Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA.

Abstrak :
Penggunaan produk dalam negeri pada sektor Minyak dan Gas Bumi ditargetkan pemerintah terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan belanja di sektor minyak dan gas bumi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan, kemampuan dan daya saing industri dalam negeri. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri tercermin pada capaian TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada industri barang dan jasa penunjang minyak dan gas bumi. Pada penelitian ini dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian TKDN. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan capaian TKDN telah diidentifikasi. Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antar faktor. Telah dilakukan wawancara terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pakar dibidang TKDN. Penelitian ini menghasilkan sebelas hipotesa atas faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan TKDN yaitu kebijakan, peran pemerintah, peran KKKS, kemampuan industri, infrastruktur pendukung dan peningkatan TKDN. ......The use of domestic products in the oil and gas sector targeted by the government continue to increase regarding oil and gas sector expenditure. It is intended to enhance the growth, capabilities and competitiveness of domestic industries. Increased use of domestic products is reflected on the achievements of local content in industrial goods and services supporting the oil and gas. In this research, performed the analysis of factors affecting the increasing of local content. Factors that could affect improvement of local content has been identified. Structural Equation Modelling (SEM) was used to analyze the relationship and influence between factors. Researchers have conducted structured interviews and Focus Group Discussion (FGD) by local content experts in the oil & gas sector. This research resulted in eleven hypotheses on the factors affecting the increase in local content : policy, the role of government, the role of oil companies, the ability of the industry, supporting infrastructure and improvement of local content.

Abstrak :
Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai 29,10%. Namun, pada tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB hanya mencapai 19,18%. Sejalan dengan hal tersebut penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2010, industri manufaktur mampu menyerap 14,91% dari total tenaga kerja nasional. Sementara pada tahun 2022, industri manufaktur hanya mampu menyerap 13,80% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur agar kontribusinya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja meningkat kembali. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri manufaktur. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri sasaran yang mencapai TKDN tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian insentif fiskal tersebut terhadap peningkatan TKDN pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Industri Besar – Sedang BPS tahun 2008-2019 dan menerapkan metode Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diterapkan berpengaruh positif terhadap peningkatan TKDN industri manufaktur sebesar 23,5% dalam kurun waktu 2008 hingga 2019. ......In the last decade, contribution of the manufacturing industry sector to the national economy continually decline. In 2010, contribution of the manufacturing industry sector to Indonesia's GDP reached 29.10%. However, in 2022 its contribution to GDP only reached 19.14%. As a result, employment in the manufacturing industry sector has also continued to decline. In 2010, the manufacturing industry was able to absorb 14.91% of the total national workforce. Meanwhile in 2022, the manufacturing industry only able to absorb 13.80% of the total national workforce. Therefore, the Indonesian government is trying to increase the growth of the manufacturing industry so it will contribute to the economy and job creation increases. One of the policies designed by Indonesia’s government for this purpose is the policy to increase the Domestic Component Level (called: TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri) in the manufacturing industry. The government provides fiscal incentives to the targeted industries that achieve certain TKDN. This study aims to analyze the impact of the provision of these fiscal incentives on increasing TKDN in the manufacturing industry in Indonesia. By using BPS Large-Medium Industry Survey data for 2008-2019 and applying the Difference in Difference (DID) method, this study shows that the fiscal incentive policy implemented has a positive effect on the increase in the TKDN of the manufacturing industry by 23,5% in the period 2008 to 2019.

Abstrak :
ABSTRACT
This thesis analyzes the regulation of Local Content Requirement LCR underWTO agreements and the conformity of LCR provisions for 4G LTEcommunication devices in Indonesia with WTO agreements. Based on thenormative juridical research method employed by this thesis, it is found that thereis no specific agreement governing the use of LCR, but there are severalprovisions concerning the legality of LCR embedded in five WTO agreementsnamely the GATT, GATS, TRIMS, ASCM, and GPA. All five agreementsprincipally prohibit the use of LCR because it affords imported products treatmentless favorable than that accorded to local products. After analyzing relevant WTOagreements and rulings, it can be seen that Indonesia rsquo s LCR provisions in 4G LTEsector which are embodied in the form of Local Component Value TingkatKomponen Dalam Negeri may not be in conformity with Article III 4 of theGATT and Article 2.1 of the TRIMS. In light of those, this thesis recommendsthat there needs to be a specific agreement in the WTO concerning the use of LCRto enable ease of reference and brings more awareness to WTO membersregarding LCR as well as for the government of Indonesia to bring the LCRprovisions in 4G LTE sector into conformity with WTO laws to avoid potentialclaims from other WTO members.

---

ABSTRACT
Skripsi ini menganalisa peraturan ketentuan Local Content Requirement LCR berdasarkan perjanjian-perjanjian WTO dan kesesuaian antara ketentuan LCRuntuk perangkat komunikasi 4G LTE di Indonesia dengan perjanjian-perjanjianWTO. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan olehskripsi ini, tidak ada perjanjian WTO yang khusus mengatur tentang penggunaanLCR, namun ada beberapa ketentuan mengenai legalitas LCR yang terdapat didalam lima kesepakatan WTO yaitu GATT, GATS, TRIMS, ASCM, dan GPA.Kelima perjanjian tersebut melarang penggunaan LCR karena LCR memberikanperlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor apabila dibandingkandengan produk lokal. Setelah menganalisa perjanjian dan peraturan WTO yangrelevan, terdapat kemungkinan bahwa ketentuan LCR Indonesia di sektor 4G LTEyang diwujudkan dalam bentuk Tingkat Komponen Dalam Negeri kurang sesuaidengan Pasal III:4 GATT dan Pasal 2.1 TRIMS. Karena itu, skripsi inimerekomendasikan bahwa diperlukan adanya perjanjian khusus di WTOmengenai penggunaan LCR untuk kemudahan referensi dan menghimbaukesadaran kepada anggota WTO tentang penggunaan LCR, dan juga agarpemerintah Indonesia menyesuaikan ketentuan LCR di sektor 4G LTE denganperjanjian-perjanjian WTO untuk menghindari kemungkinan tuntutan darianggota WTO lainnya.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai analisa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) ditinjau dari ketentuanketentuan yang diatur dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) tidak sesuai dengan ketentuan Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs) dan karenanya harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization. ......This thesis discusses the analysis of Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) and its relation with the provisions stipulated in the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). Research conducted in this thesis is a normative and prescriptive study. The research concluded that Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) is inconsistent with the provisions of TRIMs Agreement and therefore there should be steps taken by the government of Indonesia to bring these measures into conformity with TRIMs Agreement which will eliminate the inconsistency with Indonesia?s obligations under the TRIMs Agreement as a member state of World Trade Organization.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas penyesuaian peraturan Tingkat Komponen Dalam Negeri di Indonesia untuk bisnis retail modern dan ketentuan WTO mengenai Local Content Requirements. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, namun sejak 2014, beberapa negara anggota WTO telah mengajukan concern terkait ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/2012, 68/2012, dan 70/2013 yang beberapa pasalnya diubah dalam 56/2014 yang mengharuskan retail modern untuk menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri minimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Ketentuan ini bertentangan dengan Perjanjian TRIMs, yang berlandaskan Pasal III GATT tentang prinsip National Treatment dan Pasal XI tentang prinsip Elimination of Quantitative Restrictions, yang merupakan lampiran dari Perjanjian Pembentukan WTO. Penyesuaian antara peraturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri Indonesia dan Ketentuan Local Content Requirements akan dilakukan dengan menyesuaikan peraturan dan penerapan pengecualian dalam ketentuan WTO. Berdasarkan ketentuan WTO, ketentuan retail modern ini telah melanggar ketentuan WTO baik Perjanjian TRIMs maupun GATT tanpa adanya pengecualian yang dapat diberlakukan. Untuk menanggapi hal ini, pelaku usaha retail modern di Indonesia bersedia untuk mematuhi peraturan perdagangan yang berlaku dan Kementrian Perdagangan akan mengubah peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO

---

ABSTRACT
This thesis examined the adjustment of domestic Local Content Requirements rules in Indonesia for the implementation of Modern Retail business in Indonesia and the Local Content Requirements provisions of the WTO. Indonesia showed their self-approval to WTO by ratifying Law Number 7 of 1994 concerning the Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization on November 2, 1994. However, since 2014, the Government of Indonesia has received protests from WTO member countries in relation to the Local Content Requirement policy in the form of fulfilling 80% (eighty percent) of domestic products that must be sold on the modern retail market on Ministry of Trade Regulation 53/2012, 68/2012, and 70/2013 which was replaced by Regulation 56/2014. These provisions are contrary to the TRIMs Agreement, principled by Article III GATT on National Treatment and Article XI GATT on General Elimination of Quantitative Restrictions, which is an annex to the WTO Establishment Agreement that has been ratified by Indonesia. Comparison between the regulations of Indonesia's local content requirements and WTO provisions will be done by looking at the adjustments between regulations and the application of WTO exceptions. Based on rules of Local Content Requirements, the Modern Retail has violated TRIMs Agreement with no applicable exceptions on the provisions. To respond to the concerns raised by member countries, modern retailers in Indonesia are willing to comply with applicable regulations and the Ministry of Trade are due to change regulations that are contrary to WTO rules

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) Terhadap Pelaksanaan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Sektor Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan dalam sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari belanja Pemerintah Indonesia berdasarkan justifikasi cost recovery sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Jumlah Kontrak Bagi Hasil, sehingga ketentuan Pasal III GATT 1994 sebagai salah satu rujukan dalam Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) dapat dikesampingkan dan gugur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal III. 8 GATT 1994. Oleh sebab itu kebijakan TKDN dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dimaksimalkan guna memajukan perekonomian dan menyejahterakan Bangsa Indonesia. ......This thesis discusses the Juridical Analysis of the Application of Article 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) on the Implementation of Domestic Component Level Requirements (TKDN) in the Oil and Gas Sector in Indonesia. This research is juridical normative. The results of this study conclude that the provisions of the Domestic Component Level (TKDN) required in the Oil and Gas sector as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 of 2013 concerning the Use of Domestic Products in Upstream Oil and Gas Business Activities is part of the Indonesian Government's expenditure based on cost recovery justification as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 08 of 2017 concerning the Number of Production Sharing Contracts, so that the provisions of Article III of the GATT 1994 as one of the references in Article 2.1Agreement On Trade-Related Investment Measures(TRIMS) can be waived and invalidated based on the provisions stipulated in Article III. 8 GATT 1994. Therefore, the TKDN policy in the oil and gas sector can be maximized in order to advance the economy and prosper the Indonesian nation.