Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana dampak lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti dari UU No. 11 Tahun 2020, khususnya dampak terhadap investasi di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Sifat Undang-Undang Pokok Agraria yang populis berlawanan kepada Undang-Undang Penanaman Modal serta PP No. 18 Tahun 2021 yang bersifat kapitalis. Dalam tataran normatif pergeseran tersebut melahirkan konflik norma hukum. Pemerintah selaku pembentuk undang-undang menggunakan metode omnibus law yang belum pernah digunakan pada peraturan-peraturan sebelumnya. Kelahiran Perppu No. 2 Tahun 2022 merupakan pengganti dari UU No. 11 Tahun 2020 isinya tidak banyak berbeda. Undang-Undang Cipta Kerja ini secara tidak langsung beririsan dengan sektor agraria. Irisan-irisan tersebut berpeluang memiliki konflik pada setiap prosesnya. Memakai metode omnibus law menata regulasi untuk menumbuhkembangkan investasi dan ekonomi merupakan cara yang tepat. Transplantasi dan adopsi hukum adalah metode yang dapat digunakan dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Penggunaan kedua metode ini bertujuan untuk mencapai adanya harmonisasi dalam sistem hukum.

---

This thesis analyzes the impact of the issuance of Perppu no. 2 of 2022 concerning Job Creation as a replacement for Law no. 11 of 2020, especially the impact on investment in Indonesia. This thesis was prepared using doctrinal research methods. The populist nature of the Basic Agrarian Law is in contrast to the Investment Law and PP no. 18 of 2021 which is capitalist in nature. At the normative level, this shift gives rise to conflicts in legal norms. The government as the law maker uses the omnibus law method which has never been used in previous regulations. Birth of Perppu No. 2 of 2022 is a replacement for Law no. 11 of 2020, the contents are not much different. This Job Creation Law indirectly intersects with the agrarian sector. These slices have the potential to have conflicts in each process. Using the omnibus law method to organize regulations to grow investment and the economy is the right way. Transplantation and legal adoption are methods that can be used in drafting legislation. The use of these two methods aims to achieve harmonization in the legal system."

"Penanaman modal asing merupakan salah satu elemen pendukung pembangunan yang penting bagi negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang harus melakukan upaya untuk menarik penanaman modal asing ke Indonesia. Salah satu upaya dalam menarik penanaman modal asing tersebut adalah dengan mentransplantasikan prinsip-prinsip hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi penanam modal asing, seperti prinsip “National Treatment” yang memberikan perlindungan kepada penanam modal asing dengan memberikan perlakuan yang sama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam peraturan perundang-undangannya, karenanya, memberikan kondisi persaingan usaha yang sama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di Indonesia.

---

Foreign investment is one of the important elements of development for developing countries. Indonesia as a developing country needs to make efforts to pull foreign investment into the country. One of the efforts is by transplanting international legal principles aimed at foreign investor protection, such as National Treatment Principle which gives protection to the foreign shareholder by providing the same treatment to the foreign investor and domestic investor, therefore, creating a level playing field for business in the country for foreign and domestic investors alike.This thesis discusses about legal transplantation, National Treatment principle in international law and National Treatment Principle in Indonesian Investment Law."