Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jalan Tol merupakan salah satu bentuk project financing pada sektor iniiastruktur yang bcmpa jalan, karena konsep jalan tol adalah self financing project yaitu sumbcr pendanaan proyck berasal dari pendapatan setelah proyck tersebut dioperasikan. Sebagaimana investasi pada sektor-sektor lain, investasi pada jalan tol mengandung faktor-faktor resiko yang dapat mengakibatkan turunnya tingkat kelayakan proyek sehingga membuat investasi tersebut menjadi tidak efektif. Khususnya di Indonesia saat ini, terhentinya proyek-proyek BOT Jalan Tol menimbulkan pertanyaan yang terkait salah satunya dengan tingkat efektifitas dan tingkat kelayakannya. Dengan menggunakan rangkaian proses analisa resiko terhadap faktor resiko hasil identifikasi resiko dan kemudian mensimulasikan faktor faktor resiko tersebut dalam model yang diadopsi dari empat ruas jalan tol yang dibangun dan hendak dibangun oleh private sector akan diperoleh suatu besaran tingkat kelayakan dan efektiiitas dari BOT jalan tol di Indonesia.

Abstrak :
Jalan tol merupakan sarana infrastruklur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui varibel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan unluk memperkocil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantilatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta return yang dianggap menguntungkan. Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis resiko. Monte Carlo simulation merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh World Bank Institute menjadi bagian dari Infrisk model untuk lceperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk probabilistic simulation dan multi-period VAR (Value at Risk) sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, debt service coverage ratio dan social benefit from the project. Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara investor dan lender dalam menentukan stuktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif investor sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif lender cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi lender akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dcngan demikian pihak lender hanya akan menerima konselcwensi terhadap debt-financed yang rendah. Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik.

Abstrak :
Perkembangan infrastruktur jalan adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi di Indonesia. Jalan juga menjadi unsur penting dalam rangka pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan secara umum. Untuk itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum bertekad untuk terus melakukan pengembangan infrastruktur khususnya jalan. Pengelola jalan tol memiliki kewajiban Standar Pelayanan Minimum seperti, Kondisi jalan tol, Kecepatan tempuh rata-rata, Aksessibilitas, Mobilitas, Keselamatan, dan Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Oleh karena itu pengusaha jalan tol harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan harus menyadari bahwa sumber pendapatan adalah pemakai jalan. Pelayanan yang buruk berakibat pada minat pemakai jalan untuk menggunakan jalan tol. Atas dasar itu, betapa pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Besaran ukuran yang harus dicapai untuk masing-masing aspek dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. SPM jalan tol wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol ( BUJT) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol. Pada intinya penerapan SPM perlu diterapkan untuk menjunjung prinsip dimana jalan tol mempunyai tingkat pelayanan, keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas dengan mobilitas tinggi. Dalam Kajian Pustaka telah dibahas mengenai PP No.15 Tahun 2005 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. Besaran ukuran sebagaimana dimaksud sebelumnya dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat Standar Pelayanan Minimal. Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol dan wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol. ......Development of road infrastructure is an absolute necessity for the development of transportation in Indonesia. The road is also an important element in the development of the region as well as improving the general welfare. For the Government of Indonesia through the Ministry of Public Works is committed to continuing to develop infrastructure, particularly roads. Is the highway has an obligation as the Minimum Service Standards, highway conditions, average travel Speed??, Accessibility, Mobility, Safety, and Unit relief / rescue and relief services. Therefore, employers must motorway is committed to providing the best service and should be aware that the source of income is the road user. Poor service resulted in the interests of road users to use the toll road. On that basis, the importance of listening to and understanding the needs of highway users. Minimum Service Standards (MSS) in accordance with Government Regulation No. 15 of 2005 and the Regulation of the Minister of Public Works No. 392/PRT/M/2005 on Minimum Service Standards is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. SPM highways include toll roads, the average travel speed, accessibility, mobility, safety, and rescue units / rescue and relief services. Sizing is to be achieved for each of the aspects evaluated periodically based on the results of monitoring functions and benefits. SPM highway must be carried out by the Business Entity Toll Road (BUJT) in order to improve service to toll road users. In essence, the application of SPM needs to be applied to uphold the principle that the highway has a level of service, security and comfort that is higher than the existing public road and can serve traffic with high mobility. In Studies Library has been discussed on PP 15 Year 2005 Article 8 which states that the minimum standard of service is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. Sizing as mentioned previously evaluated regularly based on the results of monitoring functions and benefits of Minimum Service Standards. Toll Road was held to improve the public as users of the highway and shall be implemented by the Entity Toll Road

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang pemikiran penyusunan tesis ini, karena masih ada keluhan dari pemakai jalan tol terhadap mutu layanan Jasa Marga, yang didasarkan dari data sekunder. Dari data sekunder permasalahan terbanyak tentang pelayanan, di gardu maupun di jalan tol (Jabotabek) khususnya dalam kota Jakarta.

Mendasarkan keluhan tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penelitian terhadap mutu layanan, yakni kepada pemakai jalan tol, dan kepada Jasa Marga dengan menggunakan kuesioner.

Strategi pelayanannya menyandarkan pada identifikasi SERVICE dari De Vrye, 1994, dalam buku "Good Service is Good Business". SERVICE dimaksudkan adalah : Self Esteem, yakni variabel harga diri, Exceed Expectation, yakni variabel untuk memenuhi harapan secara berlebihan, Recover, yakni variabel pembenahan, Vision, yakni variabel pandangan ke depan, Improvement, yakni variabel peningkatan, Care yakni variabel perhatian, dan Empowerment, yakni variabel pemberdayaan. Dan dengan memadukan pendapat ahli lainnya serta melakukan pengamatan di lapangan.

Hasil yang didapat adalah :

Pelayanan (di gardu) dikehendaki kecepatan, khususnya waktu layanannya. Demikian pula keramahan petugas, khususnya petugas di gardu. Untuk peningkatan mutu layanan dengan peningkatan mutu sumber daya manusianya.

Kemacetan (dalam kota) masih merupakan masalah.

Di dalam struktur organisasi Jasa Marga belum ada unit yang khusus menangani, menampung dan mengatasi keluhan pelanggan.

Diperlukan serta dikehendaki budaya perusahaan bagi Jasa Marga. Dari hasil yang didapat tersebut disarankan :

Kecepatan layanan di gardu dengan tindakan turun tangan dari pimpinan dan aktif membantu kelancaran lalu lintas, khususnya sebelum menuju gardu. Di samping itu bagi petugas (kolektor tol) di dalam melayani perlu senyum dan keramahan serta terus diingatkan, agar tidak membedakan. Peningkatan mutu SDM dapat dilakukan dengan training internal maupun eksternal perusahaan, secara kontinu, diimbangi pemberian insentif.

Untuk mengatasi kemacetan dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama antar instansi seperti : Polri, Perhubungan, Pemda, Perindustrian dan Perdagangan. Serta mengupayakan pembangunan sub way (rail way) secara terpadu.

Perlu dibentuk unit (bagian) yang khusus menangani keluhan dan penanganan masalah sekaligus.

Budaya perusahaan Jasa Marga disarankan : JM 4 T yang meliputi Tanggap terhadap situasi dan kondisi, Tangkas dalam berfikir, bersikap, bertindak, Tepat terhadap sistem, waktu dan aplikasi, dan Tetap dalam arti konsisten dan dinamis didalam menjaga mutu kerja (telah ditetapkan),meningkatkan mutu kerja (selanjutnya).

Abstrak :
ABSTRAK
Ruas jalan tol sebagai jalur yang dapat menghubungkan transportasi darat yang diklaim bebas hambatan membutuhkan sebuah parameter kualitas pelayanan yang dapat terukur yang mengikuti standar yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Permen PU No. 392 Tahun 2005, Pemerintah mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal SPM yang secara umum menjelaskan parameter mengenai kondisi pelayanan minimum ruas jalan tol yang meliputi kondisi jalan, kecepatan tempuh rata ndash; rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, dan unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Pada penelitian ini, dari keenam parameter tersebut akan diuraikan menjadi 33 parameter lainnya yang dimasukkan ke dalam desain kuisioner yang disusun oleh Badan Pengawas Jalan Tol BPJT . Dengan menggunakan data yang didapat dari kuisioner yang telah disebar, dilakukan analisis terhadap hasil kuisioner menggunakan Structural Equation Models SEM dengan pendekatan Partial Least Square PLS yang menghasilkan nilai koefisien yang menyatakan pengaruh dari masing ndash; masing variabel terhadap kepuasan dan harapan dari 11 sampel ruas jalan tol yang ada di Indonesia.

---

ABSTRACT Toll roads as a pathway to facilitate land transportation which claimed by the freeway requires a service quality parameter that can be measured by following the standards issued from the government Through Permen PU No. 392 In 2005, the Government issued a Standar Pelayanan Minimal SPM , which generally describes the parameters on the condition of minimum service toll roads include road conditions, travel speed average mobility, accessibility, safety, the unit rescue, and rest area. In this study, the six parameters will be broken down into 33 other parameters which are incorporated into a questionnaire prepared by the Toll Road Regulatory Agency BPJT . Following the questionnaire that has been deployed on the toll roads and questionnaire analysis results using Structural Equation Models SEM which use the model of Partial Least Squares PLS obtained in the form of values coefficient of importance of toll roads satisfaction and expectation in 11 samples of toll roads in Indonesia.