Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengambarkan mengenai perlakuan akuntansi dan perpajakan atas piutang tidak tertagih pada perusahaan pembiayaan konsumen (consumer finance). Perumusan masalah dalam tesis ini adalah mengenai aspek akuntansi dan perpajakan yang terkait dengan piutang tidak tertagih dalam hal pencadangan piutangnya, penghapusan piutang tidak tertagih, pelunasan kembali piutang yang telah dihapuskan, serta sita jaminan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal pencadangan piutang tidak tertagih, antara aspek akuntansi dan perpajakan terdapat perbedaan yang mencolok dimana secara akuntansi perusahaan melakukan pencadangan atas piutang tidak tertagihnya, namun secara perpajakan tidak diperkenankan sehingga terdapat beda sementara (temporary different). Dalam hai penghapusan piutang tidak tertagih terdapat juga perbedaan metode penghapusan sehingga hal ini juga mengakibatkan beda sementara (temporary different). Sedangkan apabila perusahaan menerima pelunasan atas piutang nasabah, baik secara akuntansi maupun perpajakan telah terdapat peraturan yang jelas yang mengakomodir transaksi tersebut Dalam hal sita jaminan yang dilakukan perusahaan atas agunan yang digunakan sebagai jaminan pada saat perikatan, dapat dilakukan apabila terdapat bukti positif dari pihak hukum/terkait, dan proses sita jaminan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak (perusahaan pembiayaan dan nasabah).......This thesis explain about accounting and tax aspect of bad debt in consumer finance company. Main problem of this thesis is how to reserve the bad debt, write off the bad debt, repayment the bad debt, and confiscate the guarantee. The method in this thesis is a literature study and based on Financial Accounting Standard and Tax Rule in Indonesia. For bad debt, the accounting and tax aspect have a different treatment. In accounting aspect, consumer finance company can reserve their customer debt, but in tax aspect the consumer finance company can’t reserve the customer bad debt, so this different make a temporary different In a write off the debt there are any different write off method and it can caused temporary different. If the consumer finance company get the repayment of bad debt from their customer, in accounting and tax aspect have a fixed rule about that transaction. For confiscate the guarantee, consumer finance company just can do that if any positive evidence from legal party, and the confiscate process is accepted by a consumer finance company and their customer."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi atas piutang negara berdasarkan Buletin Teknis 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010 khususya SAP 01 dan SAP 04. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap empat instansi pemerintah yaitu DJSDPPI, DJKI, Setjen Kemenlu, dan RSUP Persahabatan, yang masing-masing mewakili pengelola Piutang Bukan Pajak dengan karakteristik berbeda-beda. DJSDPPI misalnya, mengelola Piutang PNBP BHP Frekuensi Radio dengan nilai yang sangat besar. DJKI mengelola Piutang PNBP Biaya Pemeliharaan Paten dimana sebagian besar debiturnya berada di luar negeri. Setjen Kemenlu mengelola piutang pinjaman dan piutang TP/TGR yang umumnya dicatat dalam mata uang asing. Sedangkan RSUP Persahabatan mengelola piutang yang berasal dari pengakuan pendapatan Kegiatan Operasional BLU. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukan bahwa proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang negara pada keempat instansi tersebut telah didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Buletin Teknis Nomor 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dikarenakan kondisi piutang negara yang dilaporkan pada Neraca Laporan Keuangan menunjukkan nilai perbandingan piutang bruto dengan penyisihan piutang tidak tertagih yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya kendala-kendala dalam pengelolaan piutang negara seperti tidak efektifnya kebijakan pengelolaan piutang negara pada masing-masing instansi ataupun upaya penagihan yang belum optimal.......This study aims to evaluate the accounting treatment of state receivables based on Buletin Teknis No. 16, PMK 69/2014, and PP 71/2010, especially SAP 01 and SAP 04. The evaluation was carried out on four government agencies, namely DJSDPPI, DJKI, Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs, and Persahabatan Hospital Jakarta. Each of which represents Non-tax Receivables managers with different characteristics. DJSDPPI, for instance, manages Radio Frequency Right-of-Use Fee with a very large value. DJKI manages Patent Annual Fee where most of debtors are abroad. Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs manages receivables which mostly in foreign currency. Meanwhile, Persahabatan Hospital Jakarta manages receivables originating from the recognition of revenue from its Operational Activities. The research was conducted using a qualitative descriptive method through field observations and interviews. The evaluation results show that the process of recognizing, measuring, and presenting state receivables in these four agencies is based on the provisions regulated as mentioned above. However there are several things that need attention because the state’s receivables reported in the Financial Report shows a significant comparison of gross receivables with the allowance for uncollectible accounts. This indicates that there are obstacles in managing state receivables, such as ineffective policies in each agency or collection activities that are not yet optimal."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses bisnis terkait pendapatan dan penerimaan kas PDAM Lematang Enim serta bertujuan memberikan rancangan pengendalian internal atas proses bisnis tersebut. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data telah diperoleh melalui analisis dokumen, observasi, serta wawancara mendalam terhadap informan seperti direktur umum, direktur teknik, kepala bagian keuangan, serta staff keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan manajemen PDAM Lematang Enim dalam mengoptimalkan proses penerimaan kas dari pelanggan. Kelemahan-kelemahan ini berdampak terhadap peningkatan nilai piutang serta nilai cadangan piutang tidak tertagih. Perusahaan belum menerapkan pengendalian internal secara formal dan terstruktur, sehingga proses bisnis hanya dijalankan dan dikendalikan berdasarkan kebiasaan saja. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada perusahaan terkait langkah-langkah pengendalian yang dapat diterapkan perusahaan guna menyelesaikan permasalahan yang ada.Kata Kunci: PDAM, pengendalian internal, siklus pendapatan dan penerimaan kas, cadangan piutang tidak tertagih.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze business processes related to revenue and cash collection of PDAM Lematang Enim and aims to provide an internal control design of the business process. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. Data have been obtained through document analysis, observation, and in depth interviews with informants such as general director, technical director, chief financial officer, and finance staff. The results show that there are some weaknesses of PDAM Lematang Enim management in optimizing the cash collection process from customers. These weaknesses have an impact on the increase in the value of receivables and the value of uncollectible accounts receivable. The company has not implemented formal and structured internal controls, so business processes are only run and controlled by custom. This research provides recommendation to companies related to control measures that can be applied to solve existing problems.Keywords PDAM, internal control, revenue and cash collection cycle, allowance."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan akuntansi Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta kesesuaiannya dengan SAP berbasis kas menuju akrual. Selain itu juga dibahas mengenai analisis penyisihan Piutang TGR tidak tertagih serta efektivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola Piutang TGR. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengakuan dan penyajian Piutang TGR belum sesuai dengan SAP berbasis kas menuju akrual, sedangkan untuk pengukuran dan pengungkapan Piutang TGR telah memenuhi ketentuan dalam SAP berbasis kas menuju akrual kecuali pengungkapan mengenai penjelasan penyelesaian Piutang TGR. Selain itu didapati bahwa pengelolaan Piutang TGR Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum efektif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya melakukan perbaikan atas pengakuan, penyajian, dan pengungkapan Piutang TGR agar sesuai dengan ketentuan dalam SAP berbasis kas menuju akrual serta memperbaiki upaya penagihan Piutang TGR.

---

This study discuss about the accounting application of Torts Claim Receivable in Local Government of DKI Jakarta which include the recognition, measurement, presentation, disclosure, and its compliance with the Government Accounting Standard, cash toward accrual. This study also analysis the allowance for doubtful accounts for Torts Claim Receivable and effectiveness of Local Governments of DKI Jakarta in managing its Torts Claim Receivable. This study is a qualitative case study approach. The study states that the recognition and presentation of its Torts Claim Receivable are not in accordance with the Government Accounting Standard, cash toward accrual. Meanwhile the measurement and disclosure have complied with the Government Accounting Standard, cash toward accrual except the explanation of Torts Claim Receivable settlement. In addition, it was found that the management of Torts Claim Receivable have yet effective. The Local Government of DKI Jakarta suppose to improve the recognition, presentation, and disclosure of its Torts Claim Receivable to conform with Government Accounting Standard, cash toward accrual and improve the collection."

"ABSTRAKSalah satu hal yang diatur dalam PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi2006) yang diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2010 adalah mengenaipenurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan di mana perusahaanmelakukan penilaian penurunan nilai secara individu dan kolektif. Laporanmagang ini membahas mengenai siklus penjualan dan pencatatan piutang usahaPT X, kebijakan akuntansi PT X, penentuan penurunan nilai piutang usaha yangdilakukan PT X dengan menggunakan tabel umur piutang dan penentuan yangseharusnya dilakukan PT X berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55(Revisi 2006). Laporan ini juga membahas perbedaan jumlah cadanganpenyisihan piutang tidak tertagih menurut PT X dan menurut auditor. Karenajumlahnya tidak material maka tidak dilakukan penyesuaian atas jumlah tersebut.

---

AbstractOne of the things that is governed by SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No.55 (Revised 2006) which have been effectively started on January 1, 2010 is aboutimpairment and uncollectible of financial assets where the company has to doimpairment assessment individually and collectively. This internship reportdiscusses about sales cycle and recording of account receivable in PT X,accounting policy of PT X, determination of account receivable impairment that isdone by PT X with aging schedule and the determination that should have beendone by PT X according to SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No. 55(Revised 2006). This report also discusses about the difference in amount ofallowance for doubtful accounts according to PT X and auditor. Because theamount is not material therefore no adjustment is made for that amount."