Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang beberapa kegiatan anti persiangan yang salah satunya adalah persekongkolan tender. Para pelaku usaha yang terbukti bersekongkol akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dimana salah satu sanksinya adalah denda minimum Rp.1.000.000.000,- dan maksimum Rp.25.000.000.000,-. Penelitian ini melakukan studi kasus terhadap dua putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 118K/PDT.SUS-KPPU/2013 Dan Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013. Dalam dua putusan tersebut masing-masing pelaku usaha yang telah terbukti bersekongkol diberikan sanksi untuk membayar denda yang jumlahnya kurang dari Rp.1.000.000.000,-. Dengan melakukan studi kasus terhadap dua putusan tersebut, kenyataannya sanksi administratif dalam bentuk denda dengan nominal tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan persaingan usaha pada saat ini dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Diusulkan dalam penelitian ini, untuk mengubah metode pemberian denda kedalam sebuah bentuk nilai persentase minimum sampai maksimum.

---

ABSTRACTIn realizing fair trade competition UU No. 5 Tahun 1999 prohibits some anti-merchant activities which one of them is tender collusion. Business actors proven collusion will be punished in accordance with the provisions of Article 47 of UU No. 5 Tahun 1999 in which one of the sanctions is a minimum fine of Rp.1.000.000.000, - and a maximum of Rp.25.000.000.000, -. This study conducted a case study of two verdicts: Supreme Court verdict Number 118K / PDT.SUS-KPPU / 2013 And KPPU verdict Case Number 03 / KPPU-L / 2013. In the two verdicts each merchant who has been proven conspired to be given a sanction to pay a fine of less than Rp.1.000.000.000, -. By conducting a case study of these two verdict, the fact that administrative sanctions in the form of fines with the nominal value is not relevant to the current state of business competition by considering several factors. It is proposed in this study, to change the method of fine filling into a form of minimum to maximum percentage value"