Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan air irigasi berhubungan erat dengan sistem pemerintahan yang dikembangkan di suatu negara. Di Belanda dikenal melalui waterschappen yang pengernbangannya didasari oleh mekanisme desentralisasi fungsional. Di negara berkembang, menurut pakar-pakar pemerintahan daerah hampir dirancukan oleh konsep delegasi seperii diakui oleh Cheema, Rondinelli dan Nellis.Di negara-negara maju seperti Belanda, Jepang, USA, dan Jerman pengembangan praktek lembaga semaoam ini ditandai oleh sifat-sifat otonom yang sejajar dengan pemerintah daerah dalam konstelasi sistem administrasi negaranya Lembaga ini bersifat khusus dan otonom di tingkat lokal mengerjakan fungsi yang spesifik. Baik di negara Kesatuan maupun negara Federal terdapat lembaga tersebut. Lembaga ini pertanda sebagai kompleksnya sistem administrasi negara dimana persoalan sosial-ekonomi masyarakat tidak melulu diselesaikan oleh tingkatan pemerintahan yang selama ini dikenal, melainkan dapat dikernbangkan Iembaga khusus yang otonom tersebut.Penelitian ini membandingkan antara praktek pengelolaan air irigasi tertier di Kabupaten dan Kota Tegal dengan model Dharma Tirta, Subak di Kabupaten Jembrana Bali, serta di Hulu Langat Malaysia. Alasan mengangkat ketiganya adalah sama-sama menangani persoalan air irigasi. Malaysia telah lama mengembangkan dewan sumberdaya air di tingkat Nasional dan Negara Bagian. Oleh karena analisis perbandingan menuntut harus dipenuhinya prinsip-prinsip ketepatan dalam membandingkan antar obyek, maka ketiga lokasi mencerminkan kesederajatan tingkatan, yakni pada tingkatan kedua dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini tidak mempersoalkan bentuk negara, sehingga walaupun Hulu Langat tepat di bawah Negara Bagian Selangor, yang seharusnya seoara normatif berbanding dengan Provinsi di Indonesia; dalam penelitian ini disejajarkan dengan Kabupatenf Kota ditilik dari luas wilayah dan keseluruhan jenjang pemerintahan di Malaysia.Pendekatan verstehen menjadi kerangka umum metodologis karya ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penggalian data dilakukan dengan triangulasi-eklektik. Disamping itu, berbagai key informan diperlukan dalam penelitian karya ini dengan teknik analisis multilevel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga praktek bukanlah ejawantah dari desentralisasi fungsional walaupun di Indonesia potensial mengaran ke dalam praktek desentralisasi fungsional, sedangkan di Malaysia sepenunnya sentralisasi melalui aparatus dekonsentrasi dengan karakter masing-masing Praktek desentralisasi di Indonesia khususnya di bidang irigasi, baru menyangkut desentralisasi territorial, sedangkan desentralisasi fungsional tidak dipraktekkan meskipun wacana akademik dan potensi serta kebutuhan akan adanya lembaga yang merupakan perwujudan desentralisasi fungsional sudah muncul. Di tingkatan mikro menunjukkan terdapatnya kegagalan dalam pengelolaan urusan irigasi tersier khususnya dan urusan irigasi pada umumnya. Kegagalan tersebut juga didorong oleh kondisi makro persoalan distribusi urusan sektor irigasi yang berpaku pada desentralisasi teritorial semata. Sementara itu, pengaturan kawasan khusus pada level makro pun tidak terkait dengan fungsi irigasi. Hal ini disebabkan oleh adanya daya dukung ekonomi politik yang rendah dari sektor irigasi pada umumnya dan irigasi tersier pada khususnya.Implikasi akademik dan praktis dari penelitian ini adalah bahwa konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah dalam wacana akademik Indonesia khususnya memerlukan pengembangan konsep desentralisasi fungsional secara komprehensif terkait konstruksi adminisrasi negara. Kuatnya wacana desentralisasi teritorial menjadi penyebab konstruksi distribusi urusan irigasi hanya berpaku pada model distnbusi pada lingkup desentralisasi teritorial.Selanjutnya perlu dilakukan penelilian mengenai daya jangkau organisasi ingasi Subak dan dharma tirta, disamping penelitian-penelitian terhadap perlunya mengotonomikan organisasi tersebut pada jenjang yang cukup radikal yang menempatkan petani sebagai bagian dalam proses pengisian struktur politik terlepas dari pemerintahan daerah yang selama ini ada. Penelitian mengenai dampak (ekstmalitas) organisasi pengelola irigasi perlu dilakukan bersamaan dengan uji kepentingan atau nilai strategis kelembagan tersebut bagi masyarakat. Kajian terhadap sektor Iain pun memungkinkan untuk dilakukan.Terhadap aras empirik, Pemerintah perlu membenahi organisasi pengairan di level grassroots dalam kerangka peningkatan kinerja pertanian serta pengelolaan sumberdaya air secara holistik bahkan sampai terciptanya regime irigasi lokal. Perubahan pasal 18 UUD 1945 agar Iebih tegas kembali memasukkan konsep desentralisasi fungsional yang pernah digunakan pada 1920-an oleh Hindia Belanda diperlukan dalam kerangka kepentingan kemajuan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat tergantung kepada urusan irigasi di Indonesia.

---

Irrigation management closely relates to the distribution of functions among levels of government. It also has a hierarchical system from primary to tertiary level of cannal. The jurisdiction of the irrigation management creates a territory which does not always be symmetric with the administrative governmental area. This nature of irrigation implies an ambiguity of some existing institutions for tertiary water irrigation management at the grassroot level in term of decentralization and local govemment in Indonesia.In the Netherlands, there are waterschappens instititution which have been established based on functional decentralization for managing irrigation. In the developing countries, functional decentralization has been mis-interpreted by delegation concept according to Cheema, Rondinelli and Nellis_ Functional decentralization in developed countries such as Netherland, Japan, USA, and Germany, are indicated by the existence of autonomous body in the local level. This institution is specific in the nature according to the function should be carried out.Within both the Unitary state and the Federal state, the aformentioned institution can be established to retiect the complexity of the state. It shows that social and economic problems can be managed not only by local government based on territorial decentralization as ordinary local public body, but also by local institution based on functional decentraiization mechanism as special local public body.This research compared tertiary irrigation management in the Municipality and Regency of Tegal, the Regency of Jembrana, and the Regency of Hulu Langat Selangor Malaysia. Malaysia has been developing water board at National and State Level. Although the two countries differed in govemmental arrangements, the locus used in this research experienced the same level of governments.Verstehen has been as a general framework of this research approach. Qualitative and descriptive were the method of this research. Data are gathered using eclectic-triangulation methods and analyzed with multilevel tools.This research concluded that the tertiary irrigation in those three locus in Indonesia were not established based on functional decentralization, eventhough it has potential to do so. It is different from Malaysia which is fully centralized through deooncentration. Only the teritorial decentralization is the basic of tertiary irrigation management in indonesia. Functional decentralization is not being practiced in tertiary irrigation management both in Indonesia and Malaysia.At the micro level, it is showed that there are some failures in tertiary irrigation management. These failures were results from macro level condition on distribution of functions among levels of govemment that were being developed just based on territorial decentralization concept. This condition created a weak tertiary irrigation institution. Meanwhile, special territory which developed according the law number 32 of 2004 on Local Governance does not relate to irrigation function- lt happened because of low political economic capabilities of irrigation sector, especially in tertiary irrigation level.There are some academic and practical implications of this research. First, the discourse on decentralization and local government in Indonesia should be developed towards the concept of functional decentralization. Strong discourse on territorial decentralization an sich caused the distribution of functions among levels of government limited to this model distribution of functions in Indonesian local govemment.Second, advanced research for analyzing tapering of Subak or Dharma Tirta should be conducted, rather than research that analyze the urgency of this organization's autonomy to radical stage which place the farmer as a part of political structure. Future research on irrigation management should be conducted with regards to its positive as well as negative externalities.Empirically, Government should improve the performance of irrigation organization at the grassroot level in order to increase the whole agricultural performance which creating special local regime in the irrigation management. Furthermore, amandment to the constitution of 18th article should induce the concept of functional decentralization that was practiced in Indonesian local government system in 1920."

"Ketahanan Nasional (Tannas) tidaklah serta merta terwujud dengan penjumlahan antar gatra yang ada dalam Tannas, melainkan harus ada integrasi yang dinamis antar gatra tersebut dan saling isi mengisi. Dapat saja untuk periode tertentu Tannas bercirikan beberapa gatra yang menonjol sedang gatra lainnya bersifat menunjang. Yang penting, integrasi gatra-gatra tersebut merupakan suatu sistem yang utuh, yang mampu menghadapi segala ancaman, hambatan dan gangguan, sekaligus mampu terus membangun negara menuju tahap yang lebih sejahtera. Gatra Hankam sebagai salah satu gatra Ketahanan Nasional, jika dipandang tersendiri, harus merupakan satu sistem tersendiri pula sehingga mampu menyumbang secara baik bagi upaya terciptanya Tannas secara keseluruhan.Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai wujud pelaksanaan dari Sistem Pertahanan Keamanan Negara (Sishankamneg) RI adalah perpaduan dari dua sub sistem, yakni sub sistem senjata Teknologi dan sub sistem senjata sosial. Dalam pelaksanaannya kedua sub sistem ini merupakan sistem tersendiri pula yang lazim disebut Sistem Senjata Teknologi (Sistatek) dan sistem Senjata Sosial (Sistasos). Kalau Sistatek relatif lebih mudah diidentifikasi karena menyangkut hat yang bersifat teknis kesenjataan militer yang lazim dikenal, tidak demikian hal mengenai Sistatos karena Sistatos yang terdiri dari banyak segi-segi sosial, yang terjalin di dalamnya.Untuk dapat menyusun suatu kekuatan Hankamrata yang baik, hingga dapat mewujudkan Hankamneg RI, perlu diamati antara lain apakah Sistatos telah dibina dengan baik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena berhasilnya Hankamrata dalam upaya dan peningkatan ketahanan di bidang Hankam pada hakekatnya akan menunjang pula upaya terwujudnya Tannas. Dengan kata lain, identifikasi masalah yang dititik beratkan dalam tulisan ini adalah perlunya dipikirkan upaya penyempurnaan pembinaan yang telah ada, untuk dapat berfungsi lebih baik guna mendukung Hankamneg (melalui peranannya sebagai bagian Sishankamrata)di masa mendatang, mengingat perkembangan lingkungan yang cepat berubah."

"

Kerajaan Indragiri di Pulau Sumatra dikenal sebagai kerajaan yang berperan penting dalam sejarah kerajaan di Nusantara. Di bagian timur, Kerajaan Indragiri berbatas langsung dengan Selat Malaka, sebuah kawasan yang dikenal sebagai pusat perdagangan sejak abad ke-14. Selain itu, Sungai Indragiri dapat dilayari dari pesisir timur hingga pedalaman Sumatra bagian tengah. Faktor geografis yang strategis membuat kerajaan tersebut berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Mereka juga membina hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut terekam dalam sejumlah naskah yang saat ini disimpan di ANRI sebagai mana yang dicatat dalam Katalog 86 ANRI berjudul “Daftar Arsip Kontrak antara Pribumi di Kalimantan, Bali, Surakarta dan Sumatera”. Berdasarkan topiknya, ada enam naskah yang berisi tentang kontrak yang dibuat oleh Kerajaan Indragiri dengan Pemerintah Kolonial, yaitu Katalog 86 ANRI sub-bab Sumatra, bernomor 166, 167, 168, 170, 173 dan 174.  Keenam naskah berasal dari abad ke-19 dan ditulis dalam aksara jawi berbahasa Melayu. Keenam teks dialihaksarakan dengan cara kerja filologi. Hasil alih aksara digunakan untuk menganalisis isi kontrak tersebut. Tulisan ini membahas teks enam kontrak dari segi hukum antarbangsa yang dikemukakan Brierly (1996). Menurut Brierly, hukum antarbangsa adalah kaidah dan asas tindakan yang mengikat bagi negara beradab dalam hubungan mereka antara satu negara dengan lainnya.  Dalam kasus Kerajaan Indragiri dengan Pemerintah Hindia Belanda, hubungan tersebut diikat dalam bentuk kontrak. Berdasarkan analisis pada pasal-pasal yang terdapat dalam keenam kontrak, terlihat bahwa Kerajaan Indragiri telah berstatus sebagai negara protektorat/vasal dari Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1838 sehingga yurisdiksi negara pemberi perlindungan lebih dominan dibanding negara yang dilindungi.

---

 

Located in the Island of Sumatra, the Kingdom of Indragiri was famous of its role on the history of the kingdom in Indonesia. The Straits of Malacca, known as a commercial center since the 14th century, bordered the Kingdom of Indragiri in the east. The Indragiri River can be navigated from the east coast to the inner part of Central Sumatra. Its strategic location strengthens the Kingdom of Indragiri’s association with other kingdoms. Furthermore, the Kingdom also maintains its relationship with the Dutch colonial government, which is evidenced from the manuscripts stored in ANRI and recorded in Catalog 86 ANRI entitled "List of Archives of Contracts between Indonesian Society in Kalimantan, Bali, Surakarta and Sumatera". Based on the topic, there are six manuscripts encompassing contracts made by the Kingdom of Indragiri with the Colonial Government, namely manuscripts 166, 167, 168, 170, 173 and 174. The six manuscripts were written in the 19th century in Malay language. For the analysis, the six manuscripts are transliterated philologically. This paper discusses the text of six contracts in terms of international law proposed by Brierly (1996).

The law among nations examined in this study refer to Brierly (1996) who maintains that the law among nations is the principle and the act of binding action for the civilized state in their relationship between one country and another. In the case of the Kingdom of Indragiri with the Government of the Netherlands East Indies, the relationship was bound in the form of a contract. The analysis of the issue reveals that the Kingdom of Indragiri has been a protectorate/vassal state of the Dutch Indies Government since the year of 1838. Consequently, the jurisdiction of the protectionist country is more dominant than the protected state.

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai produksi teritorial yang dilihat sebagai produksi ruang publik. Taman ekspresi bogor sebagai studi kasus hanya dilihat sebagai ruang publik yang digunakan untuk melihat produksi teritorial yang terjadi di dalamnya. Metode pengambilan data menggunakan observasi langsung terhadap studi kasus tanpa menggunakan data primer desain dari arsitek secara langsung. Hal tersebut dikarenakan ruang-ruang publik pada kawasan sekitarnya belum selesai terbangun, sehingga fokus penulisan hanya kepada observasi teritori yang terbentuk pada ruang taman. Pada skripsi ini ruang lingkup penulisan hanya membahas produksi teritorial sebagai proses produksi ruang secara satu arah tanpa melihat sebaliknya mengena i apakah produksi ruang dapat dilihat sebagai sebuah produksi teritorial.Teori produksi teritorial Mattias Karrholm digunakan sebagai dasar teori yang digunakan untuk melakukan pendekatan teori terhadap teori produksi ruang Henri Lefebvre. Pendekatan teori dilakukan dengan melihat empat aspek cara produksi teritorial strategi, taktik, asosiasi, dan apropriasi sebagai aspek relasi dalam proses produksi ruang ruang representasi, praktik meruang, ruang representasional . Hasilnya produksi teritorial yang dilihat sebagai proses produksi ruang pada taman ekspresi tersebut memproduksi ruang baru yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas yang menciptakan pemaknaan dan pemfungsian ruang yang berbeda dari ruang yang seharusnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the territorial production which seen as the production of public space. Taman ekspresi Bogor as a case study is only seen as a public space in which to view the production of territorial which happens in it. The method to collecting data using direct observation to study the case without using primary data from architect design directly. That is because the public spaces in the surrounding area of unfinished, so the focus of writing only the observation of territories that formed the park space. In this thesis only discusses territorial production in one writing scope as the process of production of space in one direction without seeing the opposite about whether the production space can be seen as a territorial production.Mattias Karrholm territorial production theory used as the basis for the theory used to make a theoretical approach to the theory of production of space Henri Lefebvre. Theoretical approach done by looking at four aspects of territorial production method strategy, tactics, associations, and appropriation as aspects of the relations in the production process space space representation, spatial practices, representational space . The result is the production of territorial which seen as a process of production space on taman ekspresi produce new spaces that generated by activities that create new meaning and different functioning of space from the space as it should be. "