Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, sebagai negara dengan pemerintahan yang berdaulat, persoalan pajak ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara. Hal ini diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia setelah hingga Orde Baru, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun dan menata sistem perpajakan Indonesia. Salah satunya adalah dengan reformasi perpajakan di tahun 1983, ketika sistem perpajakan menetapkan sistem self assesment. Namun demikian, sampai saat memasuki era reformasi, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih cukup rendah.Meski diyakini bahwa pajak merupakan tulang punggung pembangunanseperti yang telah disebutkan sebelumnya-berbagai persoalan mengenai kepatuhannya seringkali masih muncul. Baik itu persoalan yang bersumber dari wajib pajak, aparatur pajak maupun yang bersumber dari iklim perpajakan itu sendiri. Persoalan sistem perpajakan, yang terkait dengan persoalan wajib pajak, aparatur pajak, dan iklim perpajakan berimplikasi pula pada aspek kepatuhan pajak (tax compliance).Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi di wilayah kerja kantor pelayanan pajak Tebet. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan gambaran kepatuhan dari perspektif aparatur pajak, wajib pajak dan iklim perpajakan yang berlangsung di wilayah kerja KPP Tebet. Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui dampak tingkat kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Tebet terhadap penerimaan pajak KPP Tebet."

"Permasalahan yang mendasar dalam modernisasi organisasi pajak, dengan adanya sistem kompensasi baru dan penerapan kode etik, apakah dapat mengubah pola pikir dan perilaku PNS yang selama ini identik dengan praktik-praktik tidak sehat seperti KKN. Apakah terdapat perbedaan menyangkut kualitas pelayanan yang menjadi tugas utama pegawai pajak selama 2 tahun masa modernisasi di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan penjelasan tentang kompensasi dan kode etik dan perbedaan yang dapat diberikan kedua hal tersebut pada kualitas pelayanan serta memberikan pemahaman mendalam terhadap pegawai mengenai masalah kompensasi dan kode etik serta melakukan perbandingan antara teori yang ada serta fakta yang berlaku sebenarnya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengedepankan analisis mendalam yang didapat dari wawancara narasumber terhadap kuesioner mengenai kompensasi dan kode etik yang telah disebarkan terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif yang berasal dari penyebaran kuesioner yang ditujukan terhadap pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Empat dengan kriteria sample purposive yaitu pegawai yang terlibat langsung dengan Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan, sehingga didapat sampel sebanyak 81 orang pegawai dan data sekunder dari jawaban 522 responden terhadap kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan da n Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengenai kualitas pelayanan di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Data lainnya adalah data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari 4 orang aparat pajak dan 3 orang Wajib Pajak mengenai persepsi mereka tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan. Dasar teori yang dipergunakan untuk mengkaji masalah kompensasi adalah yang diutarakan oleh Salt (1994) yaitu sistem penggajian dibuat bukan hanya untuk mencapai efisiensi yang lebih besar tetapi juga untuk menumbuhkan semangat para pegawai untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Untuk teori kode etik digunakan teori oleh Tampoe (1994) yang menyatakan bahwa kode etik dan moral dari pelayanan publik, membentuk nilai-nilai yang diharapkan dari suatu pekerjaan dan mempengaruhi bentuk dan cara pekerjaan itu dilakukan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kompensasi adalah terdapat ketidakadilan dalam berbagai aspek kompensasi yaitu keadilan berdasarkan daerah tempat unit kerja, beban kerja,pengalaman kerja, dan kinerja yang dihasilkan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kode etik adalah terdapat keraguan responden terhadap pengawasan pelaksanaan kode etik, baik yang dilakukan oleh atasan maupun Badan Independen, dan masalah efektivitas peran Komisi Kode Etik. Data sekunder yang dipakai dari kuesioner kualitas pelayanan adalah pelayanan telah memenuhi aspek kualitas dilihat dari semua indicator pelayanan kecuali terkait indicator reliability mengenai masalah sarana pengaduan.Hasil penelitian di atas kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan hasil wawancara mendalam dengan narasumber mengenai persepsi tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan yang didapat oleh Wajib Pajak. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa bagi Wajib Pajak terdapat peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan sebelum modernisasi terutama dalam masalah pemberian hadiah kepada pegawai pajak, kecepatan pelayanan, sikap ramah dan sopan santun, kemampuan dan penguasaan peraturan serta penampilan ruang pelayanan yang semakin baik dan rapi. Masih adanya ketidakpuasan terhadap kurangnya fasilitas pendukung kantor serta miskomunikasi dengan pegawai pajak akan dijadikan saran perbaikan. Bagi pegawai sendiri, penambahan kompensasi menjadikan kebutuhan hidup terpenuhi sehingga kualitas kerja juga akan meningkat, dan penerapan kode etik dipandang perlu sebagai pedoman dan rambu-rambu yang membatasi perilaku pegawai sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

---

The fundamental issue in the modernization of tax service organization in Indonesia, along with improvement in compensation system and code of ethic for the employees, can be put into these questions: How effective are these new components in changing the employee?s way of thinking and behave, to change unhealthy practices among them, such as KKN (corruption, collution, and nepotism). After two years of modernization process among the employees, is there any significant difference in relation to the quality of service among the Small Tax Office employees of Jakarta Gambir Four. The main objective of this research is to explain the modified compensation and code of ethic among the tax office employees, and how much those two may affect the quality of tax service to the public, as well as how much those employees understand about modernization concept in the two components, with some analysis of relevant theories in comparison with what is actually going on.

Our method of research shall be qualitative, by stressing on some in-depth analysis on results of interviews with some source persons and questionnaires about compensation and employment code of ethic previously distributed among the employees of the tax office. Our primary quantitative data consists of questionnaires results from 81 employees of the Small Tax Office of Jakarta Gambir Four as respondents to the questionnaire. For secondary quantitative data consists of questionnaires results from 522 taxpayer from survey that has been given by Tax Socialization, Service and Public Relation, Area Tax Office of Central Jakarta, in relation to the said tax office. To further validate the analysis, we also conducted in-depth interview with 4 tax office staff and 3 public taxpayers, to find out their perceptions on the compensation system, code of ethic regulation and the quality of service among the tax office employees. Some theories were exploited as basis for analysis of job compensation among the tax office employees; such as Salt (1994) who wrote that compensation system is not merely created for higher work efficiency but also to boost up morale and work spirit among the employees, driving them to be more professional in delivering the service. We utilize the code of ethic theory formulated by Tampoe (1994) which basically stated that code of ethic and moral among public service workers should target at establishing values of what is expected from the job, and should be able to affect the format and the way such job is conducted. In brief, feedback from the questionnaire showed to us that, based on similar answer to particular question, the compensation system currently applied in the tax office is considered by many as unfair; incapable to evenly distribute the compensation based on workload, place of work (working unit), work experience, and performance. From the code of ethic part of the questionnaire, many expressed their uncertainty on the supervision of implementation of such values at workplace, both to be conducted by their superiors or independent oversight board. They also question the effectivity of the role of the Code of Ethic Commission in the organization. From the quality of service aspect, most of the respondents confirmed that the quality of tax service is up to the expected level, seen from all measurement indicators, except for reliability indicator related to complaint handling system.

The said result from the questionnaire was further analysed and compared to result from indepth interview. Still on the same topics, the interviews dug deeper into individual perception on the compensation system, employement code of ethic and the quality of service among the employees of the tax office; to include some opinions from public taxpayer. In general, they confirmed that improvement in the quality of tax service is apparent; in particular on how the tax office staff deals with gifts/gratification, hospitality and the speed of service, as well as improved service attitude among the front-row officers, along with some physical improvement in the service office themselves. Some minor dissatisfactions were addressed to lack of support facility in the tax office, and miscommunication among the officers, which shall be targetted for the next improvement. In the eye of the tax office staff themselves, improvement of compensation helps them to improve their welfare, and thus it affects their quality of work, whereas implementation of the improved code of ethic regulation is seen as necessary to serve as guidance among the staff, and eventually enhance the quality of service to taxpayers as well."

"Reformasi administrasi perpajakan yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat mulai 1 September 2004, bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan peningkatan kepercayaan Wajib Pajak kepada fiskus. Strategi utama yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan pelayanan (pelayanan prima) dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Kualitas pelayanan prima dapat muncul karena pegawai memberikan kinerja terbaiknya. Kinerja pegawai akan meningkat apabila pegawai merasa puas dengan pekerjaannya. Howel dan Dipboye (1986) memandang kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat suka atau tidak sukanya pegawai terhadap berbagai aspek pekerjaannya. Kepuasan kerja berkaitan dengan motivasi kerja. Model motivasi harapan Vroom yang dikembangkan oleh Porter-Lawler (1968), melihat hubungan timbal balik antara motivasi dan kepuasan kerja.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama apakah makna kepuasan kerja menurut pegawai KPP PMA Empat sebelum reformasi administrasi perpajakan?. Kedua, bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh DJP, sebagai instansi vertikal diatas KPP PMA Empat, untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawainya, dan ketiga, bagaimanakah kepuasan kerja pegawai KPP PMA Empat pasca reformasi administrasi perpajakan? Kerangka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahwa reformasi administrasi perpajakan telah melakukan beberapa modifikasi, yaitu struktur organisasi menjadi lebih fungsional, modernisasi sistem informasi yang didukung dengan teknologi tinggi, peningkatan kualitas SDM melalui uji kemampuan dan integritas, serta peningkatan kompensasi yang disertai dengan adanya kode etik bagi pegawai. Keempat perubahan tersebut telah sesuai dengan teori Gibson (1996) tentang pengembangan iklim organisasi untuk pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Reformasi administrasi perpajakan tersebut akan mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. Smith, Kendall dan Hulin (1969) mengembangkan instrumen untuk mengukur kepuasan kerja dengan sebutan Job Descriptive Index (JDI). JDI mengukur 5 aspek pekerjaan, yaitu (1) pekerjaan itu sendiri, (2) kualitas supervisi, (3) rekan kerja, (4) promosi, dan (5) gaji. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.Analisa penelitian didasarkan pada hasil survei kuisioner berupa pandangan pegawai terhadap 5 aspek kepuasan kerja JDI pasca reformasi administrasi perpajakan, observasi partisipatif (participant observation), serta wawancara mendalam (in depth interview) yang semiterstruktur (semistructured interview) dengan informan-informan kunci dari kalangan interen DJP yang berkompeten dengan permasalahan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukan bahwa kepuasan kerja pegawai KPP PMA Empat terhadap reformasi administrasi perpajakan secara umum sudah baik. Mengenai jumlah kompensasi, mayoritas pegawai sudah merasa puas. Ketidakpuasan hanya terjadi pada jabatan AR dan fungsional pemeriksa yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak. Ketidakpuasan juga terdapat di beberapa item, yaitu atas desain pekerjaan, sistem training, workflow SIDJP, evaluasi (feedback) dari atasan, alokasi peralatan kantor untuk fungsional pemeriksa, dan atas kurangnya penghargaan bagi jabatan pelaksana. Kode etik pegawai terbukti efektif untuk mengikat pegawai dari perilaku disfungsional.Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa makna kepuasan kerja menurut pegawai KPP PMA Empat sebelum reformasi administrai perpajakan adalah kompensasi berada di urutan pertama, baru kemudian disusul dengan pekerjaan itu sendiri, desain pekerjaan, promosi, supervisi, rekan kerja, aktualisasi diri, dan skill variety. Ketidakpuasan atas kompensasi telah mendorong terjadinya perilaku disfungsional. Reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP telah mampu meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Jumlah kompensasi yang diberikan telah memuaskan mayoritas pegawai. Ketidakpuasan hanya terjadi pada jabatan AR dan fungsional pemeriksa. Ketidakpuasan lainnya adalah atas desain pekerjaan, sistem training, workflow SIDJP, evaluasi (feedback) dari atasan, alokasi peralatan kantor untuk fungsional pemeriksa, dan atas kurangnya penghargaan bagi pelaksana. Penelitian ini juga memberikan beberapa saran bagi Kepala KPP PMA Empat dan DJP, yaitu perlunya penambahan training bagi AR dan fungsional pemeriksa, perlu lebih memperhatikan alokasi peralatan kantor bagi fungsional pemeriksa, perlu adanya evaluasi (feedback) dan pengawasan dari atasan, perlu dibentuk pola training yang baku oleh DJP, perlunya redesign job description bagi Kasi, AR, dan pelaksana, perlu dilakukan modifikasi ulang atas SIDJP, dan terakhir, perlu dilakukan redesign atas sistem kompensasi, dengan memperhitungkan faktor kinerja individual sebagai basis perhitungan.

---

Tax administration reform, which was put into practice in Tax Service Office for Foreign Investment Four (The Tax Office) since 1 September 2004, is design to secure national income through the improvement of taxpayers voluntary compliance and taxpayers reliance on Tax Officers. The main strategies to accomplish this goal are improving the public service (excellence service) and the observation process upon taxpayers. Excellence service quality can emerge when tax officers give their finest performance. Tax officers􀂶 performance will improve when they satisfied with their job. Howel and Dipboye (1986) consider job satisfaction as a whole outcome from the employees􀂶 interest toward various aspects of their job. Moreover, job satisfaction correlate with work motivation. Porter-Lawler (1968) in their Expectancy Model of Vroom of Work Motivation discovers that there is a reciprocal relationship between motivation and job satisfaction.There are three main issues in this research. First, what is the definition of job satisfaction according to The Tax Office before the implementation of tax administration reform? Second, what does the Directorate General of Taxation (DGT), as the upper organization of The Tax Office, do to improve their employees􀂶 job satisfaction? Third, how is The Tax Office employees􀂶 job satisfaction after the implementation of tax administration reform? Theory framework used in this research is that tax administration reform had carried out several modifications which are, organizational structure changes based on the function of each division, information system modernization supported by sophisticated technology, human resource quality improvement through capability and integrity tests, and remuneration increase along with the presence of ethical code for employees. These changes are consistent with Gibson Theory (1996) about the development of organization environment to achieve corporation􀂶s goals effectively and efficiently. This tax administration reform will affects employees􀂶 job satisfaction. Smith, Kendall and Hulin (1969) develop an instrument to measure job satisfaction which is called Job Descriptive Index (JDI). JDI measures 5 aspects of a job, which are (1) the job itself, (2) supervisors􀂶 quality, (3) co-worker, (4) promotion, and (5) remuneration.The assessment method used in this research is qualitative assessment method. The analysis will be based on the questionnaire􀂶s responses upon employees􀂶 perspective toward 5 JDI job satisfaction aspects after the implementation of tax administration reform, participant observation, semistructured in depth interview with key officials from DGT who have competencies in handling the problems in this research.The result of this research shows that The Tax Office employees􀂶 job satisfaction toward tax administration reform is good. Most employees are satisfied with the amount of renumeration. Dissatisfaction only stated by Account Representatives and Auditors who directly interact with taxpayers. The dissatisfaction also arises on several aspects such as job description design, training system, DGT Information System􀂶s Work Flow, feedback from upper management, office equipment distribution for tax auditors, and lack of reward at staff level. Ethical code for employees is effectively proven in preventing employees from showing dysfunctional behaviors.The conclusion from this research is as follows. The meanings of job satisfaction according to The Tax Office employees in order of importance before the implementation of tax administration reform are remuneration, the job itself, job description design, promotion system, supervisors􀂶 quality, co-worker, self actualization, and skill variety. Dissatisfaction on remuneration had urges the dysfunctional behaviors occurrence. Tax administration reform implemented by DGT is capable to increase employees􀂶 job satisfaction. The amount of remuneration had satisfied most employees. Dissatisfaction only occurs at Account Representative and Auditor level. Other dissatisfaction includes dissatisfaction on job description design, training system, DGT Information System􀂶s Work Flow, feedback from upper management, office equipment distribution for tax auditors, and lack of reward at staff level. This research also proposes several suggestions which include the necessary to provide trainings for Account Representatives and tax auditors, to allocate office equipment distribution for tax auditors, to give feedback for employees, to redesign job description for Supervisors, Account Representatives and staffs, to redesign DGT Information System􀂶s Work Flow, and to revise remuneration system by using individual performance as the calculation base."

"Transformasi digital menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mengadopsi proses tradisional menjadi digital. Upaya ini juga sedang banyak digunakan dalam pengimplementasian sistem pemerintahan, salah satunya pada layanan perpajakan di Indonesia yaitu diluncurkannya aplikasi M-Pajak. Akan tetapi, penggunaan aplikasi M-Pajak belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna. Hal ini dilihat dari penilaian salah satu distribusi digital, aplikasi M-Pajak mendapatkan penilaian yang tergolong biasa saja atau berada di rentang rata-rata. Beberapa pengguna berpendapat aplikasi belum memiliki fitur yang lengkap, secara fungsionalitas layanan perpajakan yang diberikan belum selengkap layanan DJP Online. Keberadaan kedua layanan tersebut perlu dipertanyakan nilai kegunaan aplikasi dalam memenuhi layanan perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan bagi perancang aplikasi untuk memastikan layanan dapat memberikan pengalaman yang terbaik dengan mengoptimalkan manfaat yang diberikan kepada Wajib Pajak. Pada penelitian layanan perpajakan terdahulu lebih fokus membahas tentang layanan e-Filing pada DJP Online dan belum ada penelitian yang mengevaluasi aplikasi mobile tentang perpajakan dari sisi usability. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi usability dan melakukan perancangan ulang desain antarmuka menggunakan metode pendekatan User-Centered Design (UCD) dan menerapkan prinsip Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design. Penelitian ini melibatkan partisipan yang merupakan pengguna aplikasi M-Pajak dan DJP Online pada pengumpulan data dan evaluasi usability. Evaluasi dilakukan sebanyak dua kali dengan menggunakan kuesioner System Usability Scale (SUS) dan wawancara daring dengan pengguna pada tahapan pertama. Solusi perbaikan desain yang diberikan tim penulis berupa low-fidelity dan high-fidelity design. Pada evaluasi SUS tahap pertama mendapatkan skor sebesar 64,23 atau ‘OK’ dan tahap kedua mendapatkan skor final sebesar 82 atau ‘Good’. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan solusi perbaikan sistem pada aplikasi M-Pajak dan dapat meningkatkan kualitas layanan perpajakan di Indonesia.

---

Digital transformation is one of the efforts that has been made to adopt traditional processes into digital ones. This effort is also being massively used within the implementation of government systems, one of which is in the provision of tax services in Indonesia, namely the launch of the M-Pajak mobile application. However, the use of the M-Pajak mobile application had not fully met user needs. This could be seen from the assessment of one of the digital distributions in which M-Pajak got the application rating that was classified as average. Some users thought that the features within the application were incomplete in terms of functionality, meaning that the tax services provided were not as complete as the services provided in DGT Online platform. The usefulness of both services in fulfilling tax services in Indonesia needs to be questioned. Therefore, it is necessary for application designers to ensure that services can provide the best experience by optimizing the benefits that taxpayers would get. Previous research that had been done on tax services focused more on discussing e-Filing services at DGT Online as well as there had been no research evaluating mobile applications regarding taxation from the perspective of usability. Therefore, this research was conducted with the aim of evaluating usability and redesigning the interface design using the User-Centered Design (UCD) approach and applying the principles of Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design. This study involved participants who were the M-Pajak and DGT Online users in data collection and usability evaluation. The evaluation was carried out in two stages using System Usability Scale (SUS) evaluation questions and online interviews with users in the first stage. This evaluation resulted the design improvement solution in the form of low-fidelity and high-fidelity design. In the first stage of evaluation, an SUS score of 64.23 or ‘OK’ was obtained while SUS score in the second stage was 82 or 'Good'. This research is expected to contribute to providing system improvement solutions for the M-Pajak mobile application and to improve the quality of tax services in Indonesia."

"Transformasi digital menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mengadopsi proses tradisional menjadi digital. Upaya ini juga sedang banyak digunakan dalam pengimplementasian sistem pemerintahan, salah satunya pada layanan perpajakan di Indonesia yaitu diluncurkannya aplikasi M-Pajak. Akan tetapi, penggunaan aplikasi M-Pajak belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna. Hal ini dilihat dari penilaian salah satu distribusi digital, aplikasi M-Pajak mendapatkan penilaian yang tergolong biasa saja atau berada di rentang rata-rata. Beberapa pengguna berpendapat aplikasi belum memiliki fitur yang lengkap, secara fungsionalitas layanan perpajakan yang diberikan belum selengkap layanan DJP Online. Keberadaan kedua layanan tersebut perlu dipertanyakan nilai kegunaan aplikasi dalam memenuhi layanan perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan bagi perancang aplikasi untuk memastikan layanan dapat memberikan pengalaman yang terbaik dengan mengoptimalkan manfaat yang diberikan kepada Wajib Pajak. Pada penelitian layanan perpajakan terdahulu lebih fokus membahas tentang layanan e-Filing pada DJP Online dan belum ada penelitian yang mengevaluasi aplikasi mobile tentang perpajakan dari sisi usability. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi usability dan melakukan perancangan ulang desain antarmuka menggunakan metode pendekatan User-Centered Design (UCD) dan menerapkan prinsip Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design. Penelitian ini melibatkan partisipan yang merupakan pengguna aplikasi M-Pajak dan DJP Online pada pengumpulan data dan evaluasi usability. Evaluasi dilakukan sebanyak dua kali dengan menggunakan kuesioner System Usability Scale (SUS) dan wawancara daring dengan pengguna pada tahapan pertama. Solusi perbaikan desain yang diberikan tim penulis berupa low-fidelity dan high-fidelity design. Pada evaluasi SUS tahap pertama mendapatkan skor sebesar 64,23 atau ‘OK’ dan tahap kedua mendapatkan skor final sebesar 82 atau ‘Good’. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan solusi perbaikan sistem pada aplikasi M-Pajak dan dapat meningkatkan kualitas layanan perpajakan di Indonesia.

---

Digital transformation is one of the efforts that has been made to adopt traditional processes into digital ones. This effort is also being massively used within the implementation of government systems, one of which is in the provision of tax services in Indonesia, namely the launch of the M-Pajak mobile application. However, the use of the M-Pajak mobile application had not fully met user needs. This could be seen from the assessment of one of the digital distributions in which M-Pajak got the application rating that was classified as average. Some users thought that the features within the application were incomplete in terms of functionality, meaning that the tax services provided were not as complete as the services provided in DGT Online platform. The usefulness of both services in fulfilling tax services in Indonesia needs to be questioned. Therefore, it is necessary for application designers to ensure that services can provide the best experience by optimizing the benefits that taxpayers would get. Previous research that had been done on tax services focused more on discussing e-Filing services at DGT Online as well as there had been no research evaluating mobile applications regarding taxation from the perspective of usability. Therefore, this research was conducted with the aim of evaluating usability and redesigning the interface design using the User-Centered Design (UCD) approach and applying the principles of Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design. This study involved participants who were the M-Pajak and DGT Online users in data collection and usability evaluation. The evaluation was carried out in two stages using System Usability Scale (SUS) evaluation questions and online interviews with users in the first stage. This evaluation resulted the design improvement solution in the form of low-fidelity and high-fidelity design. In the first stage of evaluation, an SUS score of 64.23 or ‘OK’ was obtained while SUS score in the second stage was 82 or 'Good'. This research is expected to contribute to providing system improvement solutions for the M-Pajak mobile application and to improve the quality of tax services in Indonesia."

"Mulai dari tahun 2020 Masyarakat Indonesia mengalami pandemi akibat adanya Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Guna mencegah penyebaran virus tersebut maka pelayanan publik yang disediakan pemerintah dialihkan kepada pelayanan daring atau online. Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik online yang disediakan pemerintah. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas pelayanan publik online selama masa Pandemi Covid-19. Objek penelitian yang digunakan adalah pelayanan pajak online di KPP Pratama Duren Sawit, Jakarta Timur sebagai salah satu daerah dengan tingkat positif Covid-19 yang cukup tinggi. Untuk mengukur kualitas pelayanan pajak online maka digunakan empat dimensi SERVPERF yang dikombinasikan dengan tiga dimensi dalam Tax Service Quality. Analisis yang dilakukan mengikuti konsep dari SERVPERF yang hanya menghitung kinerja pelayanan. Selain itu penelitian ini juga dianalisis dengan menggunakan Importance-Performance Analysis (IPA) untuk mengetahui atribut pelayanan publik online mana yang perlu dikembangkan. Dengan teknik analisis tersebut maka diketahui bahwa pelayanan pajak online yang disediakan KPP Pratama Duren Sawit Jakarta Timur masuk kedalam kategori baik. Berdasarkan Importance-Performance Analysis yang telah dilakukan, aspek pelayanan yang perlu dikembangkan terkait dengan respon pelayanan, kepercayaan wajib pajak, keakuratan pelayanan, bagaimana pegawai memahami kebutuhan Wajib Pajak, serta kejelasan informasi dalam pelayanan pajak online. Hambatan utama dalam penelitian ini adalah sulitnya data sekunder didapatkan. Penelitian ini merekomendasikan untuk menambah admin pelayanan online, meningkatkan komunikasi antara pegawai dan Wajib Pajak, sosialisasi fitur autentikasi, dan memperbaiki tampilan informasi pelayanan pajak online.

---

Starting in 2020, Indonesian people are experiencing a pandemic due to the Corona Virus Disease 2019 or Covid-19. To prevent the spread of the virus, the Government provided more online public services. However, there are still a lot of people complaining about online public services provided by the government. Base on that case, the purpose of this research is to measure the level of quality of online public services during the Covid-19 pandemic. The object of this research is the online tax services at KPP Pratama Duren Sawit, East Jakarta as one of the areas with a high positive rate of Covid-19. To measure the quality of online tax services, this research is using four dimensions of SERVPERF and three dimensions of Tax Service Quality. The analysis carried out follows the concept of SERVPERF which only calculates service performance. In addition, this research is also using Importance-Performance Analysis (IPA) to determine which attributes of online public services need to be developed. With this analysis technique, it is known that the online tax services provided by KPP Pratama Duren Sawit, East Jakarta are in a good category. Based on the Importance-Performance Analysis that has been carried out, the service aspects that need to be developed are related to service response, taxpayer trust, service accuracy, how the employees understand the needs of taxpayers, and information clarity in services. The main obstacle in this research is the difficulty of finding secondary data. This study recommends adding more online service admins, improving communication between employees and taxpayers, socializing authentication features, and improving the appearance of online tax service information."

"Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey, statistik deskriptif, dan pengujian korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara ketiga variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak.

---

The Directorate General of Taxation implement electronic system (e-SPT) in reporting value-added-tax so reporting process can be ease, tax payers can get legal certainty, and improvement of quality of tax services, especially after implementation of PER-11/PJ/2013 and PER-10/PJ/2013 and is expected tax compliance to increase. The purpose of this research is to examine correlation of these three principles toward tax compliance. This research uses survey method, statistic descriptive, and correlation analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to tax payers at Tanjung Priok Tax Office. This research shows that strong correlation of these three variables and tax compliance."