Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Belum banyak penelitian yang berfokus langsung pada diaspora institusi keagamaan sebagai aktor politik. Dengan demikian, masih ada banyak ruang untuk mengeksplorasi bagaimana diaspora institusi keagamaan tersebut dapat berkontribusi pada politik diaspora transnasional. Studi ini memberikan kontribusi pada topik pengetahuan dengan menyelidiki tiga jejaring advokasi transnasional yang memainkan peran penting gereja etnis Korea. Tiga contoh jaringan yang diteliti menggunakan metode studi kasus dalam penelitian ini dilakukan pada: (1) Jejaring advokasi yang menyediakan perlindungan bagi imigran tidak berdokumen dalam menanggapi kebijakan administrasi imigrasi yang dibuat oleh Trump, (2) Jejaring yang mendorong pemungutan suara dan pendaftaran pemilih bagi warga negara Korea yang berada di luar negeri, dan (3) Jejaring yang mengeluarkan deklarasi terkait dengan skandal Geun-hye Park dan Soon-sil Choi. Masing-masing kasus tersebut dianalisis berdasarkan apakah gerakan tersebut dapat dianggap sebagai jejaring advokasi transnasional (TAN), faktor apa yang berkontribusi pada mobilisasi gereja etnis Korea, dan jenis strategi apa yang digunakan oleh gerakan tersebut. Studi ini menemukan bahwa sumber daya dan kapasitas gereja etnis Korea membantu mereka berpartisipasi dalam berbagai bentuk aktivisme politik dan memfasilitasi politik transnasional bagi diaspora Korea.

---

ABSTRACT
Not much research has been conducted with a direct focus on diaspora religious institutions as political actors. As such, there is still much room for exploration regarding how diaspora religious institutions can contribute to diaspora transnational politics. This study contributes to the body of knowledge on this topic by investigating three transnational advocacy networks in which the Korean ethnic church played significant roles. Case studies were conducted on advocacy networks for (1) providing sanctuary to undocumented immigrants in response to the Trump administration's immigration policies; (2) encouraging external voting and voter registration among overseas Korean citizens; and (3) issuing declarations on state of affairs concerning the Geun-hye Park and Soon-sil Choi scandal. Each of these cases are analyzed based on whether the movement in question can be considered a TAN, what factors contributed to the mobilization of the Korean ethnic church, and what types of strategies were employed by the movement. This study finds that the resources and capacities of the Korean ethnic church assist them in participating in various forms of political activism and facilitating transnational politics for Korean diaspora.

Abstrak :
ABSTRAK
ugas Karya Akhir ini membahas strategi yang digunakan Falun Gong dalam mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM ke ranah internasional. Kerangka berpikir dalam menganalisis strategi yang dilakukan didasari pada teori transnational advocacy networksdan analisis framing. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan dan dokumen sebagai sumber data penulisan. Hasil dari penelitian ini menunjukan empat strategi politik Falun Gong dalam membangun jaringan advokasi transnasional. Pertama, Falun Gong menggunakan politik informasi dengan menyediakan terpaan informasi mengenai masalah yang dihadapi sebanyak mungkin. Kedua, menggunakan politik simbolik untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Ketiga, politik memengaruhi dimana Falun Gong mengajak beberapa negara, kota atau NGO untuk ikut terlibat. Keempat, politik akuntabilitas dengan mendekati tokoh-tokoh internasional yang memiliki pengaruh besar.

---

ABSTRACT
This last final project discuss about strategy that Falun Gong used in raising the issue of Human Right violation to International domain. Theoritical framework that undertaken in analysing the strategy is based on the theory of transnational advocacy network and framing analysis. In this research, the writer used qualitative descriptive method, with literature study and document as dara source of writing. The result of this research shows four Falun Gong politic strategies in building a transnational advocacy network. First, Falun Gong using information politics by providing information exposure regarding facing the problems by as much as possible. Second, use symbolic politics to magnify the message delivered. Third, leverage politics, which in this case Falun Gong invited several countries, cities or NGO to get involved. Fourth, accountability politics by approaching international figures who have a great influence.