Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKasus ini bermula dari sengketa kepemilikan Yayasan Pendidikan CendekiaUtama (YPCU), antara Rektor Universitas Dr. Soetomo dan Organ Yayasan.Rektor mengintimidasi Organ Yayasan dan berhasil mendapatkan SuratPernyataan Pengunduran Diri dan Surat Kuasa dari 3 (tiga) orang dari 4 (empat)Dewan Pengurus Yayasan yang sekaligus juga Pendiri melalui prosedur yangtidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.Dalam putusan Pengadilan Pidana Notaris sebagai yang membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat dijatuhi hukuman karena telah melakukan TindakPidana Pemalsuan Surat Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana dan Penerima Kuasa yang menghadap kepada Notaris untukmembuat akta tersebut dijatuhi hukuman telah melakukan Tindak PidanaMenyuruh Memasukan Keterangan Palsu Pasal 266 ayat (1) ke-1 KUHPidana joPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, Notaristidak dapat didakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Notaris hanyamengkonstantir apa yg ditulis dalam Risalah Rapat ke dalam akta Notaris, danPenerima Kuasa tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya atas kebenaranmateriil dari tindakan hukum yang dikuasakan kepadanya sepanjang tidak dapatdibuktikan sebaliknya.Kesimpulan dari kasus ini seharusnya kepada Notaris lebih tepat didakwa telahmelakukan kelalaian/alpa karena tidak meneliti prosedur Rapat Organ Yayasansesuai Anggaran Dasar Yayasan dan Penerima Kuasa sepanjang tidak dapatdibuktikan bahwa ia tahu tentang fakta hukum yang sebenarnya tidak dapat didakwa dengan pasal tersebut.

---

AbstractThis case begins with the dispute of ownership of Yayasan PendidikanCendekiaUtama (YPCU),between Rector of University of Dr. Soetomo andFoundation Organ. The Rector intimidated Foundation Organ and obtained Letterof Statement of Resignation and Power of Attorney from 3 (three) of 4 (four)Board of Managements of Foundation that were also the Founders of theFoundation through the inappropriate procedure with the provisions of Articles ofAssociation.In the decision of Criminal Court, the Notary which denoting the statements of theMinutes of Meeting into Deed of Statement of Meeting Resolution has beenpunished because he/she has committed crime of Certificate Counterfeitingpursuant to Article 264 Paragraph (1) number 1 of Criminal Code jo Article 55Paragraph (1) number 1 of Criminal Code. Meanwhile, the Grantee who appearedbefore the Notary to make the deed has been punished committing crime ofOrdering Someone to Make False Information pursuant to Article 266 Paragraph(1) number 1 of Criminal Code jo Article 55 Paragraph (1) number 1 of CriminalCode.The result reveals that the Notary cannot be charged with such criminal act sincethe Notary has only denoted the statement of what was written in Minutes ofMeeting into Notarial Deed.Moreover, the Grantee cannot be requested his/herresponsibility upon the valid material and legal action empowered to him as longas it cannot be proved otherwiseThe research concludes that it is more suitable if the Notary is charged withdereliction/neglectful since he/she did noat examine the procedure ofFoundationOrgan Meeting in accordance with Foundation?s Articles of Association and theGrantee as long as it cannot be proved that he knows the legal fact that actuallycannot be charged with such articles."

"Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum namun tidak diberhentikan dari jabatan Notaris, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang dijatuhi hukuman pidana namun tidak mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris serta menganalisis keabsahan akta notaris yang dibuat oleh Notaris yang dijatuhi hukuman pidana namun tidak mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat  yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisa data secara kualitatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini adalah data  sekunder, dengan alat pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat Notaris yang di pidana di bawah 5 tahun, namun tidak medapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara dari Majelis Pengawas.

---

This study discusses how the dismissal sanctions given to Notaries who commit violations and unlawful acts but are not dismissed from the position of a Notary, so that even though the Notary concerned has been proven to have committed a crime, the Notary can still make a deed and carry out other authorities as a Notary, which this is not in accordance with the provisions of Article 9 paragraph (1) letter e UUJN. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of a Notary who was sentenced to a criminal sentence but did not receive a sanction from the Notary Supervisory Council and to analyze the validity of a notary deed made by a Notary who was sentenced to a criminal sentence but did not receive a sanction from the Notary Supervisory Council. This research was conducted by means of a normative juridical literature research, namely by collecting data sourced from library materials and by analyzing the data qualitatively. The typology of this research is descriptive analytic, because this research describes a problem which is then analyzed against the laws and regulations. The data in this study are secondary data, with secondary data collection tools through document studies and interviews. The results of the study can be concluded that there are Notaries who are sentenced to under 5 years, but do not get sanctions in the form of temporary dismissal from the Supervisory Board."

"Notaris sebagai pejabat publik, apabila ia dijatuhi hukuman pidana, maka ia dapat dikenakan sanski pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Ketentuan untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris telah ada, namun dirasa tidak cukup jelas. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah a. substansi tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat dan b. upaya hukum bagi notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena dipidana dengan ancaman dibawah lima tahun. Metode penelitian berupa yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, melalui penelusurun berbagai literatur. Pendekatan analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berkenaan dengan substansi bahwa tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat bagi notaris adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam perbuatannya sebagai diri pribadi atau individu, maupun dalam jabatannya seperti diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris, juga perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat notaris seperti berzinah dan narkoba, yang diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris. Selanjutnya upaya hukum bagi Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat padahal yang bersangkutan dijatuhi pidana kurang dari lima tahun adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tertuju kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tertugat I, dan Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai Tergugat II.

---

A notary as a public official, if he is sentenced to a criminal sentence, he can be subject to a dishonorable discharge sanction as regulated in the Law on Notary Positions. Provisions for dishonorable dismissal for notaries already exist, but they are not clear enough. The problems under discussion are a. substance of a criminal act classified with a dishonorable discharge sanction and b. legal remedies for notaries who are sentenced to dishonorable discharge because they are sentenced to under five years. The research method is normative juridical, using data collection tools in the form of document studies, through various literature searches. The analytical approach with a qualitative approach. The results of the study relate to the substance that criminal acts classified with dishonorable discharge sanctions for notaries are criminal acts with a threat of imprisonment of 5 (five) years or more that have obtained permanent legal force, in their actions as individuals or individuals, as well as in their positions such as regulated in Article 13 of the Law on Notary Positions, as well as acts that degrade the dignity of a notary such as adultery and drugs, which are regulated in Article 12 of the Law on Notary Positions. Furthermore, legal remedies for a Notary who is sentenced to dishonorable dismissal even though the person concerned has been sentenced to less than five years is to file a lawsuit with the State Administrative Court, directed to the Minister of Law and Human Rights as Defendant I, and the Notary Central Supervisory Council as Defendant II."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan peran penyidik polisi yang ditinjau sebelum dan sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan (1) Bagaimana perbedaan peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh Notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012?; (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012? (3) Bagaimana konsep tentang peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris yang dapat memberikan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya?. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus notaris X (Notaris Jakarta Timur) yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 ayat 1 KUHP).Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan peran penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan tindak pidana oleh notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, yaitu meliputi pertama, pemanggilan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana, tidak perlu lagi mendapatkan ijin dan MPD melainkan ijin dari MKN. Kedua, tidak berlakunya lagi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03HT. 0310.TH 2007 yang mengatur tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. Ketiga, Hak Istimewa Notaris yaitu hak ingkar tetap dapat digunakan notaris dalam penyidikan atau dalam memberikan keterangan kepada polisi. Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus bersifat profesional. Untuk memberikan perlindungan terhadap notaris pemerintah segera menetapkan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara penyidik Subdit Harda dengan notaris agar proses penyidikan dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien.

---

This research was based on the back ground that there were differences about the role of police investigator between UUJN 2004, UUJN 2014 and Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012. The researcher focused on how the best of the concept about notary protection by police investigator who faced the law especially in criminal act viewed by Constitutional Court No. 49/PUU-X/2012 and UUJN 2004. Some problem that proposed in this research are (1) How differences of the police investigator role in criminal act by notary in dispute resolution after Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012?; (2) What the impact of the police investigator role changing in handling of criminal act by notary against notary protection?; (3) How the concept about the role in handling the criminal act by notary which able to give a protection on notary in conducting the duty? Socio-legal approach was used in this research. So, there were two aspect in this research those are doctrinal aspect, i.e. UUJN and Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012 and the practice of investigating in criminal act by notary.

This research was conducted in Metro Jaya Police District. The role of the investigator Subdit Harda Ditreskrimum City Police in the handling of criminal acts by the notary after the Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012, which includes the first, calling to the notary who allegedly committed the crime, do not need to get permission from the MPD. Secondly, are no longer effective in the provision of Article 14 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. M.03HT.0310.TH 2007 regarding the same thing. Third, the abolition of privilege Notaries in providing information to the police, who feared future public as well as other law enforcement officer can easily "calling out" notary for cases that are not material and do not need to involve a notary as a witness. Cooperation between the investigator Subdit Harda Ditreskrimum City Police with INI and PPAT in order to increase as an preventive action to protect a notary by police in handling criminal act by notary. This procedure must be accorded with Article 66 (1) UUJN 2014."

"Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum seharusnya menggunakan parameter aspek hukum pidana formil dan materiil secara seimbang. Namun, pada Permenkumham Nomor 17/2021 tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur aspek hukum materiil yang bersumber dari hukum pidana materiil. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PID/2021 yang merupakan wujud bahwa MKN telah memberikan persetujuan untuk seorang notaris untuk diperiksa, walaupun pada akhirnya notaris dalam putusan tersebut diputuskan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu fungsi MKN sebagai pintu perlindungan hukum agar notaris tidak semena-mena untuk dipidanakan. Oleh karena itu, adapun permasalahan mengenai bagaimana parameter MKN memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh MKN apabila notaris dikaitkan dengan suatu perkara pidana. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dalam penelitian ini. Kemudian, tipologi penelitian tesis bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah parameter dalam aspek hukum formil merupakan aspek prosedural yang harus dilakukan, kemudian aspek materiil diatur pada Permenkumham Nomor 17/2021 dan akibat belum diaturnya apsek pidana materiil, dapat dilakukan dengan pencocokan pada pasal yang didakwakan kepada notaris. Mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh MKN berbentuk pembinaan dan memberikan persetujuan kepada jawaban atas permintaan untuk memeriksa notaris dan/atau akta-aktanya. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan merupakan untuk mengatur aspek pidana materiil pada peraturan jabatan notaris supaya dapat melakukan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi MKN. Kemudian, perlindungan hukum maksimal dapat dilakukan oleh MKN yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan INI untuk mendampingi notaris pada saat pemeriksaan pada proses peradilan pidana.

---

The Notary Honorary Council (MKN) in providing answers upon request from law apparatus enforcers should have based on formal and material criminal aspects in a balanced manner. However, the Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 regarding the implementation of Notary Honorary Council and Notary Position Law has not regulated material criminal aspects. The Supreme Court Decision Number 41 PK/PID/2021 is one of the evidences that the Notary Honorary Council has decided to grant permission to investigate the notary, while the final court decision verdict that the notary was not proven guilty of committing the crime. This matter does not appropriately correspond with one of the Notary Honorary Council's functions which was supposed to act as a legal protection to prevent arbitrary criminalization of notaries. Therefore, the issue regarding how the Notary Honorary Council parameters in providing the decision to answer upon the request from the law apparatus enforcers and how the Notary Honorary Council carries out legal protection if a notary was accused of doing criminal conduct. To answer these problems, this study uses a doctrinal research methodology by conducting studies from legal objects in the form of statutory regulations and a court decision. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials that are relevant in this study. Then, the typology of this thesis research is explanatory. The results of this study are firstly, the parameters in formal legal aspect is a form of procedural law that must be carried out, then secondly, the material legal aspect are regulated in the Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 and while it hasn't enforce the material criminal aspect, the classification of the parameters can be done by matching the articles that are charged to the notary. Meanwhile, the legal protection that should be done by the Notary Honorary Council can be carried out with giving guidance and giving approval to answer the request from law apparatus enforcers to investigate notary and/or their deeds. Therefore, the advice that can be given is to regulate material criminal aspects in Notary Position Law to improve their role and functions. Secondly, the Notary Honorary Council can provide legal protection by coordinating with Notary Organization (INI) to establish a division which one of the duties is to accompany a notary during judicial examination."