Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai batasan konsep pengawasan horizontal oleh lembaga praperadilan menurut KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan konsepnya, pengawasan horizontal menurut KUHAP lebih menekankan pada kedudukan dan fungsi hakim praperadilan sebagai examining judge, dan bukan sebagai investigating judge. Belakangan prakteknya telah berkembang dimana fungsi pengawasan horizontal yang dilakukan hakim praperadilan mengarah menjadi sebagai investigating judge. Salah satunya tercermin dalam putusan perkara praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dimohonkan oleh Toto Chandra, dimana hakim praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut secara tidak langsung telah mencampuri kewenangan penyidik dalam hal penghentian penyidikan.

---

ABSTRACTThis study focuses on the limitation concept of horizontal control by praperadilan in the validity of investigation termination lawsuit according to KUHAP. To analyze the data, this research use normative juridical method. As a concept, the horizontal control conducted by KUHAP has emphasis on the position and the function of praperadilan judge as examining judge, and not as investigating judge. However lately it has been evolved in practice that horizontal control performed by praperadilan judge leads in favor to make its position close to be investigating judge. This tendency is reflected in the praperadilan verdict of Toto Chandra, where the praperadilan judge who examine and decide this case indirectly has interfered the authority of the investigator to terminate the case or not. "

"Skripsi ini membahas mengenai limitasi atau batasan penghentian penyidikan berdasarkan kurang alat bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana. Kewenangan polisi sebagai penyidik merupakan kewenangan yang sangat besar dalam proses hukum acara pidana karena polisi sebagai penyidik menentukan apakah suatu peristiwa pidana dapat dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak. Penghentian penyidikan serta penjelasan terhadap alasan penghentian penyidikan itu sendiri serta batasan-batasannya tidak dijabarkan secara rinci oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981). Terhadap kasus 14 perusahaan di Provinsi Riau yang diduga melakukan tindak pidana illegal logging, penyidik akhirnya mengeluarkan SP3 terhadap kasus tersebut di bulan Desember 2008 dengan alasan kurang alat bukti dan bukan merupakan suatu tindak pidana tanpa ada penjelasan apapun. Oleh karena itu, subjektifitas penyidik yang menjadi dasar dalam menentukan suatu peristiwa pidana harus dihentikan ataupun dilanjutkan dapat menimbulkan dampak negatif seperti adanya conflict of interest antara penyidik dengan tersangka atau penyidik dengan penegak hukum lainnya.

---

This thesis dicusses about termination of investigation limitations based on the absence of sufficient evidence and an event which did not constitute an offense, by virtue of law. The competence of police as investigator is a high competence in a criminal procedural law process because they have competence to determine the criminal events can be brought into the court or not. The explaination of termination of investigation, the reasons, and the limitations are not described in details by Indonesia Criminal Procedure Code (Act. No. 8 Year 1981). Recording to the case of 14 companies in Riau which expected as illegal logging criminal offender, the investigator finally releasing the SP3 in December 2008 without any explanations. The subjectivity of the investigator, which becoming the basic to determine should be terminated or continued, could cause the negative effects, in example conflict of interest between investigator and the suspected or investigator and the other law enforcement officers."