"
ABSTRAKSetiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari suatu
aksi korporasi. Aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kerapkali
berupa suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Metode penelitian
yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis kepustakaan
dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang
digunakan berupa studi dokumen, wawancara dan metose analisis data digunakan
secara kualitatif. Transaksi benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung
perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis
pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafi liasi
dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama. Pada prakteknya, ternyata tidak
seluruh transaksi benturan kepentingan merupakan suatu transaksi yang tergolong
kedalam transaksi benturan kepentingan. Sepanjang transaksi benturan kepentingan
tersebut telah dilakukan secara wajar, dengan harga yang wajar dan dengan
keterbukaan, maka transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut
seakan-akan bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
memiliki benturan kepentingan. Agar memberikan gambaran yang jelas, maka dalam
penulisan ini diambil contoh kasus mengenai transaksi benturan kepentingan yang
dilakukan oleh PT Bank Mega, Tbk berupa transaksi penyewaan ruangan kantor oleh
PT Bank Mega, Tbk kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya. Untuk melindungi
kepentingan para pemegang saham, terutama pemegang saham independen terhadap
suatu transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan maka Badan
Pengawas Pasar Modal melalui Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor
IX.E.l, mensyaratkan agar perusahaan yang akan melakukan transaksi yang
mengandung benturan kepentingan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan
dari pemegang saham independen. Persyaratan tersebut apabila diaplikasikan
kedalam contoh kasus ternyata dari segi bisnis tidak membawa keuntungan apapun
bagi perusahaan, oleh karenanya perlu dipertimbangkan lagi bagi Badan Pengawas
Pasar Modal untuk menciptakan suatu peraturan mengenai transaksi benturan
kepentingan yang sifatnya lebih fleksibel dengan memperhatikan nilai ekonomis,
tanpa mengurangi tujuan peraturan yaitu perlindungan hukum bagi para pemegang
saham independen.
ABSTRACTEvery company in doing its business activities shall once in a while be confronted
with a corporate action. Those corporate actions often include transactions that
contain conflict o f interest. The research method that is used to complete this thesis is
done jurisdictionally bibliographical and the type of data that is utilized is secondary
data. Qualitative document studies, interview and data analysis are used to compile
this thesis. A conflict o f interest transaction is a transaction where the economic
interest o f the company differs from the personal economic interest o f its directors,
commissioners and/or majority shareholders. In practice, not all transactions which
contain conflict o f interest can be classified into a conflict o f interest transaction. As
long as the transaction containing conflict o f interest is done with fairness, fair price
and disclosure, the transaction which contains a conflict o f interest will not look like
a transaction done by parties having a conflict o f interest. To give a clearer picture,
this thesis takes the case example o f the conflict of interest transaction involving PT
Bank Mega, Tbk in the form o f an office space lease transaction between PT Bank
Mega, Tbk and its affiliated companies. To protect the interest o f the shareholders,
especially the independent shareholders against such acts o f conflict o f interest
transactions done by companies, the Capital Market Supervisory Agency through
Regulation o f the Capital Market Supervisory Agency Number IX.E.l, requires
companies wishing to engage in a transaction containing a conflict o f interest, to get
a prior approval from its independent shareholders. This requirement, brought to
application in the case example obviously does not bring any profit for the company
from business point o f view. Hence, the Capital Market Supervisory Agency should
reconsider to create a more flexible regulation on conflict of interest transactions
with due regard to the economic value and without disregarding its aim to provide
legal protection to the independent shareholders of the company."
