Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi digital terjadi begitu cepat termasuk dalam dunia TV siaran. Perkembangan tersebut mengakibatkan adanya kesepakatan diantara banyak negara yang mengharuskan adanya migrasi dari sistem TV analog ke TV digital. Indonesia pada tahun 2015 - 2018 direncanakan secara penuh akan melakukan migrasi penyiaran TV analog ke TV digital secara penuh (Analog Switch Off).Bagi pemerintah sebagai regulator, penerapan sistem penyiaran TV digital akan dapat meningkatkan efesiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana 1 (satu) kanal TV analog dapat menyalurkan 4-6 program siaran TV digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk layanan (service) lain yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Tujuan dari penerapan Biaya Hak Penggunaan frekuensi adalah mempromosikan penggunaan spektrum frekuensi yang efektif dan efesien. Disamping itu juga untuk mendapatkan pendapatan bagi negara yang salah satunya adalah untuk membiayai kegiatan manajemen spektrum frekuensi.Dalam pelaksanaan migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital diperlukan model baru perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi TV siaran digital di Indonesia. Dalam tesis ini akan memfokuskan pada analisa model biaya hak penggunaan spektrum dengan memperhatikan pengalaman?pengalaman dari beberapa negara- negara (benchmarking) dalam penerapan biaya spektrum frekuensi dan analisa masukan dari operator TV siaran di Indonesia.Dalam penelitian ini dihasilkan rumusan model perhitungan BHP Frekuensi TV penyiaran digital di Indonesia yang menggunakan parameter - parameter bandwidth, indeks harga frekuensi, kondisi ekonomi di wilayah layanan dan cakupan populasi penduduk. Dengan membandingkan dengan model BHP pada saat ini maka ada penambahan parameter yaitu kondisi ekonomi di wlayah layanan dan cakupan populasi. Dengan adanya penambahan paremeter tersebut diharapakan BHP akan lebih adil bagi operator TV. Daerah yang kurang maju mendapatkan insentif dari pembayaran BHP frekuensi. Pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari penarikan BHP.

---

The development of digital technology happen so quickly in the world including broadcast TV. These developments resulted in the agreement among many countries that require the migration from analog TV system to digital TV. Indonesia in 2015 - 2018 is planned in full will be to migrate analog TV broadcasting to digital TV in full (Analogue Switch Off). For the government as regulator, the application of digital TV broadcasting system will be able to improve the efficiency of the use of frequency spectrum, where 1 (one) channel to channel 4-6 analog TV to digital TV broadcasting programs, so it can accommodate more new TV providers, thereby partially broadcasting spectrum could be used for services which are ultimately going to increase state revenue in the form of cost Rights of Use (BHP) frequency.The purpose of the application fee is to promote the right use of the frequency of use of the frequency spectrum of effective and efficient. In addition, to obtain revenue for the country one of which is to finance the activities of the frequency spectrum management.In the implementation of analog TV broadcasting system migration to digital TV broadcasting system required a new model of calculating the frequency of use of TV Rights Cost of digital broadcasting in Indonesia. This thesis will focus on the analysis of spectrum usage rights fee model by considering the experiences of several countries (benchmarking) in the application of spectrum frequency cost analysis and input from broadcast TV operators in Indonesia. In this study, the formulation of the calculation model BHP frequency TV digital in Indonesia using the parameters - the parameters of bandwidth, the frequency of price indices, economic conditions in the service area and population coverage. By comparing the model with BHP at the moment there are additional parameters, economic conditions in services area and population coverage. With the additional parameter is expected that BHP would be fairer for TV operators. The less developed regions to get incentives from BHP payment frequency. The overnment also earned income from the withdrawal of BHP."

"Artikel tersebut menjelaskan fenomen Arsenal Fan TV terhadap basis penggemar Arsenal di dunia yang semakin jenuh dengan media digital dan bagaimana penggemar sepak bola membentuk identitas mereka melalui konten media sosial, Arsenal Fan TV adalah pionir konten partisipasi penggemar sepak bola di platform media sosial YouTube . Hal ini telah mengubah sifat fandom sepak bola, karena kombinasi ‘fandom-teknologi’ memungkinkan penggemar untuk mengekspresikan pandangan mereka terhadap klub setiap hari (Woods & Ludvigsen, 2021). Tulisan ini menggunakan perspektif Nash (2000) terhadap fandom, khususnya pada lingkup sepak bola yang berhubungani kuat dengan kasus Arsenal Fan TV sebagai salah satu fan televisi terpopuler di industri fandom sepak bola. Selain itu, artikel ini mengkaji bagaimana media digital mentransformasikan fandom sepak bola untuk memperkuat identitas sosial mereka sebagai sebuah kelompok di platform media sosial. Artikel tersebut berargumen bahwa konten saluran Arsenal Fan TV mengubah dinamika fandom dan persepsi anggotanya terhadap sepak bola. klub yang berhubungan dengan teori identitas sosial Michael Hogg (2016) yang berfokus pada sosial dan norma kelompok, kepemimpinan di dalam dan antar kelompok. Fandom sepak bola memang berbeda jauh jika dibandingkan dengan fandom lainnya, karena mereka sangat mengutamakan klub sepak bola kesayangannya dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, klub sepak bola yang mereka dukung akan merubah norma-norma sehari-hari dan status sosial mereka. Mengetahui bahwa kekuatan identitas sosial yang dimiliki Arsenal Fan TV dalam merubahi lebih banyak Penggemar Arsenal di seluruh dunia agar norma-norma mereka ditetapkan oleh hasil Arsenal setiap minggu melalui besar-besaran mereka. keterlibatan digital akan sangat bermanfaat untuk mempelajari fenomena ini. Karena mengatasi kekuatan loyalitas dan identitas fandom sepak bola adalah hal yang penting, belajar dari pendapat Nash (2000) dan pengalaman mengenai suporter Liverpool yang berbasis di Skandinavia dipandang sebagai pemburu kejayaan karena kurangnya persatuan dengan suporter lokal.

---

The article describes the phenomenon of Arsenal Fan TV on Arsenal’s fan base in an increasingly digital media- saturated world and how football fans shape their identity through social media content, Arsenal Fan TV is the pioneer in football fan participation content on the social media platform YouTube. It has changed the nature of football fandom, as its ‘fandom-technology’ combination allows fans to express their views towards the club daily (Woods & Ludvigsen, 2021). This paper use Nash’s (2000) perspective towards fandom, specifically on a football scope which connects strongly to the case of Arsenal Fan TV as one of the most popular fan television in the football fandom industry. Other than that, this article studies how digital media transforms football fandoms to strengthen their social identity as a group in social media platforms.. The article argues that the contents of the Arsenal Fan TV channel change the dynamics of the fandom and the member’s perceptions of the club which connects to Michael Hogg’s (2016) social identity theory that focuses on social influence and group norms, leadership within and between groups. Football fandom is different distinctly different when being compared to other fandoms, as they really prioritize their favourite football club in many aspects of their life. Hence, the football club they support will be affecting their daily norms and social status.Knowing that the strength in social identity that Arsenal Fan TV has in influencing more Arsenal Fans around the world to have their norms set by Arsenal results every week through their massive digital engagement will be very beneficial for studying this phenomenon. As addressing the strength in loyalty and identity for a football fandom is important, learning from Nash’s (2000) take and experience on Liverpool’s Scandinavian based supporters being seen as glory hunters due to the lack of unity with the local supporters. "

"Tesis ini membahas tentang konvergensi regulasi telekomunikasi dan regulasi penyiaran terhadap penyelenggaraan IPTV serta korelasi kajian regulasi layanan IPTV terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia yang bertujuan adanya kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menyelenggarakan layanan IPTV, dan bagi konsumen/pelanggan untuk menikmati layanan IPTV secara aman, terlindungi dan berkualitas. Penelitian hukum dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedahkaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian eksploratoris dengan mengetahui sejumlah hal yang berkaitan dengan konvergensi IPTV baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, penelitian deskriptif yang memaparkan hasil eksplorasi informasi yang menggambarkan hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian serta mengadakan Focus Group Discussion (FGD) secara bertahap yang melibatkan regulator, pelaku usaha, penyedia teknologi dan pengguna. Dalam penyelenggaraan IPTV di Indonesia harus mematuhi ketentuan Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) di Indonesia yang dilakukan tinjauan analisis dari sudut pandang hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum hak cipta dan hukum transaksi elektronik dengan kesimpulan penyelenggara IPTV di Indonesia dapat menyelenggarakan layanan IPTV apabila telah memiliki izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP), Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) serta perlu dilakukan revisi terhadap beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 dengan memasukkan unsur-unsur sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perlindungan Konsumen, UU HAKI, UU Pornografi, UU Perfilman, UU ITE dan Cybercrime.

---

This thesis discusses the convergence of telecommunications regulation and the regulation of broadcasting of the implementation of IPTV and correlation study of the IPTV service regulation laws and regulations related applicable in Indonesia, which aims for legal certainty in the conduct of business IPTV services, and for consumers / customers to enjoy IPTV services are safe, protected and quality. Legal research in this thesis using normative legal research by analyzing the legal rules in laws and regulations related, research eksploratoris by knowing a number of things related to the convergence of IPTV in both national and international environment, descriptive study that describes the results of the exploration information that describes things that are relevant to the research objectives and a Focus Group Discussion (FGD) which involves gradually regulators, business, technology providers and users. In the implementation of IPTV in Indonesia must comply with the provisions of Regulation Minister KOMINFO No. 30 year 2009 about implementation o f IPTV Services (Internet Protocol Television / IPTV) in Indonesia is carried out a review of analysis from the perspective of competition law, consumer protection law, copyright law and the law of electronic transactions with the conclusion IPTV provider in Indonesia may carry IPTV services if the organization has licensed Internet Access Service (ISP), Network-based Local Fixed Packet Switched and Non-Subscription Broadcasting (LPB) and the necessary revisions to certain provisions contained in the Ministerial Regulation No. KOMINFO. 30 in 2009 to include appropriate elements of the provisions contained in the Act on the Prohibition of Unfair Business Competition, Consumer Protection Law, Intellectual Property Law, Law on Pornography, Film Act, ITE and Cybercrime Act."