Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan suatu daerah dan desa menjadi kota merupakan suatu hal yang menarik untuk diamati dimana adanya perubahan fisik dan budaya, adanya perbedaan pelayanan yang dilakukan pemerintah antara penduduk Desa dan Kota. Di lain pihak adanya anggapan sebagai kejelian Pemda untuk menciptakan peluang menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memungut Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan. Faktor lain adanya keterbatasan Pemerintah untuk pembinaan dan terlepas dari ekonomis atau tidaknya pelayanan kebersihan, kesehatan lingkungan sangat dibutuhkan masyarakat. Disamping faktor tersebut diatas adanya fluktuasi penerimaan retribusi kebersihan dan kemungkinan lain adanya pengaruh perubahan ekonomi Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi kebersihan terhadap pelayanan kebersihan terutama tentang faktor sosial masyarakat serta Budaya masyarakat (dalam hal ini Faktor Pelayanan Pemerintah akan kebersihan) Metode yang digunakan dengan kuantitatif, dengan populasi penelitian adalah masyarakat Kota Bangko, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh positif antara faktor sosial masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan sebesar 0,443 dengan tingkat signifikansi 0,000, dapat disimpulkan bahwa Ha yang menyatakan ada pengaruh antara faktor sosial masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan bisa diterima dan Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh antara faktor sosial masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan ditolak Analisis korelasi ini kemudian dilanjutkan dengan mencari Z hitung kemudian dibandingkan z tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% dengan uji dua sisi sebesar Z = 5,424, akan dicari luas kurva 50%-2,5% = 47,5%. Dan tabel Z didapat Z tabel 1,96 yang berarti faktor sosial sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi kebersihan, karena harga Z hitung (5,424) > Z tabel (1,96), Sementara faktor Pelayanan Pemerintah akan kebersihan masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan sebesar 0,470 dengan tingkat signifikansi 0,000, dapat disimpulkan bahwa Ha yang menyatakan ada pengaruh antara Pelayanan Pemerintah akan kebersihan masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan bisa diterima dan Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh antara Pelayanan Pemerintah akan kebersihan masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan ditolak Analisis korelasi ini kemudian dilanjutkan dengan mencari Z hitung kemudian dibandingkan z tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% dengan uji dua sisi sebesar Z = 5,754, akan dicari luas kurva 50%-2,5% = 47,5%. Dan tabel Z didapat Z tabel 1,96 yang berarti Pelayanan Pemerintah akan kebersihan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi kebersihan, karena harga Z hitung (5,754) Z tabel (1,96), Mengacu hasil penelitian beberapa kebijakan pokok yang harus ditempuh oleh para. perencana dan pelaksana program adalah sebagai berikut : Pertama menekankan kepada segenap pihak eksekutif yang terlibat dengan dinas kebersihan dan penerimaan retribusi kabupaten merangin mengenai sangat pentingnya pemenuhan kebutuhan fasilitas sosial atau umum seperti air bersih, pembuangan sampah, penataan ruang dan penataan lingkungan serta fasilitas umum lainnya. Kedua, pihak-pihak eksekutif yang terlibat di lapangan secara teknis yang berhadapan langsung dengan masyarakat, hendaknya seorang yang profesional, inovatif dan memiliki seperangkat kecakapan. Untuk itu diperlukan Pendidikan dan Latihan. Ketiga, meningkatkan fungsi kontrol, baik dari lembaga maupun kontrol dan masyarakat. Keempat, menggali nilai-nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang melingkupi seluruh dimensi kehidupan. Ada yang menyangkut budaya hidup sehat, budaya hidup bersih, budaya hidup aman, bahkan tentang keadilan, hak dan kewajiban, dan ketertiban. Masih banyak nilai-nilai budaya lainnya, yang dapat dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Iingkungan kerja dan kepemimpinan dengan kinerja pelayanan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Pancoran. Penelitian menggunakan desain korelasional dengan melibatkan 83 sampel {responder} yang diambil secara acak sederhana dari 106 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rho dan uji reliabilitas menggunakan Sprearman Brown. Data yang diperoleh dianaiisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rho dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 12. Paling tidak terdapat dua faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, yakni lingkungan kerja dan kepemimpinan. Lingkungan kerja berhubungan atau memengaruhi kinerjha pelayanan karena lingkungan kerja terkait dan mencakup keseluruhan kondisi kerja yang antara lain meliputi dukungan supervisor, kejelasan tugas, orientasi tugas, dan inovasi. Kemudian kepemimpinan memiliki hubungan dengan kinerja pelayanan karena kepemimpinan pada hakikatnya merupakan usaha memengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan kemauannya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kepemimpinan modern, usaha tersebut dapat diupayakan melalui kegiatan: menciptakan visi, mengembangkan budaya organisasi, menciptakan sinergi, memberdayakan pengikut, menciptakan perubahan, memotivasi pengikut, mewakili sistem sosial, dan membelajarkan organisasi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa lingkungan kerja di KPP Jakarta Pancoran tergolong baik, kepemimpinan dinilai baik, dan kinerja pelayanan juga tergolong baik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja pelayanan, dengan indikasi nilai koefisien korelasi = 0,265. Demikian pula kepemimpinan juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja pelayanan, dengan indikasi nilai koefisien korelasi = 0,513. Hasil ini memberikan arti bahwa semakin baik lingkungan kerja dan kepemimpinan maka semakin tinggi kinerja pelayanan; sebaliknya semakin buruk lingkungan kerja dan kepemimpinan maka semakin buruk kinerja pelayanan. Dengan kondisi seperti itu, lingkungan kerja KPP Jakarta Pancoran per1u ditingkatkan dengan cara menyempurnakan kondisi lingkungan kerja yang meliputi aspek: dukungan supervisor, kejelasan tugas, orientasi tugas, dan inovasi yang dinilai oleh pegawai kurang kondusif/maksimal; kepemimpinan pada KPP Jakarta Pancoran disempurnakan dengan cara: memperbaiki aspek¬-apek kepemimpinan yang dinilai pegawai masih kurang maksimal dan mempertimbangkan kondisi aktual karyawan, minimal yang berhubungan dengan intelektualitas yang tercermin dari tingkat pendidikan, situasi emosi/perasaan, dan usia pegawai; dan dilakukan penelitian lanjutan serupa tentang kinerja pelayanan dengan menambah variabel-variabel lain seperti komunikasi organisasi, kompensasi, budaya organisai, komitmen organisasi, kecerdasan emosional, dan kepuasan kerja.

---

This research was purposed to examine the relationship between work environment and leadership with performance of tax service at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Pancoran. This study used correlation design and 85 respondents obtained from simple random sampling were participated. Valid and reliable questionnaires tested with Spearman Rho and Spearman Brown were administered to collect data assisted with SPSS Ver. 12. Descriptive analysis results showed that work environment, leadership, and service performance at KPP Jakarta Pancoran could be categorized as goad whereas hypotheses testing showed that work environment had positive and significance correlation with service performance indicated by coefficient of correlation 0,265. Leadership also had positive and significance correlation with service performance with coefficient of correlation 0.513 This results implied that the better work environment and leadership, the better service performance and vice versa. Based on the findings, work environment at KPP Jakarta Pancoran needs increasing by improving work environment condition such as supervisor support, clarity of task, task orientation, and innovation which were rated by employees as not good; leadership at KPP Jakarta Pancoran could be enhanced by fixing leadership aspects such as actual condition of employees related with education level, emotional situation, and age; further researches are needed by employing various variables such as organizational communication, compensation, organizational culture, organizational commitment, emotional intelligence, and job satisfaction.

Abstrak :
Penelitian ini mempunyai tujuan mengkaji efektifitas penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Tiga dan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penagihan pajak tersebut. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori pajak, teori organisasi, teori administrasi. Teori statistik non parametrik digunakan untuk menelaah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas, sedangkan statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran efektifitas penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak secara garis besar. Teknik analisa data yang digunakan adalah untuk melihat gambaran efektifitas penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak. Analisa deskriptif berupa analisa tabulasi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penagihan yang digunakan untuk pra penelitian uji validitas, uji reabilitas, uji konsistensi sedangkan pada penelitian digunakan uji modus. Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan efektifitas sasaran organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Tiga, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penagihan terdiri dari variabel yaitu dukungan & perhatian pimpinan, jumlah juru sita, pertanggungjawaban penagihan pajak dapat ditindak lanjuti, dan kualitas ketetapan pajak. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi kinerja penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak dan terdapat faktor-faktor efektifitas seperti: variabel dukungan & perhatian pimpinan Kantor Pelayanan Pajak, jumlah juru sita, pertanggungjawaban penagihan pajak dapat ditindak lanjuti dan kualitas Surat ketetapan pajak dapat mempengaruhi kinerja seksi penagihan dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

---

This examination is to lesson about effectiveness, of the tax claim at Taxes Service Offices under Region Jakarta III and to get influential factors to effectiveness tax claim. Theory for this examination is tax theory, organization theory and administration theory. Non Parametric Statistical Theory used to see influential factor, whereas Description theory used to see effectiveness of tax claim and expedients to cash uncollecting tax. Data analysis technical used to get illustration from effectiveness of tax claim and expedients to cash uncollecting tax. Description analysis as a tabulation is to find influential factors to effectiveness tax claim, for a beginning with validity and reability test. In the examination used mode test Result from this exam are more differential effectiveness factors between tax service offices under Region Jakarta III, even though that factors are 5 variable that is supporting attention from the leader, total collector, responsibility claim of tax can be follow up, and quality of tax assessment.

Abstrak :
Abstrak
Many complaints submitted to tax authorities have an impact on taxpayer compliance in carrying out their obligations, while also creating opportunities for non compliance in applicable tax regulations. This study aims to determine how much influence tax reforms have on the performance of tax service officers and its implications for taxpayer compliance according to taxpayer perceptions. The data collection instrument used in this study is a questionnaire administered to 372 corporate taxpayer respondents at the Pratama Kelapa Gading Tax Office using the convenience sampling method. The analytical tool used is the Structural Equation Model (SEM) using the LISREL (Linear Structural Relationship) program. The results of this study show that according to the taxpayers perception, tax reform has a significant influence on tax service performance, tax service performance has a significant influence on taxpayer compliance and tax reform has a significant influence on tax compliance.

Abstrak :
Latar belakang penulisan tesis ini adalah adanya upaya Wajib Pajak untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih besar. Pengenaan pajak dan perlakuan pajak atas pembayaran imbalan jasa manajemen dan pembagian dividen merupakan hal yang menjadi bahan pertimbangan Wajib Pajak dalam melakukan pembagian dividen. Tujuan penulisan tesis ini untuk mengupayakan agar pembayaran imbalan jasa manajemen kepada pemegang saham yang sebenarnya fiktif dapat dikategorikan sebagai pembagian dividen, membahas perlakuan PPh terhadap imbalan jasa manajemen dan pembagian dividen, perbedaan antara imbalan jasa manajemen dan jasa konsultasi di bidang manajemen serta menguraikan permasalahan yang timbul sekaligus mencari jalan keluarnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu PT'X, Direktorat Peraturan Perpajakan, Direktorat Pajak Penghasilan dan petugas lapangan. Pembagian laba perseroan berasal dari laba veto perusahaan tahun yang bersangkutan ditambah dengan laba ditahan (retained earnings) selama tahun-tahun yang lalu. Pembagian labs perseroan dapat berupa dividen tunai (cash dividend), dividen saham (stock dividend), pemecahan saham (stock split dividend) dan pembelian kembali saham (stock repurchase dividend). Keputusan untuk membagikan dividen perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan dan perlakuan biaya. Jasa manajemen merupakan pembayaran atas jasa manajemen yang diberikan oleh suatu perusahaan dengan syarat ada peningkatan fungsi manajemen dan day to day management. Pembayaran jasa manajemen dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Jasa konsultasi di bidang manajemen atau consultancy services merupakan jasa pemberian nasihat oleh seorang profesional yang mempunyai kualifikasi khusus yang memungkinkan untuk memberikan konsultasi di bidang manajemen. Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari fungsi-fungsi tax management dan merupakan usaha untuk mengefisienkan pembayaran pajak. Perencanaan pajak meliputi penghindaran pajak (tax avoidance), penyelundupan pajak (tax evasion) dan penghematan pajak (tax saving). Pembayaran imbalan jasa manajemen oleh PT X kepada PT Y secara hakekatnya merupakan pembagian dividen secara terselubung karena PT X tidak memenuhi syarat day to day management dan tidak ada pegawai PT Y yang ditempatkan di PT X. Hal ini dapat terjadi karena antara pihak yang memberikan jasa manajemen dan pihak yang seakan-akan menerima jasa manajemen terdapat hubungan kepemilikan. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X termasuk dalam kategori penggelapan atau penyelundupan pajak (tax evasion), karena PT X sengaja . merekayasa pembagian labs sebagai pembayaran jasa manajemen untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih besar. Selama ini, fiskus belum pernah melakukan tindakan tegas, terhadap Wajib Pajak yang terbukti melakukan tax evasion. Sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2). Dari hasil pembahasan dipero!eh kesimpulan bahwa tidak ada pembayaran imbalan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y karena PT Y tidak melakukan pemberian jasa manajemen kepada PT X dan PT Y tidak memenuhi syarat day to day management. Menurut hakekatnya pembayaran dari PT X kepada PT Y merupakan pembagian dividen terselubung. Akibatnya terhadap PT X perlu dilakukan koreksi fiskal dari pembayaran jasa manajemen menjadi pembagian dividen sehingga akan menambah potensi penerimaan negara, yaitu PPh Pasal 23 atas dividen dan PPh Badan. Perilaku PT X yang membagikan dividen dengan menyebutnya sebagai pembayaran imbalan jasa manajemen termasuk penggelapan atau penyelundupan pajak. Wajib Pajak sengaja merekayasa pembagian laba menjadi pembayaran jasa manajemen. Untuk menghindari adanya interprestasi yang berbeda antara fiskus dan Wajib Pajak perlu dilakukan penyempurnaan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak berkenaan dengan pengertian jasa manajemen dengan menambahkan syarat kehadiran atau day to day management. Apabila terhadap PT X belum dilakukan pemeriksaan; maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan guna melakukan koreksi fiskal dari "pembayaran imbalan jasa manajemen" menjadi pembagian dividen dan untuk menentukan besarnya PPh Pasal 23 atas dividen yang seharusnya. Bila PT X telah dilakukan pemeriksaan maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan ulang karena terdapat novum yang belum diungkapkan dan menagih kembali PPh Pasal 23 atas dividen dan PPh Badan yang seharusnya. Untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pemindahbukuan akibat koreksi fiskal disarankan adanya penegasan kembali tentang administrasi pemindahbukuan akibat koreksi fiskal hasil pemeriksaan. Di samping itu fiskus perlu melakukan koreksi fiskal terhadap pembayaran imbalan jasa manajemen menjadi pembagian dividen sehingga yang tadinya deductable management fees menjadi non deductable dividends. Selanjutnya terhadap PT X sebaiknya dilakukan penyidikan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana fiskal yang telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU KUP.

Abstrak :
Income Tax Born By The Government On Worker's Income From His Or Her Work (Case Study at Foreign Investment Tax Service Office Four)The policy on Income Tax that is born by the government is established in connection with the manpower issues and agreement made by and between the government and labor unions and entrepreneur association. The author is interested in studying how tax exemption in respect of part of the income should be given to the workers so that it is not in violation of the prevailing laws and satisfies the principles of justice. The tax base is calculated by subtracting the total amount of taxable income (gross income) with permitted deductions. Common permitted deductions are deductible expenses, namely costs spent to earn income, and personal exemption, that is the cost spent to satisfy the minimum living needs. Type of the research used in the preparation of this writing is descriptive analysis and the data gathered through interview with the officers of the Directorate General of Tax, tax consultants, taxpayers that are registered with Foreign Investment Tax Service Office Four, as the persons deducting tax from the workers' income. The research of secondary data was conducted through library, tax laws and regulation and other research. The result of the research indicates that the statutory provisions that have retroactive effect as in the case with Government Regulation Number 47 of 2003 can bring difficulties to the tax deductors so that the tax deductors tried to deal with such difficulties by making false reports for the purpose of tax payment. The statutory provisions on exemption of part of income from tax contain rules that are against the principles of justice. The exemption of part of income from tax must be applied to all taxpayer taking into account the minimum living need and principles of tax withholding. xiii + 137 pages + 8 tables + 9 appendices Bibliography : 35 books, 16 laws and regulations, 5 articles /scientific works /seminar papers from year 1942 up to 2004.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Satu. Grand theory yang digunakan untuk variabel pelayanan adalah teori Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) yang meliputi dimensi: bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati, sedangkan untuk variabel kepatuhan adalah teori Salamun AT yang mencakup aspek penyetoran dan pelaporan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain korelasional dengan melibatkan 100 sampel yang diambil secara acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dokumen dan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Rank Spearman dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Rank Spearman dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 12. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pelayanan pada KPP Cikarang Satu tergolong baik, sedangkan kepatuhan wajib pajak relatif kurang. Sementara itu hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien korelasi = 0,7. Dengan kondisi seperti itu, maka pelayanan pada KPP Cikarang Satu pertu ditingkatkan dan disempurnakan secara terus menerus yang mencakup semua indikator (bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati) dengan tekanan pada aspek-aspek yang pelaksanaanya masih belum maksimal, misalnya: pelayanan sejak awal secara profesional kepada wajib pajak dan perhatian aparat pajak secara personal; dan dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan serupa tetapi dengan obyek penelitian yang berbeda dan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga dimungkinkan terjadinya generalisasi yang Iebih luas dan meyakinkan yang pada gilirannya dapat memperkaya dan memperkukuh hasil penelitian ini.

---

This research was aimed to analyze the influence of service toward taxpayers' obedience at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Satu. Grand theory used for service variable was Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) which covered several dimensions such as: physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, whereas theoretical foundation for obedience variable was Salamun AT theory which included several aspects such as: and reporting. Quantitative approach and correlation design were deployed by participating 100 samples obtained from simple random sampling technique. Documents analysis and valid and reliable questionnaires were used to get data. Rank Spearman and Spearman Brown were utilized as validity and reliability testing. Obtained data then were analyzed using Rank Spearman Correlation and f-test with SPSS Ver. 12. Descriptive analysis indicated that service at KPP Cikarang Satu was in good condition, whereas taxpayers' obedience relatively low. Moreover, hypothesis testing showed that there was positive and significant correlation between service and obedience of taxpayers (0.7). Based on this condition, service performance of KPP Cikarang Satu needs improving continuously which covers all indicators such as physical evidence, reliability. responsiveness, assurance, and empathy focused on factors which its implementation not in good condition, for example: early professionally service to taxpayers and the personal attention of tax officers; and it takes further research with similar approach but implemented in different research objects using bigger sample size, so that generalization will be broader which lead to the improvement of this field of research.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak bendahara pengeluaran atas PPh Pasal 22, 23, 4 2 , dan PPN pada Kementerian Perindustrian. Data yang digunakan berupa kuesioner dengan responden seluruh bendahara pengeluaran satuan kerja Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015 kemudian dianalisis menggunakan regresi. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, sanksi pajak, komitmen organisasi, penguasaan teknologi, serta variabel karakteristik dan demografis. Variabel sanksi pajak dan penguasaan teknologi berpengaruh signifikan sedangkan pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendahara pengeluaran Kementerian Perindustrian.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the factors that affect tax compliance of the government rsquo s treasurer at Ministry of Industry. The data is questionnaire with respondents are all government rsquo s treasurers for the budget period of 2013, 2014, and 2015 then analyzed by regression. Dependent variable is tax compliance while independent variables are knowledge of taxation, service tax, compensation, tax penalty, organizational commitment, technological literacy, characteristic and demografic variables. Tax penalty and technological literacy have significant effect, while knowledge of taxation, tax service, compensation, and organizational commitment has no effect on tax compliance of government rsquo s treasurer at Ministry of Industry.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang inovasi milik Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan layanan administrasi perpajakan daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui perangkat teknologi informasi yaitu e-Pajak. Layanan tersebut merupakan bentuk layanan mobile government karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat teknologi informasi nirkabel menggunakan jaringan internet. Namun setelah 3 (tiga) tahun diimplementasikan, ternyata layanan tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan post-positivist dengan metode analisis deskriptif serta pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi menggunakan teori Edward III dan analisis tantangan m-Government menggunakan teori Ishengoma.. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam implementasi e-Pajak sosialisasi yang dilakukan harus dibuat lebih masif; melibatkan lebih banyak sumber daya manusia serta meningkatkan fasilitas internet; meningkatkan keinginan penggunaan e-Pajak dari berbagai kalangan wajib pajak; dan menerbitkan SOP berkaitan dengan implementasi e-Pajak. Dari segi tantangan m-Government, hasil penelitian menyarankan untuk meningkatkan keamanan sistem dalam layanan e-Pajak; memperluas infrastruktur baik perangkat keras atau perangkat lunak untuk memanfaatkan e-Pajak; mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi menggunakan e-Pajak; memperluas aksesbilitas agar dapat diakses oleh kalangan masyarakat yang memiliki jenis perangkat teknologi informasi yang berbeda serta meningkatkan tampilan agar layanan tersebut mudah dimanfaatkan; menambahkan fitur kustomisasi dalam memanfaatkan e-Pajak dan melakukan analisis agar e-Pajak dapat dimanfaatkan kelompok masyarakat secara menyeluruh.

Abstrak :
Era reformasi menuntut pemerintahan yang transparan, kredibel dan akuntabel sebagai perwujudan dari hal tersebut pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari pentingnya peningkatan kualitas layanan. Hal ini tercermin dalam visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: "Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat." Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu (KPP PMA Satu) sebagai salah instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak berusaha dan turut andil dalam mewujudkan visi dan misi DJ P. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sudah selayaknya DJP memantau secara konsisten tingkat kepuasan Wajib Pajak atas layanan yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas layanan KPP PMA Satu menurut persepsi Wajib Pajak, mengetahui tingkat kepuasan Wajib Pajak terhadap kualitas layanan KPP PMA Satu dan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor (dimensi-dimensi) yang mempengaruhi kualitas layanan KPP PMA Satu. Penilaian kualitas layanan KPP PMA Satu dengan mengembangkan dan menggunakan konsep dan terori Service Quality (Servqual) yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk., yaitu: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurances dan Empathy. Layanan pajak merupakan salah satu layanan publik yang tidak berorientasi pada laba dan asumsi yang dipakai pada penelitian ini, KPP PMA Satu merupakan layanan publik tanpa ada pesaing. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 80 responden (Wajib Pajak) dengan menggunakan dengan menggunakan teknik sampel acak sederhana (simple random sampling) dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan.Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan Wajib Pajak, yaitu dengan membandingkan harapan dan persepsi Wajib Pajak. Sebelum dilakukan perhitungan servqual dilakukan uji validitas data dan uji reliabilitas data. Analisis data dan perhitungan servqual dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan tidak ada satupun dimensi layanan yang memperoleh mean skor tingkat kepuasan lebih dari atau sama dengan 4 ( O ). Hal ini menandakan bahwa layanan KPP PMA Satu belum memenuhi harapan dari Wajib Pajaknya. Oleh karena itu, KPP PMA Satu masih harus berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan pada setiap dimensi layanan. Faktor-faktor (dimensi) yang paling panting atau berpengaruh terhadap kualitas Iayanan KPP PMA Satu adalah (a) Wajib Pajak mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (dimensi Reliability) (b) Pegawai cepat tanggap dalam menangani keluhan Wajib Pajak (dimensi Responsiveness) dan (c) Pegawai menjaga kerahasiaan informasi dan data Wajib Pajak (dimensi Assurances). Nilai standar deviasi yang besar pada statistik deskriptif kinerja menandakan belum standarnya layanan yang diberikan oleh KPP PMA Satu kepada Wajib Pajaknya. Agar kualitas layanan KPP PMA Satu dapat ditingkatkan, maka disarankan KPP PMA Satu lebih memfokuskan dan memperhatikan Iayanan pada dimensi Reliability yang berkaitan dengan kepastian hukum karena hal tersebut merupakan unsur utama yang diinginkan oleh Wajib Pajak yang membawa image yang baik bagi KPP PMA Satu. Secara keseluruhan kualitas layanan KPP PMA Satu masih jauh dari harapan para Wajib Pajak, terutama untuk dimensi Reliabilty dan Responsiveness, Perlu komitmen para pegawai KPP PMA Satu untuk memberikan pelayanan prima dan mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dan perbaikan budaya organisasi KPP PMA Satu agar lebih kondusif dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak antara lain memperpendek jarak kekuasaan, tleksibel dan luwes dalam memberikan layanan. Untuk meningkatkan motivasi kerja para pegawai, perlu Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan mengenai penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada para pegawai. KPP PMA Satu diharapkan meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak dengan cara konsisten menerapkan aturan perpajakan yang berlaku terhadap semua Wajib Pajak, mengirimkan para pegawai untuk dididik dan dilatih baik dalam intern Direktorat Jenderal Pajak maupun di Iuar Direktorat Jenderal Pajak agar dapat menguasai aturan perpajakan, bahasa asing, teknik-teknik komunikasi yang baik dan efektif dan paham kegiatan industri Wajib Pajak, mengefektifkan sistem layanan on-line untuk mempercepat proses layanan dan mempermudah dan menyederhanakan sistem dan prosedur layanan agar mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. KPP PMA Satu diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga layanan yang dirasakan oleh Wajib Pajak sama (fair).

---

Era of Reformation urges transparent, credible and accountable government, so as the form of that government is wished to be able to provide an excellent service to society. As one of government institution under Department of Finance, Directorate General of Taxes realizes the importance of service quality. This thing is explained in vision of Directorate General of Taxes that 'to be a public model that performs a world class tax system and management, trustworthy, and becoming a pride to the public'. Tax Service Office for Foreign Investment One as one of the office under Directorate General of Taxes tries to realize vision and mission of Directorate General of Taxes. To reach that vision and mission, Directorate General of Taxes monitors Taxpayer's satisfaction level. The purpose of this research is to know the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One according to taxpayer's opinion, to know Taxpayer's satisfaction level upon service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One and to identify as well as to analyze the factors which influence the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One. The value determination of the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One with developing and using concept and theory of Service Quality (Servqual) which is created by Parasuraman and others i.e.: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurances, and Emphaty. Tax service is one of public service that not orients to profit and assumes which is used in this research, Tax Service Office for Foreign Investment One's service is public service without competitors. This research is conducted to 80 (eigthy) respondences (Taxpayers) with use simple random sampling and data collecting method that observation, questioners, interview, and library study The questioners purpose is to measure Taxpayer's satisfaction level, with comparing taxpayers hope and opinion. Before servqual calculating, data validity test and data reliability test had done first. Analyze of data and servqual calculating use descriptive statistic analyze. The research result indicates that there is no one service dimension, which obtain mean score of service quality exceed or same 0 (>=Q). This research marks that Tax Service Office for Foreign Investment One's quality does not fulfill the wish of taxpayers. So Tax Service Office for Foreign Investment One still to improve service quality in every dimensions of service. The important factors upon Tax Service Office for Foreign Investment One's service quality are (a) Taxpayers get law certainty to fulfill the tax obligations (Reliability dimension) (b) The official can solve complaints from taxpayers immediately (Responsiveness dimension) and (c) The official can save information secret and taxpayer's data (Assurances dimension). The great deviation of standard values in descriptive statistic of performance marks the Tax Service Office for Foreign Investment One's service does not fulfill standard yet. In order the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One can be increased, so we suggest Tax Service Office for Foreign Investment One to make a focus and cares a service in reliability dimension which connects to law certainty because that thing is the main point which is wished by taxpayer. Generally the quality of Tax Service Office for Foreign Investment One does not fulfill the wish of taxpayer, especially in Reliability and Responsiveness dimension. The officials of Tax Service Office for Foreign Investment One should have a commitment to provide an excellent service and to realize vision and mission of Directorate General of Taxes in order to be more conducive to provide an excellent service to taxpayers with reducing power range, flexible and smooth in providing service. To improve working motivation of officials, Directorate General of Taxes creates a policy about a reward or punishment. Tax Service Office for Foreign Investment One is wished to increase the service to taxpayer consistently with implementing taxation rules to all taxpayers, send the officials to be trained both in internal of Directorate General of Taxes and external of Directorate General of Taxes in order to know taxation rules, foreign languages, communication technics, on line system of service. Tax Service Office for Foreign Investment One is wished to make optimal service procedures, which implemented by Directorate General of Taxes in order taxpayer, can feel the service taxpayer.