Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sertipikat merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat bagi pemegang haknya.Sertipikat ganda adalah satu bidang tanah diuraikan dalam dua sertipikatatau lebih yang berlainan datanya.Sertipikat ganda membawa dampakketidakpastian hukum, sehingga tidak jarang terjadi sengketa diantara para pihakbahkan sampai ke Pengadilan. Salah satu contoh yaitu kasus tumpang tindih atas kepemilikan suatu bidang tanah yangdiselesaikan melalui Pengadilan adalah sebagaimana terdapat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 96 PK/TUN/2007yang terjadi di Desa Citeureup, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dimana pada bidang-bidang tanah yang sama,dan sebelumnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang baru. Dari hasil analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 96 PK/TUN/2007,dapat diketahui bahwa terjadinya kasus tumpang tindihantara Hak Milik No. 526/Desa Citeureup dan Hak Milik No. 20/Desa Citeureupdengan Hak Milik No. 00825/Desa Citeureup dan Hak Milik No. 00826/Desa Citeureup, disebabkan tidak dilaksanakannya pendaftaran tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Penyelesaiansengketa dalam kasus ini dilakukan melalui jalur Peradilan (litigasi).

---

Certificate serves as a strong evidence for ownership of land by its owner. Double certificate is a plot of land described in two or more certificates which have different data. Double certificate might cause legal uncertainty, thus many disputes occur between the parties on this issue which even have to be settled in the Court. One of the sample of case on overlapping of ownership of a plot of land settled through the Court is as stipulated in Supreme Court Judicial Review Decision No. 96 PK/TUN/2007happened in DesaCiteureup, Regency of Bandung, West Java Province, whereby Certificates of Ownership have been previously issued for the same plots of land, and then new Certificates of Ownership were issued. Based on the result of the analysis on the Supreme Court Judicial Review Decision No. 96 PK/TUN/2007, the overlapping between Ownership of Right No. 526/DesaCiteureupand Ownership of Right No. 20/DesaCiteureupwithOwnership of Right No. 00825/DesaCiteureupand Ownership of Right No. 00826/DesaCiteureup, is due to the fact that land registration process was not properly implemented in accordance with the procedure stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 regarding Land registration and Agrarian Minister/Head of National Land Agency Regulation No. 3 of 1997 regarding Implementation Regulation of Government Regulation No. 24 of 1997 by the Head of Land Office of Bandung Regency. The dispute in this case was settledthrough court (litigation).

Abstrak :
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di kawasan tersebut. Izin merupakan salah satu bentuk dari pengendalian oleh Pemerintah, sehingga dengan diperolehnya izin, maka penerima izin seharusnya dapat melakukan kegiatan pertambangan. Tertundanya kegiatan pertambangan PT. Mitra Bara Jaya di kawasan tersebut diakibatkan karena pemerintah tidak campur tangan dalam penghitungan biaya ganti investasi dan justru menyerahkan penyelesaian tersebut melalui skema business to business. Hal ini menunjukkan kelemahan manajemen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari karena telah melakukan pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut terkait penyelesaian permasalahan ganti biaya investasi antara PT. Mitra Bara Jaya dengan PT. Adindo Hutani Lestari. ....The usage of forest area for development purpose besides forestry activity is accommodated based on Article 38 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. As a normative juridical study, this article discusses the overlapping areas that occur between mining businesses and forestry cultivation activities that have an impact on the obstruction of mining business activities in these areas. Permit is one form of control by the Government, so that by obtaining license, the permit recipient should be able to carry out mining activities. PT. Mitra Bara Jaya's mining activity is delayed because instead of interfere in calculating the cost of investment, the Government hands over the settlement through a Business-to-Business scheme. This shows the weakness of government management to provide legal certainty for business. Ombudsman of the Republic of Indonesia argues that there has been a maladministration by the Indonesian Minister of Environment and Forestry cq the Director General of Sustainable Production Forest Management due to the neglection of legal obligation and prolonged delay related to the resolution of the compensation on cost of investment issue between PT. Mitra Bara Jaya and PT. Adindo Hutani Lestari.

Abstrak :
ABSTRAK
Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Sehubungan dengan marak terjadinya sengketa permasalahan tanah yang ada di Indonesia, atas dasar fakta tersebut Penulis berusaha meneliti mengenai kasus tumpang tindih pada Putusan Negeri Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.PLG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, tipe penelitian deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

---

ABSTRACT
Certificate as a strong admissible evidence instrument, in it is issuance, often brings and created a legal impact for those who being related or those whose interests being jeopardized, therefore many times disputes related to the issuance of a certificate have been recurring and ended in the court for its settlement. In connection with the widespread occurrence of the problem of land disputes that exist in Indonesia, on the basis of these fact the authors tried to examine the case of overlap (overlapping) Decision of District Court of Palembang Number : 09/Pdt.G/2011/PN.PLG. This thesis is using normative-based research method with descriptive research type and the data being used is a secondary data. The data analysis within this thesis’ writings is using qualitative analysis method.

Abstrak :
Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan Negara. Reformasi tersebut meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tidak selamanya lepas dari gugatan/klaim dari pihak lain yang menolak kepemilikan sertipikat tersebut. Penulis dalam penelitian ini menemukan sengketa tumpang tindih overlapping bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik dengan bekas tanah KINAG. Sengketa semacam ini sering terjadi di masyarakat, sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 13/G/2017/PTUN.BDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 327/B/2017/PT.TUN.JKT dalam memutus kasus tumpang tindih overlapping belum sepenuhnya konsisten. Selain itu terhadap pihak yang memiliki sertipikat yang telah dibatalkan dalam putusan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena perolehan tanahnya tidak dengan itikad baik. Sedangkan dipihak pemilik tanah bekas tanah KINAG yang memperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik, memperoleh perlindungan hukum dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah mereka setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

Land reform that begins with the enactment of Law No. 5 of 1960 Concerning Basic Regulations on Agrarian Principles should be implemented consistently in accordance with the goals and interests of the people and the state. Such reforms include the implementation of land registration, which aims to obtain a land title certificate. In practice, ownership of a land titling certificate that is valid as a strong evidentiary instrument is not always free from claims from other parties who reject the ownership of the certificate. The author in this study has found the case of overlapping Freehold Title with ex KINAG land. Such disputes often occur in the community, raises many problems. To find out and learn about the problem, the author has used the method of normative legal research or legal research literature, namely the legal research done by examining library materials or secondary data. Based on this study, the author has concluded that the Decision of Bandung State Administrative Court Number 13 G 2017 PTUN.BDG jo Decision of the State Administrative High Court of Jakarta Number 327 B 2017 PT.TUN.JKT in deciding overlapping cases has not been fully consistent. Furthermore, the party who has the certificate that has been canceled in the decision does not get the legal protection as it should because the acquisition of the land is not in good faith. In the case of former landowners of KINAG land acquiring and controlling the land in good faith, obtaining legal protection by the issuance of a certificate of title to their land after fulfilling the provisions set out in law.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang implementasi penegakan hukum dalam rangka penjagaan keamanan laut yang dilaksanakan oleh Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut dihadapkan dengan banyaknya potensi ancaman keamanan dan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di laut yang melahirkan banyak instansi dengan kewenangan yang sama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nara Sumber adalah pejabat dan prajurit Satuan Patroli Satrol Lantamal III. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Ada beberapa instansi penegak hukum di laut yang mempunyai kewenangan hampir sama dan masing masing mempunyai payung hukum dan Satgas Patroli kapal seperti TNI Angkatan Laut, Polairud, Bea Cukai, Bakamla, KPLP dan KKP. Dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum oleh Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut tidak terlepas dari adanya kendala yang ada dalam intern maupun ektern. Diperlukan upaya-upaya seperti optimalisasi peran Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut melalui perbaikan sarana prasarana, meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan anggaran. Ada upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum di laut, harmonisasi hukum dan pembentukan Coast Guard.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the implementation of the rule of law in order to safeguard maritime security implemented by Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut are faced multitude potential security threats and the existence of overlapping regulations in the sea which gave birth to many agencies with the authority of the same. In this study the author uses deskriptif and preskriptif analysis with kualitatif approach. A resource person is officials and soldiers of Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut. Data capture technique used is to do in depth interview, obervations and study of litarature. There are a few instances of law enforcement on the sea that has almost the same authority and each have a legal umbrella and task force patrol ships such as the TNI Angkatan Laut, Polairud, KPLP, Bea Cukai, Bakamla and KKP. In carrying out law enforcement activities by the Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut is inseparable from the existence of the obstacles that exist in the intern or ektern. Such efforts are necessary to optimize the role of Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut through improvementes to infrastructure, improve the quality of human resources and the increase in the budget. There have been attempts to do such as improve coordination between law enforcment agencies in the sea, harmonization of law and the establishment of the Coast Guard.

Abstrak :
Dalam proses pendaftaran tanah seringkali timbul suatu masalah yang salah satunya adalah terbitnya tumpang tindih sertipikat diatas suatu bidang tanah yang sama. Salah satu contoh kasusnya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017 yang terjadi di Kota Bandung. Dalam kasus ini, penulis melakukan analisis mengenai bagaimana kesesuaian pertimbangan dan amar putusan majelis hakim dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah pada kasus tumpang tindih dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Berdasarkan analisis Penulis maka ditemukan bahwa penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat adalah adanya ketidaktelitian dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan baik. Simpulan dari penelitian adalah terdapat pertimbangan hakim yang kurang tepat mengenai asal-usul objek sengketa yang merupakan tanah negara dan pemenuhan syarat sah perjanjian serta juga perlindungan hukum pemegang hak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 Pk/Pdt/2017 belum tercapai karena belum diterapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. ......In the land registration process, problems often arise and one which is the issuance of overlapping land certificates on the same plot of land. One example of this issue is the Supreme Court Decision Number 734/PK/Pdt/2017 which occurred in the city of Bandung. In this case, the author analyzes how the considerations and decisions made by the panel of judges match the law and legal protection for the right land holders in overlapping cases in the Supreme Court Decision Number 734/PK/Pdt/2017. The research method used in this thesis is normative juridical using document studies. Based on the author’s analysis, it was found that the cause of overlapping certificates was the inaccuracy of the Head of Bandung City Land Office who violated the general principles of good governance. The conclusion of the research is there is an inappropriate judge’s consideration regarding the origin of the object of dispute which is a state land and the fulfillment of legal requirements of the agreements as well as the legal protection of the right holder based on the Supreme Court Decision Number 734/PK/Pdt/2017 has not been achieved.

Abstrak :
Seseorang yang telah memiliki sertipikat Hak Atas Tanah tetap dapat digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Permasalahan yang diangkat pada tesis ini adalah mengenai Putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur dan mengenai pihak yang berhak atas sebidang tanah Girik yang telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa hakim dalam mengadili suatu sengketa pertanahan wajib mempertimbangankan dan menilai fakta - fakta dan data yang ada serta dilakukan penelitian lapangan yang akurat sehingga diharapkan agar semua putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap dapat dilaksanakan; Lurah harus mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang sebenarnya, Surat Keterangan Riwayat Girik sesuai dengan daftar Riwayat Girik; Pejabat Pembuat Akta Tanah diharapkan lebih teliti dan cermat untuk memeriksa terlebih dahulu apakah Surat Keterangan Riwayat Girik yang diberikan oleh penjual tidak diragukan kebenarannya.

---

Someone who has a sertificate of Rights over Land can still be sued by others who claim that they have rights over the land. The issue raised in this thesis is concerning the State Administrative Court’s Decision with permanent legal force which cannot be enforced by the Land Office of East Jakarta and the party who is entitled to a plot of girik land with the Certificate of Right to Build over it. This research is a normative research with descriptive design. The result of this research is suggesting that judges in adjudicating a land dispute shall consider and assess the facts and data which are accompanied with an accurate field research, thus all court decisions with permanent legal force can be implemented; Headman shall issue the actual Statement of Non-Dispute (Surat Pernyataan Tidak Sengketa), Reference Letter of Girik History (Surat Keterangan Riwayat Girik) in accordance with the list of Girik History; Land Conveyancers are expected to check in more thorough and careful way whether the Reference Letter of Girik History provided by the seller is not apocryphal.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Dwi Hastuti AyuningtyasNPM : 1406511124Program Studi : Magister KenotariatanJudul : Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Oleh Badan Pertanahan Nasional Analisis Putusan Kasus Nomor 3091 K/PDT/2011 Dalam kasus nomor 3091 K/Pdt/2011 telah terjadi sengketa antara Ramon Widjaja dengan pihak-pihak yang dianggap telah menguasai dan memanfaatkan lahan miliknya tanpa izin darinya. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu faktor apakah yang dapat menyebabkan terjadinya penerbitan sertipikat yang tumpang tindih dan bagaimana solusi untuk mencegahnya serta bagaimana penerapan asas publikasi negatif tendensi positif dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga terjadi tumpang tindih sertipikat.Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam terjadinya tumpang tindih seripikat berdasarkan beberapa faktor yang terutama adalah tidak sempurnanya peta pendaftaran terutama bagi daerah-daerah yang mengalami pemekaran wilayah, serta tidak telitinya para petugas/pejabat pertanahan dalam menjalankan tugas memeriksa data terkait kegiatan pendaftaran. Oleh sebab itu sebaiknya dikemudian hari pemerintah harus dapat mengatasi faktor-faktor tersebut yaitu agar menyempurnakan peta pendaftaran tanah yang ada serta meningkatkan mutu dan kedisiplinan serta ketelitian dari para petugas/pejabat kantor pertanahan. Kata Kunci : Kegiatan Pendaftaran, Sertipikat Tumpang Tindih

---

ABSTRACT
Name Dwi Hastuti AyuningtyasStudy Program Magister of NotaryTitle Application of Principle of Legal Certainty In Broking Certificate Issuance by the National Land Agency Decision Analysis of Case No. 3091 K PDT 2011 In case number 3091 K Pdt 2011 there rsquo s been a dispute between Ramon Widjaja with parties deemed to have control and use their property without his permission. The formulation of the issues raised in this thesis is the factor that can lead to the issuance of the overlapped certificates and how the solution made to prevent it, and how the application of the principle of positive tendencies of negative publicity in the issuance of certificates of land rights by the National Land Agency which caused some overlap certificate. Research methods used in this thesis is the normative method. The results of this research are that in cases of overlapping certificates are based on several factors that primarily is incomplete map of enrollment, especially in regions that experiencing regional growth, and the carelessness of the officers officials of land offices in carry out the task of checking the data related to the registration activities. Therefore, we recommend in the future the government must be able to eliminate these factors by means of enhance existing land registration maps and improve the quality, discipline and thoroughness of the officers officials of the land office. Keywords registration activities , Overlapped Certificates.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang: Terdapat dua teknik dalam reparasi robekan perineum derajat IIIb-IV yaitu teknik jahitan ujung ke ujung end-to-end dan tumpang tindih overlapping . Beberapa penelitian berbeda menunjukkan keterbatasan data untuk membandingkan teknik ujung ke ujung dengan tumpang tindih terhadap kejadian inkontinesia fekal.Tujuan: Mencari perbedaan antara kedua teknik reparasi robekan perineum derajat IIIb-IV secara Fungsional Berdasarkan Skoring Inkontinensia FekalMetode: Penelitian potong lintang ini dilakukan dengan mengulas data rekam medis RSCM periode 1 Januari 2011 ndash; 31 Desember 2015. Empat puluh delapan rekam medis dengan 39 subjek mendapatkan teknik tumpang tindih dan 9 subjek mendapatkan teknik ujung ke ujung. Dilakukan penilaian skoring inkontinensia dengan SIKC Skoring Inkontinesia Klinik Cleveland dan SSKF Skala Skoring Kontinensia Fekal dan dilakukan analisa Chi-Square dengan alternatif Fischer.Hasil: Tidak terdapat perbedaan antara teknik ujung ke ujung dengan tumpang tindih berdasarkan skoring SSKF p = 0,627 dan SIKC p = 0,627 . Berdasarkan SSKF terdapat 2,1 Inkontinensia Komplit dan 79,2 Kontinensia Komplit pada teknik tumpang tindih dan 18,8 Kontinensia Komplit pada teknik ujung ke ujung. Berdasarkan SIKC terdapat 2,1 Inkontinensia Komplit, 6,2 Kontinensia Baik, 72,9 Kontinensia Sempurna pada Teknik Tumpang Tindih dan 18,8 Kontinensia Sempurna pada teknik lainnyaKesimpulan: Didapatkan bahwa 2,1 menderita inkontinensia fekal pada teknik tumpang tindih, sementara tidak didapatkan inkontinensia fekal pada teknik ujung ke ujung

---

ABSTRACT
Background There are two technique in repairing perineal ruptured grade IIIb IV which is End to End Technique and Overlapping Technique. Some studies showned differents outcome and also limited data that compare these two technique based on fecal incontinence.Purpose To show that there is a different between both technique on perineal reparation by functional based on Fecal Incontinence ScoringMethods This cross sectional was done by reviewing medical record in RSCM from January 1st 2011 until 31st December 2015. Forty nine medical record taken as sample and found that 39 with overlapping technique and 9 with end to end technique. Performed by incontinencia fecal scoring using CCIS Cleveland Clinic Incontinence Scoring and FCSS Fecal Continence Scoring Scale and analyzed by Chi Square witn Fischer as alternative.Results There is no different between overlapping technique and end to end technique by FCSS p value 0,627 and CCIS p value 0,627 . Based on FCSS there are 2,1 compkete incontinence and 79,2 complete continence in Overlapping technique and 18,8 complete continence I End to End technique. Based on CCIS there are 2,1 complete incontinence, 6,2 good continence, 72,9 perfect continence in Overlapping technique and 18,8 perfect continence in other technique.Conclusion There are 2,1 found fecal incontinence in Overlapping technique, while no fecal incontinence in End to End technique.

Abstrak :
Tujuan penerbitan seritpikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang berarti terhadap kedudukan sertipikat dan/atau hak atas tanah masih dapat disangkalkan, Pada praktiknya masih ditemukan permasalahan tanah terkait penerbitan sertipikat, meskipun telah melalui prosedur dan/atau regulasi yang ditetapkan, terhadap proses penerbitan suatu sertipikat tanah juga dapat didasarkan atas akta autentik Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai penegasan suatu perbuatan hukum terkait peralihan hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang dibuat berdasarkan akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan Bagaimana kepastian hukum atas diterbitkan sertipikat hak milik yang tumpang tindih oleh Badan Pertanahan Nasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian Preskriptif. Hasil analisis adalah belum maksimalnya proses penetapan batas bidang-bidang tanah yang berbatasan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang disebabkan karena salah satu pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak menguasai tanah tersebut secara fisik, yang dikemudian hari menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas sebagian luas tanah yang dimiliki, dengan tanah yang dimiliki pihak lain, yang juga berlandasakan sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sertipikat hak milik yang bertumpang tindih tersebut, ditempuh melalui upaya litigasi, yang kemudian terhadap tanah yang tidak diakui secara hukum, diajukan pembatalan produk hukum melalui Kepala Kantor Pertanahan. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu memperkuat peran Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertipikat serta dibentuknya bidang atau fungsi khusus dari Badan Pertanahan Nasional yang melakukan pengecekan atau validasi atas proses penerbitan sertipikat hak milik, guna memastikan tanah terbebas dari sengketa. ......The purpose of issuing a series of property rights by the National Land Agency should be to provide recognition and legal certainty to the community for land ownership. Indonesia adheres to a negative publication system, which means that the position of certificates and/or land rights can still be denied, In practice there are still land problems related to the issuance of certificates, even though they have gone through established procedures and/or regulations, to the process of issuing a certificate land may also be based on the authentic deed of the Land Deed-Making Officer, as an affirmation of a legal action related to the transfer of land rights. The issues raised in this study are about how there is an overlap of property rights certificates issued by the National Land Agency, which is made based on the deed of sale and purchase of the Land Deed Making Officer; and How is the legal certainty of the issuance of overlapping certificates of property rights by the National Land Agency. To answer these problems, normative juridical research methods with a prescriptive type of research are used. The result of the analysis is that the process of determining the boundaries of adjacent land plots by the National Land Agency has not been maximized, which is caused by one of the rights holders of the adjacent land not physically controlling the land, which in the future causes an overlap of part of the land area owned, with land owned by other parties, which is also based on the certificate of property rights issued by the National Land Agency, so as to obtain legal certainty against the overlapping certificate of property rights, pursued through litigation efforts, which then against land that is not legally recognized, it is proposed that the cancellation of legal products through the Head of the Land Office. The advice that can be given is to strengthen the role of the National Land Agency in issuing certificates and the establishment of a special field or function of the National Land Agency that checks or validates the process of issuing title certificates, in order to ensure that the land is free from disputes.