Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional di Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola perkawinan, faktor-faktor yang mendukung dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional. Metode penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 6 informan, 6 informan keluarga dan 6 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam perkawinan transnasional adalah sosial ekonomi yang rendah; persamaan agama, bahasa dan etnis serta persepsi positif tentang negara Taiwan. Hak reproduksi perempuan dengan status pisah yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk dan hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Pemerintah daerah Kota Singkawang perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara instansi dan lembaga masyarakat, pencatatan yang baik jumlah warga yang menikah dengan Warga Negara Asing dan penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan transnasional dan kesehatan reproduksi dengan menggunakan bahasa setempat. ......The focus of this study is the reproductive rights of women in transnational marriages in Singkawang West Kalimantan in 2013, aim to determine the patterns of marriage, the factors that support and reproductive rights of women in transnational marriages. This qualitative study using in-depth interviews of 6 informants, 6 family informants and 6 key informants. The results showed that factors related in transnational marriage are low socioeconomic; similiarities in religion, language and ethnicity; positive perceptions about Taiwan. Unfullfill reproductive rights of divorced women are the right to build and plan a family, the right to be free from all forms of discrimination in the family and reproductive health, the right to be free from torture and ill-treatment and the right to determine the number and spacing of children. Singkawang local governments need to improve cross-sectoral cooperation between institutions and community organizations, having acurate recording of citizens who are married to foreign citizens and having counseling program related to transnational marriage and reproductive health by using the local language.

Abstrak :
ABSTRAK
Industri serat sintetis memegang peran strategis dalam industri tekstil Indonesia karena industri serat sintetis merupakan penyuplai utama bahan baku (serat sintetis) bagi industry tekstil nasional yang adalah penghasil devisa terbesar dari sektor non-migas dan sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar (1 ,2 juta orang pada tahun 2001 ). Berbeda dengan sektor-sektor lain dalam industri tekstil yang bersifat padat karya, industri serat sintetis bersifat padat modal dan teknologi. Industri serat sintetis Indonesia memproduksi Polyester Staple Fiber, Polyester Filament Yarn, Nylon Filament Yam dan Viscose Rayon Staple Fiber. Indonesia termasuk 10 besar negara penghasil serat sintetis di dunia. Sekitar 70% dari total produksi industri serat sintetis Indonesia dikonsumsi oleh industri pemintalan benang dan penenunan kain di dalam negeri dan sisanya diekspor ke berbagai negara terutama Cina, Hongkong, India, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain. Sebagian bahan baku dan hampir seluruh teknologi yang digunakan masih diimpor. Seluruh perusahaan di dalam industri serat sintetis Indonesia merupakan perusahaan swasta dan pemain utamanya umumnya berasal dari Jepang, Korea, India, dan Austria. Struktur industri ini adalah oligopoli dengan jumlah pemain hanya 23 perusahaan, namun 2 perusahaan telah menghentikan produksinya karena bangkrut dan bermasalah dengan masyarakat di sekitamya.

Permasalahan yang diteliti di dalam Karya Akhir ini adalah bagaimana prospek industry serat sintetis Indonesia pasca penghapusan kuota tekstil tahun 2005 dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk industri serat sintetis Indonesia dalam menghadapi'pengaruh global. Penulis menggunakan pendekatan analisis industri, perdagangan intemasional, dan manajemen strategik dalam menganalisa permasalahan di dalam Karya Akhir ini.

Dari analisis yang dilakukan dengan memakai pendekatan-pendekatan tersebut di atas, disimpulkan bahwa prospek industri serat sintetis Indonesia setelah penghapusan kuota tekstil tahun 2005 adalah baik, asalkan pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut mampu memilih dan melaksanakan strategi-strategi yang tepat bagi perkembangan industri ini sesuai denga:n peran masing-masing.

Perusahaan perlu melakukan alimsi strategis untuk memperkuat posisi di pasar lokal maupun internasional, memfokuskan produksi pada produk bernilai tinggi karena produk Cina umumnya bersifat komoditi, memperluas cakupan pasar ekspor, melakukan operasi global dengan melakukan FDI di negara-negara lain, terutama Cina atau Vietnam, untuk meningkatkan efisiensi dan mendekatkan fasilitas produksi kepada pelanggan di negara lain, memanfaatkan peluang yang timbul dari relokasi industri tekstil dan pakaian ke Cina dan Vietnam dan tneningkatkan posisi perusahaan dalam persaingan global.

Masalah-masalah utama yang dihadapi industri serat sintetis Indonesia adalah persaingan yang semakin tajam di pasar lokal dan internasional, penurunan konsumsi serat sintetis di dalam negeri sejak tahun 1998, maraknya penyeludupan pakaian dan tekstil, lemahnya daya beli masyarakat Indonesia, buruknya iklim investasi di Indonesia, harga energi dan tenaga kerja di Indonesia semakin mahal, Pajak Penerangan

Jalan atas mesin genset yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah, industri bahan baku (terutama Paraxylene dan MEG) dan industri mesin tekstil belum berkembang di Indonesia, biaya THC sangat mahal, kwalitas tenaga kerja Indonesia masih rendah dan peningkatan kemampuan teknologi sulit karena tergantung pada impor. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan daya saing industry serat sintetis Indonesia dalam menghadapi pengaruh global, diperlukan kerjasama yang saling melengkapi (complementary) antara industri serat sintetis Indonesia dan Pemerintah Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang melarang impor pakaian bekas dan berusaha memberantas penyeludupan pakaian, namun pakaian bekas masih beredar di pasar. Supaya larangan itu lebih efektif, pemerintah perlu menindak tegas pengimpor dan pedagang pakaian bekas sambil mengkampanyekan perlunya membeli produk dalam negeri. Pemerintah juga telah berusaha memperbaiki iklim investasi dengan meningkatkan keamanan, menurunkan suku bunga perbankan, memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan memperbaiki peraturan ketenagakerjaan, namun investasi (FDI maupun lokal) terus menurun. Daya beli masyarakat juga semakin menurun akibat kenaikan harga BBM dan listrik.

Pemerintah berperan penting untuk mendukung peningkatan daya saing industri serat sintetis Indonesia dalam menghadapi pengaruh global dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat, memperbaiki iklim investasi dengan menegakkan hukum, membatalkan peraturan yang menghambat investasi misalnya peraturan Pajak Penerangan Jalan atas mesin genset, dan menurunkan suku bunga pinjaman agar kompetitifterhadap Cina, Vietnam dan Thailand.

Transfer teknologi ke dalam industri serat sintetis perlu difasilitasi pemerintah dengan mengadakan persyaratan transfer teknologi, kewajiban pembayaran dana riset tekstil dan persyaratan local content dalam peraturan investasi di seluruh sektor industri tekstil Indonesia dan membangun pusat penelitian tekstil nasional yang profesional dan independen.

Kwalitas sumber daya manusia harus ditingkatkan dengan mengarahkan sistem pendidikan nasional agar berorientasi pada penciptaan tenaga terampil dan ahli di bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan industri serat sintetis yaitu teknik pertekstilan, teknik kimia, teknik mesin, hukum perdagangan intemasional, dan kebutuhan seluruh sektor dalam industry tekstil nasional dari yang paling hulu (bahan baku dari petrokimia) sampai ke paling hilir (fashion).

Abstrak :
Salah satu yang menjadi ancaman suatu kawasan perbatasan adalah kejahatan yang melintasi batas negara atau kejahatan transnasional (Transnational crime) yang muncul akibat kedekatan geografis wilayah suatu negara. Untuk mengatasi kejahatan transnasional tersebut, Bakamla melaksanakan operasi keamanan laut yang didukung oleh pendeteksian berbasis intelijen. Artikel ini ditulis bertujuan untuk meneliti bagaimana strategi Bakamla dalam mencegah kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta-fakta yang ada. Sedangkan analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan. Teknik tersebut adalah mengumpulkan data teori dan konsep dari internet berupa buku online dan jurnal artikel yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian sebagai landasan pemikiran dan pembahasan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dari sejumlah permasalahan keamanan maritim, perlu disusun konsep strategi maritim Indonesia untuk menghadapi seluruh ancaman. Strategi maritim yang pertama adalah pada presence at sea yaitu merupakan kehadiran para penegak hukum di laut seperti Bakamla, TNI AL, dan KKP. Kedua adalah explore the sea yaitu mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di ZEE maupun di landas kontinen sebagai strategi ekonomi maritim, dan trust build by sea sebagai strategi diplomasi maritim.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana gerakan feminis transnasional membingkai isu-isu perempuan dalam hubungan internasional. Gerakan feminis transnasional adalah gerakan untuk memajukan hak asasi perempuan yang bekerja serentak baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tunggal terhadap Delhi Gang-Rape 2012. Dengan menggunakan perspektif feminis transnasional, penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan feminis transnasional berhasil menimbulkan kesadaran terhadap hak-hak dan perlindungan perempuan khususnya dalam isu melawan perkosaan, turut mendorong terjadinya perubahan kebijakan di India dalam meredefinisikan dan mereformasikan hukum serta undang-undang mengenai perkosaan, turut mempelopori penggunaan media sosial sebagai mesin penggerak ekspresi perlawanan terhadap perkosaan. Kemampuan feminis transnasional memengaruhi media massa nasional dalam mengadvokasi isu perkosaan sebagai kejahatan kemanusiaan telah berhasil mendorong perubahan struktur birokrasi di India. Dengan begitu gerakan feminis transnasional menjadi salah satu aktor HI non-negara yang dapat mempengaruhi interaksi di tingkat lokal, nasional dan maupun global.Kata kunci: Feminis Transnasional, Perkosaan, Perkosaan Berkelompok. ...... This study aims to analyze how transnational feminist movements frame women 39 s issues in international relations. The transnational feminist movements is a movement to promote the rights of women working simultaneously at the local, national and global levels. This study utilizes qualitative methods with a single case study of the 2012 Delhi gang rape. Employing a transnational feminist perspective, this study shows that transnational feminist movements succeeded in raising awareness of women 39 s rights and protection, especially on the issue of rape. Transnational feminist movements have also contributed to policy changes in India in redefining and reforming laws on rape, as well as pioneering the use of social media as a medium for expression against rape. The ability of transnational feminists to influence national mass media in advocating the issue of rape as a crime against humanity has succeeded in inducing change in bureaucratic structures in India. Thus, the transnational feminist movement has become a non state actor in IR capable of influencing interaction at the local, national and global levels.

Abstrak :
This book highlights the changing face of social policy and social work against the background of accelerating transnationalization of economies, labour markets, education, social services, and care. The contributions of this book provide unique case examples on the interplay of social policies, mobile populations, and travelling knowledge about welfare within an increasingly asymmetrical global context. This innovative volume also includes historical studies on the transformations of social policies during the last century and reflects the developments of social welfare across the Global North and the Global South. With its emphasis on theoretical assumptions of policy translation, the case studies show the importance of adjustments, negotiations, and participation of various actors in the transnational social field of welfare production. Thus, within ever-shifting contexts of new political agendas promoting the free play of the market and a neoliberal agenda of competition and austerity, this insightful book reveals new transnational forms of social exclusion that function within, across, and in-between nation-states.

Abstrak :
Mengharapkan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial merupakan sesuatu yang muskil. Sejak lama ada anggapan dalam masyarakat bahwa perusahaan adalah institusi yang semata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pendapat ini diwakili oleh Milton Friedman yang mengatakan bahwa tangguung jawab sosial perusahaan adalah mencari keuntungan. Akan tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan mereka yang kehidupannya secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh perusahaan. Teori ini disebut teori stakeholder. Teori ini sejalan dengan pendapat Vetica bahwa perusahaan merupakan bagian dari budaya masyarakat dan tidak sekedar bagian dari ekonomi pasar. Masyarakat Amerika menempatkan institusi perusahaan pada tempat yang khusus. Pada satu sisi perusahaan adalah simbol kekuatan ekonomi tapi disisi lain perusahaan juga dapat dilihat sebagai simbol kekuatan yang arogan yang tidak memperhatikan masyarakat sekelilingnya. Kedua kekuatan inilah yang terus-menerus saling berebut pengaruh. Perusahaan tidak lagi dapat berbuat seenaknya karena besarnya tuntutan masyarakat lebih memperhatikan masyarakat sekitarnya. Dalam masyarakat muncul lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang turut menjadi kelompok penekan terhadap perusahaan-perusahaan. Perusahaan pun mencoba mempertahankan kepentingannya dengan menggunakan pengaruh mereka di dalam maupun diluar pemerintahan. Ketika perusahaan Amerika beroperasi di negara lain seperti Indonesia maka pertarungan serupa juga terjadi pada mereka. Dalam kasus PT. Freeport Indonesia kita dapat melihat bagaimana perusahaan ini mendefinisikan tanggung jawab sosial mereka disetiap kurun waktu. Ketika pertama kali beroperasi praksis tanggung jawab sosial mereka masih sangat terbatas tetapi pada era 1990-an praksis tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia menjadi lebih beragam. Hal ini tidak terlepas pada tarik-menarik wacana tanggung jawab sosial perusahaan yang berkembang di Amerika dan juga di Indonesia. Tentu keterlibatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat memegang peran penting dalam ini.