Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Sebagai salah satu sarana penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya pencegahan terjadinya risiko kredit seperti kredit macet, Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) akan berfungsi secara efektif pada saat diselenggerakan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah diatur. Dalam penyelenggaraan SLIK, diketahui terdapat risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi debitur yang salah satunya adalah adanya kesalahan pelaporan informasi debitur dalam SLIK yang menyebabkan kerugian berupa ditolaknya pengajuan permohonan kredit oleh debitur bersangkutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah terkait kesalahan informasi debitur yang mengakibatkan kegagalan pengajuan kredit dan bagaimana bentuk perlindungan debitur terkait kegagalan pengajuan kredit akibat kesalahan informasi debitur oleh bank. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada norma dan asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah kesalahan pelaporan informasi debitur dalam SLIK tidak sesuai dengan Pasal 4 POJK Nomor 18/POJK.03/2017 bahwa Pelapor wajib menyampaikan Laporan debitur secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu. Kesalahan tersebut merupakan tanggung jawab dari Bank sebagai Pelapor untuk memberikan ganti rugi serta mengoreksi kesalahan informasi debitur yang dilakukan. Kedua, nasabah perlu mendapatkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh OJK sebagai perantara penyelesaian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam bentuk mekanisme pelayanan dan pengaduan konsumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.

---

As the appliance of the precautionary principles and efforts to prevent credit risk such as the non-performing loans, Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) will function effectively when it is carried out according to the procedures and regulations that have been stipulated. In carrying out SLIK, it is known that there are risks that can cause losses to debtors. One of the problems that may arise is an error in reporting debtor information in SLIK which causes losses in the form of a refusal to a credit application by the debtor. The formulation of the problem in this study is how the bank's responsibility to customers related to debtor's misinformation that results in credit application failure and what forms of debtor protection are related to credit application failure due to debtor's misinformation by the bank. The method used in this thesis is normative juridical approach and supported by legal research that refers to legal norms and principles contained in legislation relating to the legal issues discussed. The result of this research is the error in reporting debtor information in SLIK are not in accordance with Article 4 POJK Number 18 / POJK.03 / 2017 that the reporting party must submit a complete, accurate, current, complete and an on time report. These faults are the responsibility of the Bank as the reporting party to provide compensation and to correct the errors from the debtor’s information. Then, the customers need to get legal protection carried out by OJK as an intermediary for the dispute settlement of financial services sector consumer protection through service mechanisms and consumer complaints based on Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013.

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana ketentuan perbankan maupun ketentuan KUHPerdata mengatur kebijakan bank, khususnya dalam bidang pemberian kredit diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai pengajuan permohonan KPR dengan menggunakan dokumen palsu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, sumber data pada metode yuridis-normatif sebagian besar berasal dari studi kepustakaan.Terdapat 2 titik fokus yang akan diuraikan. Pertama, pembahasan mengenai ketentuan perkreditan perbankan dalam perjanjian KPR yang dilakukan oleh pihak Bank Mendung Cabang Bengkulu dengan nasabah debitur. Proses pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian bank dengan menerapkan ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, dan aturan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh bank tersebut. Kedua, pembahasan mengenai konsekuensi hukum terhadap bank dan nasabah dalam pemberian kredit yang menggunakan dokumen palsu. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa1.) proses pemberian KPR yang dilakukan oleh Bank Mendung Cabang Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perbankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.2.) bank untuk menyelamatkan kredit macet terhadap debitur dengan cara mengeksekusi agunan yang sudah dijaminkan kepada Bank Mendung Cabang Bengkulu, konsekuensi terhadap debitur adalah debitur harus bertanggung jawab atas perbuatan yang memalsukan identitas dokumen, debitur harus membayar sisa kredit kepada penjual.

---

ABSTRACT

This thesis discusses how banking terms and conditions KUHPerdata set the policy of the bank, in particular in the field of granting credit is applied when there is a problem regarding the filing of a petition for MORTGAGES by using false documents. This research uses the methods of juridical-normative, juridical methods data sources-normative largely comes from the study of librarianship.

There are 2 focal point that will be outlined. First, a discussion of the provisions of banking Mortgage agreement made by the parties Bank Mendung Branch Bengkulu with customer Debitor. The process of granting credit banks should pay attention to the principle of prudence bank by implementing provisions of decision letter of the Board of Directors of Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR date 31 March 1995 about the guidelines for the preparation of the policy of the people's Bank, and standard operating procedures that rule already set by the bank. Secondly, a discussion of the legal consequences of the bank and the customer in the granting of loans using fake documents. The results of this study stated that

1.) the process of granting a Mortgage made by Bank Mendung Branch Bengkulu were in accordance with the provisions of banking regulations by applying the principle of prudence.

2.) banks to bail out bad debts against the debtor by way of executing existing collateral pledged to the Bank Mendung Branch Bengkulu, the consequences of the debtor is a debtor shall be responsible for the acts of falsifying identity documents, the debtor must pay the remainder of the credit to the seller."