Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Thesis ini tentang Penyidikan yang Dilakukan Dengan Cara Sains Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Perhatian utama thesis ini adalah penanganan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Sat Gas Bom Polri. Fokus penelitiannya adalah tentang unit analisa (analytical unit) yang dipergunakan dalam rangka upaya memahami fenomena sehubungan tindakan penyidik dalam penyidikan tindak pidana terorisme, aktlvitas atau dapat pula disebutkan dengan kinerja dari unit kerja dalam Polri yang melakukan kegiatan penyidikan. Unit kerja itu kemudian dikenal pula sebagai Sat Gas Bom Polri. Dengan demikian, unit analisa penelitian ini bukanlah kegiatan individu masing-masing personil Polri, melainkan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh unit tersebut dan tingkatan-tlngkatan legitimasl kerja yang dilakukannya. Dalam hal ini, keglatan yang dilakukan oleh Sat Gas Bom Polri sebagai suatu kerja tim (team work). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualititaif dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara, dan wawancara dengan pedoman, untuk mengungkapkan kegiatan penyidikan tersebut. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kegiatan penanganan terhadap tindak pidana terorisme dilakukan dengan melakukan kegiatan penyidikan yang didukung penggunaan teknologi canggih. Bentuk teknologi canggih yang digunakan adalah dengan memanfaatkan direction finder, GA 900, analysis note book, ion scane, dan gas chromatography mass spectrometer. Penggunaan teknologi canggih ini mulai dilakukan pada saat pengungkapan kasus Bom Bali. Dalam pengungkapan kasus Born Bali, bantuan juga didapat dari agency atau institusi polisi negara-negara sahabat. Ini merupakan apresiasi yang sangat besar dalam penanganan kasus bom di Indonesia. Sat Gas Bom Polri melakukan kegiatannya dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia melalui metode yang didapat dari kegiatan penyidikan dan proses selama kegiatan itu berlangsung. Tehnik-tehnik dan cara-cara lama seperti penggunaan informan, mulai ditinggalkan dan diganti dengan penggunaan teknologi canggih. Hal ini tidak langsung mengubah teknik penyidikan yang sudah ada, akan tetapi, dengan bentuk kegiatan penyidikan yang didukung scientifc Investigation, sangat berperan dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini berusaha menguraikan apa yang menjadi penyebab atau faktor-faktor apa yang menjadikan sel-sel aktif terorisme internasional dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia. Aksi-aksi teror kian hari kian marak, dan dilakukan dengan motif yang berbeda-beda pula. Berdasarkan perbedaan motif itulah dapat dikelahui hal-hal apa yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel terorisme: di Indonesia dikaitkan dengan metode perekrutan serta sasaran perekrutan yang berpotensi. Yang dimaksud dengan sel-sel terorisme disini adalah para pendukung aksi teror, Sel-sel terorisme lebih dilihat sebagai pribadi perorangan bukan sebagai kelompok aksi teror, walaupun kelak akan mengacu pada terbentuknya kelompok dalam melakukan aksinya dikatakan aktif, karena layaknya sel dalam tubuh, sel-sel terorisme tersebut juga mempunyai kemampuan berkembang dengan cepat dalam menyebarkan ideologi kekerasan dalam mencapai tujuannya. Data yang didapat berasal dari tulisan yang sudah dipublikasikan seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini juga dijadikan sebagai data sekunder.

Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori komponen terorisme milik Berger yang dikaitkan dengan analisa kerangka berpikir secara kultural dan rasional yang menjelaskan sebab terjadinya teror milik North. Dari kedua teori tersebut akan dapat diketahui motif-motif apa saja dari para aksi teror yang menyebabkan adanya perbedaan pola penyebaran paham serta perekrutan yang dilakukan Hasil yang didapatkan sesuai dengan pendeiinisian sel-sel aktif terorisme menurut Barber. Dalam pendefinisian terorisme itu sendiri, penulis mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Asumsi yang digunakan adalah bahwa motif terbesar dari para pelaku aksi teror adalah agama dan kebencian terhadap AS, khususnya Pemerintahan George Bush, dan negara-negara sekutunya Hal tersebut didasarkan karena persoalan menyangkut agama dan anti-Pemerintahan George Bush masih mendapat respon yang sangat besar di Indonesia. Adapun asumsi mengenai pelaku aksi bom Bali mengarah pada anggota-anggota Jamaah Islamiyah (JI). Asumsi ini dibuat berdasarkan pemberitaan di berbagai media massa mengenai penangkapan para tersangka pelaku bom Bali karena dalam pemberitaan media dikatakan bahwa para tersangka yang tertangkap semuanya adalah anggota dari JI. Tesis ini sekaligus mencoba untuk rnelakukan klarifikasi bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam menjustifikasi bahwa II merupakan pelaku utama dalam peristiwa tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif-motif para pelaku aksi teror berbeda-beda tetapi masalah agama dan kebencian terhadap pemerintahan George Bush dan sekutunya masih mendapat tempat teratas, dan hal tersebut dipakai sebagai alat dalam menyebarkan ideologi kekerasan karena masalah tersebut merupakan masalah yang sangat sensitif dan masih mendapat respon yang besar dari masyarakat Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir di Malaysia pasca 11 September 2001 yang berkaitan dengan kepentingan politik domestik dan eksternal pemerintahan Mahathir.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data data sekunder dari buku, jurnal, artikel serta website, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang menggambarkan suatu fenomena. Kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir pada pasca 11 September 2001.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri KJ Holsti, mengenai output komponen gagasan politik luar negeri, yang menjelaskan tindakan kebijakan luar negeri Malaysia, teori Ideosinkretik dan Sistemile, yang sifatnya mendukung proses output kebijakan luar negeri Malaysia itu sendiri. Selanjutnya terdapat teori Determinan domestik yang mendukung penjelasan pembentukan kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir dan Output sistem politik ?Easton? yang mendukung teori KJ Holsti tersebut di atas, serta teori ?Two Level Games? yang digunakan untuk menjelaskan secara keseluruhan fenomena kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir yang dilatar belakangi oleh kepentingan domestik dan eksternal bagi pemerintahan Mahathir.

Berdasarkan hipotesa dan asumsi pada awal bab memaparkan Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor faktor domestik dan internasional, yakni adanya kepentingan domestik dan eksternal yang mempengaruhi output kebijakan luar negeri suatu negara tersebut dan bahwa kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir yang merespon isu terorisme yang dikampanyekan oleh AS merupakan wujud tindakan untuk memperbaiki citra politiknya di kalangan Negara Barat/AS serta kepentingan domestik bagi pemerintahannya di dalam negeri.

Analisa dari data-data yang diperoleh, memperlihatkan adanya kepentingan domestik pemerintahan Mahathir bagi partainya dan kepemimpinannya serta kepentingan eksternal yang hendak diperjuangkan, dalam hal ini terhadap AS, dan adanya isu terorisme pasca 11 September 2001 dipergunakan sebagai isu dalam peningkatan hubungan luar negeri pemerintahan Malaysia berupa respon dan kerjasama Malaysia dengan internasional, sekaligus mendapatkan keuntungan bagi kepentingan politik domestik pemerintahan Mahathir.

Kepentingan Domestik pemerintahan Mahathir adalah eksistensinya sebagai pemimpin Negara yang tetap dipercaya dan dihormati oleh masyarakatnya, juga melalui kepercayaan masyarakat terhadap partai UMNO di dalam koalisi Barisan Nasional. Selanjutnya kepentingan eksternal, yakni menarik kembali perhatian dunia dan kepercayaan AS terhadap eksistensi Negara Malaysia di dalam forum internasional dengan kebijakan luar negerinya melalui upaya upaya mendukung kampanye global anti terorisme AS, dengan melakukan pertukaran informasi dan prosedur pengembangan sistem komunikasi dengan Negara lain, inisiatif keamanan pengangkutan barang barang keluar dan masuk, penangkapan para tersangaka kelompok Islam garis keras, penandatangan deklarasi untuk melawan terorisme dengan AS, berbagi intelejen dengan AS serta partisipasi aktif PM Mahathir di dalam ASEAN.

Abstrak :
Tindak pidana terorisme yang berkembang di Indonesia tidak hanya ditangani dengan upaya represif, tetapi juga dengan deradikalisasi. Metode deradikalisasi bertujuan untuk mengubah paham radikal menjadi paham non radikal dan normal. Teori yang digunakan dalam penulisan ialah Teori Motivasi Kebutuhan, Teori Tindakan Sosial, Konsep Manajemen, dan Analisis SWOT. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Deradikalisasi membutuhkan peran dari instansi terkait seperti Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Komunitas Sosial. Disarankan agar Densus 88 Anti Teror dapat memaksimalkan pengimplementasian metode deradikalisasi baik kepada narapidana teroris maupun keluarga narapidana teroris sehingga terorisme di Indonesia semakin berkurang.

---

The growing crime of terrorism in Indonesia is not only dealt by repressive efforts, but also by deradicalization. The deradicalization method aims to convert radical to non-radical and normalism. Theories used in this thesis is the Theory of Motivation Needs, Social Action Theory, Management Concepts, and SWOT Analysis. The approach used is qualitative approach. Deradicalization requires the role of relevant agencies such as Correctional Institution, Ministry of Religious Affairs, the National Agency for Counter-Terrorism, and the Social Community. It is recommended that Special Detachment Anti-Terror can maximize the implementation of deradicalization methods both to terrorist prisoners and families of terrorist prisoners so that terrorism in Indonesia is diminishing.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan Indonesia dalam hal penanganan dan pencegahan permasalahan Terrorist Financing di Indonesia khususnya di bidang perbankan. Pada tahun 2012 Indonesia masuk ke dalam public statement FATF, karena Indonesia dianggap gagal dalam penerapan rekomendasi terkait pendanaan terorisme. Pada Juni 2015 Indonesia dinyatakan keluar dari public statement FATF tersebut. Dari tahun 2012-2015 banyak upayaupaya yang dilakukan Indonesia untuk keluar dari public statement FATF tersebut, hal-hal itu yang akan dibahas dan dianalisa dalam skripsi ini. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kaitan antara terrorist financing dengan aktivitas perbankan dan bagaimana upaya Indonesia dalam menangani dan mencegah permasalahan terrorist financing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa perbankan merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk terrorist financing, sehingga diperlukan sistem keamanan perbankan yang kuat untuk dapat mencegah terrorist financing.

---

This thesis discusses the efforts of Indonesia in terms of handling and prevention of problems Terrorist Financing in Indonesia especially in banking. In 2012 Indonesia into the FATF public statement, as Indonesia was considered a failure in the implementation of recommendations related to the financing of terrorism. At the June 2015 Indonesia declared out of the FATF public statement. From the year 2012-2015 there are many efforts did by Indonesia to get out of the FATF public statement, those things that will be discussed and analyzed in this thesis. The main problem in this thesis is how the relation between terrorist financing between terrorist financing with banking activity and how Indonesia's efforts to handled and prevent the problem of terrorist financing. The method that used in this thesis is a normative juridical research method. From this thesis it can be concluded that banking is one of the means used for terrorist financing, so we need a strong banking security system to prevent terrorist financing.

Abstrak :
Buku ini berupaya mengungkapkan bahaya dan potensi penggunaan internet dalam kejahatan terorisme yang banyak ditemui di cyberspace, baik dalam negeri maupun luar negeri.