Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query

Inka Kirana, author

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah : analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 96 PK/TUN/2007 = Legal protection for holder of land right in the overlapping of land ownership case : analysis on Supreme Court Judicial Review Decision no. 96 PK/TUN/2007

Sertipikat merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat bagi pemegang haknya.Sertipikat ganda adalah satu bidang tanah diuraikan dalam dua sertipikatatau lebih yang berlainan datanya.Sertipikat ganda membawa dampakketidakpastian hukum, sehingga tidak jarang terjadi sengketa diantara para pihakbahkan sampai ke Pengadilan. Salah satu contoh yaitu kasus tumpang tindih atas kepemilikan...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32627

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andre Abrianto Manalu, author

Pinjam pakai kawasan hutan produksi untuk pengusahaan pertambangan ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik: studi kasus tumpang tindih kawasan izin pertambangan dan budidaya kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara = Lease-to-use of production forest areas for mining exploitation analyzed using the general principle of good governance: case study for overlapping location of mining permits and forestry cultivation in North Kalimantan Province

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di kawasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fati Zulfiani, author

Akibat hukum pembatalan sertipikat tumpang tindih: tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri nomor :09/Pdt.G/2011/PN.PLG = Judicial review cancellation the right of land in overlapping : judicial analysis decision of Distric Court number :09/Pdt.G/2011/PN.PLG

ABSTRAK
Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Sehubungan dengan marak terjadinya sengketa permasalahan tanah yang ada di Indonesia, atas dasar fakta tersebut Penulis berusaha meneliti...

2013

T33116

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

T Mas Turi, author

Implementasi penegakan hukum dalam rangka penjagaan keamanan laut oleh satuan patroli (Strol) lantamal III TNI Angkatan Laut = Implementation of the rule of law in order to safeguard maritime security by satuan patroli (Satrol) lantamal III TNI Angkatan Laut

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang implementasi penegakan hukum dalam rangka penjagaan keamanan laut yang dilaksanakan oleh Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut dihadapkan dengan banyaknya potensi ancaman keamanan dan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di laut yang melahirkan banyak instansi dengan kewenangan yang sama. Dalam penelitian ini...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizki Fadli Robi, author

Tumpang tindih (overlapping) bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik dengan bekas tanah kinag (analisis terhadap putusan pengadilan tata usaha negara Bandung Nomor 13/G/2017/PTUN.BDG) = Overlapping of land that has been certified with kinag land (analysis on the decision of Bandung state administrative court number 13/G/2017/PTUN.BDG)

Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan Negara. Reformasi tersebut meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya kepemilikan sertipikat hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51643

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sheila Erika Suredja, author

Tumpang Tindih Dua Bidang Hak Atas Tanah Antara Hak Guna Bangunan Dengan Hak Pakai Di Kota Bandung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 Pk/Pdt/2017) = The Overlapping Of Two Fields Of Land Rights Between Building Usage Rights And Usage Rights In Bandung City (Case Study Of The Supreme Court Decision Number 734 Pk/Pdt/2017)

Dalam proses pendaftaran tanah seringkali timbul suatu masalah yang salah satunya adalah terbitnya tumpang tindih sertipikat diatas suatu bidang tanah yang sama. Salah satu contoh kasusnya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017 yang terjadi di Kota Bandung. Dalam kasus ini, penulis melakukan analisis mengenai bagaimana kesesuaian pertimbangan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wahdah Fadil, author

Tumpang tindih tanah antara perkebunan dengan pertambangan : Analisis kasus putus N0 23 PK/TUN/2008 = An Overlapping land between Plantation and Mining :Case Analysis with adjudication No. 23 PK/ TUN/2008

Dalam Perekonomian Indonesia, Komoditas kelapa sawit dan bahan tambang mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber devisa Negara. Untuk pelaksanaan kegiatan perkebunan dan pertambangan dibutuhkan tanah dalam melakukan kegiatan usaha. Permasalahan tumpang tindih terjadi disebabkan penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu Bupati. Bupati menerbitkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28179

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dwi Hastuti A., author

Penerapan asas kepastian hukum dalam penerbitan sertipikat hak guna bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional (analisis putusan kasus nomor :3091 K/PDT/2011) = Application of principle of legal certainty in broking certificate issuance by the national land agency decision (analysis of case No 3091 K/PDT/2011 ) / Dwi Hastuti A.

ABSTRAK
Nama : Dwi Hastuti AyuningtyasNPM : 1406511124Program Studi : Magister KenotariatanJudul : Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Oleh Badan Pertanahan Nasional Analisis Putusan Kasus Nomor 3091 K/PDT/2011 Dalam kasus nomor 3091 K/Pdt/2011 telah terjadi sengketa antara Ramon Widjaja dengan pihak-pihak yang dianggap telah menguasai dan...

2017

T47255

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Syamsuddin Isaac Suryamanggala, author

Perbandingan hasil reparasi robekan perineum derajat IIIB-IV antara teknik tumpang tindih dengan teknik ujung ke ujung secara fungsional berdasarkan skoring inkontinensia fekal di Rumah Sakit Umum Pusat Ciptomangunkusumo = Comparasion reparation result on perineal rupture grade IIIB-IV between overlapping technique and end to end technique by functional based on fecal incontinence scoring in Ciptomangunkusumo Hospital

ABSTRAK
Latar Belakang: Terdapat dua teknik dalam reparasi robekan perineum derajat IIIb-IV yaitu teknik jahitan ujung ke ujung end-to-end dan tumpang tindih overlapping . Beberapa penelitian berbeda menunjukkan keterbatasan data untuk membandingkan teknik ujung ke ujung dengan tumpang tindih terhadap kejadian inkontinesia fekal.Tujuan: Mencari perbedaan antara kedua teknik reparasi robekan perineum...

2017

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Belinda Tanto, author

Tumpang tindih hak guna bangunan dan hak pengelolaan di Kawasan Gedung Matahari Lama Cilegon = Overlapping rights of building and management rights at the building of Matahari Lama Cilegon's area

[Pemerintah Kabupaten Serang memberikan Hak Guna Bangunan diatas tanah Negara kepada PT. Genta Kumala selaku developer untuk membangun pusat pembelanjaan modern yang terdiri dari sebuah mall dan beberapa ruko di Kota Cilegon. PT. Genta Kumala menjual ruko kepada masyarakat dengan status Hak Guna Bangunan untuk tiap unit ruko. Jangka waktu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42905

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian