Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang Penanganan Kesemrawutan Lalu Lintas oleh Polsek Metropolitan Ciputat. Perhatian utama tesis ini adalah pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kepolisian dan Kecamatan dalam menangani kesemrawutan lalu lintas dengan fokus tindakan - tindakan Unit Polisi Lalu Lintas terhadap para pelanggar lalu lintas. Dalam kajian tesis ini, penanganan kesemrawutan lalu lintas dilihat dari perspektif rangkaian kegiatan unit-unit operasional kepolisian tingkat sektor dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode klinis, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian atau para anggota Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Ciputat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kesemrawutan lalu lintas dilakukan oleh unit unit di Polsek Metropolitan Ciputat. Berbagai kegiatan kepolisian ditujukan untuk menangani masalah kesemrawutan lalu lintas yang terjadi di kawasan pasar Ciputat. Kesemrawutan lalu lintas disebabkan; (1) pedagang kaki lima menggelar dagangan di badan jalan; (2) sopir angkutan ngetem di sembarang tempat, (3) tukang ojek mangkal di pinggir jalan, dan (4) jalan rusak serta tumpukan sampah di jalan. Penanganan kesemrawutan lalu lintas meliputi (a) penegakan hukum lalu lintas berupa tindakan preventif dan represif, (b) koordinasi dengan instansi pemerintah, yaitu DLLAJ dan Kecamatan dalam rangka penertiban lalu lintas. Dalam penegakan hukum ditemukan adanya tindakan-tindakan anggota yang menyimpang sebagai akibat Iemahnya sistem kontrol dan kendali, yang ditunjukkan berupa; pemerasan terhadap pelanggar lalu lintas serta kurang disiplinnya anggota dalam melaksanakan tugas pengaturan dan penjagaan lalu lintas.Hubungan kerja eksternal antara Polsek, DLLAJ dan Kecamatan tidak dilaksanakan melalui koordinasi yang baik. Kurangnya komunikasi antar pimpinan instansi pemerintah tersebut menyebabkan kebijakan-kebijakan dalam menangani kesemrawutan lalu lintas bukan merupakan hasil perencanaan yang matang dan berdampak pada keresahan masyarakat. Selain itu, penyusunan trayek angkutan umum oleh DLLAJ tidak dibicarakan dengan Polsek, sehingga penambahan angkutan umum memunculkan masalah baru dengan menumpuknya angkutan umum yang ngetem di pinggir-pinggir jalan karena tidak tersedianya terminal.Implikasi dari tesis ini adalah pada upaya mengoptimalkan peran Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pengoptimalan peran tersebut dilakukan melalui peningkatan kontrol dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas - tugas anggota Polsek di lapangan, meningkatkan penyadaran masyarakat melalui pendekatan pemolisian komuniti, membangun koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah.Daftar Pustaka : 35 buku dan 8 dokumen"

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta Perkembangan kota-kota besar di negara berkembang tidak terlepas dari kemacetan lalu lintas dari tahun-ketahun semakin mengesalkan pengguna jalan raya terutama pengguna angkutan umum.Analisis kebijakan penanggulangan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, diangkat 4 hal pokok yaitu (1) Bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, (2) Prioritas kebijakan apa yang harus diterapkan didalam mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, (3) Transportasi yang bagaimana di harapkan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta dan (4) Bagaimana koordinasi antar Departemen dan pihak swasta yang terkait di dalam mengatasi kemacetan lain lintas di DKI Jakarta.Hasil penelitian ini menemukan (1) Pihak yang paling berkepentingan untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta adalah pihak pemerintahan daerah bekerjasama dengan beberapa stakeholder lainnya, (2) Sasaran memperlancar arus lalu lintas di DKI Jakarta adalala kebijakan peningkatan jalan untuk dapat menampung luapan kendaraan yang terus bertambah setiap saat, (3) Prioritas mencapai beberapa sasaran yang ada yang perlu mendapatkan prioritas dalam rangka mencapai tujuan dari hasil penelitian ini adalah kebijakan penambahan jumlah armada bus dan pengembangan busway, (4) Lancarnya arus lalu lintas di DKI Jakarta akan mendorong terciptanya kondisi keamanan masyarakat pengguna jalan secara khusus dan stabilitas nasional secara umum.

---

This research is an evaluation on the policy to deal with the traffic jam in DKI Jakarta. The development of capital cities in the developing countries is inseparable from the traffic jam which is becoming more annoying from year to year specially for the public transport user.

There are 4 (four) main issues in the analysis of the policy to deal with the traffic jam in DKI Jakarta, which are (1) How to deal with the traffic jam in DKI Jakarta, (2), The priority of policy that should be implemented in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, (3) The type of transportation that is expected in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, and (4) The coordination between the Government Departments and related private sectors in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta.

This research found that (1) The regional government, working together with the other stakeholder, has the most interest in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, (2) the objective to smoothen the traffic in DKI Jakarta is the policy to improve roads to accommodate the overflow of vehicles, (3) The policy to meet some of the objectives that has to be priorities to achieve the goal from the result of this research is the policy to increase the number of busses and the development of busway, (4) smooth traffic flow in DKI Jakarta will create a safe condition for the mad user in particular and the national stability in general."

"Sebuah kota metropolitan mensyaratkan infrastruktur transportasi yang baik, sehingga sebuah hal yang patut didukung, saat Pemprov Jakarta meluncurkan kebijakan untuk melakukan pembangunan sistern transportasi busway di Jakarta. Demi suksesnya kebijakan ini, seharusnya pemerintah kota juga mempertimbangkan suara-suara publik.Sebab sebuah kota akan berkembang makin maju, jika kebijakan publik yang dibuat selalu sesuai kebutuhan publik, sehingga dukungan publik akan muncul. Dukungan Inilah yang membuat pembangunan kota makin baik, terintegrasi dan sesuai kebutuhan kota. Sebagai bagian dari masyarakat modern, warga kota dihidupi oleh media masa. Inilah sarana paling rill, bagaimana warga kota berinteraksi dengan para pemegang kebijakan perkotaan. Media masa pun mewujudkan dirinya sebagai penyeimbang dan pengawas bagi pembangunan kola.Penelitian ini bermaksud melihat, sejauh mana media masa di Jakarta, menilai kebijakan busway. Lantas, bagaimana media masa memberi ruang bagi para stake holder kota, baik dari Gubernur, pejabat Pemprov DKI Jakarta, pakar, masyarakat umum, hingga pekerja dalam menilai kebijakan busway ini. Untuk analisa menggunakan analisa isi media.Dari hasil penelitian ini ditemukan, bahwa media masa dan komentar publik di media menolak busway karena pembangunan busway koridor 1 Pemprov DKI Jakarta terkesan tidak mempersiapkan secara matang. Sehingga kondisi ini menganggu operasional, dan menimbulkan efek sosial dan lalu lintas yang cukup besar. Media mencatat, hal yang sama dilakukan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta untuk koridor II dan III, tapi media tidak lagi menolak. Sebagian publik mendukung program busway, namun harus dikerjakan lebih profesional. Baik dari sosialisasi, implementasi, hingga evaluasi yang harus terns dilakukan.Untuk pembangunan koridor berikutnya, disarankan agar Pemprov DKI Jakarta memperbaiki sistem sosialisasi publik dalam implementasi infrastruktur seperti pembangunan halte atau separator. Lalu, Pemprov Jakarta harus tanggap, bahwa efek-efek sosial dan rekayasa lain lintas harus bisa diprediksi dan segera dibenahi bila muncu] setelah adanya implementasi busway.Agenda media terfokus pada masalah operasional, kemacetan, efek sosial. Dan agenda media baru yang muncul pada koridor II dan III adalah pembebasan lahan dan impelementasi Bahan Bakar Gas. Kebijakan publik busway akan makin didukung, bila Pemprov Jakarta mengembangkan sikap emansipatoris dan tanggap atas reaksi dari publik.

---

A metropolitan city needs good transportation infrastructure to support its growth. The city government?s plan to implement the bus priority system is designed to improve the city?s ability to support its inhabitants, and therefore deserves the people?s full support. However, in order to ensure the success of the bus priority policy, the city government needs to listen to the public?s opinion.

The city?s government needs to identify the public?s needs and wants in order to better the city, which in turn will generate more goodwill and support of its policies by the people. A publicy supported city policy will create a better city development which is integrated and adequately supports the city?s needs.

In a modern society, peoples lives are permeated by the mass media. The mass media is the most often-used way by a city?s inhabitants to address their government and control its policies. The mass media has in turn transformed itself into a watchdog for the city's development policies.

This research aims to evaluate the effects of the mass media on the busway policy implementation. It especially focuses its evaluation on how the mass media

provides the city?s stakeholders, namely the Governor, city officials, public experts and the city?s citizens, with the means to evaluate this policy. The research uses media content analysis.

The research has found that media refused busway. Media recorded Busway corridor I implementation was not well prepared by the city?s government. This has created various social and traffic problems in the city. The media noted that the city?s governments repeats its mistakes in busway corridors II and III, but media did not refused busway. The city?s public however has been found to support the policy, although they demand that it be managed more professionally, especially in the policy?s socialization, implementation and evaluation.

The research therefore proposes that in the implementation of the next busway corridors the city government improves on its public socialization methods. Which in turn will give the city?s government with adequate information to address social and traffic problems which might arise from the development of the busway system.

Media agenda watch that the problems of the busway system still focuses on the traffic and feeder buses availability. New obstacles in the development of the busway system has also arisen in the form of land purchases and implementation of Gas Fuel. The research therefore proposes that the city?s government develops a more open and inclusive policy in its busway program. It must be open to public opinion and reacts accordingly to address the demands of the city?s citizens."