Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

ABSTRAK
Penulisan skripsi dengan judul Sistem Informasi Apotek ini dilatar belakangi oleh tingginya tingkat persaingan yang dihadapi para pengusaha apotek, baik di antara sesama apotek maupun dengan toko-toko obat, klinik dan rumah sakit. Persaingan yang semakin ketat ini, terutama di kota-kota besar, menuntut para pengelola apotek untuk meningkatkan profesionalisme-nya seiring dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik dari masyarakat. Oleh karena itu para pengelola apotek yang umumnya sarjana apoteker, tidak cukup berbekal diri dengan ilmu farmasinya saja untuk mengelola suatu apotek, tetapi juga hams menguasai ilmu manajemen dan bisnis modern.

Salah satu masalah utama yang dihadapi apotek adalah menganalisa tingkat keuntungan yang diraih perusahaan selarna periode tertentu secara cepat dan akurat. Hal ini disebahkan begitu banyaknya jenis dan macam obat yang terdapat dalam suatu apotek dan sistem pengelolaan data masih secara manual. Untuk penanganan masalah ini, maka penulis akan merancang suatu sistem inforrnasi terpadu dengan batuan komputer. Sistem komputerisasi ini ditujukan untuk membantu dan menangani semua transaksi baik penjualan, pembelian, maupun persediaan yang saling berkaitan dengan cepat dan akurat. Selain itu sistem harus dapat menghasilkan output yaitu mampu menganalisa laporan rugi laba perusahaan.

Beberapa teori dasar yang dipergunakan untuk perancangan sistem informasi dan penganalisaan data ialah Sistem Informasi Manajemen, perancangan sistem database, sistem penilaian persediaan Moving Average Method, dan sistem pemesanan kembali Reorder Point. Sistem Informasi Apotek ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Access versi 7 for Windows 95.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tanggung jawab hukum apotek dan toko obat dalam penyerahan obat dengan menganalisis perbandingan Putusan No. 104/Pid.B/2015/ PN.pgp dan Putusan No. 153/Pid.Sus/2014/PN.Kbr. Apotek dan toko obat merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah Apoteker pada apotek dan Tenaga Teknis Kefarmasian pada toko obat. Baik Apoteker ataupun Tenaga Teknis Kefarmasian yang menjalankan pelayanan penyerahan obat kadang kala tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana aturan yang ada. Dengan menggunakan metode penulisan berbentuk Yuridis Normatif dan tipe penelitian deskriptif, skripsi ini menjabarkan analisis mengenai tanggung jawab hukum apotek dan toko obat dalam penyerahan obat berdasarkan Putusan Pengadilan No. 104/Pid.B/2015/PN.pgp dan Putusan No. 153/Pid.Sus/2014/PN.Kbr. Kesimpulannya, terhadap apotek dan toko obat yang melakukan pelanggaran penyerahan obat dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Representasi dari apotek adalah Apoteker, sedangkan representasi dari toko obat adalah Tenaga Teknis Kefarmasian. Peneliti menyarankan agar Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (B-POM) lebih aktif dalam hal pengawasan apotek dan toko obat, terutama dalam hal penyerahan obat kepada pasien dan penerbitan izin usaha pada toko obat.
This essay discusses the legal responsibilities of pharmacy and drug store in drugs delivery by analyzing the comparison of Judgment No. 104/Pid.B/2015/PN.pgp and Judgment No. 153/Pid.Sus/2014/PN.Kbr. Pharmacy and drug store are pharmaceutical service facilities where pharmacy practices are carried out by health workers. Health workers in question are Pharmacists at the pharmacy and Pharmaceutical Technical Staff at the drug store. Both Pharmacists and Pharmaceutical Technical Staff who carry out drug delivery services sometimes do not carry out their authority according to existing rules. By using Normative Juridical writing methods and descriptive research types, this essay lays out an analysis of the legal responsibilities of pharmacy and drug store in drug delivery based on Juedgment Number 104/Pid.B/2015/PN.pgp and Judgment No. 153/Pid.Sus/2014/ PN.Kbr. In conclusion, pharmacy and drug store violating the drug delivery may be subject to administrative sanctions and criminal sanctions. Representatives from pharmacy are Pharmacists, while representations from drug store are Pharmaceutical Technical Staff. Researchers suggests that the Ministry of Health through the Department of Health and the Food and Drug Monitoring Agency (B-POM) be more active in terms of supervision of pharmacy and drug store, especially in terms of drug delivery to patients and issuance of business licenses at drug store.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tanggung jawab hukum apotek dan toko obat dalam penyerahan obat dengan menganalisis perbandingan Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN.pgp dan Putusan No. 153/Pid.Sus/2014/PN.Kbr. Apotek dan toko obat merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah Apoteker pada apotek dan Tenaga Teknis Kefarmasian pada toko obat. Baik Apoteker ataupun Tenaga Teknis Kefarmasian yang menjalankan pelayanan penyerahan obat kadang kala tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana aturan yang ada. Dengan menggunakan metode penulisan berbentuk Yuridis Normatif dan tipe penelitian deskriptif, skripsi ini menjabarkan analisis mengenai tanggung jawab hukum apotek dan toko obat dalam penyerahan obat berdasarkan Putusan Pengadilan No. 104/Pid.B/2015/PN.pgp dan Putusan No. 153/Pid.Sus/2014/PN.Kbr. Kesimpulannya, terhadap apotek dan toko obat yang melakukan pelanggaran penyerahan obat dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Representasi dari apotek adalah Apoteker, sedangkan representasi dari toko obat adalah Tenaga Teknis Kefarmasian. Peneliti menyarankan agar Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (B-POM) lebih aktif dalam hal pengawasan apotek dan toko obat, terutama dalam hal penyerahan obat kepada pasien dan penerbitan izin usaha pada toko obat. ......This essay discusses the legal responsibilities of pharmacy and drug store in drugs delivery by analyzing the comparison of Judgment No. 104/Pid.B/2015/PN.pgp and Judgment No. 153/Pid.Sus/2014/PN.Kbr. Pharmacy and drug store are pharmaceutical service facilities where pharmacy practices are carried out by health workers. Health workers in question are Pharmacists at the pharmacy and Pharmaceutical Technical Staff at the drug store. Both Pharmacists and Pharmaceutical Technical Staff who carry out drug delivery services sometimes do not carry out their authority according to existing rules. By using Normative Juridical writing methods and descriptive research types, this essay lays out an analysis of the legal responsibilities of pharmacy and drug store in drug delivery based on Juedgment Number 104/Pid.B/2015/PN.pgp and Judgment No. 153/Pid.Sus/2014/ PN.Kbr. In conclusion, pharmacy and drug store violating the drug delivery may be subject to administrative sanctions and criminal sanctions. Representatives from pharmacy are Pharmacists, while representations from drug store are Pharmaceutical Technical Staff. Researchers suggests that the Ministry of Health through the Department of Health and the Food and Drug Monitoring Agency (B-POM) be more active in terms of supervision of pharmacy and drug store, especially in terms of drug delivery to patients and issuance of business licenses at drug store.

Abstrak :
Praktik kerja profesi di Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur Periode Bulan Mei Tahun 2018 bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan, wawasan, pengalaman serta keterampilan dalam melakukan pekerjaan di Suku Dinas Kesehatan, mahasiwa mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur, serta mahasiswa dapat memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktik kefarmasian di Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur dan mempelajari strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama tiga minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Pemutakhiran Data Perizinan Apotek dan Toko Obat di Wilayah Jakarta Timur Periode Januari-Mei Tahun 2018 rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah mendata dan merekapitulasi data pendampingan perizinan apotek dan toko obat periode Januari sampai dengan Mei 2018 di wilayah Jakarta Timur. ...... Internship at East Jakarta Sub Department for Health Period May 2018 aims to have knowledge, insight, experience, and skills in practicing at Sub Department for Health, to understand the roles and responsibilities of Sub Department for Health in East Jakarta, as well as to have the insight of pharmaceutical practice issues and learn strategies to overcome related issues. This internship at was conducted for three weeks with special assignment Update Licensing Data of Pharmacies and Drug Stores in the Area of East Jakarta Period January until May 2018 . The purpose of this special assignment is record and recap of the accompanying licensing data of Pharmacies and drug stores period January until May 2018 in the area of East Jakarta.