Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Meskipun hukum positif di Indonesia hingga saat ini masih belum mengatur secara jelas dan pasti mengenai penggantian jenis kelamin, namun terdapat beberapa pengaturan yang pada dasarnya menyinggung mengenai hal ini secara implisit. Adapun UU Adminduk telah mengkategorikan penggantian jenis kelamin sebagai suatu bentuk peristiwa penting lainnya, sehingga seorang transeksual yang telah melakukan prosedur penggantian jenis kelamin dapat mencatatkan identitas barunya tersebut dengan syarat telah mendapatkan Penetapan Pengadilan. Ditemukan permasalahan lain dimana ketiadaan hukum yang mengatur mengenai hal ini membuat hakim harus melakukan penggalian terhadap sumber hukum tidak tertulis serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim juga diharuskan untuk melakukan penemuan hukum guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Atas hal tersebut, maka penelitian ini akan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu permohonan penggantian jenis kelamin serta mengidentifikasi metode penemuan hukum apa yang digunakan. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis, dimana permasalahan yang ada akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini sendiri adalah hakim dalam menetapkan suatu permohonan penggantian jenis kelamin tidak hanya mempertimbangkannya melalui aspek hukum saja, melainkan juga melihat pada aspek medis, sosial, dan agama. Untuk aspek hukum sendiri, hakim mendasarkan pertimbangannya pada UUD 1945, UU HAM, UU Adminduk, UU Kekuasaan Kehakiman, serta Perpres No. 25 Tahun 2008. Sedangkan untuk aspek medis, hakim menggunakan 5 (lima) aspek dalam menentukan jenis kelamin seseorang, antara lain aspek kromosom, aspek kelamin primer, aspek kelamin sekunder, aspek hormonal, dan aspek psikologis. Dan untuk metode penemuan hukum yang digunakan sendiri adalah metode konstruksi hukum dengan jenis Rechtsvervijnings, dimana hakim akan mengkonstruksikan ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam rangka mengubah jenis kelaminnya. ......Even though positive law in Indonesia has yet to regulate sex reassignment, there are several regulations which basically allude to this matter implicitly. The Demography Administration Law categorizes sex reassignment as another form of important event, so that a transsexual who has undergone a sex reassignment procedure can register their new identity on condition that they have received a court decision. Another problem was found where the absence of laws governing this matter made judges have to dig into unwritten sources of law and the values that live in society. In addition, judges are also required to make legal discoveries to fill the existing legal void. For this reason, this study will analyze the judge's considerations in determining a request for sex reassignment and identify which legal discovery method to use. As for this research, it is a descriptive analytical literature research, in which the existing problems will be analyzed qualitatively with reference to the literature and applicable provisions. The results of this study are that judges in determining an application for sex reassignment do not only consider it through legal aspects, but also look at medical, social and religious aspects. For the legal aspect itself, judges based their considerations on the 1945 Constitution, the Human Rights Law, the Demography Administration Law, the Judicial Powers Law, and Presidential Regulation No. 25 of 2008. As for the medical aspect, judges use 5 (five) aspects in determining a person's sex, including chromosomal aspects, primary sex aspects, secondary sex aspects, hormonal aspects, and psychological aspects. And for the legal discovery method that is being used by the judge is the legal construction method with the Rechtsvervijnings type, where the judge will construct the conditions that must be fulfilled by someone in order to change their sex.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu fenomena yang sering ditemukan dalam masyarakat adalah fenomena waria atau lebih sering dikenal dengan sebutan transgender. Transgender merupakan keadaan dimana seseorang mengasosiasikan dirinya dengan jenis kelamin yang berbeda, namun tidak memiliki ketertarikan untuk melakukan perubahan fisik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman perubahan identitas diri pada waria. Desain penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan pada 8 partisipan yang belum merubah bentuk fisiknya dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian didapatkan 7 tema terkait pengalaman perubahan identitas diri yaitu peran pola asuh permisif dalam perubahan perilaku, peran lingkungan dalam mendukung perubahan perilaku, krisis identitas, penolakan keluarga terhadap perubahan perilaku, dampak perubahan perilaku sosial, penerimaan keluarga, nyaman menjadi perempuan. Sehingga diharapkan kepada perawat puskesmas untuk meningkatkan kunjungan rumah untuk mengoptimalkan penyimpangan identitas pada tahap-tahap perkembangan anak.

---

ABSTRACT
One of phenomenon in the community which always find is Transgender. It is a condition that man associate his self with opposite sex, but he do not interest to make changes in phisically performance. The purpose of this study was to determine the experience of self-identity change in transsexuals. This study used were qualitative methods with phenomenological approach. Data collection was performed on the 8 participants who do not change the physical form with indepth interviews. The results showed 7 theme related experience identity change such as permissive parenting role in behavior change; the role of the environment in supporting behavior change; crisis of identity; family resistance to behavioral change, the impact of changes in social behavior, family acceptance, comfortable being women. This study recommends community mental health nursing to increase home visit to optimize identity aberrations at different stages of childhood development.

Abstrak :
Pada dasarnya Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk-Nya yang paling sempurna dengan jenis laki-laki dan perempuan. Dengan majunya teknologi kedokteran saat ini dimungkinkan bagi seseorang melakukan operasi penggantian kelamin dan bahkan beberapa orang telah mendapat penetapan dari Pengadilan tentang perubahan status mereka didepan hukum. Sehingga, keberadaannya ini menimbulkan permasalahan hukum terhadap status hukum dan akibat hukum serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah Hukum Islam memperbolehkan perkawinan oleh transeksual yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri. Serta bagaimana Undang-Undang perkawinan di Indonesia memandang permasalahan perkawinan transeksual tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah pada dasarnya tindakan operasi diharamkan, namun dibolehkan apabila terdapat kondisi yang memaksa. Sehingga Hukum Islam secara tegas tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan antara seorang transeksual dengan orang yang sebenarnya berjenis kelamin sama, kecuali perubahan jenis kelaminnya sah menurut Hukum Islam. Sedangkan berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang belum ada aturan secara tegas tentang transeksual, meski Undang-Undang perkawinan mendasarkan sah tidaknya suatu perkawinan juga ditentukan oleh ketentuan dalam tiap-tiap agama, maka tetap dimungkinkan bagi seorang transeksual yang telah mendapat penetapan dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan asalkan syarat perkawinan tersebut tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam agama dari orang yang bersangkutan.

---

Naturally, God have created human as His perfect creation as male and female. With the latest medical technology, it is possible nowadays for everyone to do sex reassignment surgery and some of those have received the Decision from the court about the legal changes of their status. Therefore, the existing of it caused the legal problem about the legal status and the legal implication of their marriage done by them. The purpose of this research paper is to know whether Islamic Law allow the marriage which is done by the transsexual person which status had been recognized by the Court, and how the Act of Marriage's point of view about the transsexual marriage itself. The research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The result of this research are: basically, the surgery is allowed if there is any force major therefore, Islamic Law not strictly ban the marriage of an transsexual person with the similar sex spouse unless its transsexual is legal according to Islamic Law. It is different with the Act of Marriage which haven't strictly regulate about transsexual although the act of marriage regulate whether the marriage is legal from every religion, therefore it is possible for a transsexual person who had been approved by court to get married if the marriage requirement is not banned or not broken the requirement of his/her religion.