Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, pelaku ekonomi swasta memiliki peranan cukup penting dalam menjalankan proses perkembangan perekonomian suatu negara. Tidak mengherankan bila proses perkembangan perekonomian lebih banyak diserahkan kepada swasta untuk mengelola dan menjalankannya, sehingga peran aktif dan inisiatif para pelaku usaha swasta sangat dibutuhkan dalam era globalisasi ekonomi saat ini. Salah satu akibat dari globalisasi perdagangan adalah dengan meningkatnya Toko retail di Indonesia sejak 1980-an. Toko Retail mulai bermunculan dengan bentuk yang lebih modern atau yang disebut dengan pasar ritel modern. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah mengamanahkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan presiden Nomor 112 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No. 70/MDAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan 6. Peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No. 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan perundang - undangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri khususnya pada toko retail modern. Namun pada kenyataanya, Permendag 56/2014 yang baru diterbitkan ini mengalami berbagai kritikan terutama dari pelaku industry. 2. Indonesia sebagai Negara anggota World Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasinya dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pemerintah Indonesia di dalam merumuskan Pasal 22 UU Perdagangan, Permendag 70/2013 dan Permendag 56/2014 ini juga melihat dari prinsip – prinsip Perdagangan WTO.

---

In the current era of economic globalization, the private economic actors have an important role in carrying out the process of economic development of a country. Not surprisingly, the process of economic development more left to the private sector to manage and run, so that the active role and initiative of private entrepreneurs is needed in the current era of economic globalization. One consequence of the increasing globalization of trade is with retail shops in Indonesia since the 1980s. Retail stores began popping up with a more modern form, or the so-called modern retail market. The Government through the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia has mandated Act - Act No. 7 of 2014 on Trade, president Regulation No. 112 On Planning and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, Trade Minister Regulation No. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines for Management and Development of Traditional markets, Shopping Centers and Modern Stores and 6. The Regulation of Trade Minister of the Republic of Indonesia Number 56 / M-DAG / PER / 9/2014 on Amendment to the Regulation of the Minister of Trade No. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines for Management and Development of Traditional markets, Shopping Centers and Modern Stores. Laws - laws aim to increase the use of domestic goods, especially in modern retail stores. But in fact, the recently published Regulation 56/2014 is subjected to various criticisms, especially from industrialists. Indonesia as a State member of the World Trade Organization (WTO) and has been ratified by Law - Act No. 7 of 1994 About On Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization (the Agreement Establishing the World Trade Organization). Indonesian government in formulating Article 22 of the Law of Commerce, Regulation 70/2013 and Regulation 56/2014 also see from the principle - the principle of the WTO Trade."

"Karakteristik e commerce yang berbeda dengan perdagangan konvensional menjadikan e-commerce sebagai sesuatu yang masih baru dan belum banyak dipahami bagi sebagian masyarakat Indonesia. Melihat fenomena bisnis e-commerce yang pesat maka sangat penting menempatkan konsumen sebagai subjek yang sangat erat kaitannya dengan bisnis e-commerce.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dari UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan sebagai acuan melihat perlindungan konsumen dalam perdagangan e-commerce. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat beberapa faktor yang menghambat keberlangsungan kegiatan e-commerce di Indonesia sehingga diperlukan campur tangan pemerintah diperlukan fungsi pengawasan yang lebih efektif dikarenakan karakteristik e-commerce yang berbeda dengan perdagangan konvensional.

---

The Characteristics of e-commerce which is different from the conventional trade making e-commerce as something that is new and has not been understood for some people in Indonesia Looking at the phenomenon of e-commerce businesses are rapidly it is important to put the consumers as a subject that is closely associated with the e-commerce business.This research is a normative legal research of the Consumer Protection Act and the Trade Act as a reference to see consumer protection in e commerce trading.The Results of this study concludes that there are several factors that hamper the sustainability of e commerce activities in Indonesia so that required government intervention it is necessary that the supervisory function over due to the characteristics of e commerce that is different from the conventional trade."