Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran yang relatif aman dan banyak digunakan dalam pelaksanaan jual beli berskala internasional. Skripsi ini menganalisis penerapan sifat independensi atau keterpisahan perjanjian L/C terhadap perjanjian jual beli dan menganalisis mengenai kewajiban bank penerbit L/C ketika terjadi ketidaksesuaian dokumen L/C yang dipresentasikan oleh penerima L/C. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus antara PT Karya Agung Kencana melawan PT Venture Technology Indonesia yang terdapat dalam Putusan Nomor 191/Pdt.G/2012/PN.Btm. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim yang menentukan bahwa perjanjian L/C bersifat terpisah terhadap perjanjian jual beli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UCP 600. Akan tetapi, putusan hakim yang menentukan bahwa bank penerbit L/C berkewajiban untuk meminta konfirmasi kepada pemohon L/C dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dokumen yang dipresentasikan oleh penerima L/C tidak sesuai dengan Pasal 16 (b) UCP 600 sebab hal itu hanya merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan bukan diwajibkan. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah Majelis Hakim yang mengadili sengketa yang berhubungan dengan L/C sebelum menjatuhkan putusan sebaiknya lebih memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UCP 600 terkait dengan transaksi L/C, salah satunya yaitu mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban issuing bank dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dokumen yang dipresentasikan oleh beneficiary sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.......Letter of Credit (L/C) is a payment method that is relatively safe and is widely used in international trading. This thesis analyzes the application of the independence or separate nature of the L/C agreement against the sale and purchase agreement and analyzes the obligations of the issuing bank when there is a discrepancy in the L/C document presented by the beneficiary. The research method used in this thesis is normative juridical research using a case approach between PT Karya Agung Kencana and PT Venture Technology Indonesia contained in Decision Number 191/Pdt.G/2012/PN.Btm. The results of the study conclude that the judge's decision which determines that the L/C agreement is separate from the sale and purchase agreement is in accordance with the provisions of Article 4 UCP 600. However, the judge's decision which determines that the issuing bank is obliged to ask for confirmation from the applicant in the event that there is a discrepancy in the document presented by the beneficiary is not in accordance with Article 16 (b) UCP 600 because it is only something that is permitted and not required. Based on the research results, the suggestion that can be submitted is that the Panel of Judges adjudicating disputes related to L/C before making a decision should understand more regarding the provisions stipulated in UCP 600 related to L/C transactions, one of which is regarding the difference between rights and obligations issuing bank in the event of discrepancies in the documents presented by the beneficiary so as to provide legal certainty for the disputing parties"

"Proses transaksi memiliki sejarah yang panjang sejalan dengan perkembangan alat pembayaran yang sah. Salah satu alat pembayaran yang sah adalah kartu kredit. Minat masyarakat yang meningkat terhadap penggunaan kartu kredit diikuti dengan berbagai persoalan dalam penggunaannya seperti pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu. Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas bank telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai alat pembayaran menggunakan kartu. Melalui berbagai aturan hukum akan dianalisis bagaimana pengaturan kartu kredit di Indonesia dan pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit kartu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut dapat diketahui pengaturan kartu kredit dalam hukum perbankan Indonesia serta apakah pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit, dalam Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT.DKI, telah sesuai dengan dengan hukum yang berlaku atau tidak. ......Transaction processing has a long history in line with the development of legal tools of payment. One of the legal tools of payment is credit card. The increasing of public interest to use credit card followed by the variety problems in its use. Unilateral cancellation of credit cards by the issuing bank is one of the issues. Bank Indonesia, as regulator and supervisor of banks, has issued various regulations regarding the used of payment cards. Through various rule of law, would be analyzed how the credit card arrangement in Indonesia and the unilateral cancellation of a credit card by the issuing bank. This study used a normative juridicial. Under the rules of law could be known the credit card arrangement in Indonesia's banking Law and then whether the unilateral cancellation of credit card by the issuing bank, in Verdict Number 06/PDT/2011/PT.DKI, in accordance with the law or not."