Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Belum banyak riset yang mengkaji tentang implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) secara komprehensif. Padahal kebijakan ini sangat penting karena hadir dengan earmarking spirit dalam penggunaan revenue cukai tembakau yang bertujuan mengawasi peredaran hasil tembakau, dan menangani dampak eksternal konsumsi tembakau, serta mitigasi cukai ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat implementasi kebijakan DBH-CHT dan menganalisis kendala pelaksanaan yang dihadapi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan teori Edward III dengan metode survei dan wawancara mendalam kepada 21 kabupaten/kota penerima DBH-CHT di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi kebijakan DBH-CHT di 21 kabupaten/kota wilayah Propinsi Jawa Timur cukup berhasil dengan nilain 3.92 poin dari skala 5 atau mencapai 78%. Sementara kendala yang menghambat antara lain tidak ada indikator sasaran yang jelas dari penjabaran kegiatan yang diatur dalam PMK sehingga menimbulkan multitafsir bagi pemda. Kendala lainnya adalah belum adanya petunjuk teknis dari bupati/walikota dan kesulitan meentukan jangkauan industri hasil tembakau. ......There is not so many research which examines the implementation on Revenue Sharing Fund of Tobacco Excise (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau / DBH-CHT) in a comprehensive manner. Though this policy is very important, because it is stipulated based on the earmarking spirit in the use of tobacco excise revenue aimed: to oversee the distribution of tobacco products; to address the external effects of tobacco consumption; and to mitigate the illegal excise clearance. This study aims to analyze the level of policy implementation on DBH-CHT and analyze the constraints of policy implementation in the regions. This study uses a quantitative approach based on the theory of Edward III by survey and in-depth interviews to 21 districts/cities in East Java Province which received DBH-CHT. The results showed that the levels of DBH-CHT policy implementation in 21 districts/cities in East Java Province is quite successful with 3.92 points out of a scale of 5 or reaches 78%. While in the barriers on policy implementation, among others are: there is no clear target indicators of specific activity regulated under the Minister of Finance Regulation (Peraturan Menteri Keuangan/PMK) which raised the multiple interpretations for the regions; lack of technical guidance for the regents/mayors to implement the policy and some difficulties to identify the tobacco industry.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, menggunakan instrumen fiskal sebagai langkah pertama mengatur peredaran dan konsumsi rokok elektrik guna mencegah eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan dari konsumsinya dengan menetapkannya sebagai Barang Kena Cukai untuk melindungi pengguna, bystander, dan tentunya dari jangkauan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan penetapan cukai atas rokok elektrik, apakah penerimaannya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau, serta penanganan dari pihak terkait untuk mencegah beredarnya rokok elektrik ilegal di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan rokok elektrik dikenakan cukai karena merupakan produk turunan tembakau, penerimaan cukai hasil tembakau tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah ditetapkannya cukai atas rokok elektrik, serta pendekatan aspek administrasi serta aspek policy dilakukan untuk mengatasi peredaran rokok elektrik ilegal.

---

ABSTRACT
The Indonesian government through the Ministry of Finance, uses fiscal instrument as the first step in regulating the circulation and consumption of electric cigarette to prevent negative externalities that can generated from its consumption by assigning it as Excise Goods to protect users, bystanders and especially underage children. This research aims to analyze the basic considerations of excise taxation on e-cigarettes, whether the excise tax revenue can bring a significant impact on tobacco excise revenue, and what related parties do to prevent the distribution of illegal e-cigarettes. This research uses a qualitative approach with the post positivist paradigm. The results showed that e-cigarette were subject to excise because it was a tobacco derivative product, excise tax revenue did not differ significantly before and after the excise tax on e-cigarettes was set, as well as administrative and policy aspects are used to deal with the distribution of illegal e-cigarettes.