Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Nasution, Dewi Rosita, author
ABSTRAK
Kasus ini bermula dari sengketa kepemilikan Yayasan Pendidikan Cendekia
Utama (YPCU), antara Rektor Universitas Dr. Soetomo dan Organ Yayasan.
Rektor mengintimidasi Organ Yayasan dan berhasil mendapatkan Surat
Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Kuasa dari 3 (tiga) orang dari 4 (empat)
Dewan Pengurus Yayasan yang sekaligus juga Pendiri melalui prosedur yang
tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran...
2012
T30761
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dhia Fairuz, author
Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum namun tidak diberhentikan dari jabatan Notaris, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Desi Napouling, author
Notaris sebagai pejabat publik, apabila ia dijatuhi hukuman pidana, maka ia dapat dikenakan sanski pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Ketentuan untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris telah ada, namun dirasa tidak cukup jelas. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah a. substansi tindak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yullya Andina, author
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan peran penyidik polisi yang ditinjau sebelum dan sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan (1) Bagaimana perbedaan peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh Notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012?; (2) Bagaimana perlindungan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45004
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Amajida Firdauz Putri, author
Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum seharusnya menggunakan parameter aspek hukum pidana formil dan materiil secara seimbang. Namun, pada Permenkumham Nomor 17/2021 tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur aspek hukum materiil yang bersumber dari hukum pidana...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library