Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah memberikan bukti empiris dampak dari desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan pada 476 kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2010 hingga 2018. Tingkat kemiskinan digunakan sebagai indikator untuk mengukur kondisi sosial wilayah dengan parameter persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, sementara indikator desentralisasi fiskal menggunakan pendekatan ukuran rasio PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah. Hasil estimasi data panel dengan fixed effect model menunjukkan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota secara nasional, Kawasan Barat Indonesia (KBI), maupun daerah perkotaan. Direkomendasikan penyusunan kebijakan desentralisasi fiskal yang bersifat pro-poor melalui penguatan kapasitas keuangan daerah, baik optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD), pengalokasian Dana Transfer ke Daerah yang bersifat specific grant, peningkatan kualitas belanja dan tata kelola keuangan daerah, serta mekanisme pemantauan-evaluasi yang lebih baik. Selain itu, efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani isu – isu sosial ekonomi seperti pengangguran dan pertumbuhan penduduk juga harus dipertimbangkan."

"ABSTRAKSecara keseluruhan subsidi BBM yang telah di belanjakan pemerintah adalah sebesar 1.015 T atau secara rata-rata, sebasar 10,84 dari total APBN dari tahun 2007 ndash; 2014. Secara nasional subsidi BBM berpengaruh positif terhadap IPM. Jawa-Bali dan pulau lainnya diluar Sumatera dan Jawa-Bali subsidi BBM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB tetapi, pengaruh kausalitas sebaliknya terjadi di pulau Sumatera. Di Sumatera dan pulau lainnya peningkatan subsidi BBM mengakibatkan peningkatan IPM. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan subsidi BBM terutama premium sudah tepat dilakukan pemerintah dan terkait dengan subsidi solar untuk transportasi dan korosene yang masih diberikan oleh pemerintah saat ini, disarankan juga untuk dihapuskan.

---

ABSTRACTOverall fuel subsidy that has been in government spending amounted to 1,015 T or, on average, sebasar 10.84 of the total state budget from 2007 2014. Nationally subsidy positive effect on the HDI. Java Bali and other islands excluding Sumatra and Java Bali fuel subsidy positive effect on GDP growth, however, the influence of the reverse causality occurred on the island of Sumatra. In Sumatra and other islands, the increase in fuel subsidies resulting in an increase in the HDI. Therefore, the policy of eliminating fuel subsidies mainly premium was appropriate for government and associated with subsidized diesel for transportation and korosene are still provided by the government at this time, it is advisable also to be abolished."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengeluaran pemerintah dari belanja konsumsi dan belanja investasi serta realisasi investasi sektor swasta. Hasil analisis kemudian di gunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 secara terpisah. Metode analisis menggunakan regresi data panel karena data berupa cross section dan time series dengan metode fixed effect model. Tiga variabel utama yaitu belanja konsumsi, belanja investasi dan realisasi investasi sektor swasta. Dalam penelitian ini belanja konsumsi di rinci dalam belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, sedangkan belanja investasi di rinci dalam belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya. Pengembangan hipotesa dari penelitian ini adalah di duga ada pengaruh negatif atau hubungan terbalik antara pengeluaran pemerintah dan realisasi investasi swasta terhadap tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Dari hasil uji ketepatan model nilai Fhitung sebesar 97,98 persen pada tingkat kemiskinan. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan realisasi investasi swasta terhadap tingkat kemiskinan di peroleh persamaan : Kemiskinan = 158,431796626 - 1,4886 bljbrg - 1,8240 bljhbh + 2,4067 Bansos - 2,0880 Peralmes - 5,3047 Banged + 3,09406 Jairjar - 2,93462 Asttl + 5,9541 Reinsws. Variabel belanja barang, belanja hibah , belanja peralatan mesin, belanja bangunan gedung, belanja aset tetap lainnya, realisasi investasi sektor swasta , memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan, namun bantuan sosial, belanja jalan, irigasi dan jaringan., realisasi investasi sektor swasta memiliki pengaruh positif. Variabel yang memiliki hubungan negatif perlu terus di tingkatkan dan variabel yang memiliki hubungan postitif perlu di lakukan penelitian lebih lanjut "

"Tesis ini mengkaji kembali konvergensi regional dalam PDRB per kapita, pengeluaran rumah tangga per kapita, tingkat kemiskinan, dan rata-rata lama sekolah di Indonesia di tingkat distrik (Kabupaten dan Kota) selama 2000–2017 dengan menggunakan metode klub konvergensi. Tesis ini menemukan bahwa ketimpangan regional di Indonesia pada tingkat distrik dicirikan oleh lima klub konvergensi dalam PDRB per kapita, empat klub konvergensi dalam pengeluaran rumah tangga per kapita, empat klub konvergensi dalam kemiskinan, dan lima klub konvergensi dalam rata-rata tahun sekolah.......This thesis reinvestigates the regional convergence in GDP per capita, household expenditure per capita, poverty rate, and average years of schooling in Indonesia at the district level during 2000–2017 using the club convergence method. This thesis finds that regional inequality in Indonesia at the district level was characterized by five convergence clubs in GDP per capita, four convergence clubs in household expenditure per capita, four convergence clubs in poverty, and five convergence clubs in average years of schooling."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel model dinamika Ibnu Khaldun terhadap kemiskinan di ASEAN. Variabel model dinamika Ibnu Khaldun terdiri dari peran negara yang didimensikan menggunakan government effectiveness, penerapan prinsip syariah yang didimensikan menggunakan corruption perception index, sumber daya insani yang didimensikan menggunakan human development index, kekayaan negara yang didimensikan menggunakan GDP percapita serta pembangunan dan keadilan yang didimensikan menggunakan gini coefficient. Periode dalam peneltian ini selama 6 tahun 2012-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan Asian Development Bank, World Bank, Transparency International, United Nations Development Programs serta Sekretariat ASEAN. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 8 sampel negara dengan total observasi 48. Hasil Uji T menunjukkan bahwa peran negara dan sumber daya insani berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di ASEAN. Penerpan prinsip syariah, kekayaan negara serta pembangunan dan keadilan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di ASEAN. Sedangkan dari Hasil Uji F menunjukkan peran negara, penerapan prinsip syariah, sumber daya insani, kekayaan negara serta pembangunan dan keadilan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di ASEAN. Dengan demikian, negara anggota ASEAN selain melakukan penerapan prinsip syariah dan meningkatkan kekayaan negara juga perlu untuk memnuhi kebutuhan masyarakat serta memastikan pendapatan masyarakat terdistribusi dengan baik guna mengatasi permasalahan kemiskinan di ASEAN. Penelitian ini adalah penelitian terbaru yang membuktikan pengaruh 5 variabel independen model dinamika Ibnu Khaldun yang terdiri atas peran negara, penerapan prinsip syariah, sumber daya insani, kekayaan negara, serta pembangunan dan keadilan pada kemiskinan di wilayah Asia Tenggara. ......This study attempts to analyze the dynamic model of Ibn Khaldun on poverty in ASEAN. Ibn Khaldun's dynamics model variable consists of the role of the state that is dimensioned using government effectiveness, the application of sharia that are dimensioned using the corruption perception index, human resources that are dimensioned using the human development index, wealth of countries that are dimensioned using GDP percapita, then development and justice which are measured using the gini coefficient. The period in this study was 6 years 2012-2017. This study uses secondary data consisting of reports from the Asian Development Bank, World Bank, Transparency International, United Nations Development Program and the ASEAN Secretariat. The technique used in purposive sampling and obtained 8 sample countries with a total of 48 observations. The results of the T test showed the role of the state and human resources negatively related to poverty in ASEAN. Sharia principles, wealth of state, then development and justice positively related to poverty in ASEAN. The Results F test chose the role of the state, the application of sharia, human resources, wealth of state then development and justice related to poverty in ASEAN. Thus, ASEAN member countries in addition to implementing sharia principles and increasing wealth also offered to fulfill the needs of the society and ensure that public funds distributed well in order to reduce poverty in ASEAN. This research is the latest research that proves the influence of 5 independent variables dynamic model of Ibn Khaldun consisting of the role of the state, the application of sharia principles, human resources, national wealth, and development and welfare in the Southeast Asian region."