Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Tugas Akhir ini dibuat sebuah Perangkat Lunak yang dapat memungkinkan 2 PC (Personel Computer) berkomunikasi sate sama lain melalui Paralel Port Printer. Perangkat Lunak ditulis dalam bahasa Turbo Pascal dengan memanfaatkan kode ASCII dan Interupsi ROM BIOS nomor 17H. Setiap karakter yang akan ditransfer lebih dahulu diubah kedalam bentuk biner kode ASCII 8 bit yang disebut Nibble. Nibble dibagi 2 menjadi High Nibble dan Low Nibble. Keduanya ditransfer satu persatu dengan menggunakan tata cara Double Handshaking. Pada komputer penerima kedua bagian Nibble tersebut digabungkan kembali sehingga dapat merepresentasikan sebuah karakter. Perangkat lunak ini dapat digunakan sebagai alternatif lain untuk mengirim data antara 2 PC, yang umumnya lebih sexing menggunakan sarana serial port RS 232 C.

---

"

"Terdapat beberapa teknologi yang digunakan dalam sistem wireless LAN, yaitu direct sequence spread spectrum (DSSS), frequency hopping spread specfrum (FHSS), dan infra merah. Teknologi yang kini paling banyak digunakan adalah DSSS. Seperti komunikasi nirkabel lainnya, interferensi baik pada kanal yang sama (co-channel) maupun kanal bersebelahan (adjacent channel), adalah faktor yang sangat mempengaruhi unjuk kerja sistem didalam wireless LAN. Skripsi ini menganalisa pengaruh interferensi kanal sama dan kanal bersebelahan terhadap kecepatan transfer data.Dari data pengukuran secara empiris diperoleh hasil bahwa pada daerah cakupan yang sama, unjuk kerja kecepatan transfer data suatu wireless LAN akan menurun apabila terdapat interferer berupa wireless LAN lainnya yang bekerja pada kanal sama ataupun bersebelahan. Semakin jauh jarak antar kanal frekuensi yang digunakan oleh dua buah jaringan nirkabel, maka kecepatan transfer data akan semakin mendekati kecepatan tanpa adanya interferer."

"ABSTRAKDalam skripsi ini dibahas mengenai perancangan sistem transfer data transaksiantara Smart Card dengan Server melalui jaringan intemet, yang kemudian diuji coba pada Local Area Network (LAN) Jurusan Elektro FTUI. Dengan menggunakan jaringan LAN maka sistem transfer ini dapat dilakukan oleh komputer lain dalam lingkungan Elektro FTUI.Rancang bangun perangkat lunak sistem transfer ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi 5.0 chem-server, VB Script dan Java Script dengan format Active Server Page (ASP), serta Microsofl Access sebagai database-nya,Rancang bangun ini dimaksudkan untuk mengaplikasikarn teknologi Smarz Carddalam dunia perbankan, terutama dalam proses transaksi antara bank dengannasabahnya. Dari uji coba yang dilakukan, sistem transfer yang dirancang dapatmenjalankan proses menampilkan informasi saldo, menyajikan beberapa catatantransaksi terakhir yang berlangsung di Smart Card, pengisian ulang Smart Card dari rekening di Bank, dan penyetoran dari Smart Card ke rekening di bank.

---

"

"Dalam melakukan transaksi bisnis dan meningkatkan layanannya, penyelenggara lokapasar harus mentransfer data pribadi pengguna ke luar wilayah negaranya. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 59 ayat (2) huruf h menjelaskan bahwa data pribadi hanya bisa ditransfer ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia jika negara atau wilayah tersebut telah dinyatakan oleh Menteri Perdagangan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang ekuivalen dengan Indonesia. Namun, hingga saat ini Kementerian Perdagangan belum menetapkan informasi apapun mengenai negara yang dianggap ekuivalen tersebut. Dalam ketidakpastian hukum ini, Indonesia dinilai dapat mengadopsi beleid General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Penelitian ini membahas mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan transfer data pribadi lintas negara dan bagaimana regulasi Uni Eropa dan Indonesia mengatur hal tersebut. Lebih lanjut, penulis menjelaskan bagaimanakah implementasi regulasi mengenai ekuivalensi tersebut pada transaksi bisnis lokapasar di Indonesia dan Eropa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penyelenggara lokapasar di Uni Eropa sudah dengan baik tunduk pada regulasi GDPR. Di sisi lain, penyelenggara lokapasar di Indonesia dengan regulasi data pribadi yang masih belum komprehensif, belum tunduk kepada kewajiban mereka dalam mentransfer data pribadi penggunanya. Dalam hal ini, unifikasi regulasi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) serta pembentukan otoritas pengawas independen diharapkan bisa meningkatkan tingkat perlindungan data pribadi di Indonesia agar dapat mengejar tingkat perlindungan Uni Eropa dan menerapkan konsep Data Free Flow With Trust (DFFT) secara Internasional.

---

In conducting business transactions and improving their services, the organizer of the marketplace must transfer the personal data of its users outside the territory of their country. Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems Article 59 paragraph (2) letter h explains that personal data can only be transferred to other countries or regions outside of Indonesia if the country or region has been declared by the Minister of Trade to have equivalent levels of protection as in Indonesia. However, until now the Ministry of Trade has not determined any information regarding the country that is considered equivalent. In this legal uncertainty, Indonesia is considered to be able to adopt the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) policy. This study discusses what is actually meant by the cross-border personal data transfer and how the regulations of the European Union and Indonesia regulate it. Furthermore, the author explains how are the implementations of the regulation regarding equivalence in marketplace business transactions in Indonesia and Europe. This study uses a normative juridical research method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the organizers of marketplace in the European Union have complied with GDPR regulations. On the other hand, marketplace organizer in Indonesia with their personal data regulations that are still not comprehensive, have not yet complied with their obligations in transferring users' personal data. In this case, the unification of regulations in the Personal Data Protection Bill (RUU PDP) and the establishment of an independent supervisory authority are expected to increase the level of personal data protection in Indonesia in order to pursue the level of protection of the European Union and implement Data Free Flow With Trust (DFFT) concept in an international comprehensive manner."

"Keamanan data adalah infrastruktur yang dirancang untuk melindungi dan mengamankan data dari akses yang tidak sah, manipulasi data, malfungsi, perusakan, dan pengungkapan data yang tidak sesuai. Saat ini, organisasi banyak menggunakan transfer data untuk memvalidasi dan memverifikasi data menggunakan media yang berbeda terutama dalam koneksi host-to-host. Penelitian ini berfokus pada pertukaran data (end-to-end communication) menggunakan arsitektur jaringan Multi Protocol Label Switching (MPLS), Metro Ethernet, dan Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) dengan pihak ketiga. Risiko yang timbul dari serangan siber pada transfer data pada transaksi host-to-host adalah kehilangan data, reputasi institusi, hingga yang paling berisiko adalah distribusi data tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja untuk memverifikasi data yang ditransfer dari satu host ke host lain di PT. ABC dengan standar keamanan yang berlaku yang sesuai dan mengikuti kebutuhan untuk membantu organisasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, analisis data dengan metode reduksi data terhadap 4 standar dan aturan keamanan siber dengan tujuan untuk mengembangkan kerangka kerja keamanan transfer data dengan objek penelitian, yaitu ISO/EIC 27001:2013, NIST SP800- 161, ITU-T X.805, dan POJK 4/POJK.05/2021. Pengembangan kerangka kerja menghasilkan 8 dimensi keamanan, 20 kebutuhan keamanan, dan 41 aktivitas, serta memberikan mitigasi yang dapat meningkatkan sistem keamanan pertukaran data pada koneksi host-to-host di PT. ABC. Evaluasi dilakukan dengan dengan pendekatan professional judgement untuk mengetahui deskripsi penilaian ahli pada setiap variabel pembentuk kerangka kerja berdasarkan melengkapi hasil analisis statistik. Melalui konsep kerangka kerja keamanan transfer data host-to-host yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan instrumen tingkat kematangan keamanan siber dengan pihak ketiga.

---

Data security is an infrastructure designed to protect and secure data from unauthorized access, data manipulation, malfunction, destruction, and inappropriate data disclosure. Currently, organizations widely use data transfer to validate and verify data using different media particularly in host-to-host connections. This research focuses on data exchanged (end-to-end communication) using Multi Protocol Label Switching (MPLS), Metro Ethernet, and Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) network architecture with third parties. The risks that arise from cyber attacks on data transfer in host-to-host are data loss, institutional reputation, to the riskiest is the distribution of the data. This research aims to develop a design and analysis framework for verifying data transferred from one host to another in ABC organization by applicable security standards that are appropriate and follow its needs to help the organization. Methodology used in this research is a literature study, data analysis with data reduction method on 4 standards and cyber security policies to develop a data transfer security framework with research objects, namely ISO/EIC 27001:2013, NIST SP800-161, ITU -T X.805, and POJK 4/POJK.05/2021. The framework development resulted in 8 security dimensions, 20 security requirements, and 41 activities, as well as providing mitigations that could improve the security system of data exchange on host-to-host connections at PT. ABC. The evaluation was carried out using a professional judgment approach to determine the description of the expert's judgment on each variable forming the framework based on the complete statistical analysis results. Through the concept of a host-to-host data transfer security framework, it is hoped that it can be used as input in the preparation of cybersecurity maturity level instruments with third parties."

"Tulisan ini menganalisis terkait sejauh mana harmonisasi pengaturan transfer data lintas batas telah diterapkan pada negara-negara di Asia Tenggara. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Di tengah perkembangan ekonomi saat ini, data merupakan suatu komoditas baru yang memiliki nilai tinggi dalam ekonomi digital. Harmonisasi pengaturan transfer data lintas batas diperlukan untuk mewujudkan adanya arus bebas data dengan kepercayaan atau lebih dikenal sebagai DFFT. Namun, arus transfer data perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan subjek data pribadi terhadap data pribadi yang juga melalui rangkaian transfer data lintas batas. Peraturan tersebut menjadi tantangan dalam mencapai suatu harmonisasi pengaturan transfer data lintas batas, mengingat setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing terhadap hukum yang berlaku pada yurisdiksi mereka. Hal ini menjadi fenomena yang menarik, mengingat transfer data lintas batas merupakan suatu fakta yang terjadi akibat perkembangan ekonomi digital. Pada akhirnya, pengaturan mengenai transfer data lintas batas harus mencakup dua kepentingan besar: di satu sisi sebagai pelindung kepentingan subjek data pribadi terhadap data pribadi milik mereka, dan di sisi lain sebagai sarana dalam menjamin transfer data lintas batas untuk meningkatkan peluang ekonomi dari data itu sendiri.

---

This paper analyzes how far harmonization of cross-border data transfer arrangements has been applied to countries in Southeast Asia. This paper employs the normative juridical research method. In the current economic development, data is a new commodity that has a high value in the digital economy. Harmonization of cross-border data transfer regulations is needed to realize the Data Free Flow with Trust or also known as DFFT. However, the flow of data transfer needs to be further regulated through laws and regulations to protect the interests of data subjects for personal data that also goes through a cross-border data transfer. The regulation is a challenge in reaching a harmonized cross-border data transfer regulation, considering that each country has its own sovereignty over the laws that apply to their jurisdiction. This is an interesting phenomenon, considering that cross-border data transfer is a fact that occurs due to the development of the digital economy. Thus, the regulation of cross-border data transfer should fulfill two major objectives: on the one hand, to protect the interests of the data subjects in their personal data, and on the other hand, to ensure cross-border data transfer to increase the economic opportunities of the data itself."