Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan yang berada di bawah threshold Pajak Pertambahan Nilai PPN dalam melakukan voluntary registration menjadi Pengusaha Kena Pajak PKP dan dampak status PKP tersebut terhadap gross profit dan value added perusahaan. Berdasarkan kerangka konseptual dan dengan menggunakan data periode 2011-2016, hasil estimasi empiris mendukung hipotesis bahwa rasio penjualan business-to-consumer B2C yang semakin rendah, rasio biaya input dan kompetitivitas industri yang semakin tinggi akan meningkatkan probabilita perusahaan melakukan voluntary regisration PPN. Selain itu, gross profit dan value added perusahaan juga dapat meningkat dengan perusahaan menjadi PKP.

---

This thesis discusses the factors that influence the firm decision which is under threshold of Value Added Tax VAT system in conducting voluntary registration to Taxable Entrepreneur for VAT Purposes PKP and the impact of their PKP status to their gross profit and value added. Based on the conceptual framework and using the 2011 2016 period data, the empirical estimation results support the hypothesis that the lower the business to consumer B2C sales ratio, the higher input cost ratio and industry competitiveness ratio will increase the probability of the firm 39 s voluntary registration of VAT. In addition, firm rsquo s gross profit and value added can also increase if its status is PKP."

"Penerimaan negara yang berasal dari pajak mempunyai kontribusi relatif tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan meluncurkan produk e-Filing (Electronic Filling System). Pemerintah berupaya mengoptimalkan penggunaan e-Filing dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 9 Tahun 2018) yang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT PPh 21/26 dan PPN. Implikasi pemanfaatan Information Technologi (IT) secara daring ini diyakini dapat memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT, sehingga kepatuhan pajak meningkat Para ahli berpendapat bahwa faktor Peraturan Perpajakan (PMK No. 9 Tahun 2018) memberikan kontribusi terbesar kepada Budaya Pajak dalam mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Untuk turut melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif atas diberlakukannya suatu Peraturan Perpajakan (PMK No. 9 Tahun 2018). Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Perpajakan berdampak pada peningkatan kepatuhan, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah laporan SPT Masa PPN dan peningkatan jumlah penerimaan PPN yang signifikan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

---

State revenues derived from taxes have a relatively high contribution to the State Budget (APBN). However, tax revenue in the first quarter of 2015 did not match the government’s expectations due to taxpayer non-compliance. Since 2005 the Directorate General of Taxation has carried out tax administration reforms by launching the e-Filing (Electronic Filling System).The Government endeavoured to optimize the use of e-Filing by issuing a Minister of Finance Regulation Number 9 of 2018 which requires taxpayers to report Tax Return PPh 21/26 and Value Added Tax (VAT) via e-Filing. It is believed that the use of online Information Technology would ease the reporting of Tax Return by the taxpayers, thus, improving tax compliance. Many researchers argue that that tax regulation has the biggest contribution to the Tax Culture in promoting Tax Compliance. To complement the results of previous researches, the author considers that it is critical to conduct quantitative research using a comparative method for the implementation of a tax regulation (Minister of Finance Regulation Number 9 of 2018). The result of this research demonstrates that the implementation of Tax Regulation results in the improvement of compliance, as indicated by an increase in the number of reports of Vat Periodic Tax Return (SPT Masa) and significant increase in the VAT revenue at Tax Service Office (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan."

"Pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah mendukung pertumbuhan ini melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses memulai dan menjalankan usaha. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023, sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyederhanakan ketentuan administratif terkait pelaporan usaha untuk pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PMK ini mengubah batas waktu pelaporan usaha dari yang semula paling lambat akhir bulan berikut setelah omzet melebihi ambang batas (PMK 197/PMK.03/2013), menjadi paling lambat akhir tahun buku berjalan. Perubahan ini memengaruhi waktu dimulainya kewajiban perpajakan, yaitu saat pengusaha harus mulai memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme melalui studi lapangan dan studi kepustakaan untuk menganalisis perubahan kebijakan tersebut terhadap kepentingan Pemerintah dalam aspek penerimaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut mempengaruhi ketepatan waktu penerimaan negara selain itu juga terjadi penundaan bahkan kehilangan penerimaan pungutan PPN negara. Selain itu, terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap pengusaha yang telah melampaui ambang batas omzet namun belum melaporkan usahanya, sehingga membuka peluang terjadinya penghindaran administratif dengan cara mendirikan entitas usaha baru untuk menghindari status PKP. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi waktu pelaporan usaha sebagaimana diatur dalam PMK 164 Tahun 2023, meskipun dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi PPN, justru berisiko mengurangi efektivitas pemungutan pajak. Oleh karena itu, ketentuan penundaan pengukuhan PKP seharusnya mempertimbangkan efektivitas penentuan saat waktu penerimaan dan saat memulai kewajiban PPN agar dapat mewujukan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang mencerminkan Kepentingan Pemerintah dalam aspek penerimaan.

---

The growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia continues to show an upward trend each year. The government supports this development through various policies aimed at simplifying the process of starting and operating a business. One such policy is the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 164 of 2023, a derivative of the Omnibus Law, which simplifies administrative procedures related to business reporting for the confirmation of Taxable Entrepreneur (PKP) status. This regulation changes the reporting deadline from the end of the following month after exceeding the turnover threshold (as regulated in PMK 197/PMK.03/2013) to the end of the current fiscal year. This adjustment affects the timing of tax obligations, including when entrepreneurs must begin collecting, depositing, and reporting Value Added Tax (VAT). This study uses a qualitative approach with a constructivist paradigm through field research and literature review to analyze the impact of this policy change on the government’s interest, particularly in the aspect of revenue. The findings indicate that the delayed reporting requirement affects the timeliness of revenue collection and may lead to delayed or even lost VAT revenue. Additionally, weaknesses in the monitoring system for entrepreneurs who have exceeded the turnover threshold but have not reported their business create opportunities for administrative avoidance, such as establishing multiple business entities to evade PKP status. These findings show that although PMK 164/2023 aims to ease VAT administration, it potentially reduces the effectiveness of tax collection. Therefore, the policy should reconsider the timing of registration and obligation onset to reflect the government’s revenue interest more effectively."