cost to withheld tax for the party that making payment. To answer the research aim, the researcher used the qualitative method. Research was analysis base on taxpayer financial performance data and corporate income tax return that reported to KPP PMA Lima. These data will be cross check with the result of interviews with head office of KPP PMA Lima, tax consultant and account representative who control taxpayer's obligations.The result of these research shows that taxpayer samples financial performance increase after decreasing in income tax article 23 implementation. But in fact, this condition more caused by increased in sales and operational cost efficiency, so that taxpayer made higher profit. From analyzing in depth interview describes that taxpayer sales increased determined factor was business expand, contract extension and obtain new contract. So, decreasing in income tax article 23 implementation was just supporting factor that didn't significance to taxpayer business growth. Although it didn't significance, but, too high rate and followed by inefficiency and didn't comply taxpayer can made over withheld that caused compliance cost by tax audit refund. The other significance factor that increased taxpayer financial performance was complying in financial report. In the other side, researcher found that taxpayer concern to law certainty about object of income withheld more than rate. Therefore researcher suggested, first, DGT should make research to know average profit per industry so can find appropriate rate that make taxpayer burden and over withheld. Second, quantitative research with bigger population and sample to take general conclusion is needed to know the impact of decreasing in tax rate to taxpayer financial performance. Third, the deepen research is needed to know the factors that caused decreasing in percentage of operational cost. Forth, further research is needed to know relationship between trust factor among fiscus and taxpayer with taxpayer complying in financial report."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk meneliti peran dari tarif tunggal PPh Badanterhadap investasi di Indonesia. Secara khusus, tesis ini bertujuan untukmengevaluasi apakah tarif tunggal PPh Badan dapat meningkatkan investasidengan menggunakan metode kajian pustaka lanjutan. Studi sebelumnyamengungkapkan bahwa tarif PPh Badan mempengaruhi investasi, sebagian besardari studi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tarif PPh Badan daninvestasi adalah negatif. Meskipun begitu, tarif PPh Badan bukan merupakan satusatunyafaktor yang mempengaruhi investasi. Oleh karena itu, pembuat kebijakanseharusnya juga mempertimbangkan faktor-faktor penting lain yang dapatmenarik investasi dalam dan luar negeri.

---

ABSTRACTThis thesis aims to investigate the role of a single corporate tax rate oninvestment in Indonesia. In particular, it aims to evaluate whether a singlecorporate income tax rate has improved or encouraged investment using extendedliterature review method. Previous studies revealed that corporate tax rate indeedinfluenced investment where the majority of these studies showed that it wasnegatively correlated. However, corporate tax rate was not the only factor thataffected investment; therefore, policy makers should also consider other factorswhich were also important to attract both domestic and foreign investment."

"Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana pengaruh audit/pemeriksaan pajak di masa sebelum Wajib Pajak Badan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar SPTLB terhadap Tax Aggressiveness dari Wajib Pajak Badan dimaksud. Pengukuran Tax Aggressiveness menggunakan Delta Effective Tax Rate DETR yang diperoleh dari data Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Wajib Pajak dari tahun 2011-2016. Dengan menggunakan metode multinomial logit regession, didapatkan hasil bahwa pengalaman audit/pemeriksaan pajak dan temuan audit lebih memilih tingkat DETR yang positif. ......This study aims to analyze the effect of previous tax audit on tax aggressiveness of a firm taxpayer who submit Overpayment Annual Tax Return SPTLB. The degree of Tax Aggressiveness itself uses Delta Effective Tax Rate DETR as a proxy, generated from Annual Tax Return data since 2011 to 2016. Using multinomial logit regession as a method, this study found that previous Tax Audit and tax audit findings made a firm prefer to choose a positive DETR."

"ABSTRAK Pemerintah mengeluarkan kebijakan presumptive tax yaitu PP 46 Tahun 2013 yang berlaku bagi sektor UMKM dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun, dengan ketentuan tarif pajak penghasilan sebesar 1 persen dari omset. Di sisi lain, sektor UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini mengestimasi apakah kebijakan PP46 Tahun 2013 di Indonesia berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja job creation pada perusahaan sektor kecil dan menengah dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah. Pengukuran Job Creation dan tarif efektif pajak penghasilan perusahaan menggunakan laporan SPT Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak DJP selama kurun waktu 7 tahun 2010 ndash; 2016 . Estimasi dampak dilakukan dengan metode Ordinary Least Square dengan memanfaatkan variabel dummy bagi perusahaan yang menggunakan tarif pajak PP46 serta interaksi antara variabel dummy kebijakan dan variabel tarif efektif pajak penghasilan perusahaan. Dari hasil estimasi ditunjukkan bahwa kebijakan PP 46 memiliki dampak positif signifikan pada penciptaan lapangan kerja pada perusahaan berskala kecil dan menengah.

---

---

ABSTRACT

The government of Indonesia issues presumptive tax policy by PP 46 Year 2013 for Small and Medium Enterprises SME sector whose turnover is not more than 4,8 Billions Rupiah per year. The rule that policy is 1 percent of income tax rate on annual turnover, not on net income. This policy can be incentive or dicinentive for SME sector. On the other hand, most employment Indonesia is in micro small and medium sized enterprises. This study aims to examine the effect of implementation of PP46 Year 2013on the job creation in small and medium firm whose annual turnover is not more than 4.8 Billion Rupiahs. This study use Ordinary Least Square OLS method by utilizing dummy variable for company using PP46 tax rate and interaction between policy dummy variable and variable of effective rate of corporate income tax. From the estimation results it is shown that PP 46 policy has a significant positive impact on job creation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak efektif terhadap investasi pada perusahaan publik di Indonesia selama periode 2008-2020. Beban pajak yang semakin meningkat dapat menghalangi perusahaan untuk berkembang terutama dalam investasi aset tetap. Penelitian dilakukan dalam tingkat perusahaan dan dengan memperhitungkan keputusan investasi jangka panjang. Estimasi dilakukan terhadap data cross section 672 perusahaan dengan teknik ordiary least square. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tarif pajak efektif berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi aset tetap. Pengaruh negatif tarif pajak efektif terhadap investasi aset tetap lebih berdampak pada perusahaan sektor infrastruktur, property, dan real estat dan perusahaan penanaman modal asing. Estimasi juga menunjukaan bahwa umur perusahaan memperkuat hubungan tarif pajak efektif dengan investasi perusahaan. Dengan hasil estimasi tersebut diharapkan mampu memberikan pedoman dalam penerapan insentif perpajakan yang dapat mendorong investasi perusahaan publik.......This research aimed to find out the influence of the effective tax rate toward public company investment in Indonesia during 2008-2020. As tax burden increases, it can hinder public company expansion especially investment in fixed asset. The research was conducted using firm data level and considered the long-term investment concept. Meanwhile, the cross section of 672 companies and ordinary least square technique were used to get the estimation. The result of the estimation showed that the effective tax rate has significant negative influence toward fixed asset investment. It has more effect toward infrastructure, property, and real estate sectors and toward foreign-owned company. Moreover, the estimation also showed that company size is able to strengthen the relationship between effective tax rate and company investment. Based on the estimation result mentioned, it is expected to be able to provide guidance in implementation of incentive tax which can encourage public company investment."

"DPR akhirnya mensahkan RUU Perpajakan. UU No. 36 Tahun 2008 merupakan peubahan ke empat dari UU No. 7 tahun 1983, yang akan berlaku sejak Tahun Fiskal 2009. Salah satu perubahan yang paling penting ialah Pasal 17 ayat 1, yaitu Perubahan Tarif PPH Badan menjadi Tarif Tunggal sebesar 28 % terhadap Badan dan Badan Usaha Tetap. Banyak yang mendukung PPh Badan Tarif Tunggal ini yang akan membuat tarif PPh kita lebih kompetitif dalam menjaring investor. Pemerintah optimis bahwa Undang-Undang PPh yang baru akan meningkatkan daya saing karena Undang-Undang ini menawarkan banyak fasilitas untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi investasi. Perumusan masalah yang diangkat dalam penilitian ini adalah pertama, apa yang menjadi latar belakang perubahan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal, kedua,Apakah pengaruh tarif tunggal ini terhadap investasi, dan ketiga Apa pengaruh perubahan tarif ini terhadap investasi dan penerimaan negara dari sektor perpajakan.Untuk menjawab pertanyaan ini penelitian ini menggunakan data baik kualitatif maupun kuantitatif, data tersebut diambil dari hasil wawancara dan metode kepustakaan dengan beberapa buku yang berhubungan dengan topik. Cara dan Metode Pengumpulan data yang digunakan ialah Metode Kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif. Secara teoritis penerapan Tarif Flat ini memang akan mempengaruh besarnya penerimaan negara tetapi pada teori nya tarif ini juga akan meningkatkan penerimaan negara secara agregat pada masa yang akan datang. Secara umum dengan menurunkan tarif pajak pekerja akan mendapat insentif yang besar untuk bekerja, investor juga akan mendapatkan kesempatan besar juga untuk menginvestasikan modalnya dan produsen akan banyak meproduksi juga.Para ekonom menjelaskan bahwa dalam jangka pendek efek dari fasilitas ini memang kecil, tetapi untuk jangka waktu panjang akan berpengaruh. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah pertama latar belakang dari perubahan tarif ini adalah untuk membuat Indonesia bersaing dengan negaranegara tetangga dalam menarik investasi asing sehingga jumlah wajib pajak badan baik yang berstatus perusahaan penanaman modal asing atau bentuk usaha tetap dari unit usaha luar negeri terus meningkat. Kedua pengaruh penurunan tarif ini terhadap minat investasi ialah sangat kecil pengaruhnya karena pertimbangan seorang investor untuk melakukan sebuah investasi di Indonesia tidak hanya berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak hanya merupakan sebuah insentif bagi seorang investor karena semakin kecilnya pajak maka margin keuntungan yang diterimanya akan semakin besar.Tarif pajak yang kompetitif memang tetap akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya. Dan ketiga pengaruh investasi tersebut bagi penerimaan pajak ialah memang di prediksikan akan ada potential lost yang cukup signifikan, tetapi kebijakan penurunan tarif ini (tax cut) secara teoritis diproyeksikan dalam jangka panjang tidak akan menurunkan penerimaan negara secara aggregate, bahkan sebaliknya.Saran untuk mendukung perubahan tarif ini ialah sebaiknya penetapan tarif tunggal ini dapat memberikan insentif yang atraktif tetapi tarif ini belum ,apalagi jika melihat kondisi negara-negara regional yang cenderung telah menurunkan tarifnya. Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan insentif-insentif pajak lainnya bagi investor. Sebaiknya untuk pembedaan tarif di perhatikan lagipula apa kekurangannya dan apa akibatnya jika perbedaan tarifnya cukup signifikan Undang undang No. 36 tahun 2008 ini belum berlaku, akan diberlakukan per 1 Januari 2009, diharapkan tujuan pemerintah dalam pemberlakuan tarif ini tercapai, oleh karena itu kuncinya, yakni tarif pajak ditetapkan pada besaran yang comfortable bagi wajib pajak, efisiensi sistem perpajakan, dan law enforcement bagi aparat pajak. Ketiganya harus berjalan bersamaan.

---

The parliament finally approved the income tax bill proposed by the government. This law, Number 36 of 2008 regarding Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 on Income Tax, will come into force at the beginning of the 2009 fiscal year. One important amendment is Article 17 paragraph (1) which is concerning the Corporate Income Tax Rate. In this article introducing the enactment of a single rate (28%) on the income of corporate taxpayers and permanent establishments, which replaces the progressive rates that previously applied. Further, the single tax rate will be reduced from 28% to 25%, effective in fiscal year 2010. There has been a lot of support for an immediate income tax cut to 25 percent to make the country more competitive in netting investors. The government is optimistic that the new income tax law would improve competitiveness of Indonesian economy because the law offers numerous facilities to create a climate conducive to investment. The background problems presented in the research raising three brief question. The first question ,what is the background of amendment Tax Law No. 36 of 2008. The second,is the amendment of tax rate influence the invesment interest, and the third is the amendment of tax rate influences national revenue.To answer the questions, it is performed a set research by using the data published by Indonesian Tax Authority. A part of the applied data is qualitative getting by interviewed capable person who correlate with the topics. For gathering data is is used library research method. In, general the available data is analized by using descriptive method. Referring to the topic and variables of the research, the applied secondary data consist of investment data and corporate tax payments. From the library research also gathered the relevant theoritical background supporting the research analysis. Theoretically, application of Corporate Income Flat Tax, is true here will be lost potential revenuel but this Tax Cut Polilcy of reduce of this rate is theoretically projected on a long term will not reduce National Revenue by aggregate, even on the contrary.In general by reducing tax rate workers have greater incentive to work, investors have a greater incentives to invest and business have incentive to produce.Economis believes, in the short run, incentive effect are relatively weak, but in the long run, they can be important. While national revenue is an amount of fund receipt by the state from any sources such as income taxes. From the analizes it is founded three conclusions that (1) within the amendment of corporate income tax from Law Number 17 of 2000 to become Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, the amendment referring single rate (28%) on the income of corporate taxpayers and permanent establishments, which replaces the progressive rates that previously applied. These new income tax rates mean Indonesia is becoming more competitive in attracting new investment as its rates are now on par with those in neighboring countries. (2) Consideration of investor to invest in Indonesia not only because of applied tax rate. Tax only as an incentive for investor because the low rate will raise profit margin which accepted.The competitive rate actually become fascination for investor to invest his capital. Theoretically, the amendment of Corporate Income Tax Rate influences national revenue. Income Tax is based on percentage of the taxable income.Based on the preceeding conclusions, it is recommended in amendment of tax law that the government authorities preferable pay attention (1) This Flat Rate not yet given an attractive rate to fascinating the foreign investor, moreover if seeing the condition of neighbour countries which tend to have reduced his rate.Suggested thet government have to improving or create another incentives for investor. (2) Classification of rates between micro, small and medium enterprises meant for protect low-income earners and to aplying the equity principle. But also this situation can generate resistance or evasion from the business that imposed by normal rate . and (3) Tax Law No. 36 of 2008 not yet applied, will come into force at the beginning of the 2009 fiscal year, expected the target of government in application of this rate reached. Suggested the important key, for this is comfortable rate for taxpayer,taxation system efficiency, and enforcement law for Tax Authorities officer. Third of these have to applied at the same time."

"Penelitian ini merupakan analisis deskriptif mengenai Effective Tax Rates dan Book-Tax Difference perusahaan berdasarkan sektor industry yang terdaftar di BEI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana TPE perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 berdasarkan sektor industrinya untuk mengetahui komponen yang dapat mempengaruhi perbedaan antara pajak dan akuntansi. Penelitian ini dilakukan dengan metode statistic deskriptif dimana menggunakan table, grafik, gambar, mean, dan median dengan sampel sebanyak 149 untuk ETR dan BTD sebanyak 226 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa setiap sektor industry memiliki perbedaan pergerakan ETR masingmasing. Salah satunya sektor pertanian dimana nilai ETR semakin menurun pada tahun 2011. Penyebab hal tersebut dikatakan karena adanya insentif pajak dari pemerintah terhadap sektor pertanian yang bertujuan mendorong sektor tersebut. Sedangkan analisis deskriptif atas total BTD menunjukkan bahwa perbedaan temporer yang paling mempengaruhi komponen BTD berasal dari koreksi positif biaya amortisasi dan koreksi negatif penyusutan serta perbedaan permanen terdiri dari koreksi positif non-deductible/nontaxable income dan negatif atas pendapatan yang dikenakan PPh Final."

"Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada aliran investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) di negara-negara anggota ASEAN. Seiring dengan menurunnya FDI selama krisis global, tesis ini menyelidiki potensi pengaruh penurunan tarif pajak korporasi terhadap FDI. Dengan menggunakan model Fixed Effect dan analisis Difference-in-Difference (DiD) pada data panel dari tahun 2010 hingga 2021, penelitian ini menegaskan adanya hubungan negatif antara tarif pajak korporasi dan aliran FDI. Selain itu, setelah implementasi penurunan tarif pajak pada tahun 2020, negara yang menerapkan kebijakan tersebut mengalami peningkatan aliran FDI yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang tidak melakukan penurunan pajak. ......The occurrence of the COVID-19 pandemic has had profound impact on Foreign Direct Investment (FDI) inflows in ASEAN countries. As FDI experienced a decline during this global crisis, this thesis investigates the potential influence of corporate tax rate reductions on FDI. Utilizing a Fixed Effect Model and Difference-in-Difference (DiD) analysis on panel data from 2010 to 2021, the study establishes a negative relationship between corporate tax rates and FDI inflows. Additionally, after the implementation of tax rate reductions in 2020, countries that enacted such measures experienced higher FDI inflows compared to those without tax cuts. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan agresivitas pajak dan nilai perusahaan secara umum, serta melihat apakah terdapat perbedaan agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak yang terjadi di tahun 2020 yang juga melihat antar perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Studi ini menggunakan 324 sampel perusahaan dengan 1.166 titik observasi selama periode 2017-2021. Proksi pengukuran agresivitas pajak diukur melalui Effective Tax Rate dan nilai perusahaan melalui Tobins’Q. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda data panel dengan pendekatan fixed effect sebagai model penelitian terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan dari keseluruhan sampel. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan agresivitas pajak pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak yang mempengaruhi nilai perusahaan, namun didapatkan perbedaan pengaruh agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan berukuran besar jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya dimana terdapat hubungan negatif antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan.......This study aims to examine the relationship between tax aggressiveness and firm value in general, and see whether there are differences in tax aggressiveness to firm value in the period before and after the rate reduction that occurred in 2020 which also looked at companies of different sizes. This study used 324 samples of companies with 1,166 observation points during the period 2017 - 2021. The proxy measurement of tax aggressiveness is measured through the Effective Tax Rate and the value of the company through Tobins'Q. The research analysis was carried out using a multiple regression model of panel data with a fixed effect approach as the best research model. The results showed that there was no significant effect of tax aggressiveness on firm value for the entire sample. This study also found that there was no difference in tax aggressiveness in the period before and after the reduction in tax rates which affected firm value, but found differences in the effect of tax aggressiveness carried out by large companies when compared to other companies where there was a negative relationship between tax aggresiveness and firm value."

"Penelitian ini membahas effective tax rate dan book-tax differences atas perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian berjumlah 15 perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada akhir tahun 2012. Dalam peneltian ini dibahas ketentuan khusus perpajakan (policy) sektor pertambangan batubara dan dampaknya terhadap beban pajak perusahaan yang diproksikan melalui ETR. Selain itu, diteliti pula hubungan ukuran perusahaan (size), leverage dan capital intencity terhadap beban pajak perusahaan. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap book-tax differences yang terjadi pada perusahaan-perusahaan sampel untuk menemukan adanya indikasi agressive tax planning.Hasil penelitian menemukan faktor policy sangat mempengaruhi beban pajak dalam sektor usaha pertambangan batubara. Faktor size memiliki hubungan positif dengan ETR pada perusahaan yang memiliki policy yang sama. Leverage dan capital intensity memiliki hubungan negatif dengan ETR. Sementara, analisis terhadap book-tax differences menemukan adanya indikasi aktivitas agressive tax planning yang dilakukan oleh BUMI pada periode 2007-2008.......This research focuses on the effective tax rate dan book-tax differences of coal mining company listed in Indonesia Stock Exchange. Sample consisted of 15 company listed in Indonesia Stock Exchange on the end of 2012. This research discuss about policy in coal mining sector and its impact on tax burden proxied by ETR. Besides that, size, leverage and capital intensity also being researched. After that, book-tax differences also being analyze to discover any indication of agressive tax planning conducted by sample company.The result shows that policy play an important role in affecting company?s tax burden. Size have positive corelation with company?s ETR in the same policy, while leverage dan capital intensity have negative corelation with ETR. Meanwhile, analysis on book-tax differences discover an indication of agressive tax planning conducted by BUMI in 2007-2008."