Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi lagu anak-anak saat ini sudah jauh berbeda dengan zaman emas sekitar tahun 70-an. Sekarang anak-anak cenderung menyukai lagu-lagu yang ditujukan bagi orang dewasa. Di tengah kondisi tersebut, dunia musik anak Indonesia memiliki seorang pencipta lagu yang telah banyak menyumbangkan karyanya. Tokoh tersebut adalah A.T. Mahmud. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tema dalam lirik lagu anak ciptaan A.T. Mahmud, dan menunjukkan bahwa beberapa lagu tersebut masih dinyanyikan di TK Regina Pacis Bogor sampai saat ini. Data pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah lagu-lagu ciptaan A.T. Mahmud yang dinyanyikan kembali oleh Tasya. Terdapat dua album yang telah beredar, yaitu _Libur Telah Tiba_ (2000) dan _Gembira Berkumpul_ (2001). Data kedua adalah lagu-lagu A.T. Mahmud yang diaarkan di TK Regina Pacis Bogor. Lagu-lagu tersebut akan dianalisis temanya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara (dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, kamera, dan tape recorder), telusur internet, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema lagu-lagu ciptaan A.T. Mahmud sangat sederhana. Dari segi lirik, meskipun banyak menggunakan kata-kata puitis, bahasa yang digunakan mudah dipahami anak. Lirik lagu umumnya terdiri atas dua bait. Tema yang paling dominan disampaikan adalah keagungan Tuhan, alam, dan cinta tanah air. Dengan demikian, lagu-lagu ciptaan A.T. Mahmud dapat dikategorikan sebagai lagu anak-anak yang sederhana dan sarat makna."

"In this paper, I describe four Indonesian aspect markers, sudah, telah, pernah, and sempat, showing that the main opposition between them relies not only on their aspectual meanings, but also on the various modalities they express. The opposition between the very frequent markers sudah and telah is analysed in detail. The syntactic and semantic survey shows that these two markers are not synonyms in most contexts."

"In this paper, I describe four Indonesian aspect markers, sudah, telah, pernah, and sempat, showing that the main opposition between them relies not only on their aspectual meanings, but also on the various modalities they express. The opposition between the very frequent markers sudah and telah is analysed in detail. The syntactic and semantic survey shows that these two markers are not synonyms in most contexts."

"Perseroan Terbatas (PT) salah satu badan usaha yang paling diminati, wajiblah memberikan kepastian hukum, hal ini penting baik secara internal antara para organ yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan eksternal sebagai subyek hukum yang mandiri dalam hubungan dengan pihak ketiga. Kepastian hukum haruslah dijamin sejak pendirian PT, karena merupakan pintu utama kelangsungan PT. Ketentuan, syarat dan prosedur pendirian suatu PT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No 4 tahun 2014. Prakteknya proses pendirian sering menemui kendala, salah satu sebagaimana dikaji dalam tesis karena keadaan memaksa, sehingga kepastian hukum atas proses pendirian dipertanyakan tatkala pengesahan tetap diberikan Kementerian padahal akta pendirian telah lewat masa berlakunya karena keadaan memaksa yang timbul dari Kementerian, pengesahan mana melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengesahan yang diberikan setelah lewat waktu permohonan karena keadaan memaksa dapat dipandang dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi jangka waktu yang diperbolehkan karena keadaan memaksa sebagai alasan pembenar dan pembebasan otomatis, kedua dari sisi isi akta perubahan angaran dasar yang merupakan jalan keluar dari Kementerian yang dibuat saat akta pendirian telah batal adalah menjadi tanggung jawab Kementerian atas jalan keluarnya. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sebagai alat pengumpulan data serta pengolahannya digunakan metode kualitatif.

---

Limited Liability Company ("Ltd") as one of the most favourite form of business entities, should give a Legal Certainty for both internally and externally. Legal certainty is very important either in relationship internally between the part of the "Ltd" itself, such as Board of Directors, Board Of Commissioners and General Meeting (RUPS), as well as for externally in order "Ltd" as a subject of law. In relationship with other third parties, Legal Certainty must be guaranteed since the date of establishment, because it is the main basis for the sustainability of the "Ltd" in the future. In common practice, there are so many problems regarding the process of establishment, one of the example is the force majeure which is discussed on this thesis, where the ratification is still given by the Ministry even after the application had been expired. In this case, how is the legal certainty for the "Ltd", because this ratification broke the Limited Liability Company Law Number 40 year 2007 but however the force majeur factor forces the Ministry to ratificate the establishment. However, due to the force majeur factor, this ratification after the application had been expired can be reviewed from two sides: First, from the period of time allowed because of the force majeur as an excuse and automatic exemption because of it. Second, from the content's amendment of the Article of Association as the wayout given by the Ministry itself, it becomes the Ministry's full responsibilities. The method of research is juridical normative by the use of secondary data consisting of primary, secondary and tertier law. The qualitative method is used as the mean of collecting data and its processing."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis prosedur yang telah disepakati AUP atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan MKBD pada PT YSI yang dilakukan oleh KAP TWR. Prosedur ini bertujuan untuk menguji kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pemeliharaan dan pelaporan harian MKBD yang dikeluarkan oleh OJK. Berdasarkan AUP yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan dari segi rumus dan perhitungan MKBD PT YSI. Temuan tersebut disebabkan oleh kesalahan set up parameter software MKBD dalam hal rumus, klasifikasi akun dan transaksi, serta jurnal penyesuaian. Dalam laporan magang ini, Penulis juga melakukan analisa terhadap prosedur yang dilakukan oleh KAP TWR. Berdasarkan analisis tersebut, prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu ISRS 4400.

---

ABSTRACTThis internship report aims to explain and analyze agreed upon procedures AUP on Net Adjusted Working Capital NAWC of PT YSI which are performed by KAP TWR. These procedures aim to test company rsquo s compliance with the maintenance and reporting NAWC regulation issued by OJK. Based on AUP that has been performed, there are some findings in terms formulas and calculation of NAWC. These findings are caused by error set up of NAWC software parameter related to formulas, account classification, transaction classification, and adjusting entries. In this internship report, the author also analyzed the procedures performed by KAP TWR. Based on the analysis, the procedures have been in accordance with applicable standard which is ISRS 4400."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris yang telah diberhentikan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan. Hasil dari penelitian ini adalah notaris yang telah diberhentikan sudah tidak berwenang membuat akta notaris sehingga akta yang dikeluarkannya setelah diberhentikan menjadi batal demi hukum dan masyarakat yang dirugikan diberikan perlindungan hukum.Simpulan dari penjelasan terhadap masalah dalam penelitian ini adalah Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat di hadapan Notaris yang telah diberhentikan adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik karena tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik sebagaimana pasal 1868 KUHPerdata. Bentuk Perlindungan Hukum bagi masyarakat yang membuat akta pada Notaris yang telah diberhentikan adalah Perlindungan hukum secara represif yaitu dengan pemberian sanksi kepada Notaris yang bersangkutan dan kesempatan untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga bagi masyarakat yang menggunakan jasanya. Perlindungan secara preventif yaitu dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan cara berkoordinasi dan memberikan peringatan terhadap Notaris yang bersangkutan agar tidak lagi membuat akta.

---

This thesis discussed the power of proof of deeds issue by notary who has been dismissed and the legal protection for parties who made deeds before the dismissed notary. This research used normative juridical method in descriptive and analytical forms as this research described problems which then being analysed against legal provisions in the field of notary. The results of this research found that Notary who has been dismissed is no longer has the authority to issue any notary deeds. Therefore, any deeds issued by him after the dismissal become null and void. Parties who have been disadvantaged due to this condition are protected by the law.

The conclusion towards the problem of this research is that deed issued by notary who has been dismissed has no power of proof as an authentic deed because it does not fulfill the requirement as an authentic deed as it is stipulated in article 1868 of the Civil Code. The form of legal protection for the parties who make deeds before Notary who have been dismissed is Repressive Legal Protection, that is by giving sanctions to the concerned Notary and the opportunity to demand fees, compensation, and interest for the parties who have used his services. Besides, preventive protection is carried out by the Notary Supervisory Board by coordinating and giving a warning to the concerned Notary in order to stop issuing deeds."

"Data pribadi merupakan rangkaian informasi mengenai suatu individu dan akan terus melekat terhadapnya. Pelindungan data pribadi merupakan salah satu instrumen dalam menegakkan hak privasi suatu individu yang telah dijamin oleh Pasal 28G UUD 1945. Meskipun telah terdapat kewajiban hukum untuk melindungi, penggunaan data pribadi tidak lekang dari adanya risiko kegagalan pelindungan atau penyalahgunaan dan mengakibatkan pelanggaran hak privasi. Risiko ini pun tidak berhenti saat subjek data pribadi telah meninggal. Sebab, suatu data pribadi yang telah tersimpan tidak secara otomatis dapat terhapuskan melainkan terdapat syarat dan prosedur yang diberlakukan sebagaimana kebijakan privasi sistem elektronik dan ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih, dampak dari pelanggaran atau kegagalan pelindungan data pribadi tersebut dapat membawa pengaruh ke pihak keluarga yang masih hidup. Namun, upaya pelindungan terhadap subjek data pribadi yang telah meninggal tidak merupakan ketentuan pokok dalam hukum pelindungan data pribadi seperti dalam GDPR atau UU PDP. Di sisi lain, PDP Prancis dan PDPA Singapura telah mengakui adanya kedudukan subjek data pribadi yang telah meninggal dan memberlakukan pelindungan terhadap subjek data pribadi yang meninggal dengan tujuan terhadap subjek data pribadi yang telah meninggal atau pihak keluarga. Oleh sebab itu, melalui metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data studi komparatif Penulis melakukan analisis perbandingan negara yang telah memiliki regulasi mengenai pelindungan data pribadi atas subjek data pribadi yang telah meninggal serta terkait konsekuensi hukum yang terjadi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa sejatinya Indonesia telah mengakui adanya ketentuan pelindungan tersebut melalui Pasal 439 KUHP dan Pasal 32 ayat (1) PM Kesehatan 24/2022. Akibatnya, diperlukan pengaturan pemberlakuan pemenuhan hak privasi dan pelindungan data pribadi terhadap subjek data pribadi yang telah meninggal secara komprehensif.

---

Personal data is a series of information about an individual and will remain associated with the individual. Personal data protection is one of the instruments in upholding the right to privacy of an individual that has been guaranteed by Article 28G of the 1945 Constitution. Regardless of the legal obligation to protect, the use of personal data is inevitable from the risk of failure or misuse of personal data and resulting in a violation of privacy rights. This risk does not stop even when the personal data subject is deceased. Since, personal data that has been stored in cyberspace cannot be automatically erased, there are terms and procedures that are applied as the privacy policy of the electronic system and applicable law. Moreover, the impact of a violation or failure to protect personal data can affect the family. However, the protection of deceased personal data subjects is not a fundamental provision in personal data protection, as in the GDPR or the PDP Law. On the other hand, the French PDP and Singapore PDPA have recognized the position of deceased personal data subjects and enacted the protection of deceased personal data subjects for the purpose of deceased personal data subjects or the family. Thus, through normative juridical research method with comparative study data analysis method the author conducts a comparative analysis of countries that have regulated the protection of personal data on deceased personal data subjects and related legal consequences. The outcome shows that Indonesia Regulations has recognized the existence of such protection provisions through Article 439 of the Criminal Code and Article 32 paragraph (1) MOH Regulation 24/2022. Therefore, it is necessary to comprehensively regulate the implementation of the fulfilment of the right to privacy and personal data protection for deceased personal data subjects."