Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan makin besarnya suatu perusahaan, maka pembukuan secara manual sudah tidak relevan lagi karena akan banyak memakan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan serta kecurangan yang besar sehingga memerlukan ongkos besar untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kecepatan dan ketepatan untuk memproses suatu transaksi perusahaan agar manajemen dapat melakukan analisis dan mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Salah satu solusi yang paling rasional untuk mendukung kegiatan perusahaan dalam skala besar adalah melakukan pembukuan berbasis komputer atau penerapan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan baik dalam skala kecil maupun besar berkembang menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan good corporate governance. Berbagai macam perangkat teknologi informasi untuk infrastruktur, servis, maupun aplikasi, saat ini banyak tersedia di pasaran dalam berbagai bentuk dan fungsi. Hal ini menyebabkan banyaknya alternatif solusi masalah teknologi informasi yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan pengembangan organisasi. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam kegiatan operasional perusahaan juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan, tidak hanya dipandang dari sisi efisiensi kerja namun juga dari sisi budaya kerja baik secara personal, antar unit maupun keseluruhan institusi. Meskipun penerapan teknologi informasi telah mengalami kemajuan pesat dengan banyaknya software ERP yang ada, namun penggunaannya tetap berpotensi menimbulkan risiko bagi perusahaan. Untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko yang mungkin timbul tersebut, diperlukan suatu control atau pengendalian. Pengendalian merupakan suatu sistem yang dipakai untuk mencegah, mendeteksi, atau mengoreksi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, pengendalian merefleksikan kebijakan, prosedur, praktik dan struktur perusahaan yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Audit sistem informasi diperlukan untuk memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan organisasi dalam melakukan pengelolaan teknologi informasi (IT governance). Tingkat kesiapan (level of maturity) tersebut dapat dilihat dari tata kelola teknologi informasi dan tingkat kepedulian seluruh stakeholder tentang posisi sekarang dan arah di masa depan dalam bidang teknologi informasi suatu perusahaan.

---

The bigger a firm, the more irrelevant a manually book keeping since it was time consuming and potentially evoke fault and deceitfulness that need a big cost to do observation. Therefore, needed a speed and accuracy to process corporate transactions so that management can do analysis and take a decision faster and accurate. The most rational solution to support firm activity in a big scale is to do computer-based book keeping or implementation of information technology. The implementation of information technology to support company?s operational activity in small or big scale is expanded to face globalization and good corporate governance demand for company. A various information technology peripheral for infrastructure, service, and also application, now available at market in various form and function. It makes many alternative can be chosen to solve IT problem. Besides, the implementation of information technology in company?s operational activity will also give impact that adequately significant, not only seen from work efficiency but also from work culture in personal, among unit or all institution. Even information technology implementation has grown rapidly which many software ERP available in market , but there is still any risk for company when using ERP system. It need a control to remove or to minimalize the risk that maybe evoked. Controlling is a system that be used to prevent, detect, or correct undesirable events. In its relation with information system, controlling reflects operation policy, procedure, and firm structure that is designed to provide corporate?s goal. Information system audit is required to check maturity level of organization in information technology implemantation (IT governance). Level of maturity can be seen from stakeholder and management?s awareness about present position and the direction of future information technology area in that corporation."

"ABSTRAKTesis ini membahas kemampuan Bitcoin yang tidak mempunyai legalitas hukum dan ditolak dalam fungsinya oleh Undang-Undang, namun sifat yang diterima dan dipersepsikan oleh sebagian masyarakat adalah sebagai alat tukar dan aset berpeluang untuk digunakan dalam kejahatan ekonomi. Dengan belum adanya pengaturan secara khusus mengenai Bitcoin, secara otomatis akan menimbulkan celah hukum penggunaan Bitcoin dalam melakukan kejahatan yang syarat akan pencucian uang, sehingga perlu dibahas bagaimana bentuk penanganan hukum yang tepat apabila kedepannya Bitcoin mempunyai peran dominan sebagai alat perantara pembayaran dalam transaksi kejahatan dan penyimpan hasil tindak kejahatan yang merugikan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuat aturan khusus Bitcoin baik berisi definisi, klasifikasi, larangan, batasan, sanksi, pengawasan, maupun pembentukan lembaga khusus dari para ahli cryptocurrency untuk memusatkan fungsi-fungsi transaksi Bitcoin dalam satu wadah lembaga ataupun company untuk memudahkan pengawasan dan memperkecil ruang terjadinya kejahatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ability of Bitcoin that has no legal legality and is rejected in its function by law, but the nature that is accepted and perceived by some people is as a means of exchange and assets are likely to be used in economic crime. In the absence of any special arrangement regarding Bitcoin, it will automatically create a legal loophole for the use of Bitcoin in committing a crime on the condition of money laundering, so it is necessary to discuss how the right form of legal handling should be in the future Bitcoin has a dominant role as an intermediary means of payment in crime and deposit transactions proceeds of crime that harm the state. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study suggest that Bitcoin's special rules either contain definitions, classifications, restrictions, limitations, sanctions, supervision, or the establishment of specialized agencies of cryptocurrency specialists to centralize the functions of Bitcoin transactions in a single institution or company to facilitate monitoring and minimize the space of occurrence crime."

"Dalam internet banking, kepercayaan menjadi sebuah prasyarat yang utama bagi pembangunan hubungan pelanggan. Kepercayaan dilihat sebagai elemen bernilai tinggi bagi hubungan bisnis, karena kepercayaan mendorong pengambilan resiko dalam transaksi ekonomi. Diambil dari pemenuhan janji yang dibangun, sebuah model diajukan bertujuan untuk memudahkan pemikiran bagaimana kepercayaan dapat dibangun dalam lingkungan maya. Dikonseptualisasikan dalam konteks pelaksanaan layanan elektronik, model tersebut membantu mendemonstrasikan bagaimana perusahaan dan teknologi realita virtual dapat membantu mengungkapkan perasaan yang diminta untuk pembentukan kepercayaan melalui interaksi dengan janji-janji yang dibuat, dilaksanakan dan dipelihara.Ada dua tipe kepercayaan yang harus dibedakan. Tipe pertama, kepercayaan awal, mengacu kepada situasi baru, dimana pelanggan yang prospektif menilai kepercayaan kepada pedagang berdasarkan informasi dari orang ketiga dan isyarat yang ditunjukkannya. Tipe kedua, kepercayaan berdasarkan pengalaman langsung, misalnya sebuah transaksi awal, yang diikuti oleh hasil evaluasi. Dengan demikian, kepercayaan mengakibatkan hubungan yang berorientasi jangka panjang. Dalam tesis ini, penekanannya akan diletakkan pada tipe yang kedua, kepercayaan berdasarkan pengalaman langsung.Bitner mengidentifikasikan fungsi dari pembuatan, pelaksanaan dan pemeliharaan janji-janji adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan. Dalam nada serupa, Wanninger memperluas ide ini dengan mengkonseptualisasikannya dalam pelaksanaan layanan "elektronik".Jika pelanggan tertarik dengan janji yang dibuat, dia menunjukkan keinginan untuk bergantung pada bisnis tersebut, sebuah itikad untuk percaya, dan mengantisipasi janji untuk dilakukan. Ketika janji dibuat dalam intemet banking, proses demikian dimaksudkan untuk membantu pelanggan menentukan motif bisnis dan maksudnya, serta mempengaruhi keyakinan kepercayaan pelanggan terhadap kebenaran bisnis tersebut. Pelaksanaan janji dalam internet banking memberikan itikad pereaya untuk dimanifestasikan dalam resiko yang melekat yang bisa diterirna dalam situasi tersebut dan pada akhirnya bergantung pada janji, menghasilkan rasa percaya. Kemudian, pemeliharaan janji mempengaruhi dengan tepat persepsi pelanggan dan harapan di masa depan berkenaan dengan interaksi bisnis yang berkualitas melalui internet banking, sebuah keyakinan kepercayaan. Intinya, ketika semua tahapan pemenuhan janji telah terlaksana, maka terjadilah suatu "momen yang terbukti".Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan semua konstruk memberikan pengaruh yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BCA telah berhasil memperkenalkan K1ikBCA sebagai salah satu penyampaian layanan kepada nasabah yang dapat dipercaya.

---

In Internet Banking, trust becomes an essential prerequisite for customer relationship building. Trust is seen as a highly valuable element of business relationships, as it fosters risk taking in economic transactions. Drawn from established promise fulfillment, a model is proposed aiming to facilitate thinking as to how trust can be built in virtual environments. Conceptualized in the context of an electronic services cape, the model helps to demonstrate how firm and virtual reality technologies can facilitate the expressiveness required for the formation of trust through iterative interaction with promises being made, enabled and kept.

Two types of trust must be distinguished. The first type, initial trust, refers to a new situation where, say, a prospective customer assesses the trustworthiness of a merchant based on third-party information and surface cues. The second type trust based on direct experience, presupposes an initial transaction, followed by an evaluation of the outcome. As such, it effects the long-term orientation for the relationship. In this thesis, the stress will be on designing for the second type, trust based on direct experience.

Bitner has identified the functions of making, enabling and keeping promises for describing a service encounter. In similar vein, Wanninger extended those ideas by conceptualizing their capability within "electronic" services cape.

Provided that customer is interested in the promise made, he expresses a willingness to depend on the business, a trusting intention, and anticipates the promise to be enabled. When a promise is made within internet banking, the intentionally process is initiated to help the customer determine the business motives and intentions, influencing his or her trusting belief in the business benevolence. Enabling the promise within the internet banking allows a trusting intention to be manifested in an acceptance of the risk inherent in the situation and eventual dependence on the promise, resulting in a trusting behavior. Then, keeping the promise has apposite impact on the customer's perceptions and future expectation regarding the quality of the interaction with the business through intemet banking, a trusting belief. This point, when all stages of promise fulfillment have been completed, calls "moment of truth".

The result of this research has shown that significantly all constructs give the positive influences. It means that BCA has succeeded in introducing KIikBCA as one of trusted delivery channel to customers."

"For almost three decades, the European Union (EU) has adopted measures to regulate consumer transactions within the internal market created by the EU Treaties. Existing legislation is largely based on directives harmonizing aspects of national consumer laws. This Brief argues that a more appropriate approach for EU consumer law would be legislation in the form of a regulation which is applicable to cross-border transactions only. The author considers the constitutional constraints of the EU Treaties, before examining the case for a cross-border-only measure. He argues that the cross-border approach is preferable, because it would provide clearer benefits for consumers seeking to buy goods and services across borders, while not upsetting domestic law unnecessarily, in particular in the context of e-commerce, with implications for industry, policymaking, and regional development. The Brief concludes by suggesting that a successful EU measure on cross-border consumer transactions could create a template for global initiatives for transnational consumer law."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi derivatif dan menerapkan akuntansi lindung nilai serta bagaimana pengungkapan akuntansi lindung nilai. Dari 460 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 terdapat 121 perusahaan yang mengungkapkan transaksi derivatif dari 121 perusahaan terdapat 27 perusahaan yang menerapkan akuntansi lindung nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan transaksi derivatif dan menerapkan akuntansi lindung memiliki rata rata total aset dan tingkat leverage yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak melakukan transaksi derivatif dan menerapkan akuntansi lindung nilai Selain itu perusahaan yang berasal dari jenis industri keuangan memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan transaksi derivatif dan menerapkan akuntansi lindung nilai dibandingkan perusahaan yang berasal dari jenis industri non keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak mengungkapkan seluruh komponen pengungkapan akuntansi lindung nilai yang sesuai dengan PSAK 60 dan aturan BAPEPAM LK VIII G 7.

---

This study aims to analyze companies that applied a derivative transaction and hedge accounting and how they disclose their hedge accounting in financial statement From 460 companies in Indonesian Stock Exchange in 2014 there are 121 companies that disclose derivative transaction and from thosecompanies there are 27 companies that disclosed accounting hedge. This research's result show's that companies which doing a derivative transaction and applied hedge accounting have a higher average total assets and leverage's level than other companies that are not applied derivative transaction and hedge accounting. Furthermore all companies that are operating in financial industry have a strong tendency to doing a derivative transaction and applied hedge accounting than other companies that are not operating in financial industry Companies that are listed in Indonesian Stock Exchange do not disclose a hedge accounting's component in accordance with PSAK 60 and BAPEPAM LK VIII G 7."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap audit fee pada perusahaan listed di Indonesia. Penelitian ini menguji transaksi pihak berelasi secara total, transaksi pihak berelasi operasi, dan transaksi pihak berelasi pinjaman. Pengujian dilakukan dengan mengadopsi penelitian Habib et al. (2015) di Cina dengan sejumlah penyesuaian variabel yang relevan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa transaksi pihak berelasi operasi berpengaruh positif terhadap audit fee di Indonesia sedangkan transaksi pihak berelasi pinjaman dan transaksi pihak berelasi secara total tidak berpengaruh terhadap audit fee. Hal ini membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap audit fee di Indonesia walaupun terbatas hanya pada jenis transaksi pihak berelasi operasi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi regulator dalam mengevaluasi dan mengembangkan pedoman penetapan audit fee.

---

ABSTRACTThis research aims to provide empirical evidence about the effect of the related-party transactions on listed companies‟ audit fee in Indonesia. This study examines total related party transactions, related party transactions-operation, and related party transactions-loan. Tests are carried out using models from Habib et al. (2015) in China with adjustment on it‟s relevance in Indonesia. This study provides empirical evidence that related party transactions-operation increases the amount of audit fee paid , while related party transactions-loan and total related party transactions have no effect on the amount of audit fee. This research proves that related party transactions increases the amount of audit fee paid, although limited to related party transactions-operation. This study aims to benefit policy makers in developing and evaluating the policies for determining the amount of an audit fee."

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis penentuan trading limit [R1], pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham dan fasilitas repo saham khususnya terhadap nasabah ritel di PT. CIMB Securities Indonesia PT. CSI . PT. CIMB Securities Indonesia memiliki framework [R2] dalam penentuan trading limit, pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham, dan fasilitas repo saham kepada nasabah ritelnya. Analisis yang dilakukan melalui penelaahan Standar Operasional Prosedur perusahaan yang berkaitan dengan Trading Limit,[R3] Fasilitas Pembiayaan Transaksi Saham, dan Fasilitas Repo Saham yang tertuang dalam Credit Control Policies and Procedures PT. CIMB Securities Indonesia. Selain itu hasil analisis juga mengacu kepada hasil pemeriksaan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap PT. CIMB Securities Indonesia selaku angota bursa. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pada proses penentuan trading limit, pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham, dan fasilitas repo saham masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan dan diperlukannya peningkatan kualitas manajemen risiko di PT CIMB Securities Indonesia. [R1]Cetak miring [R2]Cetak miring [R3]Cetak miring.

---

This report discusses the analysis of the determination of trading limit, the provision of financing facility of stock transaction and repo stock facility mainly to the retail customer in PT. CIMB Securities Indonesia. PT. CIMB Securities Indonesia has a framework for determining trading limits, providing share financing facilities and repo share facilities to the retail customers. Analysis conducted through the review of Standard Operating Procedures of the Company related to Trading Limit, Financing Facility of Stock Transaction, and Repo Share Facility as stipulated in Credit Control Policies and Procedures PT. CIMB Securities Indonesia. In addition, the results of the analysis also refer to the results of the examination by the Indonesia Stock Exchange against PT. CIMB Securities Indonesia as a member of the stock exchange. Based on the result of the analysis, it can be concluded that in the process of determining the trading limit, the provision of financing facility for stock transactions, and repo stock facilities there are still some things that are not in accordance with the Standard Operating Companies and the need to improve the quality of risk management at PT CIMB Securities Indonesia."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh auditor KAP TWR terhadap seluruh transaksi pihak berelasi PT. DII. Pembahasan dimulai dengan pengidentifikasian seluruh pihak berelasi PT. DII dan seluruh hubungan serta transaksi dengan pihak berelasi yang terjadi pada tahun berjalan. Laporan ini selanjutnya membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan atas keseluruhan laporan keuangan PT. DII, prosedur audit yang dilakukan atas transaksi pihak berelasi PT. DII, hasil dari pelaksanaan prosedur audit dan analisis atas pelaksanaan serta hasil dari prosedur audit yang dilakukan. Laporan magang ini menyimpulkan bahwa pengungkapan atas hubungan dan transaksi pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi dan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor KAP TWR telah sesuai dengan standar audit internasional ISA 550 tentang pihak berelasi.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the audit procedures conducted by KAP TWR auditor to all related parties transactions of PT. DII. The discussion begins with the identification of all related parties PT. DII and all transactions with related parties in the current year. This report further discusses the audit procedures performed on the entire financial statements of PT. DII, audit procedures performed on related party transactions of PT. DII, the result of the implementation of audit procedures and analysis of the implementation and results of audit procedures undertaken. This internship report concludes that disclosures of related parties rsquo;relationships and transactions are in accordance with PSAK 7 regarding Disclosure of Related Parties and the audit procedures conducted by KAP TWR auditor are in conformity with international audit standars ISA 550 about related parties."