Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Terbentuknya FPDA sebagai kerjasama pertahanan keamanan di kawasan Asia Tenggara yang sudah berlangsung lama, dilatarbelakangi dengan adanya konfrontasi pada Malaysia oleh Indonesia. Sejak dibentuk tahun 1971, FPDA yang beranggotakan Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru terus menerus meningkatkan kapabilitas militer kolektif dalam skema IADS atau Integrated Area Defence System. Berkembangnya hubungan antar aktor menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara yang agresif sebagaimana sebelum FPDA dibentuk. Namun demikian eksistensi FPDA terus ada dan semakin berkembang. Tulisan ini membahas perubahan persepsi ancaman Indonesia terhadap eksistensi FPDA pada konteks persepsi ancaman. Temuan menunjukkan bahwa budaya dialog di Asia Tenggara lewat ASEAN dan upaya menjaga kestabilan kawasan lewat skema kerjasama bilateral maupun trilateral menjadikan persepsi ancaman menjadi nihil. Selain itu, Indonesia tidak lagi melihat FPDA sebagai ancaman karena Indonesia tidak lagi melakukan kebijakan ofensif melainkan melakukan kebijakan yang mengutamakan kestabilan kawasan dan perdamaian.

---

ABSTRACT Establishment of FPDA as an agreement of defence and security among United Kingdom, Malaysia, Singapore, Australia, and New Zealand since 1971. The confrontation from Indonesia to Malaysia under Soekarno's governance show the offensiveness and aggresitivity, thus created the FPDA's establishment. FPDA after years of its establishment shows the expansion of its capabilities through the development of its military activities also military instruments. This writing explores the changing threat perception from Indonesia's persceptive toward existence of FPDA. The writing explores the approach of threat perception context to see the dynamics of threat perception among the entities. the findings of analysis stated that FPDA can not be seen as a threat for Indonesia. Indonesia in the other side, build its peace and stabilization effort towards its region and to other entities as well. The changing of threat perception also followed by the fact that through billateral and trilateralism, Indonesia has created several cooperation than focus on insecurity.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis persepsi ancaman Australia terhadap Tiongkok dalam kerjasama “Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project” tahun 2018. Kajian terdahulu mengenai persepsi ancaman Australia telah dilakukan dan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa periode: era kolonial (1880-an), era Perang Dunia, era Perang Dingin, dan Era Modern (akhir 1980an). Penulis mengangkat era tahun 2010an karena pada era tersebut kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan meningkat, utamanya dari segi kerjasama ekonominya. Penelitian terdahulu telah menjelaskan tentang peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan menggunakan paradigma realisme, neorealisme, dan liberal-institusional. Namun ketiganya tidak cukup menjelaskan intensi Tiongkok di Pasifik Selatan. Kerjasama Tiongkok dengan Vanuatu dipandang dengan great concern oleh Perdana Menteri Turnbull pada tahun 2018. Great concern adalah istilah yang digunakan sebuah negara ketika mulai mengakui adanya ancaman. Penulis menggunakan kerangka analisis teori persepsi ancaman oleh Raymond Cohen. Terdapat tiga variabel dalam teori persepsi ancaman yakni: wilayah, kecurigaan, dan kerentanan. Analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor pembentuk persepsi ancaman Australia yang diturunkan dari tiga variabel teori persepsi ancaman. Faktor pertama adalah Jarak wilayah Australia dan Vanuatu (Luganville Wharf). Faktor kedua adalah dampak peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan dan berkurangnya pengaruh Australia. Faktor ketiga adalah dampak persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap Australia, serta adanya potensi militer dalam proyek antara Tiongkok dan Vanuatu (Luganville Wharf). ......This thesis analyses Australia’s threat perceptions towards China in “Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project” in 2018. Previous study about Australia’s threat perceptions has been carried out and divided into four eras: colonial era (1880s), World War era, Cold War era, and Modern era (late 1980s). The author chose the era of early 2010s because in this era there has been an increase in China’s presence in the South Pacific, especially in economic cooperation. Previous study about China’s increasing presence in the South Pacific has been carried out using the paradigm of realism, neorealism, and liberal-institutional. But none of them provided adequate explanation of China’s intentions in the South Pacific. In April 2018, Australia’s Prime Minister Malcolm Turnbull stated that Australia would view the particular China-Vanuatu project with great concern. Great concern is a term used by heads of state when they perceive the capability of other actors to inflict damage while its intentions are still unclear but somewhat hostile. Thus, the author used the framework of threat perception theory by Raymond Cohen. There are three variables in the threat perception theory: geographical, mistrust, and sense of vulnerability. The result in this thesis proved that there are three factors which shaped Australia’s threat perception, derived from three variables of threat perception theory. First, the distance between Australia and Vanuatu (Luganville Wharf). Second, the impact of China’s increasing presence in the South Pacific and the decline of Australia’s influence. Third, the impact of strategic rivalry between the United States and China to Australia, and the potential of military use in the Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project.

Abstrak :
Suatu negara memiliki otoritas untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan isu keamanan negaranya. Pemblokiran yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Huawei, merupakan bentuk upaya negara tersebut untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana pemblokiran Huawei di Amerika Serikat dilakukan sebagai upaya melindungi keamanan nasional Amerika Serikat. Tuduhan atas Huawei sebagai perusahaan yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk melakukan aktivitas mata – mata kepada Amerika Serikat dan rakyatnya menyebabkan Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memblokir secara permanen Huawei di AS. Untuk membuktikan tuduhannya terhadap Huawei, pemerintah Amerika Serikat mendorong negara – negara aliansinya untuk ikut memblokir Huawei dan mendorong membatalkan kerja sama pengembangan jaringan 5G dengan Huawei. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian deduktif untuk memahami persepsi ancaman Amerika Serikat terhadap Huawei sebagai ancaman keamanan nasional. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, penyebab terjadinya pemblokiran Huawei oleh Amerika Serikat adalah karena Huawei dianggap dijadikan alat oleh pemerintah Tiongkok yang berbahaya bagi keamanan nasional AS. ......A country has the authority to take all actions related to state security issues. The blocking by the United States (US) against Huawei is a form of US efforts to protect its country's national security interests. Research in this case aims to analyze how Huawei is blocked in the United States as an effort to protect the national security of the United States. Allegations of Huawei as a company used by the Chinese government to carry out spying activities on the US and its people, led President Donald Trump to issue an executive order to block Huawei permanently in the US. To prove its accusations against Huawei, the US government is encouraging its allied countries to participate in blocking Huawei and pushing to cancel 5G network development cooperation with Huawei. This study uses a qualitative analysis method using deductive research techniques to understand the perception of the US threat to Huawei as a threat to US national security. Based on the analysis conducted by the author, the cause of the US blocking Huawei is because Huawei is considered a tool by the Chinese government to attack US national security.

Abstrak :
This paper aims to explain South Korea's decision to open dialogue with North Korea in the detente period. President Park Chung-hee, who came to power in a military coup, did not pay much attention to unification matters in his early rule, but starting from the late 1960's, Park gradualy began to change his North Korea policy due to a combination of external and internal conditions....